Hukum dan Pranata Pembangunan Materi Pertemuan Minggu I.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pendekatan Situasional
Advertisements

Pranata manajemen pembangunan ke-pranataan Minggu ke – 2 Beta S.S genap.
SISTEM MANAJEMEN K3 PERATURAN PEMERINTAH NO.50 TH MATERI 2
ORGANISASI PENGADAAN MELALUI PENYEDIA : MELALUI SWAKELOLA :
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SWAKELOLA
PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI
Hukum dan Pranata Pembangunan
SWAKELOLA Oleh : Tim LPP Mitra Timur.
PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 70 TAHUN 2012
ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP)
Dokumen Proyek Nama Kelompok : M David Eko
2012. PERANAN DAN TUGAS PEMILIK PROYEK
POKJA ULP, PENJADWALAN & PEMASUKAN PENAWARAN JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTANSI LKPP ULP FT UNDIP 2013.
PROSES PERENCANAAN & PELAKSANAAN KONSTRUKSI
Hukum Agraria Mencari Materi..... PENDAFTARAN TANAH.
PERANAN DAN TUGAS PEMILIK PROYEK
DOKUMEN PELELANGAN, DOKUMEN TENDER, DOKUMEN KONTRAK & DOKUMEN PROYEK.
AANWIJZING.
MANAJEMEN PENGENDALIAN PROYEK
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Disampaikan oleh : Sri Salmiani, SH, MH Kepala Bagian Penyusunan.
PENGADAAN BARANG/JASA
MANAJEMEN KONSTRUKSI II KONTRAK KERJA KONSTRUKSI
TUGAS MANAJEMEN KONSTRUKSI
PIHAK-PIHAK YG TERLIBAT DLM PROYEK Yang dimaksud pihak-pihak yg terlibat dlm proyek adalah orang-orang/badan/ instansi atau perusahaan yg ikut terlibat.
Kiat-kiat Menghadapi Permasalahan Hukum Kontrak Kerja Konstruksi
STRUKTUR ORGANISASI PROYEK
MANAJEMEN KONSTRUKSI I
LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI
ORGANISASI PROYEK KONSTRUKSI
PENGETAHUAN MANAJEMEN PROYEK
DOKUMEN KONTRAK Pertemuan 9
UNSUR-UNSUR PROYEK Pihak-pihak yang Terlibat dalam Pekerjaan/Proyek Konstruksi : Peran Pemilik (Owner) Peran Konsultan (Engineer) Peran Kontraktor (Contractor)
TATA CARA SWAKELOLA.
PIHAK-PIHAK YG TERLIBAT DLM PROYEK Yang dimaksud pihak-pihak yg terlibat dlm proyek adalah orang-orang/badan/ instansi atau perusahaan yg ikut terlibat.
TAHAPAN SUATU PROYEK KONSTRUKSI
Berpedoman pada Kepmen Permukiman dan Prasarana Wilayahbahwa komponen biaya pembangunan terdiri dari dari : 1. Komponen biaya konstruksi fisik 2. Komponen.
KONTRAK (PERJANJIAN) PENGERTIAN KONTRAK PASAL 1313 KUH PERDATA
TAHAPAN SUATU PROYEK KONSTRUKSI
TAHAPAN PROYEK KONSTRUKSI
SARTIKA NISUMANTI, ST., MT
Mekanisme Perpajakan bagi Bendaharawan atas BELANJA JASA/MODAL
PIHAK-PIHAK YG TERLIBAT DLM PROYEK Yang dimaksud pihak-pihak yg terlibat dlm proyek adalah orang-orang/badan/ instansi atau perusahaan yg ikut terlibat.
PIHAK-PIHAK YG TERLIBAT DLM PROYEK Yang dimaksud pihak-pihak yg terlibat dlm proyek adalah orang-orang/badan/ instansi atau perusahaan yg ikut terlibat.
Metode Pelaksanaan Konstruksi
Managemen Proyek Nama : Hengky Anggie Wibowo
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
INSPEKTORAT III KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Bali, 15 Desember 2017
PENGADAAN BARANG/JASA
Materi Kuliah Manajemen Konstruksi Dosen: Emma Akmalah, Ph.D.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
Pengelolaan drainase.
Pelatihan Keahlian Tingkat Dasar PBJP Perpres Nomor 16 Tahun 2018
PENGADAAN BARANG /JASA DESA
MATERI 1 KETENTUAN UMUM Pelatihan Keahlian Tingkat Dasar PBJP Perpres Nomor 16 Tahun 2018.
ADMINISTRASI DAN ORGANISASI SISTEM LOGISTIK
TUGAS DAN FUNGSI TIM PELAKSANA KEGIATAN DALAM PEKERJAAN SWAKELOLA
PENGERTIAN ASPEK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN. Hukum dalam proyek Hukum kontrak konstruksi merupakan hukum perikatan yang diatur dalam Buku III KUH Perdata.
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
ADMINISTRASI PROYEK. PROSENTASE PENILAIAN 1.ABSEN: 10 % 2.TUGAS: 30 % 3.UTS : 25 % 4.UAS: 35 %
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
UNSUR-UNSUR PENGELOLA PROYEK. Pemilik Proyek Pemilik proyek disebut juga sebagai pemberi tugas, owner atau bouwheer adalah suatu badan usaha atau perorangan,
Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
Kebijakan pengaturan kelembagaan jasa konstruksi
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Air dan Konstruksi PENDAHULUAN Nama Pelatihan : PENGAWASAN PELAKSANAAN.
PELAKSANAAN PBJ MELALUI SWAKELOLA
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI DIREKTORAT PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN.
Transcript presentasi:

Hukum dan Pranata Pembangunan Materi Pertemuan Minggu I

Bagan Hubungan Hukum dan Pranata Pembangunan KARYA ARSITEKTUR PEMBANGUNAN AKTOR(PELAKU) HUKUM TEKNIK TAHAPAN INTERAKSI KONFLIK INTERNAL/EKSTERNAL PRANATA PEMBANGUNAN Owner, Konsultan, Kontraktor dan unsur pendukung lainnya.

PRANATA PEMBANGUNAN MERUPAKAN SUATU SISTEM DAN ORGANISASI. Sebagai sebuah sistem dapat diartikan sekumpulan aktor/stakeholder dalam kegiatan membangun (pemilik, perencana, pengawas dan pelaksana) yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dan memiliki keterkaitan satu dengan yang lain serta memiliki batas-batas yang jelas untuk mencapai satu tujuan. Sebagai suatu perkumpulan/organisasi maka dapat diartikan sebagi perkumpulan ( kelompok) yang memiliki hubungan yang bergantung pada tujuan akhir yang sering dinyatakan dengan kontrak. Kontrak adalah sebagai parameter hubungan yang terjadi dalam proses kegiatan pembangunan. Instrument lain seperti pelelangan (tender), K3 (keamanan, ketertiban, dan keselamatan), perijinan pembangunan dan etika.

Owner Konsultankonraktor HUBUNGAN ANTARA OWNER, KONSULTAN DAN KONTRAKTOR KONTRAKTUAL KOORDINASI KONTRAKTUAL merupakan hubungan profesional yang didasarkan atas kesepakatn-kesepakatan dalam suatu kontrak yang menuntut adanya keahlian profesi masing-masing sesuai bidang. KOORDINASi merupakan tujuan untuk mewujudkan keinginan pengguna jasa, yang secara teknik dapat diukur melalui efisiensi dan efektivitas dari kalitas produk yang dihasilkan.

MENURUT KEPRES 80 TAHUN 2003 PENGGUNA JASA ATAU PEMILIK PEKERJAAN (OWNER) MEMILIKI 2 TUGAS UTAMA YAITU: Owner Tahap persiapan Tahap Pelaksanaan Menyusun rencana Mengangkat panitia Memetapkan paket pekerjaan Menentapkan HPS ( harga perkiraan sendiri) Rencana pengadaan dan pelaksanaan Menetapkan hasil pengadaan Menetapkan besar uang muka Tanda tangan kontrak Mengendalikan pekerjaan Menyerahkan asset

Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen PU Nomor : 023/KPTS/CK/1992, yang disebut perencana/arsitek/konsultan perencana/konsultan ahli adalah perorangan/badan hukum yang melaksanakan tugas konsultasi dalam bidang perencanaan karya bangunan atau perencana lingkungan beserta kelengkapannya. TUGAS KONSULTAN PERENCANA 1.MEMBUAT SKEMA/KONSEP PEMIKIRAN AWAL (MAKSUD DAN TUJUAN) 2.MEMBUAT DESAIN PRA RENCANA TERMASUK DIDALAMNYA PEKERJAAN PENYELIDIKAN DATA LAPANGAN/KONDISI TAPAK/LINGKUNGAN, MENYUSUN USUSLAN KERJA (URAIAN TENTANG PERSYAATAN SETEMPAT) DAN PENGURUSAN SURAT-SURAT IJIN. 3.MEMBUAT GAMBAR PELAKSANAAN LAPANGAN, GAMBAR DETAIL, DAN BESTEK (URAIAN RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARATNYA) 4.MEMBUAT RAB (RENCANA ANGGARAN BIAYA) 5.MENGIKUITI GAMBAR RENCANA KERJA DAN BESTEK PEKERJAAN (AANWIJZING) 6.MENGIKUTI PROSES PELELANGAN PEKERJAAN (TENDER) 7.MELAKUKAN PENGAWASAN BERKALA (KESESUAIAN BESTEK PADA PELAKSAAN PEKERJAAN DILAPANGAN DAN KESESUAIAN DARI SUDUT PERANCANGAN ARSITEKTUR.

KONSULTAN PENGAWAS mewakili pihak owner/pemilik, dalam segala hal yang menyangkut pengawasan dan pemanduan antara kesesuaian gambar-gambar bestek, syarat-syarat teknis pelaksanaan proyek. KONSULTAN PENGAWAS juga bertugas sesuai dengan keahliannya mengawasi seluruh kegiatan konstryksi mulai dari persiapan, penggunaan, mutu bahan/material, pelaksanaan pekerjaan, dan finishing hasil pekerjaan sebelum diserahkan kepada pemberi proyek. KONSULTAN PENGAWAS

KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI Melaksanakan pengendalian pada tahap persiapan, tahap perencanaan dan tahap konstruksi baik di level program maupun pada level operasional, dan pengendalian tersebut meliputi pengendalian waktu, penegndalian biaya, pencapain sasaran fisik, dan tertib administrasi. Layanan jasa ini diselenggarakan untuk pekerjaan: 1.Bangunan bertingkat > 4 lantai 2.Bangunan dengan luas total > 5000 m 2 3.Bangunan khusus 4.Bangunan yang melibatkan lebih dari satu konsultan prencana maupun pemboraong 5.Bangunan yang dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran (multiyearproject).

JASA KONTRUKSI Landasan hukum usaha jasa kontruksi antara lain: 1.Undang-undang No.18 Tahun Pereturan pemerintah No.28, 29 dan 30 Tahun Kepres No.18 tahun Keppres no. 80 Tahun Jasa Kontruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan kontruksi.( Undang-Undang No.18 Tahun 1999) Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkain kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural. Sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Pelaksana pekerjaan konstruksi sering disebut sebagai pemborong, dapat berupa perorangan atau badan usaha berbadan hukum.

PEMBORONG WAJIB MEMILIKI SIUJK ( SURAT IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI) DARI MENTERI PU MEMAMUI PEJABAT DARI KANTOR DINAAS SETEMPAT (KEPMEMPUN0.139/KPTS/!998 TENTANG PELAKSANAAN KETENTUAN IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI. SIUJK BERLAKU SELAMA 5 TAHUN DAN DAPAT DIPERPANJANG SELAMA PERUSAHAAN TERSEBUT MASIH MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA. DATA UNTUK PENGURUSAN SIUJK ADALAH 1.DATA ADMINISTRASI 2.DATA PERSONALIA 3.DATA FISIK PERUSAHAAN 4.DATA KEUANGAN 5.DATA PENGALAMAN PEKERJAAN. KEGIATAN PELAKSANA KONSTRUKSI (KONTRAKTOR) DAPAT DIBAGI 2 YAITU 1.KEGIATAN UTAMA MELIPUTI KEGIATAN: PEMASARAN, PELAKSANAAN PROYEK, PENYERAHAN PROYEK DAN PEMELIHARAAN PROYEK. 1.KEGIATAN PENUNJANG, KEGIATAN YANG MENYEDIAKAN INFRSTRUKTUR ATAU MASUKAN YAG MEMUNGKINKAN KEGIATAN UTAMA BERLANGSUNG SECARA TERUS MENERUS.

Tugas pertama Buatlah tulisan Bagaimana hubungan antara hukum dan pranata pembangunan?, sertakan contoh bentuk kerjasama antara pelaku pembangunan beserta tugas dan kewajiban masing-masing!.