KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SOSIALISASI PENGHARGAAN ADHIKARYA PANGAN NUSANTARA PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT TA DISPERTA KAB. SUMENEP.
Advertisements

Disampaikan dalam Sosialisasi Kegiatan BPTP Bengkulu 210 Oktober 2011
Makalah Kunci (Keynote Speech)
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
BIDANG : KETAHANAN PANGAN DANA : APBD II
Disampaikan Oleh : Ir. EPPY LUGIARTI, MP. KASUBDIT PKK
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
BIDANG : AGRIBISNIS DANA : APBD II NO. BENTUK KEGIATAN BESAR PAGU
PEMBANGUNAN AGRIBISNIS
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Direktorat Pengairan dan Irigasi Kementerian Perencanaan Pembangunan.
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
ARAH KEBIJAKAN PENYULUHAN MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DESA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar
ARAH KEBIJAKAN KONSUMSI PANGAN UNTUK MEMENUHI SPM DI KABUPATEN/KOTA
EVALUASI DAK BIDANG PERTANIAN 2015 DAN KEGIATAN
Beragam Bergizi Seimbang Aman
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017
‘’VISI DAN MISI,, DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG.
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
Arah Kebijakan Persusuan
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
Analisis sinergisitas Visi-Misi dan Isu strategis Pembangunan Daerah
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
PEREKONOMIAN INDONESIA
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH 2017
Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
Arah Kebijakan Persusuan
Arah Kebijakan Persusuan
Peran Dewan Ketahanan Pangan Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam Implementasi Kebijakan dan Program Prioritas di Bidang Pangan.
PERAN SERTA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN
KEBIJAKAN PELAKSANAAN PUAP-2010
STRUKTUR KELEMBAGAAN PENYULUHAN
SUGENG ENJANG.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Arah Kebijakan Persusuan
KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN BADAN KETAHANAN PANGAN
DINAS PERIKANAN & PANGAN PETUNJUK TEKNIS USULAN MUSRENBANGDES
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KEBUMEN
BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN
SINKRONISASI OPERASIONAL KEGIATAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN
ARAHAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
Ketua:Syafrial. M.Y., S.E., M.Si Sekretaris : Primarani Pangidaran, S.E., M.E Bendahara:Mery Trijana, S.E Penyaji:Yenki Febrida, S.T., M.T Moderator:Sari.
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN.
SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT MONITORING DAN EVALUASI
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
Badan Ketahanan Pangan – Kementerian Pertanian RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2020 Palembang, 17.
EVALUASI PROGRAM, KEGIATAN TA 2018 DAN PROGRAM, KEGIATAN TA 2019
E-PROPOSAL PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2020
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KETAHANAN PANGAN
ARAHAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
RENCANA KERJA DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Transcript presentasi:

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN DI PROVINSI NTT TAHUN 2016 OLEH : DRS. HADJI HUSEN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NTT DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR KUPANG, 2017

1. GAMBARAN UMUM BKPP PROVINSI NTT Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan  Dibentuk Perda Nomor : 12 Tahun 2013) Untuk Melaksanakan Urusan : (1) URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN, DAN (2) URUSAN PILIHAN PENYULUHAN (PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN) JENIS PELAYANAN DASAR :  (1)  Ketersediaan & cadangan pangan; (2) Distribusi & akses pangan; (3) Penganekaragaman & keamanan pangan; (4) Penanganan kerawanan pangan; (5) Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 2. TUGAS POKOK & FUNGSI TUGAS POKOK : Membantu Gubernur melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan perumusan kegiatan di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. FUNGSI : Perumusan kebijakan ket. pangan dan penyuluhan Pertanian perikanan dan kehutanan Pelayanan penunjang Ket. Pangan & penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemantauan konsumsi dan keamanan pangan, distribusi pangan, ketersediaan & kerawanan pangan, penyelenggaraan, ketenagaan serta kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Gubernur. Sukseskan Sehari Makan Tanpa Beras dan Terigu

3. KONDISI SDM PADA BKPP PROVINSI NTT Jumlah Pegawai : 122 Orang Pendidikan S2 : 6 Orang; S1 : 54 orang Diploma : 7 orang; SLTA : 55 orang Yohana Wunda Deke, SP Paulus da Silva, S.Pt Sebastianus Ragu, STP Ir. Abraham Letik, M.Si H. Laiskodat,SP,M.Si Paulus Gale Mahyani, S.Pi, M.Si Yohana W. G, SP Sam Baliando,SP Isti Aprilyani, SP Sukseskan Sehari Makan Tanpa Beras dan Terigu

4. ISU PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN DI NTT Perbenihan dan Perbibitan Infrastruktur dan Sarana Sumber Daya Manusia Pembiayaan Petani Kelembagaan Petani Teknologi dan Industri Hilir Lahan Konversi lahan Kepemilikan lahan yg sempit Sulitnya akses petani ke lahan terlantar/ Hutan Lemahnya sistem produksi dan distribusi benih Hambatan pengembangan benih transgenik Masih menggunakan alat/teknologi tradisional Industri yang belum berkembang Tingginya kerusakan jaringan irigasi Tingginya biaya produksi & transportasi Lemahnya kelembagaan petani Kapasitas kelembagaan yang beragam Terbatasnya jumlah SDM Masih rendahnya kualitas SDM Sulitnya petani mendapatkan pinjaman Banyaknya petani gurem/ kecil Tunggakan KUT yang belum diputihkan

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN TA. 2016 PROGRAM / KEGIATAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN TA. 2016 A. APBD PROVINSI : 1. TERDIRI ATAS 5 PROGRAM DAN 28 KEGIATAN : BELANJA SKPD / RUTIN : 3 PROGRAM DAN 20 KEGIATAN URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN : 1 PROGRAM, 4 KEGIATAN URUSAN PILIHAN PENYULUHAN PPK : 1 PROGRAM DAN 4 KEGIATAN 2. ALOKASI ANGGARAN : Rp. 14.922.317.000,- ; Realisasi : 99,51% 2.1. Belanja Tidak Langsung : Rp. 9.172.792.000,- ; Realisasi : 99,74% 2.2. Belanja Langsung : Rp. 5.749.525.000,- ; Realisasi : 99,14% meliputi : PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN MELIPUTI 15 KEGIATAN : Rp. 633.909.900,- PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MELIPUTI 4 KEGIATAN DENGAN DANA : Rp. 260.900.000,- PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN (1 KEGIATAN) : Rp. 23.000.000,- PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN MELIPUTI 4 KEGIATAN : Rp. 3.468.635.000.- ; PROGRAM PENINGKATAN PENYULUHAN USAHA TANI (4 KEGIATAN) : Rp. 1.363.070.100,-- Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Konsumsi Pangan Lokal

B. DUKUNGAN APBN (Dekonsentrasi) KETAHANAN PANGAN : PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI & KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT : RP. 8.500.558.000,- Realisasi Keuangan : 93,41 % 2. Penyuluhan Pertanian : RP. 37.150.452.000,- Realisasi Keuangan : 95,29 % Penyuluhan Perikanan : RP. 868.435.000,- Realisasi Keuangan : 98,59 % Penyuluhan Kehutanan : RP.876.959.000,- Realisasi Keuangan : 98,18 % Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Konsumsi Pangan Lokal

REALISASI ANGGARAN PROGRAM / KEGIATAN APBD No Program / Kegiatan Pagu Rp. Target Realisasi Fisik (%) Keuangan (%) 1 2. Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 2.1. Prog. Pelayanan Adm Perkantoran 2.2. Prog. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 2.3. Prog.Peningkatan Pengemb. Sistem Pelap. Capaian Kinerja & Keu 2.4. Prog. Peningktn Ket. Pangan Pert/Perkebunan 2.5. Prog. Pengktn Peny. Usaha Tani 9.172.792.000 5.749.525.000 633.919.900 260.900.000 23.000.000 3.468.635.000 1.363.070.100 100 100. 9.149.436.558 5.700.286.953 612.099.828 260.880.000 3.454.415.875 1.349.891.250 99,74 99.14 96.55 99.99 99.59 99.03 TOTAL 14.922.317.000 14.849.723.511 99.51 Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Konsumsi Pangan Lokal

REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Meningkatkan cadangan pangan prov, penanganan daerah rawan pangan, pengawqasan dan pembinaan keamanan pangan Jumlah Cadangan Pangan Penanganan Daerah Rawan Pangan (%) Penyediaan Informasi Pasokan, harga dan akses pangan (%). Pengawasan dan pembinaan kemanan pangan (%) 140 Ton 80% 100% 164,32 Ton 78 (%) 76,20% 72 % Pendampingan penyelenggaraan penyuluhan melalui programa peyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; jmlh dan kompetensi tenaga penyulhn serta peran dan fungsi BP3K, Posluhdes dan kelompok tani sebagai basis pertanian, perikanan dan kehutanan Jmlh Programa Penyuluhan (%, Unit) Jumlah Tenaga Penyuluh (%, orang) Jumlah Kelembagaan Penyuluhan (BP3K dan Posluhdes) aktif (Unit, Kel. Tani) 80 % 245 Unit 70%, 1752 org 296 Unit 17.695 KT 94,17 % 275 Unit 84,17%, 2070 org 228 Unit 18.813 KT Sumber: LAKIP BKPP-NTT Thn 2016

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN APBD No Program / Kegiatan Pagu Rp. Realisasi Keterangan Rp % A PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 1 PENINGKATAN MANAJEMEN PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH DAN DESA MANDIRI PANGAN : Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat serta pembinaan ketersediaan pangan Pemantauan dan analisis kerawanan pangan trasien dan kronis Penangan kerawanan pangan kronis melalui pelatihan FSVA untuk 3 cluster, Apresiasi dan pengembangan kawasan mandiri pangan, Pertemuan nasional 840.000.000 838.406.200 99,69 Adanya Sisa lebih perjalanan dinas, ATK Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Konsumsi Pangan Lokal

Sistem Kewadsapadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di Tingkat Kabupaten/Kota PERMASALAHAN : Keterbatasan sarana infastruktur serta kemampuan SDM tenaga pendamping dalam penanganan Daerah Rawan Pangan Sistem Kewadsapadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di Tingkat Kabupaten/Kota belum dilaksanakan secara optimal Kajian Cadangan Pangan Tingkat Kabupaten/ Kota belum akurat Pembinaan Pengembangan Lumbung Pangan Desa di Tingkat Kabupaten/Kota belum optimal Pembinaan dan pendampingan Desa Mandiri Pangan/ Kawasan Mandiri Pangan Tingkat Kabupaten/Kota belum optimal Keterbatasan anggaran dalam pengalokasian Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Daerah. PENANGANAN : Peningkatan koordinasi penanganan Daerah Rawan Pangan Mengoptimalkan peran pendamping kelompok masyarakat (DMP, KMP, dan Lumbung Pangan) Melakukan advokasi Tingkat Kabupaten/Kota Peningkatan kemampuan bagi aparat dan pendamping/ penyuluh melalui diklat/ bimtek Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Konsumsi Pangan Lokal

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN APBD No Program / Kegiatan Pagu Rp. Realisasi Keterangan Rp % 2 KAJIAN RANTAI PASOKAN DAN PEMASARAN PANGAN Pemantauan Sarana Prasana Jaringan Distribusi Pangan Pembinaan, Monitoring dan evaluasi Kelompok LDPM 2009-2012 dan 2016 Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi Akses Pangan Pemantauan Panel Harga semester I & II Pendataan Pasokan dan Harga Menjelang Idul Fitri dan Natal 696.114.000 691.325.900.- 99.31 Sisa lebih perjalanan dinas ATK Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Konsumsi Pangan Lokal

Peningkatan pembinaan dan pendampingan terhadap LDPM PERMASALAHAN : Kurang memadainya sarana dan prasarana distribusi pangan dari produsen ke konsumen Penyampaian Laporan analisa harga, akses dan pasokan pangan oleh kab/kota belum optimal Masih kurangnya pengembangan sistim informasi pasar kurangnya petugas pengumpul data di kabupaten Pembinaan dan pendampingan terhadap Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) di tingkat kab / kota belum optimal Terbatasnya kemampuan aparat di tingkat kabupaten untuk melakukan kajian data jaringan distribusi dan harga pangan. PENANGANAN : Peningkatan kualitas dan pengembangan infrastuktur distribusi, peningkatan dan pengembangan sarana prasarana, Pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi dan pengembangan informasi pasar melalui sistem online dan SMS center Peningkatan pembinaan dan pendampingan terhadap LDPM Peningkatan kemampuan aparat melalui Diklat dan Bimtek Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Konsumsi Pangan Lokal

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN APBD No Program / Kegiatan Pagu Rp. Realisasi Keterangan Rp % 3 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN TERPADU Monitoring evaluasi program ketahanan pangan dan penyuluhan sektor pertanian, perikanan dan kehutanan Koordinasi pelaporan (emonev) online kementerian keuangan maupun emonev oleh Bappenas (smt 1) Updating dan penyajian data ketahanan pangan danpenyuluhan melalui website serta partisipasi pada pelatihan website dan statistik ketahanan pangan dan penyuluhan, pertanian , perikanan dan kehutanan tingkat Nasional Pertemuan Evaluasi Tahun 2015, sinkronisasi Tahun 2016 dan Perencanaan Tahun 2017 Ketahanan Pangan dan Penyuluhan serta partisipasi provinsi NTT pada Evaluasi Tahun 2015, Sinkronisasi tahun 2016 dan Penyusunan Rencana kerja (eproposal) kementerian Pertanian, perikanan dan kehutanan Tahun 2017 Operasional Dewan Ketahanan Pangan 894.018.000 889.551.000 99.50 Adanya Sisa lebih perjalanan dinas ATK Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Konsumsi Pangan Lokal

Peran Dewan Ketahanan Pangan (DKP) belum optimal PENANGANAN : PERMASALAHAN : Pelaksanaan e-proposal di tingkat Kab/kota belum dilaksanakan dengan baik Keterbatasan dukungan anggaran APBD dalam pelaksanaan program/kegiatan ketahanan pangan dan penyuluhan Peran Dewan Ketahanan Pangan (DKP) belum optimal PENANGANAN : Peningkatan Kemampuan aparat di tingkat kab / kota melalui Diklat dan Bimtek Peningkatan peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai wadah koordinasi dalam penanganan masalah pangan. Pengalokasian anggaran difokuskan pada program/kegiatan prioritas Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Konsumsi Pangan Lokal

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN APBD No Program / Kegiatan Pagu Rp. Realisasi Keterangan Rp. % 4 PEMBINAAN MUTU KETAHANAN PANGAN Sidak Pengawasan Pangan segar serta analisis mutu pangan di 2 lokasi Survey dan analisis pola konsumsi pangan untuk pengukuran keseimbangan konsumsi gizi masyarakat Optimalisasi peran otoritas kompetensi keamanan pangan daerah di 2 lokasi Pameran Pangan Lokal NTT Tahun 2016 Puncak peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi Tahun 2017 Pembinaan dan Pengembangan kelompok KRPL Lomba Pengembangan Menu Konsumsi B2SA berbasis sumberdaya lokal tingkat provinsi 1.037.070.100 1.035.132.775 99.76 Adanya Sisa lebih perjalanan dinas ATK Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Konsumsi Pangan Lokal

Advokasi Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) PERMASALAHAN : Kajian konsumsi pangan dan analisa Pola Pangan Harapan (PPH) di tingkat Kab/kota belum dilakukan secara akurat Pembinaan dan pendampingan diversifikasi pangan dan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan (P2KP) belum dilaksanakan dengan optimal Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi pekarangan dan lahan lainnya di tingkat kab/kota belum dilakukan secara optimal Pembentukan kelembagaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dalam pengawasan keamanan pangan belum mendapat perhatian PENANGANAN : Peningkatan kemampuan aparat dalam Kajian konsumsi pangan dan analisa Pola Pangan Harapan (PPH) melalui Diklat dan Bimtek Peningkatan pembinaan dan pengembangan diversifikasi pangan dan P2KP melalui promosi pameran, pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan Model Pengembangan Pengolahan Pangan Lokal (MP3L) Advokasi Pembentukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Konsumsi Pangan Lokal

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN APBD No Program / Kegiatan Pagu Rp. Realisasi Keterangan Rp. % B. PENINGKATAN PENYULUHAN USAHATANI 1 PENINGKATAN KAPASITAS PENYULUH DAN PENDAMPINGAN PETANI DAN PELAKU AGROBISNIS Pelatihan Teknis Budidaya Pertanian bagi Tenaga Penyuluh Swadaya di 2 Rayon Penyelenggaraan penyuluhan teladan lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan 395.365.100 394.118.050 99.68 Adanya Sisa lebih perjalanan dinas ATK Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Konsumsi Pangan Lokal

Peran Penyuluh Swadaya di kab/kota belum dimanfaatkan secara optimal PERMASALAHAN : Peran Penyuluh Swadaya di kab/kota belum dimanfaatkan secara optimal Kurangnya pengembangan kapasitas penyuluh swadaya dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan PENANGANAN : Peningkatan peran Penyuluh Swadaya dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Pelaksanaan diklat bagi calon penyuluh swadaya Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Konsumsi Pangan Lokal

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN APBD No Program / Kegiatan Pagu Rp. Realisasi Keterangan Rp. % 2 PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA PETANI Data kelompok tani dan Gabungan kelompok Tani Kelembagaan Penyuluhan BP3K Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) Data Kelompok Tani Hutan 478.326.000 473.533.300 98.99 Adanya Sisa lebih perjalanan dinas ATK Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Konsumsi Pangan Lokal

Keterbatasan dukungan anggaran APBD dalam pemberdayaan BPP/BPK PERMASALAHAN : Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) / Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) sebagai simpul perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyuluhan di daerah belum difungsikan secara optimal Peranan Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) di tingkat kab/kota dalam penyelenggaraan penyuluhan belum optimal Keterbatasan dukungan anggaran APBD dalam pemberdayaan BPP/BPK Peran Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) belum optimal PENANGANAN : Peningkatan peran BPP / BPK di tingkat kab/ kota Peningkatan peran Bakorluh di tingkat kab/kota Pengalokasian anggaran yang signifikan untuk pemberdayaan BPP / BPK Peningkatan peran Posluhdes. Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Konsumsi Pangan Lokal

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN APBD No Program / Kegiatan Pagu Rp. Realisasi Keterangan Rp % 3 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Identifikasi / verifikasi data system informasi manajemen penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Penyuluhan melalui media elektronik (siaran pedesaan) 208.742.000 206.794.700 99.06 Adanya Sisa lebih perjalanan dinas ATK Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Konsumsi Pangan Lokal

PERMASALAHAN : Sistem Penyuluhan Pertanian (SIMLUHTAN) di tingkat Kab/kota belum dilaksanakan secara optimal PENANGANAN : Peningkatan advokasi pentingnya SIMLUHTAN sebagai sumber informasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Konsumsi Pangan Lokal

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN APBD No Program / Kegiatan Pagu Rp. Realisasi Keterangan Rp. % 4 PENYULUHAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN UNGGULAN DAERAH Evaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan Temu Teknis Penyuluhan di 22 Kabupaten / kota Pertemuan Penyusunan programa penyuluhan tingat Provinsi 280.637.000 275.445.200 98.14 Adanya Sisa lebih perjalanan dinas ATK Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Konsumsi Pangan Lokal

Peningkatan kemampuan para penyuluh melalui Diklat dan Bimtek PERMASALAHAN : Tujuan, metode dan materi penyusunan programa penyuluhan belum berorientasi pada usaha pengembangan agribisnis komoditas unggulan daerah Rencana Kerja Tahunan (RKT) belum dilaksanan secara konsisten oleh para penyuluh dalam penyelenggaraan penyuluhan PENANGANAN : Peningkatan kemampuan para penyuluh melalui Diklat dan Bimtek Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penyuluh di tingkat kab/kota Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Konsumsi Pangan Lokal

TERIMA KASIH