INOVASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
Advertisements

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Hubungan Antar Pemerintahan
Penyusunan NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jakarta, 14 November 2014.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN
E-katalog BUKU KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABDIN DAN UPT-SP
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
ARAH DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PENGANGGARAN SANITASI
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Universitas Negeri Semarang
Latar Belakang Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31,
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
EKSISTENSI KERJASAMA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PASCA
Administrasi Pemerintahan di Daerah Hukum tentang Organisasi Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara Semester 4
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
TIPE DAN ASAS PEMERINTAHAN LOKAL
Hotel "SUN CITY" Sidoarjo, 28 Januari 2009
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
BAB 3 Perkembangan Pengelolaan Kekuasaan Negara di Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia.
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Oleh: Ir. Suprayitno, MA
PENATAAN KELEMBAGAAN PEMDA DIY
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
Sugiyantomendung.com Mbahmendung.blogspot.com gmail .com
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
ANDRIAS DARMAYADI, M.SI SISTEM POLITIK INDONESIA
OLEH: YUNITA WULANSARI PPKn
OTONOMI BIDANG PERTANAHAN
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA
Otonomi Daerah studi kasus provinsi riau
Disusun Oleh Pipit Fitriyani, S.Pd
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
PEREKONOMIAN INDONESIA. Dosen :. MUHAMMAD YUSUF INDRA PURNAMA, S. E, M
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENYELARASAN KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH PADA ACARA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 IKHA PURNAMASARI, ST Direktorat Perencanaan Evaluasi.
DINAS PENDIDIKAN DUKUNGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI GUBERNUR (RPJMD 2017 – 2022) Disampaikan oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN.
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA (NSPK) Bidang kominfo – sub urusan aptika Firmansyah Lubis Semarang, 31 Juli 2018.
KEPALA BIRO ORGANISASI
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
Oleh: Ir. Edison Siagian, ME
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
Pengelolaan website pemerintah daerah
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Transcript presentasi:

INOVASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

A. LATAR BELAKANG 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT KONKUREN 6 Urusan politik luar negeri Sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat 6 Urusan politik luar negeri pertahanan keamanan yustisi moneter dan fiskal nasional Agama Pemerintah Pusat: melaksanakan sendiri melimpahkan kpd Instansi Vertikal di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah KONKUREN dibagi antara Pemerintah Pusat, provinsi, kab/kota. 6 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 18 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar 8 Urusan Pemerintahan Pilihan. PEMERINTAHAN UMUM kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan Meliputi: pembinaan wawasan kebangsaan & ketahanan nasional pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa pembinaan kerukunan antarsuku & intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional Konflik sosial koordinasi pelaksanaan tugas pengembangan kehidupan demokrasi pelaksanaan semua urusan pemerintahan yg bukan merupakan kewenangan Daerah

Urusan Pemerintahan Konkuren Kewenangan Daerah Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar 6 URUSAN: pendidikan kesehatan pekerjaan umum dan penataan ruang perumahan rakyat dan kawasan permukiman ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sosial. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar 18 URUSAN tenaga kerja pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak pangan pertanahan lingkungan hidup administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pemberdayaan masyarakat dan Desa pengendalian penduduk dan keluarga berencana perhubungan komunikasi dan informatika koperasi, usaha kecil, dan menengah penanaman modal kepemudaan dan olah raga statistik persandian kebudayaan perpustakaan kearsipan. Urusan Pemerintahan Pilihan 8 URUSAN: kelautan dan perikanan pariwisata pertanian kehutanan energi dan sumber daya mineral perdagangan Perindustrian, dan transmigrasi.

2. Kondisi Kinerja Pemerintah Daerah Beberapa Daerah menunjukkan prestasi dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kemendagri atas nama Pemerintah memberikan penghargaan atas kinerja Pemerintah Daerah. Penghargaan yang diberikan merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Penghargaan atas kinerja Pemerintah Daerah tahun 2016 adalah: Parasamya Purnakarya Nugraha yaitu penghargaan tertinggi dalam bidang pemerintahan kepada Pemerintah Daerah yang selama 3 tahun berturut-turut bersatus kinerja terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu: Pemerintah Kab. Kulon Progo, Pemerintah Kab. Pasaman, Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kota Probolinggo.  

Penghargaan Satyalancana Karyabhakti Praja Nugraha kepada 3 provinsi, 10 kabupaten dan 10 kota yang bersatus kinerja terbaik, yaitu: Kategori Provinsi: Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Barat. Kategori Kabupaten: Tulungagung, Pinrang, Sidoarjo, Pasaman, Nganjuk, Bantul, Lamongan, Kudus, Kulon Progo dan Bintan. Kategori Kota: Surabaya, Semarang, Probolinggo, Samarinda, Madiun, Balikpapan, Surakarta, Malang, Blitar, dan Mojokerto.

3. Kondisi Kinerja Pemerintah Daerah Masih ada beberapa daerah menunjukkan kinerja rendah

4. Tuntutan Masyarakat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Tuntutan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah terutama pelayanan masyarakat sangat tinggi.

5. Perlunya inovasi daerah dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

6. Permasalahan Inovasi Daerah Pemerintah Daerah belum sepenuhnya memahami inovasi daerah. Inovasi penyelenggaraan pemerintahan masih sedikit. Inovasi belum merata dilakukan oleh daerah di Indonesia

PERKEMBANGAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD TAHUN 2007 – 2013 10 Nominator Unggulan Tahun 2007 1. Kabupaten Sragen 2. Kabupaten Kutai Timur 3. Kabupaten Jembrana 4. Kabupaten Musi Banyuasin 5. Kota Bontang 6. Kabupaten Bangka 7. Kabupaten Garut 8. Kota Bandung 9. KotaYogyakarta 10. Kota Palangkaraya

PERKEMBANGAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD TAHUN 2007 – 2013 3 Pemenang Tahun 2007 (Kriteria : manajemen pengelolaan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik, danpemasaran dan promosi investasi daerah) : 1. Kabupaten Sragen 2. Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Jembrana

PERKEMBANGAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD TAHUN 2007 – 2013 9 Nominator Unggulan Tahun 2008 1. Kota Batam 2. Kabupaten Musi Banyuasin 3. Kabupaten Karanganyar 4. Kota Solok 5. Kota Pangkalpinang 6. Kabupaten Lamongan 7. Kota Bontang 8. Kota Blitar 9. Kabupaten Purbalingga

PERKEMBANGAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD TAHUN 2007 – 2013 4 Pemenang Tahun 2008 a. Kategori Pengelolaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar – Jawa Tengah Program Inovasi: LARASITA (Layanan Rakyat Administrasi Pertanahan) b. Kategori Peningkatan Pelayanan Publik Kota Bontang – Kalimantan Timur (Bp.Sofyan Hasdam) Program Inovasi : Bedah Kampung, Black Award, Revitalisasi Puskesmas dan Dokter Keluarga

PERKEMBANGAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD TAHUN 2007 – 2013 c. Kategori Pengelolaan Sumberdaya Alam dan sumberdaya Manusia. Kota Pangkalpinang – Bangka Belitung Program Inovasi: PECC (Pangkalpinang Education Cyber City) d. Kategori Pemasaran dan Promosi Investasi Daerah. Kota Batam – Kepulauan Riau Program Inovasi : Pencitraan Kota Pariwisata dan Investasi

PERKEMBANGAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD TAHUN 2007 – 2013 12 Nominator Unggulan Tahun 2010 a. Kategori Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Solok Kota Malang Kota Kota Ambon b. Kategori Inovasi Pelayanan Publik Kota Surakarta Kota Palangkaraya Kota Sukabumi

PERKEMBANGAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD TAHUN 2007 – 2013 c.Kategori Inovasi Peningkatan Daya Saing Daerah Kabupaten Gianyar Kota Baubau Kabupaten Wakatobi d.Nominator Unggulan Kategori Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo Kabupaten Garut Kabupaten Ponorogo

PERKEMBANGAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD TAHUN 2007 – 2013 4 Pemenang Tahun 2010 Kategori Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Solok b. Kategori Pelayanan Publik Kota Surakarta c. Kategori Peningkatan Daya Saing Daerah Kabupaten Gianyar d. Kategori Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo

PERKEMBANGAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD TAHUN 2007 – 2013 12 Nominator Unggulan Tahun 2011: Kategori Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Kota Palembang (Menuju Kota Internasional yang Sejahtera dan Berbudaya) Kota Probolinggo (Pengelolaan Sampah dan Tamanisasi Kota) Kabupaten Tanah Bumbu (Program Desa Sejahtera Bersujud) b. Kategori Inovasi Pelayanan Publik 1. Kabupaten Deli Serdang (Program CERDAS /Percepatan Rehabilitasi dan Apresiasi terhadap Sekolah)

PERKEMBANGAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD TAHUN 2007 – 2013 2. Kota Banjar (Pelayanan Keluarga Berencana Berbasis Kampung) 3. Kota Yogyakarta (Reformasi Birokrasi untuk Pelayanan Publik)

PERKEMBANGAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD TAHUN 2007 – 2013 Kategori Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Kota Semarang (Pengentasan Kemiskinan melalui Gerdu Kempling) Kabupaten Wonongiri (Pelembagaan Koperasi Rukun Tetanggga) Kabupaten Lamongan (Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil berbasis potensi wilayah) d. Kategori Inovasi Daya Saing Daerah Kota Malang (Penerapan TIK menuju Malang Smart). Kota Balikpapan (Pendidikan Berbasis Tenaga Kerja) Kota Palopo (Program KLUPPO/Klinik UMKM Palopo ) untuk Kemudahan Pelayanan Investasi)

PERKEMBANGAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD TAHUN 2007 – 2013 4 Pemenang Tahun 2011 Kategori Tata Kelola Pemerintahan Kota Palembang b. Kategori Pelayanan Publik Kota Yogyakarta c. Kategori Daya Saing Daerah Kota Malang d. Kategori Pemberdayaan Masyarakat Kota Semarang

PERKEMBANGAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD TAHUN 2007 – 2013 12 Nominator Unggulan Tahun 2012 Kategori Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Kota Banda Aceh (Program Musrena /Musyawarah Rencana Aksi Perempuan) Kabupaten Lampung Barat (Program Gerakan Membangun Bersama Rakyat / GMBR) Kabupaten Sumbawa Barat (Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga /PBRT) b. Kategori Inovasi Pelayanan Publik Kota Tangerang (Program Multiguna) Kabupaten Balangan (Program Jaminan Kesehatan Daerah) Kota Mataram (Program LISAN / Lingkungan dengan Sampah Nihil)

PERKEMBANGAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD TAHUN 2007 – 2013 Kategori Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Ponorogo (Sertifikasi Tanah Demi Menumbuhkan Wirausahawan Baru / Penguatan UKM di Bidang Peternakan) Kabupaten Pamekasan (Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Peternakan / SATU SAKA – Satu Tahun Satu Kelahiran) Kabupaten Bojonegoro (Gerakan Beternak Sambil Beramal) d. Kategori Inovasi Daya Saing Daerah Kabupaten Sumedang (Program Sumedang Puseur Budaya Sunda / Pembangunan Berwawasan Budaya) Kabupaten Sleman (Pengembangan Kawasan Wisata Minat Khusus Lava Tour) Kabupaten Bantaeng (Program Pertanian Berbasis Desa)

PERKEMBANGAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD TAHUN 2007 – 2013 4 Pemenang Tahun 2012 Kategori Tata Kelola Pemerintahan Kota Banda Aceh b. Kategori Pelayanan Publik Kota Tangerang c. Kategori Daya Saing Daerah Kabupaten Sumedang d. Kategori Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Ponorogo

PERKEMBANGAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD TAHUN 2007 – 2013 12 Nominator Unggulan Tahun 2013 Kategori Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Maros (Program Integrasi RPJMD dan MDGs) Kabupaten Maluku Tengah (Program Tabaos Masohi Menata Negeri) Kabupaten Lombok Timur (Program Percepatan KF /Keaksaraan Fungsional). b. Kategori Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Agam (Program Agam Menyemai) Kabupaten Purwakarta (Program Jaminan Sosial Daerah Berbasis Tenaga Kerja) Kabupaten Bogor (Program Revitalisasi Pertanian untuk Pembangunan Perdesaan)

PERKEMBANGAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD TAHUN 2007 – 2013 Kategori Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan (Program Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaan /GEMERLAP). Kabupaten Pamekasan (Program Gerakan Pembangunan Swadaya Masyarakat / Gerbang Swara). Kabupaten Bojonegoro (Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Rumah Karya Rita / RKR). d. Kategori Inovasi Daya Saing Daerah Kabupaten Bantaeng (Program Pertanian Berbasis Desa) Kabupaten Badung Program Pengembangan Wisata Pedesaan (Village Tourism). Kota Palu (Program Pengembangan Industri Rotan Terpadu)

PERKEMBANGAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD TAHUN 2007 – 2013 4 Pemenang Tahun 2013 Kategori Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Maros b. Kategori Pelayanan Publik Kabupaten Agam c. Kategori Daya Saing Daerah Kabupaten Bantaeng d. Kategori Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan

7.Perlunya peningkatan dan pengembangan inovasi di lingkungan pemerintah daerah.

UU 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH INOVASI DAERAH Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan INOVASI. (Pasal 386 ayat 1) INOVASI adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Pasal 386 ayat 2) 30

UU 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 390 Ketentuan lebih lanjut mengenai inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah. Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri mempunyai tanggungjawab dalam menyusun Peraturan Pemerintah tentang Inovasi Daerah. Saat ini proses penyusunan RPP tentang Inovasi Daerah sampai pada tahap persiapan harmonisasi. 31

Grand Design Manajemen Laboratorium Inovasi Pemerintah Daerah Grand Design Manajemen Laboratorium Inovasi Pemerintah Daerah yang disusun oleh Lembaga Administrasi Negara, menghasilkan sebuah pengembangan manajemen laboratorium inovasi pemerintah daerah. Sistem ini ditopang oleh empat sub-sistem yaitu: 1. Pelaksanaan Laboratorium Inovasi Pemerintah Daerah; 2. Workshop Champion Innovation Pemerintah Daerah; 3. Aplikasi Sistem Informasi Laboratorium Inovasi Pemerintah Daerah (SINOLA); 4. Panduan Penilaian Innovation Readiness Level

Tanggapan terhadap Grand Design Manajemen Laboratorium Inovasi Daerah Memberikan apresiasi terhadap penyusunan Grand Design. Grand Design merupakan upaya komprehensif dan sistematis untuk menumbuhkembangkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tanggapan terhadap Grand Design Manajemen Laboratorium Inovasi Daerah 3. Rekomendasi: a. Grand Design Manajemen Laboratorium Inovasi Pemerintah Daerah mengacu kepada Peraturan Pemerintah tentang inovasi daerah yang sedang disusun. b. Perlu upaya menjaga keberlanjutan inovasi daerah yang sudah dilakukan. Replikasi inovasi daerah yang bermanfaat. Bersinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

e r T i m a a k s i h