PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK Oleh: Saring Suhendro

PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK Anggaran : pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yg dinyatakan dalam ukuran finansial Penganggaran : proses/metode untuk mempersiapkan suatu anggaran Anggaran sektor publik : merupakan instrumen akuntabililitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program yang dibiayai dengan uang publik Akuntansi Sektor Publik

Fungsi Anggaran Sektor Publik Alat Perencanaan  untuk mencapai tujuan organisasi Alat Pengendalian  memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik Alat Kebijakaan Fiskal  1. menstabilkan ekonomi 2. mendorong pertumbuhan ekonomi Alat Politik  komitmen eksekutif dan legislatif atas dana publik sehingga butuh : 1. Political Skill 2. Coalition Building 3. keahlian bernegoisasi 4. pemahaman prinsip manejemen keuangan Publik Akuntansi Sektor Publik

Fungsi Anggaran Sektor Publik Alat Koordinasi dan Komunikasi  mampu deteksi inkonsistensi unit kerja dalam mencapai tujuan organisasi Alat penilaian kinerja Alat motivasi  agar 3 E Alat untuk menciptakan ruang publik Akuntansi Sektor Publik

2 (DUA) PENDEKATAN UTAMA PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN PUBLIK ANGGARAN TRADISIONAL / KONVESIONAL NEW PUBLIK MANGEMENT  YANG BERORIENTASI PADA KINERJA Akuntansi Sektor Publik

ANGGARAN TRADISIONAL Cara penyusunan dengan Pendekatan : INCREMENTAL  hanya menambah /mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yg sudah ada sebelumnya STRUKTUR DAN SUSUNAN LINE ITEM  yg didasarkan atas dasar sifat dr penerimaan dan pengeluaran. Tdk memungkinkan menghilangkan item- item penerimaan & pengeluaran yg telah ada tahun sebelumnya walaupun tdk relevan lagi Tdk memungkinkan dilakukan penilaian kinerja secara akurat  karena tolok ukur kinerja yg digunkan semata-mata pada ketaatan dlm menggunakan dana yg diusulkan Akuntansi Sektor Publik

MASALAH UTAMA ANGGARAN TRADISONAL : Tidak adanya perhatian terhadap konsep Value For Money . ( 3E : Ekonomi, efisien dan efektifitas ) Akhir tahun kadang terjadi kelebihan anggaran yang pengalokasiannya didasarkan pada aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kurang penting Kinerja dinilai berdasarkan habis tidaknya anggaran bukan berdasar output yg dihasilkan dari aktivitas yg dilakukan dibanding dengan target kinerja yg dikendaki (outcome) Akuntansi Sektor Publik

ANGGARAN KINERJA Untuk mengatasi kelemahan anggaran tradisional khususnya kelemahan tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dan pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output Mengutamakan mekhanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yg sistematik dan rasional dalam proses pengambilan keputusan Akuntansi Sektor Publik

PERBANDINGAN ANGGARAN TRADISIONAL DENGAN ANGGARAN BERBASIS NPM NEW PUBLIK MANEGEMENT 1. Sentralistis 1. Desentralisasi & devolved management 2. Berorientasi pada input 2. Berorientasi pada input,ouput dan outcome (value for money) 3. Tidak terkait dgn perencanaan jangka panjang 3. Utuh komprehensif dgn perencanaan jangka panjang 4. Line-item dan incremental 4. Berdasarkan sasaran kinerja 5. Batasan departemen yg kaku (rigid departement) 5. Lintas departemen ( cross departement) 6. Menggunakan aturan klasik : vote accounting 6. Zero Base Budgeting, planing programing Budgeting Sytem 7. Prinsip Anggaran bruto 7. Sistematik dan rasional 8. Bersifat tahunan 8. Bottom-up budgeting 9. Spesifik Akuntansi Sektor Publik

Value For Money Ketiga hal tersebut sangat terkait satu dan lainnya Konsep pengelolaan organisasi sektor publik yg mendasarkan pada 3 elemen utama (ekonomi, efisiensi, dan efektifitas) Ekonomi : hemat Cermat  pemerolehan input dgn kualitas dan kuantitas tertentu pd harga terendah Efisiensi : (Berdayaguna) penggunaannya diminimalkan dgn hasil yang maksimal Efektif : (berhasilguna) mencapai tujuan dan sasaran dgn target yg ditetapkan Ketiga hal tersebut sangat terkait satu dan lainnya Akuntansi Sektor Publik

Pengukuran Vakue for Money NILAI INPUT(Rp) INPUT PROSES OUTPUT OUTCOME TUJUAN EKONOMI (hemat) EFISIEN (Berdaya guna) EFEKTIFITAS (berhasil guna) Cost -Effectiveness Akuntansi Sektor Publik

jika program efektif dan efisien  dapat dikatakan cost effectiviness Indikator efisiensi dan efektifitas harus digunakan secara bersama . Disatu pihak pelaksanaan , sdh dilakukan secara ekonomis dan efisien tetapi output yg dihasilkan tdk sesuai dengan yang diharapkan . Sedang dilain pihak program dikatakan efektif dalam mencapai tujuan , tetapi mungkin dicapai dengan cara yg tidak ekonomis dan efisien. jika program efektif dan efisien  dapat dikatakan cost effectiviness Akuntansi Sektor Publik

MENUJU PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG SEMAKIN BERKUALITAS Respon Kebijakan . . . UU 25/2004 UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004 UU 32/2004 UU 33/2004 PP PP PP Pasal 182 & Pasal 194 UU 32/2004 misal: PP 24/2005 PP 58/2005: Pengelolaan Keuda (Omnibus Regulation) Pasal 69 & Pasal 86 UU 33/2004 Pasal 155 PP 58 /2005 PERMENDAGRI 13 / 2006 Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah 1 Psl 330 Permendagri 13/2006 Kandungan lokal berdasarkan kesepakatan bersama yg tidak bertentangan dng peraturan perUUan Psl 151 Ayat 1 PP 58 / 2005 Perda Pokok2 Pengelolaan Keu Daerah Perkada ttg Sistem & Prosedur Pengelolaan Keu Daerah Akuntansi Sektor Publik SE ttg Pedoman Penyusunan RKA - SKPD Psl 151 Ayt 1 PP 58 /2005

PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (1999-Skrng) UU No. 22 & 25 th 1999 (“direvisi” dg UU No. 32 & 33 th 2004) PP, antara lain PP No.105/2000 (“direvisi” dg PP 58/2005) KEPMENDAGRI No 29/2002 (”direvisi” dg PERMENDAGRI 13/2006) UU No. 17/2003, UU No. 1/2004, dan UU No. 15/2004 ANGGARAN AKUNTANSI SISTEM ANGG. KINERJA AKT BERPASANGAN (STD AKT) PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) Akuntansi Sektor Publik

PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA Akuntansi Sektor Publik

EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN KINERJA Permasalahan utama pada model lama Budgetary Slack Budgetary Slack 1. Anggaran belanja cenderung ditetapkan LEBIH TINGGI. 2. Anggaran pendapatan cenderung ditetapkan LEBIH RENDAH. 3. Kurangnya keterpaduan antara perencanaan dengan penganggaran. 4. Relevansi Program/Kegiatan: kurang responsif dengan permasalahan dan/ atau kurang relevan dengan peluang yang dihadapi. 5. Konsistensi & sinkronisasi program masih relatif lemah; baik secara vertikal maupun horizontal. 6. Program/kegiatan saling tumpang tindih antar SKPD dan bahkan saling meniadakan. Akuntansi Sektor Publik

EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN KINERJA Permasalahan utama pada model lama 7. Pertanggungjawaban kinerja kegiatan masih tetap cenderung fokus pada pelaporan penggunaan dana. Paling tidak, sebelum PP 8 / 2006 ditetapkan, keterpaduan Laporan Keuangan dengan Laporan Kinerja masih belum jelas. 8 Spesifikasi indikator kinerja dan target kinerja masih relatif lemah. Pada beberapa kasus, penetapan besar belanja tidak didasarkan pada target kinerja keluaran (output) atau hasil (outcome). Volume output diubah, tetapi total belanja tidak berubah Indikator kinerja untuk Belanja Administrasi Umum (dulu disebut: Belanja Rutin) masih tetap belum jelas. Honor pada tiap kegiatan. Penetapan APBD seringkali terlambat, dan perubahan APBD seringkali di akhir tahun anggaran. 12. Manajemen Pendanaan Kesra: Mengapa Kabupaten X mampu menggratiskan Yankesmas serta wajar 12 tahun, sedangkan Kabupaten kita tidak mampu? Akuntansi Sektor Publik

Anggaran Berdasarkan Prestasi Kerja capaian kinerja indikator kinerja Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kinerja dilakukan berdasarkan analisis standar belanja ditetapkan dengan keputusan kepala daerah standar satuan harga standar pelayanan minimal Akuntansi Sektor Publik

PENDEKATAN PENGANGGARAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA Dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara PENDANAAN dengan KELUARAN dan HASIL yang diharapkan dari KEGIATAN DAN PROGRAM termasuk EFISIENSI dalam pencapaian KELUARAN dan HASIL tersebut. Pasal 39 Ayat 1 PP 58/2005 Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Pasal 39 Ayat 2 PP 58/2005 Dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara PENDANAAN dengan KELUARAN yang diharapkan dari KEGIATAN dan HASIL serta MANFAAT yang diharapkan, termasuk EFISIENSI dalam pencapaian HASIL dan KELUARAN tersebut. Pasal 91 Ayat 4 Permendagri 13/2006 Akuntansi Sektor Publik

PENDEKATAN PRESTASI KERJA dilakukan berdasarkan INDIKATOR KINERJA : Ukuran keberhasilan yang akan dicapai pada setiap program dan kegiatan (yang di rencanakan) satuan kerja perangkat daerah. CAPAIAN KINERJA : Ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan. STANDAR SATUAN HARGA: Harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah. ANALISIS STANDAR BELANJA: Penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. (Dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan) STANDAR PELAYANAN MINIMAL: Tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah. Akuntansi Sektor Publik Penjelasan Pasal 39 Ayat 2 PP 58/2005

D A L A M T I A P K E G I A T A N: MASUKAN  KELUARAN  HASIL INPUT  OUTPUT  OUTCOME INPUT: Seluruh faktor produksi, bahan baku dan bahan penolong yang dibutuhkan untuk menghasilkan output kegiatan. OUTPUT: Produk langsung dari kegiatan yang bersangkutan, yang dapat berwujud barang, jasa dan/atau orang. HASIL (KERJA) = OUTCOME: Manfaat jangka pendek yang diperoleh oleh pelanggan kegiatan, sebagai akibat langsung dari pemanfaatan OUTPUT kegiatan yang bersangkutan Akuntansi Sektor Publik

INDIKATOR KINERJA ukuran keberhasilan . . . 1. Apa yang berhasil diwujudkan oleh kegiatan? DESKRIPSIKAN: Input, Keluaran, Hasil, (Manfaat, dan Dampak).  Mulai dari KELUARAN = Barang, Jasa, atau Orang yang . . .  Lalu tanya “untuk apa?” atau “supaya apa?” 2. Apakah Indikasinya? SPESIFIKASI DAN OPERASIONALISASI: Tanya “Apa Buktinya?” Akuntansi Sektor Publik

CONTOH-CONTOH OUTPUT 1 Pelatihan Jumlah orang yg trampil ttg … 2 NO KEGIATAN OUTPUTNYA … 1 Pelatihan Jumlah orang yg trampil ttg … 2 Sosialisasi Jumlah orang yg paham ttg … 3 (Rapat) Koordinasi Dokumen rencana kerja & tindak lanjut bidang … utk tiap peserta rapat yg operasionil dan disepakati bersama. 4 Pembangunan Luas … yang dibangun 5 Studi / Penelitian / … Jumlah dokumen hasil studi / penelitian/ … yang minimal berisi … 6 Pengadaan barang Jumlah dan spesifikasi barang yang dibeli 7 Pemeliharaan Jumlah dan spesifikasi … yang terpelihara 8 Monitoring Jumlah dokumen hasil monitoring yang minimal berisi … Akuntansi Sektor Publik

1 Unit Mobil Puskesmas Keliling sesuai standard yg ditetapkan Depkes D E S K R I P S I K A N Untuk Apa …, Supaya Apa … ya Bu? 1 OUTPUT 1 Unit Mobil Puskesmas Keliling sesuai standard yg ditetapkan Depkes UNTUK APA? 2 HASIL Utk dipakai jalan2 Untuk membawa snack. Untuk melayani orang sakit yg berada di luar jangkauan Puskesmas. Untuk … … jawaban beragam (lebih dari satu)? … pilih 1 (satu) jawaban yg paling baik (sesuai perUNTUKannya) Akuntansi Sektor Publik

SPESIFIKASI DAN OPERASIONALISASI deskripsi indikator kinerja indikator kinerja 1 Unit Mobil Puskesmas Keliling sesuai standard yg ditetapkan Depkes KELUARAN Spesifikasi mobil terlampir sesuai dengan standard Depkes. … Meningkatnya yankes pd org sakit yg berada di luar jangkauan Puskesmas. HASIL Jumlah org sakit yg dpt dilayani Jumlah masyarakat yg dpt dibina … apa buktinya ? Akuntansi Sektor Publik

Kriteria (umum) dlm pemilihan indikator Valid & Reliabel VALIDITAS Indikator (dan cara menghasilkan indikator tersebut) benar-benar mampu mengukur apa yang hendak/akan diukur. RELIABILITAS Konsistensi indikator (dan konsistensi cara menghasilkan indikator). Memberikan hasil yang sama walaupun dilakukan oleh pihak lain di tempat dan waktu yang berbeda. BIAYA PENGUMPULAN DATA Biaya pengumpulan datanya relatif murah dan dapat dilakukan secara cepat. ADEKUASI Semakin sedikit semakin baik. Tidak Valid Tetapi Reliabel Tidak Valid & Tidak Reliabel Akuntansi Sektor Publik

RANTAI NILAI DARI KEGIATAN KASUS 1: KEGIATAN SEBAGAI SOLUSI UNTUK MEMECAHKAN MASALAH MASALAH: Hasil studi menyimpulkan bahwa banyak koperasi di kota A yg blm berfungsi secara optimal; mati segan hidup tak mau. Koperasi yg fungsional (punya AD/ART, Rapat Rutin, punya pelayanan prima ke anggotanya, dll) UNTUK APA? SUPAYA APA? Agar kinerja pengelolaan usaha anggota koperasi meningkat UNTUK APA? SUPAYA APA? Agar omset usaha anggota koperasi ybs meningkat UNTUK APA? SUPAYA APA? Agar pendapataan anggota koperasi ybs meningkat Akuntansi Sektor Publik

Agar pendapataan warga di sekitar daerah aliran sungai B tsb meningkat RANTAI NILAI DARI KEGIATAN KASUS 2: KEGIATAN SEBAGAI SOLUSI UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG PELUANG: Hasil studi menyimpulkan bahwa sungai B di Kabupaten A, sgt potensial utk budidaya ikan air tawar arus deras. Tetapi, hingga kini masyarakat di sekitar daerah aliran sungai B tersebut blm memanfaatkannya. Warga di sekitar sungai B yg tlh trampil dlm budidaya ikan air tawar arus deras UNTUK APA? SUPAYA APA? Agar (nantinya), pengelolaan usaha budidaya ikan air tawar arus derasnya berlangsung tepat guna dan berhasil guna UNTUK APA? SUPAYA APA? Agar ada peningkatan produksi budidaya ikan air tawar arus deras di sekitar daerah aliran sungai B UNTUK APA? SUPAYA APA? Agar pendapataan warga di sekitar daerah aliran sungai B tsb meningkat Akuntansi Sektor Publik

Analisa Standar Belanja Dalam sistem anggaran kinerja setiap usulan program/kegiatan dan anggaran dinilai kewajarannya Analisa standar belanja adalah standar atau pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program/kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran Penilaian kewajaran dalam ASB mencakup dua hal: kewajaran beban kerja dan kewajaran belanja Akuntansi Sektor Publik

Penilaian Kewajaran Beban Kaitan logis antara program/kegiatan yang diusulkan dengan KUA dan PPAS Kesesuaian antara program/kegiatan yang diusulkan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan Kapasitas satuan kerja untuk melaksanakan program/kegiatan pada tingkat pencapaian yang diinginkan dan dalam jangka waktu satu tahun anggaran Akuntansi Sektor Publik

Penilaian Kewajaran Biaya Kaitan antara biaya yang dianggarkan dengan target pencapian kinerja (standar biaya) Kaitan antara standar biaya dengan harga yang berlaku Kaitan antara biaya yang dianggarkan, target pencapaian kinerja dengan sumber daya Akuntansi Sektor Publik

Standar Biaya Pengertian: Harga satuan unit biaya yang berlaku bagi masing-masing daerah Tujuan: Alokasi anggaran biaya setiap program/kegiatan Akuntansi Sektor Publik

Dasar Penilaian Kinerja Masukan (Input) Besaran sumber daya (dana, SDM) yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan Keluaran (Output) barang atau jasa yang dihasilkan dari program atau kegiatan Hasil (Outcome) Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program atau kegiatan Akuntansi Sektor Publik

JADWAL PENYUSUNAN APBD Akuntansi Sektor Publik

minggu pertama Oktober tahun sebelumnya PENYAMPAIAN & PEMBAHASAN RAPERDA APBD Raperda tentang APBD minggu pertama Oktober tahun sebelumnya menyampaikan Kepala Daerah Penjelasan kepada DPRD Dokumen Pendukung dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama Menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA serta PPAS dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Raperda tentang APBD Akuntansi Sektor Publik

Ran per KDH tentang Penjabaran APBD Per KDH tentang Penjabaran APBD EVALUASI Raperda tentang APBD Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran RAPBD Raperda tentang APBD (yg tlh disetujui bersama) Ran per KDH tentang Penjabaran APBD + Evaluasi oleh Gubernur Keputusan Gubernur Perda tentang APBD Per KDH tentang Penjabaran APBD BUPATI SESUAI Penyempurnaan oleh Bupati (TAPD) & PANGGAR DPRD TIDAK SESUAI Hasil penyempurnaan ditetapkan oleh Pimpinan DPRD (Keputusan bersifat FINAL) Tidak boleh bertentangan dng: Peraturan per UU an yg lebih tinggi Kepentingan umum Peraturan Daerah Lainnya Keserasian kebijakan nasional dan daerah Keserasian antara kepentingan publik dan aparatur Pasal 185 UU 32/2004 Akuntansi Sektor Publik

Bagaimanakah proses penyusunan RKA SKPD ? Rincian Anggaran Pendapatan 1. SKPD menerima Surat Edaran KDH tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD. 2. SKPD menyusun Rincian Anggaran Pendapatan untuk menghasilkan R-1 (= RKA-SKPD 1). Hanya oleh SKPD pemungut pendapatan. 3. SKPD menyusun Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung untuk menghasilkan R-2.1 (= RKA-SKPD 2.1) 4. SKPD menyusun Rincian Anggaran Belanja Langsung tiap kegiatan utk menghasilkan R-2.2.1 (= RKA-SKPD 2.2.1) 5. Kemudian, seluruh R-2.2.1 (RKA-SKPD 2.2.1) direkapitulasi untuk menghasilkan R-2.2. (= RKA SKPD 2.2) 6. SKPD yang bertindak sebagai SKPKD menyusun Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah untuk menghasilkan R-3.1 (= RKASPKD 3.1) 7. SKPD yang bertindak sebagai SKPKD menyusun Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah untuk menghasilkan R-3.2. (= RKASKPD 3.2) 8. SKPD mengkompilasi dokumen-dokumen R di atas menjadi R-0. 9. RKA-SKPD tersebut selanjutnya diserahkan kepada PPKD untuk proses peyusunan Raperda APBD. R - 2.1 Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung R - 2.2.1 Rincian Anggaran Belanja Langsung R - 2.2 R - 0 SE KDH ttg Pedoman Penyusunan RKA SKPD R - 3.1 Rincian Penerimaan Pembiayaan R - 3.2 Rincian Pengeluaran Pembiayaan Akuntansi Sektor Publik

Xie Xie..... Terima Kasih