PERUBAHAN PARADIGMA PERTANGGUNGJAWABAN PENELITIAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
ASPEK HUKUM Penyelenggaraan BPJS
Advertisements

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RKAT UNIT KERJA
Oleh : Prof. DR. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum
Oleh : Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum
MENCETAK TENAGA PROFESIONAL DIBIDANG TRANSFUSI DARAH
PERAN DEWAS PENGAWAS PTN BLU ; KONFLIK DAN PERMASALAHAN
STRATEGI PERCEPATAN PENINGKATAN AKREDITASI INSTITUSI
STANDAR BIAYA KELUARAN (SUB-OUTPUT PENELITIAN)
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
8 April 2016 MEA & TANTANGAN DUNIA PENDIDIKAN Oleh :
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) & TANTANGAN DUNIA PENDIDIKAN
Di Universitas Gadjah Mada (UGM)
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
Peran LAM-PTKes dalam Peningkatan Mutu Berkelanjutan Program Studi Kesehatan Melalui Aktreditasi di Masa Mendatang Mohamad Nasir Menteri Riset, Teknologi,
PENGUATAN PERAN SPI DALAM MENUJU GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE
KEBIJAKAN KEMRISTEKDIKTI TERKAIT AKREDITASI DAN SERTIFIKASI
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
Strategi Pengendalian Resiko Pada PTN BLU
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018
POKOK BAHASAN Struktur Organisasi Penganggaran Jadwal Penganggaran
STANDAR BIAYA KELUARAN
Prof. dr. jamal wiwoho,s.h.,m.hum.
Inspektur Jenderal Kemenristekdikti
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Monev Penelitian UT September 2016 LPPM-UT.
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.
Prof. dr. jamal wiwoho,s.h.,m.hum.
STANDAR BIAYA KELUARAN UMUM - SUB OUTPUT PENELITIAN
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN
PENGUATAN GOOD GOVERNANCE AND GREEN UNIVERSITY UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING DAN REKOGNISI INTERNASIONAL RAPAT DINAS KELEMBAGAAN Gedung Ahmad Sanusi 13.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
KIAT DAN TEKNIK MENYUSUN RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB )
Inspektur Jenderal Kemenristekdikti
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI
Inspektorat Kabupaten Sleman
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat
PENINGKATAN AKREDITASI INSTITUSI UNTUK PERGURUAN TINGGI BERKUALITAS
STANDAR BIAYA KELUARAN (SUB-OUTPUT PENELITIAN)
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
PERMENKEU No. 106/PMK.02/2016 TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN
Penyusunan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019
STANDAR BIAYA KELUARAN (SUB-OUTPUT PENELITIAN)
Makassar, 15 November 2017 PEMBINAAN TEKNIS PERENCANAAN ANGGARAN & EVALUASI SBK TA Oleh : Kabag Proggar Biro Ren Settama BNN Kombes Pol Dra. Kasiani.
KEBIJAKAN UMUM PENYUSUNAN RKAT UPI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
PELAKSANAAN PENGAWASAN BPKP DAN ITJEN KEMENRISTEKDIKTI TAHUN 2018
TOPIK PENDUKUNG (SINTA, TKT DAN RAB)
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
BAGAIMANA MEKANISME PERENCANAAN (PENGANGGARAN), PELAKSANAAN, PELAPORAN, DAN PERTANGUNGJAWABAN PENELITIAN TAHUN 2018? APAKAH BERBASIS “PROSES” ATAU “OUTPUT/KELUARAN”
DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN
STATUTA UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2018
TOPIK PENDUKUNG (SINTA, TKT DAN RAB)
TOPIK PENDUKUNG (SINTA, TKT DAN RAB)
CAPAIAN KINERJA PTN-BH TW I DAN II TAHUN 2018
UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2018
Kebijakan Riset Dalam Mendorong Daya Saing Nasional
Dr.rer.nat Senam Wakil Rektor IV
Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM & ANGGARAN INSPEKTORAT I TAHUN 2019 (SETJEN) dan.
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
Dalam Rangka Peningkatan Income Generating
PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BOPTN PENELITIAN
TEMA DAN PROGRAM PRIORITAS
PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PENELITIAN
Transcript presentasi:

PERUBAHAN PARADIGMA PERTANGGUNGJAWABAN PENELITIAN Oleh : Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. Inspektur Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Plh. Rektor Universitas Negeri Manado Disampaikan dalam Rapat koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) dan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang). Surakarta, 09 Agustus 2016

Curiculum Vitae Nama : Prof Dr. H. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum. Tempat tgl lahir : Magelang, 8 November 1962 Tempat tinggal Pendidikan Status HP e-mail Website Twitter Facebook Pekerjaan Pengalaman : Jl Manunggal 1/43 Solo, Jateng 0271-856848 : S1 FH UNS, S2 Hukum Ekm & Tek Undip, S3 PDIH Undip : Berkeluarga, 1 Istri , 3 Anak : 08122601681 : jamal@jamalwiwoho.com atau jamalwiwoho@yahoo.com : www.jamalwiwoho.com : @jamalwiwoho : jamalwiwoho : - Inspektur Jenderal Kemenristek Dikti : - Wakil Rektor II UNS Surakarta - Ketua forum PR II / WR II Se – Indonesia Sekretaris Prodi S3 Ilmu Hukum FH UNS Dosen S1/S2/S3 FH UNS Solo Lain-lain: Reviewer Nasional DP2M Dikti, Tim PAK Dikti, Instruktur Brevet, Konsultan DPRD Ngawi- Jatim, DPRD Karanganyar-Jateng, DPRD Surakarta, DPRD Balikpapan, Konsultan IAPI, Konsultan Pemda Ngawi, Pemda Magetan Jatim, Pemkot Gorontalo, Saksi Ahli di beberapa Pengadilan, dll. Dosen S2/S3 tidak tetap di Univ Diponegoro, Univ Trisakti Jkt, Univ Taruma Negara Jkt, Univ Djuanda Bogor, Univ Swadaya Gunung Jati Cirebon, Univ Slamet Riyadi dan UNSA Solo, Univ Brawijaya Malang (disertasi) dll.

POSISI RISTEK DAN IPTEK NASIONAL Publikasi Internasional Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN, 1996-2014 Perbandingan Jumlah Paten Indonesia dengan beberapa negara ASEAN di USPTO 2005-2014 Sumber: Scimago, 2016 Sumber: USPTO, 2015 INDIKATOR IPTEK Peringkat Paten Terdaftar di Beberapa Negara ASEAN, 2014 Publikasi Internasional: Indonesia < Thailand < Singapore < Malaysia Jumlah Paten USPTO: Indonesia < Thailand < Malaysia < Singapore Peringkat Paten Philipina < Vietnam < Indonesia < Thailand < Singapura < Malaysia < Korea Selatan Sumber: Scimago, 2016 Sumber: WIPO, 2015

NUMBER OF CITATION OF SCOPUS-INDEXED PUBLICATIONS Sumber: SCIMAGO Journal Ranking (http://www.scimagojr.com)

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PENELITI DI INDONESIA Anggaran Rendah MERUBAH PARADIGMA RISET Riset Berbasis Proses (Peneliti sibuk urusan SPJ,Kwitansi dll.) RISET BERBASIS OUTPUT Tidak Ada Jaminan Keberlanjutan Anggaran Riset MENUJU ERA EMAS PENELITIAN DI INDONESIA 2017 SDM Peneliti Sedikit

MEMBUAT PENELITIAN ITU MUDAH, TAPI MEMBUAT PERTANGUNGJAWABANNYA ITU LHO…...

APBN 2016 PENDIDIKAN LAYANAN UMUM 9 Taman Sains KEMENRISTEKDIKTI Pendapatan 1.822,5 T Pengeluaran 2.095 T APBN 2016 Rp0,97Triliun Rp39,66Triliun KEMENRISTEKDIKTI PENDIDIKAN LAYANAN UMUM Beasiswa mhs Rp 3,7 Triliun (352.000 mhs) BOPTN Rp 4,5 Triliun (118 PTN) Khususnya Rp 1,53 Triliun untuk penelitian. Beasiswa dosen Rp 0,9 Triliun (11.930 dosen) Sarpras PT Rp 1,8 Triliun (36 PT) PNBP Rp 10,1 Triliun Gaji dan Tunjangan Dosen/Guru Besar/Pegawai Rp 14,7 Triliun PHLN Rp 2,1 Triliun Prioritas K/L Rp 1,8 Triliun 9 Taman Sains 900 Karyasiswa 15 Prototipe Laik Industri 20 Sentra HaKI 35 Produk Inovasi 235 Paket Hasil Penelitian PAGU APBN 2016 Rp40,63 Triliun 30

SUMBER DAYA IPTEK NASIONAL (Korelasi SDM Peneliti terhadap Kekuatan Ekonomi) 8.000 peneliti/sejuta penduduk 7.000 peneliti/sejuta penduduk 2.590 peneliti/sejuta penduduk 1.071 peneliti/sejuta penduduk 765 peneliti/sejuta penduduk Ekonomi << SDM Iptek << Jumlah Peneliti

SUMBER DANA IPTEK NASIONAL (Korelasi GERD/PDB terhadap Kekuatan Ekonomi) 4.1% GERD/PDB 2.0% GERD/PDB 1.1% GERD/PDB 0,09 % GERD/PDB 0,039% GERD/PDB Ekonomi << Sumber Daya Iptek << GERD

ParadiGmA Baru Penelitian di Indonesia Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.02/2016 Tanggal 30 Juni 2016 tentang SBK Sub Output Penelitian 2017  MULAI BERLAKU TA 2017  Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No xxxxx tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian Dan Tatacara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Menggunaan Standar Biaya Keluaran Tahun 2017 (Amanat Pasal 5 (2) Permenkeu No. 106/PMK.02/2016)  HARUS SEGERA SELESAI

Pasal 2 PMK No. 106/PMK.02/2016 Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 201 7 meliputi: Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk beberapa/ seluruh kementerian negara/lembaga. Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk satu kementerian negara/lembaga tertentu. Standar Biaya Keluaran yang berlaku untuk beberapa/ seluruh kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: Sub Keluaran (Sub Output) Perencanaan, Pemeriksaan, Pendidikan, dan Pelatihan Pelatihan; dan Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian.

Pasal 5 PMK No. 106/PMK.02/2016 Dalam pelaksanaan anggaran, besaran penggunaan satuan biaya untuk Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b didasarkan pada hasil penilaian komite penilaian dan / atau reviewer, Pedoman pembentukan komite penilaian dan/ atau reviewer, dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi. Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada keluaran hasil akhir penelitian sesuai dengan kualifikasi standar kualitas yang telah ditetapkan dalam tata cara pelaksanaan penilaian.

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pengadaan Jasa (Perpres 54/2010) dibagi menjadi: Kontraktual (Pihak Ke 3) Swakelola. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. SWAKELOLA DIBEDAKAN MENJADI: SWA TIPE 1  dikerjakan sendiri (in house utk dukung TUSI) SWA TIPE 2  dikerjakan Intansi Lain (Pem) SWA TIPE 3  dikerjakan Instansi Lain (Non-Pem atau Pokmasy)

Sub Keluaran (Sub Output) Penelitian Publikasi/ artikel jurnal nasional tidak terakreditasi Publikasi/ artikel jurnal nasional terakreditasi Publikasi/ artikel jurnal regional/ internasional tidak terindeks Publikasi/ artikel jurnal regional/ internasional terindeks Prototipe R & D digunakan dalam kebijakan Paten/ hak cipta terdaftar Paten/ hak cipta granted Paten/ hak cipta terpakai di industri Buku Nasional Buku Internasional Naskah kebijakan Artikel populer di media cetak

PERBEDAAN MENDASAR PEMBIAYAAN PENELITIAN 2016 vs 2017 Mengacu pada SBM  SWAKELOLA Tipe 1 Terdiri berbagai komponen (Honor, SPJ, Bahan dll) Pertanggung jawaban Tim Peneliti pada Bukti Pengeluaran (Kuitansi) MAK 52XXXX  BELANJA OPERASIONAL TA 2016 SWAKELOLA PENELITIAN TAHUN 2017 Mengacu pada SBK  SWAKELOLA Tipe 2 (dan SWA Tipe 3) Merupakan Paket Penelitian sesuai SBK, di nilai kelayakannya oleh Komite Penilai Pertanggung Jawaban Tim Peneliti pada Kualitas hasil Peneliti (dievaluasi oleh Tim Penjamin Mutu) MAK 53XXXX  ASSET PENELITIAN TANGIBLE/INTANGIBLE Penelitian In-House – SWA Tipe 1 (Dukung TUSI; spt di LPNK/LPK NOW) Diskusi dengan Kemkeu dan LKPP terkait pencairan dana SWA Tipe 1 dengan dana in-house lembaga kepada Peneliti di unitnya SWA TIPE 2 DAN TIPE 3 SWA TIPE 1 MENGACU SBM (Biasa spt sebelumnya) MENGACU SEM (Biasa Seperti Sebelumnya)

PENELITIAN DI INDONESIA TAHUN 2016 MASA REFORMASI RISET NASIONAL TAHUN 2017 MENUJU ERA EMAS PENELITIAN DI INDONESIA

TERIMA KASIH