Keterkaitan Rahasia Dagang dengan Perjanjian Kerja

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999
Advertisements

HAK PEKERJA.
Perlindungan Konsumen Bisnis Online & Transaksi Elektronik
UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD)
RISIKO OPERASIONAL ERVITA SAFITRI.
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
HUKUM PERSAINGAN USAHA (H P U)
MSDM – Handout 13 Serikat Pekerja dan Hubungan Industrial
Pertemuan 2 Bisnis dan Etika dalam Dunia Modern
ASPEK FINANCIAL DALAM KELAYAKAN USAHA
Rahasia Dagang Rahasia Dagang.
Segi Hukum Kartu Kredit
Yudhi Setiawan, S.H., M.Hum Dalam Segi Hukum Pembiayaan Konsumen
HAK PATEN Handout Kelima.
ASPEK HUKUM PERDATA & PIDANA DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN
Kegiatan yang dilarang dalam undang-undang no. 5 tahun 1999
PERSAINGAN USAHA.
Hukum Persaingan Usaha UU Nomor 5 Tahun 1999
PERSAINGAN USAHA GIOFEDI RAUF, SH.,MH..
UNIVERSITAS ESA UNGGUL FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ESA UNGGUL FAKULTAS EKONOMI
Referensi. referensi PERLINDUNGAN KONSUMEN Oleh : Shandy Christianto
Hak atas Kekayaan Intelektual
ETIKA BISNIS BAHAN AJAR 7 HAK PEKERJA.
ASPEK LINGKUNGAN & AMDAL
PEDAGANG PERANTARA.
A. Segi Hukum Perdata Pada setiap kegiatan usaha pembiayaan, termasuk juga kartu kredit, inisiatif mengadakan hubungan kontraktual berasal dari para pihak.
Hak Kekayaan Intelektual
Bab XII Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Klausula Baku Pengertian Klausula Baku:
Hubungan Etis Konsumen dan Perusahaan
Disusun oleh : lily Wulandari
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
bisnis dan perlindungan konsumen
DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN
GUGATAN PTUN Dr. Triyanto.
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
Desain Tata Letak Sirkuit
Aspek Hukum Dalam Bisnis
Perlindungan Hak Berserikat dan Berorganisasi
Asas, Fungsi dan Tujuan Bank
Prinsip-prinsip Etis Bisnis Dalam Berbisnis
Prinsip-prinsip Etis Bisnis Dalam Berbisnis
KRIMINALISASI PRAKTIK KEFARMASIAN , SUATU TINJAUAN FARMACOLEGAL
PERLINDUNGAN KONSUMEN
HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA
Pertemuan 2 Bisnis dan Etika dalam Dunia Modern
Aspek Etika Bisnis dalam skb
UU Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
PENGANTAR PERANAN HUKUM DALAM EKONOMI
RAHASIA DAGANG.
Prinsip-prinsip Etis Bisnis Dalam Berbisnis
Universitas Esa Unggul
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL “RAHASIA DAGANG”
DESAIN INDUSTRI, RAHASIA DAGANG dan DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
Perlindungan Konsumen
Kelompok VIII Venna Melinda Putri Pertiwi
ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN CURANG
RAHASIA DAGANG Budi Suharto Devi Yulianti
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL “RAHASIA DAGANG”
ASPEK FINANCIAL DALAM KELAYAKAN USAHA
MSDM – Handout 13 Serikat Pekerja dan Hubungan Industrial.
MATERI FILSAFAT HUKUM - HUKUM YANG MENGATUR KEMANFAATAN KETENTUAN KODE ETIK NOTARIS.
>>>>>>>>>>> KASUS SENGKETA DALAM PERUSAHAAN
Apa Bisnis itu? Kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa Bisnis adalah bagian integral dari masyarakat modern dan mempengaruhi.
ASPEK LINGKUNGAN & AMDAL
UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD)
SUMBER HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
RAHASIA DAGANG Rahasia Dagang diatur dalam Undang-undang No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang UU ini dibuat dalam rangka menjamin perlindungan terhadap.
Transcript presentasi:

Keterkaitan Rahasia Dagang dengan Perjanjian Kerja Latar Belakang: Perusahaan dapat bertahan dalam dunia usaha dengan memenangkan persaingan yang ada. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk mencapai dan memenangkan persaingan  bermuara kepada prinsip ekonomi yang telah menjadi tradisi dunia usaha, yaitu memperoleh laba yang sebesar-besarnya dengan biaya serta resiko yang seminim mungkin.

Ketika suatu perusahaan menjadi terpusat pada suatu persaingan, akan dilakukan segala cara untuk memenangkan persaingan tersebut. Dalam dunia usaha dinamakan persaingan usaha (dimana terdapat sisi positif dan negatif yang mencuat di dalamnya). Dinamakan persaingan curang dan monopoli.

kasus Klasik: Cohen vs. Lindebaum Cohen dan Lindebaum merupakan dua buah perusahaan percetakan yang saling bersaing antara satu dengan lainnya. Kasus ini berawal dari penerimaan buruh Lindebaum oleh Cohen melalui suatu tindakan yang dinilai tidak etis dalam dunia usaha. Buruh Lindebaum tersebut dijanjikan banyak hadiah apabila mau pindah ke Cohen dengan syarat memberikan segala macam informasi maupun data miliknya yang berhubungan dengan jalannya kegiatan operasional Lindebaum. Selain itu, diberikan pula informasi mengenai pembelian, pemasok, penjualan, promosi, pelanggan, serta proses penentuan harga. Dari informasi yang diperolehnya, Cohen kemudian menyusun strateginya untuk merebut dan menguasai pangsa pasar Lindebaum. Lindebaum yang mengetahui hal tersebut mengajukan gugatan dengan dasar perbuatan melawan hukum. Di pengadilan tingkat pertama dan kedua, gugatan tersebut tidak berhasil, namun oleh Mahkamah Agung gugatan diterima.

Dalam kasus tadi, pengungkapan informasi dilakukan oleh buruh dari pemilik informasi dimana sebenarnya masalah ini telah ada pengaturannya. Pengaturan yang dimaksud disini adalah kewajiban bagi buruh untuk menjaga kerahasiaan informasi yang dimiliki oleh tempat dimana ia bekerja berdasarkan perjanjian yang mengaturnya.

Permasalahan: informasi seperti apakah yang tidak boleh diungkap? Apakah semua informasi yang berhubungan dengan pemilik informasi, ataukah ada kategorisasi khusus atas informasi tersebut? Lebih Sederhana: Apakah informasi mengenai tempat kedudukan pabrik dari suatu perusahaan tidak boleh disampaikan kepada pihak lain, padahal mungkin saja pihak tersebut hendak membina hubungan kerja sama sehingga perlu melihat terlebih dahulu lokasi pabrik tersebut sebelum menghubungi perusahaan yang bersangkutan untuk membuat perjanjian kerja sama?

Informasi yang Bersifat Rahasia Informasi rahasia bagi suatu perusahaan adalah semua informasi yang berkaitan dengan perusahaan tersebut yang sangat berharga dan tidak boleh diketahui oleh perusahaan lainnya terutama perusahaan saingannya (kompetitor). Kerahasiaan suatu informasi dapat dan harus dijamin kerahasiaannya, selama informasi tersebut belum dibuka untuk publik atau dengan kata lain belum dipublikasikan dan masih dipertahankan kerahasiaannya oleh pemiliknya. Perusahaan dalam hal ini bergerak dalam usaha dagang yang bersifat komersial, sehingga informasi yang bersifat rahasia dari perusahaan disebut sebagai rahasia dagang.

Informasi yang dapat dilindungi sebagai rahasia dagang: Informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana semestinya; Informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat; Informasi yang dianggap memiliki nilai ekonomi yaitu jika informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi; Informasi tersebut berada dalam lapangan teknologi dan/ atau bisnis. Apa yang dimaksud dengan “upaya sebagaimana mestinya” adalah semua upaya berdasarkan ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan dalam melindungi kerahasiaan informasi tersebut. Misalnya saja dalam ketentuan internal suatu perusahaan dapat ditetapkan bagaimana rahasia dagang dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaan itu.

hal-hal Yang bisa digolongkan  rahasia dagang: Formula suatu produk yang komplek, sulit dianalisa, teknik pembuatan yang rumit dan menjadi keunggulan dari produsennya. (pabrik farmasi, pabrik semikonduktor, minuman ringan dll). Informasi mengenai strategi perusahaan, production line, marketing plan dan informasi penting lainnya yang bisa mempengaruhi harga saham suatu public company bila diketahui umum. Kumpulan informasi seperti data hasil pengujian untuk analisis, data pelanggan, dll. Informasi lengkap rancangan suatu konstruksi bangunan atau mesin, metode konstruksi, dll Pengalaman dan kemampuan khusus seorang ahli yang di dapat dalam perusahaan bisa juga dianggap sebagai informasi yang berharga atau rahasia bila hal tersebut dinyatakan oleh perusahaan yang bersangkutan. Program komputer yang dikembangkan secara khusus untuk aplikasi suatu perusahaan.

Hubungan Rahasia Dagang & Perjanjian Kerja (kasus Cohen vs. Lindebaum) hubungan antara rahasia dagang dengan tenaga kerjaSeorang pekerja dapat menimbulkan apa yang dinamakan pelanggaran rahasia dagang dengan memberikan informasi rahasia perusahaannya terhadap perusahaan lainnya. Seorang buruh, memiliki kewajiban terhadap perusahaannya untuk menjaga rahasia dagang perusahaannya. Cara perusahaan dalam mengelola dan mengontrol informasi rahasia perusahaan sangat mempengaruhi bagaimana buruhnya akan menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Salah satu langkah awal yang dilakukan oleh pengusaha dalam melindungi rahasia dagang perusahaannya adalah dengan cara melakukan pengaturan dalam perjanjian kerja dengan buruhnya.

Suatu perjanjian kerahasiaan informasi biasanya memuat hal-hal berikut: Yang menjadi informasi rahasia & alasan kerahasiaan Kepada siapa informasi tersebut diberikan dan alasan diberikan Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan terhadap informasi tersebut. Kapan informasi dianggap disalahgunakan atau dilanggar Kapan informasi tersebut dianggap tidak lagi menjadi rahasia (dilepaskan)

Suatu perjanjian kerahasiaan informasi biasanya memuat hal-hal berikut: (lanjutan) Biasanya pengetahuan, keterampilan, keahlian, atau kemampuan mental yang didapat seorang buruh di perusahaan lama tempat dia bekerja sebelumnya tidak termasuk ke dalam informasi rahasia dan boleh digunakan atau diterapkan di tempat kerja yang baru. Tetapi ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu buruh dapat menggunakan informasi rahasia dari perusahaan tempatnya bekerja dengan catatan tidak melanggar perjanjian kerahasiaan yang telah dilakukannya dengan perusahaan pemilik informasi rahasia tersebut.

Peraturan Perundangan yang Mengatur Tidak adanya peraturan perundangan yang mengatur secara eksplisit mengenai perjanjian antara buruh dengan pengusaha terhadap adanya kewajiban untuk menjaga rahasia dagang perusahaan tempatnya bekerja, baik dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UU Rahasia Dagang), peraturan perundangan di bidang Ketenagakerjaan, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli), maupun dalam KUHPerdata dan KUHP. Dalam prakteknya, perjanjian mengenai rahasia dagang ini diatur dalam perjanjian kerja antara buruh dengan pengusaha.

Perjanjian kerja merupakan salah satu dari perjanjian untuk melakukan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1601 KUHPerdata. Sebagai perjanjian yang mempunyai ciri-ciri khusus (yakni mengenai perburuhan), pada prinsipnya perjanjian kerja juga merupakan perjanjian sehingga sepanjang mengenai ketentuan yang sifatnya umum, terhadap perjanjian kerja berlaku ketentuan umum.

Perjanjian kerja merupakan perjanjian yang memaksa (dwang contract) karena para pihak tidak dapat menentukan sendiri keinginannya dalam perjanjian sebagaimana layaknya yang tercantum dalam pasal 1338 KUHPerdata. Dengan adanya perjanjian kerja, para pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai hubungan hukum yang disebut hubungan kerja, dan sejak itulah terhadap mereka yang mengadakan perjanjian kerja berlaku hukum Ketenagakerjaan. Akan tetapi hal ini bukan berarti tidak dapat dibuat suatu kesepakatan lain antara pengusaha dengan buruhnya yang kemudian dapat dituangkan dalam perjanjian kerja tersebut. Asas kebebasan berkontrak tetap dapat berlaku sejauh mana tidak bertentangan dengan kaidah heteronom dalam hukum perburuhan, dengan kata lain tidak bertentangan dengan peraturan perundangan dalam bidang perburuhan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kedudukan Rahasia Dagang & Perjanjian Kerja Rahasia dagang pada dasarnya masuk dalam lingkup hukum perdata yang mengatur hubungan antar individu mengenai rahasia dagang, dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan informasi. Begitu pula halnya dengan perjanjian kerja sebenarnya termasuk dalam hukum perdata karena adanya unsur perjanjian yang diatur dalam lingkup keperdataan.

Namun, baik rahasia dagang maupun perjanjian kerja sebenarnya juga memiliki aspek publik karena adanya prinsip untuk melindungi kepentingan dunia usaha dan dunia perburuhan pada umumnya. Dalam hal pemberian sanksi oleh negara terhadap pelanggaran rahasia dagang dihadapkan pada ancaman pidana disamping adanya sanksi perdata berupa ganti kerugian.