Public Management & Administration

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
REVIEW CHAPTER 4 REFORMERS' ACTIVITIES – WHAT DID THEY DO? Oleh : Taufiq Ade Nurfahmi F1B Tito Adityo W F1B Ade Luthfi J. Arif F1B Nanda.
Advertisements

KARAKTERISTIK DAN LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK
GOOD GOVERNANCE.
GOOD GOVERNANCE.
KELOMPOK 1 AYU AGUSTIN (ERC1B011074) 2. HERLINA SINAGA (ERC1B011068)
KECENDERUNGAN KECENDERUNGAN PERGESERAN PARADIGMATIK DALAM DISIPLIN ADMINISTRASI PUBLIK & IMPLIKASINYA Bahan Matrikulasi Sabtu, September
KARAKTERISTIK dan LINGKUNGAN SEKTOR PUBLIK
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PEMAHAMAN KONSEPSI DASAR
Birokrasi dan Pelayanan Publik
KEWIRAUSAHAAN DAN PERSPEKTIF PENGUSAHA USAHA KECIL
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Erwin Indriyanto, SE.,M.Si
CILEGON, JUNI 2010 JURUSAN TEKNIK INDUSTRI UNTIRTA - CILEGON Tugas Resume Pengendalian Mutu Total Quality Management In European Helthcare Disusun Oleh.
KONSEP NEW PUBLIC MANAGEMENT
SISTEM MUTU LABORATORIUM SESUAI ISO/IEC : 2005.
Pengaruh Lingkungan luar terhadap Perubahan (2)
AKUNTABILITAS BIROKRASI Bahan - 11 Etika Administrasi Negara Semester VI.
What is Bureaucracy? Literal  dari bahasa Perancis “Bureau” = meja tempat pejabat bekerja  Muncul pada abad-18 menjelang terjadinya revolusi Perancis.
ASALAMUALAIKUM WR.WB.
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
The New Public Service.
Good Governance Etika Bisnis.
SISTEMEKONOMI INDONESIA
Performativity, Management, and Governance
sistem pengukuran dan indikator kinerja kebijakan publik
Apakah Struktur Organisasi itu?
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
SEJARAH DAN TEORI MANAJEMEN
Chapter 5: aspek lingkungan & persaingan
MEWIRAUSAHAKAN BIROKRASI
ADMINISTRASI PEMDA Konsep Dasar Pemerintahan Daerah
Ferrel Heady Public Administration: a Comparative Perspective
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
ETIKA MANAJEMEN.
Audit SDM.
ETIKA MANAJEMEN.
LINGKUNGAN ORGANISASI
AKUNTABILITAS BIROKRASI
HAKEKAT MENSTRA Oleh : Dedy Arfiyanto,SE,MM
SISTEM EKONOMI Pertemuan 4.
TOTAL QUALITY MANAGEMENT DALAM SEKTOR PUBLIK
BIROKRASI PEMERINTAHAN INDONESIA oleh : Nia Karniawati, S.IP.,M.Si.
Hukum Kelembagaan Ekonomi Publik
Teori Ekonomi Politik Maryunani.
MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PEMAHAMAN KONSEPSI DASAR
AKUNTABILITAS BIROKRASI
Sistem Informasi, Organisasi, dan Proses Administrasi Publik
Administrasi Pembangunan Dalam Konsep Kekinian
ADVOKASI SOSIAL Heru Susetyo.
The Administration of Development & The Development of Administration
Tantangan Globalisasi Neo-liberal dan Birokrasi kita
AKUNTANSI MANAJEMEN MATERI-1 KONSEP-KONSEP DASAR AKUNTANSI MANAJEMEN
BIROKRASI Pertemuan ke-2
Konsep dan Implementasinya
Hukum Kelembagaan Ekonomi Publik
BAB 1 Organisasi Sektor Publik serta memahami terhadap Ruang lingkup Akuntansi sektor publik.
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN ETIKA MANAJEMEN
ETIKA MANAJEMEN.
Kerangka Sistem Informasi Manajemen Untuk Organisasi Publik
Manajemen Tatap Muka 11.
PRIVATISASI BUMN DI INDONESIA
Nama Anggota : Firdaus M. Taufik
Hukum Kelembagaan Ekonomi Publik
AKUNTABILITAS PNS DARI : ANDI DJ. KONGGOASA,SH.MH
KEWIRAUSAHAAN DAN PERSPEKTIF PENGUSAHA USAHA KECIL
Kerangka Sistem Informasi Manajemen Untuk Organisasi Publik
Ilmu Pemerintahan Semester 5.  Penugasan/ Kuis Matakuliah : 25%  Kehadiran dan Keaktifan: 25%  Ujian Tengah Semester: 20%  Ujian Akhir Semester: 30%
THEORIES OF EDUCATIONAL MANAGEMENT
Ruang Lingkup MENJADI PNS YANG AKUNTABEL KONSEP AKUNTABILITAS MEKANISME AKUNTABILITAS AKUNTABILITAS DALAM KONTEKS MENJADI PNS YANG AKUNTABEL 3 PENDAHULUAN.
Transcript presentasi:

Public Management & Administration Prof. Dr. Sangkala Rewa, MA

Sejarah Lahirnya Manajemen Publik Harus diakui bahwa studi tentang manajemen cenderung orientasinya lebih baik dari sisi fungsi maupun instrumental. Sejarahnya selama tahun 1970-an s/d 80-an pengajaran manajemen publik di USA cenderung bermigrasi dari universitas/departemen ilmu politik ke sekolah bisnis atau unit bisnis lainnya yang terkait dengan studi manajemen dimana manajemen dianggap sebagai topik umum (yang berarti bagaimana mengelola sesuatu). Makna manajemen pada dasarnya adalah tentang bagaimana mendapatkan sesuau secepat, semurah, dan seefektif mungkin - dan bisanya terkait dengan bagaimana mendapatkan sesuatu melalui orang lain (staf, tenaga kerja, personil, sumberdaya manusia)

Studi administrasi publik justru sebaliknya walaupun memberi perhatian terhadap persoalan efektivitas, tetapi juga perhatianya terbagi kepada nilai-nilai sektor publik seperti demokrasi, akuntabilitas, dan keadilan. Sasaran yang diusung oleh bidang studi manajemen yaitu publik, ia juga dikembangkan untuk memahami bagaimana publik, terutama pemerintahan, organisasi dapat mencapai misi yang ditugaskan kepadanya.

Manajemen publik merupakan penggabungan antara orientasi normatif dari administrasi publik tradisional dengan orientasi instrumental dari manajemen umum Bidang manajemen publik lebih dimaknai dari sisi analitis daripada kelembagaan Manajemen publik adalah pengelolaan organisasi yang saling terkait Manajemen publik berkonsentrasi pada efektivitas fungsi-fungsi dari seluruh sistem dari sebuah organisasi

Administrasi publik sebagai output kunci keterkaitan negara dengan masyarakat sipil. Karena itu keterkaitan antara administrasi publik dengan masyarakat sipil sangat erat, termasuk di dalamnya implementasi kebijakan publik, permintaan kebijakan dari sektor swasta

Administrasi publik dapat dimaknai sebagai sistem sosial yang ada dan berkerja menurut pesanan namun juga tergantung atas kondisi lingkungan dalam suatu perubahan sosial dan kompleks. Di dalam manajemen publik lebih banyak berbicara mengenai kemanajerialan negara. Karena itu menempatkan kemanajerialan sebagai bentuk budaya dan seperangkat pembeda idiologis dan praktek dari satu bentuk pendukung munculnya penyelesaian politik

Sambungan… Manajemen publik juga memperjelas perbedaan fungsi- fungsi sosial, negara dan pasar yang dapat dikenali lewat karakteristik strateginya dalam mengontrol suplai barang. Tipe, ruang lingkup dan distribusi barang privat diputuskan atas harmonisasi pilihan individual di dalam mekanisme pasar; sedangkan administrasi publik, keputusan atas produksi barang publik merupakan hasil dari suatu kolektivitas yaitu politik-administrasi, pengembangan tujuan

Public Management Reforms According to Pollitt and Bouckaert, there are continuing broad differences between different groups of countries (2004, 102). These groups are the maintainers, the modernizers, and the marketizers. There are really only two groups of great interest in the context of reform: the core, Anglo-American NPM marketizers and the continental European modernizers. The reform model of this latter group is what Pollitt and Bouckaert classify as the Neo- Weberian State.

New Public Management (Reinventing Government) Pemerintahan memiliki tanggungjawab untuk “mengarahkan (steer)” dalam melakukan pelayanan public; Pemerintah harus menjadi “community-owned” dan bahwa peran pemerintah yang fundamental adalah memberdayakan citizen dan masyarakat; Pemerintah harus didorong oleh misinya bukan semata-mata karena aturan. Persaingan diorong dari tingkat individu, antar tim dan antar prganisasi dalam rangka Dalam hal reformasi pelayanan publik, NPM memperkenalkan pendekatan mekanisme pasar yaitu dengan memperkenalkan persaingan dalam tender-tender layanan publik dalam bentuk contracting-out, outsourching, termasuk memberlakukan kebijakan privatisasi terhadap aspek kepemilikan dan menggantinya dengan kontrol berupa regulasi.

Ciri-Ciri Manajemen Publik Baru (NPM) Peningkatan efisiensi secara berkelanjutan; Penggunaan teknologi yang lebih kompleks dibandingkan sebelumnya; Pegawai yang disiplin terhadap produktivitas; Kejelasan implementasi peran manajemen professional; Manajer diberikan hak-hak untuk mengelola.

Perbaikan terus menerus dalam kualitas Penekanan pada devolusi dan delegasi Sistem informasi yang tepat Penekanan pada kontrak dan pasar Pengukuran kinerja Penekanan pada peningkatan audit dan inspeksi.

What is the Neo-Weberian State? (Pollitt and Bouckaert 2004) Memperkuat kembali negara sebagai fasilitator utama dalam penyelesaian problem baru globalisasi, perubahan teknologi, pergeseran tentangan demografi dan lingkungan; Memperkuat kembali peran demokrasi perwakilan (pusat regional, dan lokal) sebagai elemen yang syah di dalam aparatur negara; Elemen-elemen Weberian :

Memperkuat kembali peran hukum administrasi yang sesuai dengan modernisasi dengan mempertahankan dasar; prinsip-prinsip yang terkait dengan hubungan negara dengan warganegara, termasuk kesamaan di depan hukum, keamanan legal, dan tersedianya secara khusus tindakan-tindakan negara yang legal; Memelihara ide layanan publik dengan status, kultur, istilah dan kondisi yang berbeda.

Element-Elemen Neo: Bergeser dari orientasi internal aturan birokrasi ke arah orientasi eksternal memenuhi kebutuhan dan keinginan warganegara. Rute utamanya untuk mencapai hal ini bukan dengan menggunakan mekanisme pasar (walaupun mungkin dengan menggunakan secara ringan) tetapi penciptaan budaya kualitas dan pelayanan yang profesional. Suplemen (bukan menggantikan) peran demokrasi perwakilan dengan serangkaian sarana konsultasi dengan dan perwakilan langsung, pandangan warga negara (aspek ini lebih nyata di dalam negara-negara utara Eropa dan Jerman pada level daerah dibandingkan di Belgia, Pranciasatau Italia).