LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
Advertisements

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007
UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PENGERTIAN Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar.
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)
PENGELOLAAN KURIKULUM
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
PENERAPAN SISTEM INFORMASI DI DIREKTORAT PEMBINAAN SMK
INOVASI dalam membangun SEKOLAH
Kerangka Strategis Mendikbud
MANAJEMEN PELAKSANAAN KBK
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Direktorat Pembinaan SMA PANDUAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
PROGRAM UNDIKSHA (BIDANG AKADEMIK) 2018
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
Pendidikan Gratis dan Standar Pelayanan Minimal
Kebijakan Pendidikan Tinggi Prof. Munawar Ketua LP3M-UB
HASIL SIDANG KOMISI VIII RENSTRA DEPDIKNAS
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS
PAPARAN CALON KEPALA SEKOLAH
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
BIMBINGAN TEKNIS FASILITATOR DAERAH SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PENGEMBANGAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL
Oleh : Drs. H. JAMUN EFENDI,M.Pd.i
Peningkatan Layanan Pendidikan
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PENYUSUNAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
RENCANA DAN STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KAB. BUNGO
PELAKSANAAN DALAM PENGELOLAAN PEMENUHAN SNP
BIMBINGAN TEKNIS FASILITATOR DAERAH SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
1. PELATIHAN IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013 SMK TAHUN 2016
URGENSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU
KEBIJAKAN SBI dan RSBI Kementerian Pendidikan Nasional
 PERANGKAT AKREDITASI HASIL UJICOBA
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN
BAB III. Kebijakan Strategis
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
PELATIHAN TIM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SEKOLAH (TPMPS) MATERI 3- PENGEMBANGAN SEKOLAH MODEL.
TESIS   Disampaikan untuk memenuhi persyaratan
DINAS PENDIDIKAN DUKUNGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI GUBERNUR (RPJMD 2017 – 2022) Disampaikan oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN.
2018 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
PENERAPAN KOORDINASI DAN SINGKRONISASI Tugas dan Fungsi Cabang Dinas dalam Rangka Mewujudkan Sekolah Menengah yang Mandiri Drs. ISTU HANDONO, M.Pd. Kepala.
PROGRAM peningkatan mutu SMA 48 jakarta
JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN KOTA ‘X’ VISI: TERWUJUDNYA PELAYANAN KEPENDIDIKAN BERKUALITAS DALAM MEMBANGUN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERTAQWA, CERDAS, KOMPETITIF, DAN.
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
Dr. Kusnohadi, M.Pd Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur
Model PAUD dan Dikmas Sebagai Dukungan Penjaminan Mutu Lembaga
RAPOR MUTU. 1.Akses peta/rapor mutu wilayah/ sekolah Alamat akses rapor mutu: Alamat akses bersifat.
UNGGUL DALAM PRESTASI AKADEMIK UNGGUL DALAM PRESTASI NON AKADEMIK UNGGUL DALAM PENCAPAIAN HASIL NILAI UJIAN NASIONAL UNGGUL DALAM PENINGKATAN PROFESIONALISME.
Oleh : KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
Akreditasi institusi.
Oleh : KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
Akreditasi Institusi.
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SOSIALISASI Disampaikan pada: Kegiatan Sosialisasi SPMI Diknas Kab. Kepulauan Sula Oleh: Sulman Sibela, S.Pd KEMENTERIAN.
OLEH : Plt. KEPALA DINAS PENDIDKAN ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd.
Transcript presentasi:

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN JAWA TIMUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR Surabaya, 2016

VISI-MISI-TUJUAN LPMP

V I S I INDIKATOR VISI Pembiayaan pendidikan yang memadai “TERBANTUKNYA INSAN SERTA EKOSISTEM PENDIDIKAN JAWA TIMUR YANG BERMUTU DAN BERKARAKTER DENGAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG” Lulusan yang bermutu nasional dan internasional Kurikulum yang bermutu nasional dan internasional Proses pembelajaran bermakna dan bermutu Proses penilaian hasil belajar yg autentik danbermutu Sarana dan prasarana yang memadai dan bermutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kuat dan bermutu (kompeten) Tata Kelola pendidikan yang kuat dan bermutu Pelaku pendidikan yang kuat Pembiayaan pendidikan yang memadai INDIKATOR VISI

MISI Mewujudkan lulusan yang bermutu nasional dan internasional Mewujudkan Kurikulum yang bermutu nasional dan internasional Mewujudkan Proses pembelajaran bermutu Mewujudkan Proses penilaian hasil belajar bermutu Mewujudkan Sarana dan prasarana yang memadai dan bermutu Mewujudkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kuat dan bermutu (kompeten) Mewujudkan Pembiayaan pendidikan yang memadai Mewujudkan Tata Kelola pendidikan yang kuat dan bermutu Mewujudkan pelaku pendidikan yang kuat

TUJUAN Peningkatan lulusan yang bermutu nasional dan internasional Peningkatan lulusan yang memiliki kompetensi kuat berkualitas nasional/internasional, memiliki daya saing tinggi serta memiliki karakter mandiri yang kuat dapat dicapai pemenuhan SNP atau selebihnya yang dilakukan dalam bentuk evaluasi, intervensi, dan fasilitasi kepada pelaku pendidikan khususnya pengelola di satuan pendidikan dan daerah. Peningkatan Kurikulum yang bermutu nasional dan internasional Pengembangan kurikulum pendidikan yang berstandar nasional serta secara substansi memiliki cakupan yang luas sesuai tuntutan perkembangan IPTEK dan global (internasional) dilakukan dengan pendampingan dalam implementasi serta melalui berbagai forum yang bersifat formal dan non formal sehingga dihasilkan kurikulum yang implementatif tetapi bermutu tinggi substansinya.

TUJUAN (LANJUTAN) 3. Peningkatan proses pembelajaran yang bermutu dilakukan dengan pendampingan, best parctice, dan lainnya dalam menerapkan berbagai pendekatan/strategi, penggunaan berbagai sarana media pembelajaran, kreatif dan inovatif, dengan memperhatikan karakteristik peserta didik dengan dipenuhinya perangkat pembelajaran yang memadai serta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Fasilitasi lain yang dapat ditempuh diantaranya dengan supervisi dan evaluasi serta dengan kegiatan-kegiatan yang memberdayakan organisasi profesi seperti MGMP dan MKKS. 4. Peningkatan Proses penilaian hasil belajar bermutu Peningkatan mutu proses penilaian hasil belajar pada dasarnya sama dengan peningkatan mutu proses pembelajaran tentang upaya yang dilakukan. Pada garis besarnya diperlukan adanya supervisi-evaluasi, fasilitasi pendampingan, dan lainnya dalam pemahaman standar nasional pendidikan bidang penilaian; menggunakan berbagai pendekatan untuk menilai hasil belajar, baik dalam ranah sikap, pengetahuan maupun keterampilan;

TUJUAN (lanjutan) 5. Peningkatan Sarana dan prasarana yang memadai dan bermutu Peningkatan sarpras ini dilakukan dengan mengoptimalkan dan memberdayakan serta mengembangkan sarpras pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum serta berbasis lingkungan dan teknologi yang memadai. 6. Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kuat dan bermutu (kompeten) Peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan mutlak dilakukan untuk mewujudkan pendidik yang kompeten, profesional, berkepribadian, bertanggungjawab, berintegritas, serta mandiri sesuai dengan regulasi yang ada maupun tuntutan perkembangan jaman, IPTEK, dan lainnya. Diantaranya dengan memberikan pelatihan dan pendampingan dalam implementasi SNP dan selebihnya. 7. Peningkatan Pembiayaan pendidikan yang memadai Peningkatan pembiayaan pendidikan pada dasarnya selalu harus diupayakan sesuai dengan tuntutan kurikulum dan proses pembelajaran. Dalam implementasinya dilakukan secara langsung atau tidak langsung sampai terpenuhinya standar pembiayaan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi dengan bekerjasama berbagai pihak sesuai kewenangan dan peraturan perundangan yang berlaku.

TUJUAN (lanjutan) 9. Peningkatan pelaku pendidikan yang kuat 8. Peningkatan Tata Kelola pendidikan yang kuat dan bermutu Peningkatan tata kelola pendidikan sangat banyak yang bisa ditempuh, diantaranya adalah dengan memaksimalkan pelibatan public dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset dan bukti lapangan; mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat lokal dan nasional; mewujudkan birokrasi LPMP Jawa Timur yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif dan efisien. Kunci keberhasilan semua itu adalah faktor kepemimpinan dan sistem informasi manajemen yang standar dan berbasis teknologi. 9. Peningkatan pelaku pendidikan yang kuat Para pelaku pendidikan (SKPD/masyarakat) yang kuat dan bermutu sangat penting untuk ditingkatkan. Tujuannya adalah untuk menguatkan penyelenggara dan pengelola pendidikan dalam ekosistem pendidikan serta fokus kebijakan yang diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian serta memfasilitasi dengan membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di daerah (capacity building).

Sasaran strategis 1. Sasaran strategis ini diharapkan sesuai dengan sasaran strategis dinas pendidikan propinsi dan kab/kota di jawa timur. 2. Lpmp bertugas menjamin peningkatan mutu pendidikan melalui spm, fasilitasi, dan sistem insformasi. 3. Untuk itu diperlukan sinergi, koordinasi, sinkronisasi, dan kerjasama dengan dinas pendidikan propinsi dan kab/kota untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut.

1. Peningkatan lulusan yang bermutu nasional dan internasional Meningkatnya mutu lulusan pendidikan dasar dan menengah: Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB Rata-rata nilai ujian nasional Rata-rata nilai ujian nasional SMA Rata-rata nilai UN SMK Meningkatnya prestasi akademik tingkat nasional Meningkatnya prestasi akademik tingkat internasional/regional Meningkatnya prestasi non akademik tingkat nasional Meningkatnya prestasi non akademik tingkat internasional/regional Meningkatnya karakter/perilaku positif pada siswa pendidikan dasar dan menengah: Rata-rata nilai sikap jujur dan bersahaja siswa SD/SMP/SM minimal baik 2. Peningkatan Kurikulum yang bermutu nasional dan internasional  Meningkatnya jumlah sekolah memenuhi SNP Kurikulum: Tingkat SD dan sederajad Tingkat SMP dan sederajad Tingkat SMA dan sederajad Meningkatnya jumlah sekolah pelaksana K-13 Meningkatnya sekolah menerapkan kurikulum plus (lebih dari SNP): Meningkatnya penerapan KKNI dalam bidang kejuruan di SMK: Jumlah kompetensi keahlian SMK yang menerapkan KKNI

4. Peningkatan Proses penilaian hasil belajar bermutu 3. Peningkatan Proses pembelajaran bermutu  Meningkatnya jumlah sekolah memenuhi SNP Proses Pembelajaran: Tingkat SD dan sederajad Tingkat SMP dan sederajad Tingkat SMA dan sederajad  Meningkatnya jumlah sekolah pelaksana proses pembelajaran berbasis saintifik dan lainnya sesuai kebijakan K-13 Meningkatnya sekolah menerapkan bilingual: Meningkatnya sekolah menerapkan IT dalam proses pembelajaran (e-learning, e-class, e-library, dll) Meningkatnya sekolah menerapkan materi berbasis IT) 4. Peningkatan Proses penilaian hasil belajar bermutu Meningkatnya jumlah sekolah memenuhi SNP Proses Penilaian: Tingkat SD dan sederajad Tingkat SMP dan sederajad Tingkat SMA dan sederajad Meningkatnya jumlah sekolah pelaksana proses penilaian berbasis autenthic dan lainnya sesuai kebijakan K-13 Meningkatnya sekolah menerapkan penilaian dengan bilingual: Meningkatnya sekolah menerapkan IT dalam proses penilaian: Meningkatnya sekolah menerapkan perangkat penilaian berbasis IT)

Peningkatan Sarana dan prasarana yang memadai dan bermutu Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang kuat dan bermutu  Meningkatnya jumlah sekolah memenuhi SNP Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Tingkat SD dan sederajad Tingkat SMP dan sederajad Tingkat SMA dan sederajad Meningkatnya jumlah guru profesional pada satuan pendidikan dasar dan menengah: Jumlah guru profesional di SD/SDLB ,SMP/SMPLB, SMA dan SMK Meningkatnya jumlah kepala sekolah profesional pada satuan pendidikan dasar dan menengah: Jumlah kepala sekolah professional di SD a/SDLB, SMP/SMPLB, SMA DAN SMK Meningkatnya jumlah pengawas professional pada satuan pendidikan dasar dan menengah: Jumlah pengawas profesional di SD , SMP , SMA, dan SMK Menurunnya jumlah sekolah yang kekurangan guru pada satuan pendidikan dasar dan menengah: Jumlah SD , SMP, SMA, dan SMK memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM Peningkatan Sarana dan prasarana yang memadai dan bermutu  Meningkatnya jumlah sekolah memiliki laboratorium lengkap: Tingkat SD dan sederajad Tingkat SMP dan sederajad Tingkat SMA dan sederajad Meningkatnya jumlah sekolah memiliki sistem IT dalam proses pembelajaran (e-learning, e-class, e-library, dll) dan penilaian: Meningkatnya jumlah sekolah menerapkan materi berbasis IT: Meningkatnya jumlah sekolah memenuhi SNP Sarpras:

7. Peningkatan Pembiayaan pendidikan yang memadai  Meningkatnya jumlah sekolah memenuhi SNP Pembiayaan: Tingkat SD dan sederajad Tingkat SMP dan sederajad Tingkat SMA dan sederajad Meningkatnya jumlah du/i dalam bantuan dana pendidikan: Meningkatnya jumlah peranserta orangtua untuk memenuhi SNP pembiayaan:

8. Peningkatan Tata Kelola pendidikan yang kuat dan bermutu  Meningkatnya jumlah sekolah memenuhi SNP Pengelolaan Sekolah: Tingkat SD dan sederajad Tingkat SMP dan sederajad Tingkat SMA dan sederajad Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar dan menengah: Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM Persentase SMA berakreditasi minimal B Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B

c. Meningkatkan akuntabilitas kinerja LPMP Jawa Timur Persentase SMA yang memenuhi SPM Persentase SMK yang memenuhi SPM Persentase SMP dan sederajad yang memenuhi SPM Persentase SD dan sederajadyang memenuhi SPM Sejumlah kabupaten dan kota memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar Sejumlah kab/kota memiliki Indeks pencapaian SPM pendidikan menengah c. Meningkatkan akuntabilitas kinerja LPMP Jawa Timur d. Meningkatnya jumlah sekolah memenuhi Kerjasama dengan stakeholder: Tingkat SD dan sederajad Tingkat SMP dan sederajad Tingkat SMA Tingkat SMK Tingkat SLA lainnya

9. Peningkatan pelaku pendidikan yang kuat: Pencapaian profesionalisme pengelola pendidikan tingkat kab/kota Pencapaian profesionalisme pengelola pendidikan tingkat propinsi Pencapaian profesionalisme pengelola pendidikan oleh masyarakat

Arah kebijakan

KEBIJAKAN LPMP: SI, FASILITASI , DAN SPM Peningkatan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja untuk meningkatkan kesiapan siswa memasuki dunia kerja, dengan cara: penguatan kompetensi keahlian di SMA penguatan kecakapan akademik siswa SMK peningkatan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi; pemberian insentif baik finansial maupun nonfinansial untuk mendorong industri dalam penyediaan fasilitas magang; serta pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan lapangan kerja berdasarkan masukan dari du/di; Meningkatkan tata kelola pendidikan menengah melalui strategi: pelaksanaan penilaian terhadap sekolah swasta secara komprehensif yang diikuti dengan intervensi untuk pengembangannya; penegakan aturan dalam pemberian izin pembukaan sekolah baru; dan penguatan kerja sama pemerintah dan swasta dengan mengatur secara jelas kontribusi pemerintah dalam membantu sekolah swasta. Peningkatan kepastian akses pendidikan menengahyang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.: meningkatkan akses pendidikan menengah pembangunan taman tekno dan taman sains di kabupaten/kota menyelaraskan bidang studi/keahlian SMK dengan kegiatan ekonomi utama di kabupaten dan kota sesuai dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi meningkatkan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja untuk meningkatkan kesiapan siswa memasuki dunia kerja KEBIJAKAN LPMP: SI, FASILITASI , DAN SPM Peningkatan Mutu Pembelajaran Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter: Penguatan jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan; Penataan kembali kurikulum; Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif Peningkatan Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan: Meningkatkan profesionalisme, kualitas, serta akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan Meningkatkan pengelolaan, khususnya dalam penempatan guru dan tenaga kependidikan Peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel.: Peningkatan Tata Kelola dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan Arah Kebijakan dan Strategi Peningkatan Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel

Terima Kasih Terima Kasih