DIT RESKRIMUM POLDA JATENG

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
FO BACKBONE SEBAGAI ALTERNATIF KOMUNIKASI DATA MICROWAVE LINK Draft 1.0 Regulatory INDOSAT GROUP Jakarta, 26 Agustus 2010.
Advertisements

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
Strategi Distribusi PT. CITRA PATI ABADI Presentasi oleh Muji
Penanganan korban dalam Kasus-Kasus Pilihan oleh LPSK
BAHAYA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
HAPUSNYA PERIKATAN Pertemuan ke-6.
TINDAK PIDANA KHUSUS “PERDAGANGAN ORANG”
Pengertian PERDAGANGAN (TRAFFICKING) PEREMPUAN dan ANAK
HUKUM PERIKATAN pertemuan ke 13
PERLINDUNGAN KORBAN DALAM REGULASI
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DATAPHK PER SEPTEMBER 2105.
E-katalog BUKU KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB
Asistensi Implementasi WBRS-DAK
PROGRAM GANDA SERTIFIKASI PENDIDIK DAN SERTIFIKASI KEAHLIAN
Rakornas MAjlis Dikti-Litbang PP Muhammadiyah
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
PENGEMBANGAN PERBENIHAN BAWANG MERAH NASIONAL MENDUKUNG UPSUS
UU 23 / 14 ??.
PENYIDIKAN NEGARA.
BASIS DATA TERPADU dan DATA PMKS & PSKS JAWA TENGAH
PERTEMUAN 16.
Hukum Acara Pidana Hak Tersangka dan Terdakwa
PERLINDUNGAN KONSUMEN
PENATAAN UPT. PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGELOLAAN STANDAR DINAS DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA UTARA PEMERINTAH.
KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI BUAH DAN FLORIKULTURA APBNP-2017
KULIAH KE-11 PENAGIHAN PAJAK
KULIAH KE-15 PENYIDIKAN DAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
Drs. AGUS ANDRIANTO, S.H. PERAN POLDA DALAM PENEGAKKAN HUKUM
Oleh : Ketty Tri Setyorini
Direktorat Pembinaan SMP Direktorat Jenderal Dikdasmen
Pengantar Penjaringan Minat dan Desk Verifikasi Dokumen
SPT DAN SSP Sri Andriani, SE, M.Si.
TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
dalam Sistem Peradilan Pidana
PENYIDIKAN.
KEKUASAAN KEHAKIMAN Indonesia adalah negara hukum dan negara demokratis yang meletakkan hukum berada di atas segala-galanya. Kekuasaan negara harus tunduk.
Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia
KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR UU KIP Ketty Tri Setyorini.
Kewenangan DJBC Kewenangan Administratif: Kewenangan Yudikatif:
ASISTEN PEMERINTAHAN SEKDA PROVINSI JAWA TENGAH
LINGKUNGAN KEMENAG PROVINSI JAWA TIMUR
DAMPAK PENYALAHGUNAAN NAPZA DI KALANGAN REMAJA
Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
Disampaikan oleh Ikhwanudin Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah
PENGHARGAAN DAN SISTEM PENGUPAHAN
HAPUSNYA PERIKATAN Pertemuan ke-6.
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) disampaikan oleh : MARLINA INDRIANINGRUM, SKM,M.kes DISPERMADES P3a KABUPATEN KEBUMEN.
KESIAPAN DAERAH DAN DESA DALAM PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA
MEKANISME PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
PENYITAAN DAN PERAMPASAN HARTA KEKAYAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KORUPSI Disusun.
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
DIREKTUR PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA
UU KIP Ketty Tri Setyorini. UU KIP Eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang mendapat APBD / APBN atau sumbangan masyarakat PEMOHON / PUBLIK.
RAPAT KOORDINASI Perkembangan Penyelesaian Pengadaan Tanah dalam
TINDAK-LANJUT KUNKER Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
DASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA; UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA.
KONDISI HIV & AIDS DI JAWA TENGAH 1993 s/d 31 JUNI 2013
RAPAT KOORDINASI Penyesuaian Target Kemiskinan Kab/kota
TANGGAL PENYERAHAN LAPORAN
LAYANAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN
ASSESSMENT APLIKASI E-PLANNING.
Jln. Sukolilo. No 10. Kec. Jabung. Kab. Malang. Jawa Timur DISTRIBUTOR KONSENTRAT SAPI PERAH LAKTASI TINGGI
Jln. Sukolilo. No 10. Kec. Jabung. Kab. Malang. Jawa Timur DISTRIBUTOR KONSENTRAT SAPI POTONG
Jln. Sukolilo. No 10. Kec. Jabung. Kab. Malang. Jawa Timur DISTRIBUTOR KONSENTRAT SAPI POTONG
Jln. Sukolilo. No 10. Kec. Jabung. Kab. Malang. Jawa Timur DISTRIBUTOR KONSENTRAT SAPI POTONG
Jln. Sukolilo. No 10. Kec. Jabung. Kab. Malang. Jawa Timur DISTRIBUTOR KONSENTRAT SAPI POTONG
Transcript presentasi:

DIT RESKRIMUM POLDA JATENG PENGUATAN SUB GUGUS TUGAS DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KASUBDIT IV DIT RESKRIMUM POLDA JATENG

LANDASAN HUKUM: UURI No. 2 tahun 2002 tentang POLRI UURI No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP UURI No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di LN UURI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Undang-Undang No.21 Th.2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (P-TPPO). UURI No. 31 tahun 2014 tentang LPSK PP No.9 Th.2008 ttg Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban TPPO. Perpres No.69 Th.2008 ttg Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO. Permen PP dan PA No.01/2009 ttg Standar Pelayanan Minimal Layanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban TPPO.

KEBIJAKAN PENCEGAHAN dan PENANGANAN TPPO YANG DIAMANATKAN UU NO.21 THN. 2007 TTG P-TPPO Penyediaan Ruang pelayanan khusus pada Kantor Kepolisian  Ps. 45 (PerKapolri 2010) Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Ps.46 PP 9/2008 Penitipan uang Restitusi di Pengadilan Negeri  Ps 48 (7) Rehabilitasi kesehatan, Rehabilitasi Sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah  Ps.51 Pembentukan rumah perlindunga sosial atau pusat trauma  kewajiban Pemerintah & Pemda. Ps. 52 Pemerintah, Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan TPPO dengan membentuk Gugus Tugas PTPPO  Ps.58 Kerja sama internasional  Ps.59

DAERAH ASAL TKI N Catatan : Jumlah/Total : 1.014.804 Domestic Worker 47 org Formal 67 org SABANG Domestic Worker 18 org Formal 115 org LHOKSEUMAWE Domestic Worker 19 org Formal 89 org BANDA ACEH Domestic Worker 32 org Formal 170 org ACEH UTARA Formal 99 org ACEH TAMIANG Domestic Worker 22 org Formal 92 org PIDIE Domestic Worker 26 org Formal 91 org ACEH TIMUR Domestic Worker 14 org Formal 177 org ACEH TENGGARA Domestic Worker 70 org Formal 741 org TEBING TINGGI Domestic Worker 469 org Formal 2.708 org LANGKAT Domestic Worker 598 org Formal 3.504 org DELI SERDANG Formal 1.879 org ASAHAN Domestic Worker 307 org Formal 288 org Domestic Worker 149 org SERDANG BEDAGAI Domestic Worker 27org Formal 213 org LABUHAN BATU Formal 140 org TANJUNG BALAI Domestic Worker 15 org Formal 121 org HUMBANG Domestic Worker 2 org Domestic Worker 98 org Formal 576 org ACEH BARAT Formal 4.831 org Domestic Worker 1.298 org MEDAN Formal 398 org BATUBARA Domestic Worker 6 org Domestic Worker 177 org Formal 817 org BINJAI Domestic Worker 6 org Formal 186 org NUNUKAN Domestic Worker 125 org Formal 1.473 org SIMALUNGUN Domestic Worker 300 org Formal 660 org MINAHASA MANADO Domestic Worker 166 org Formal 605 org BITUNG Domestic Worker 53 org Formal 459 org Formal 129 org TOMOHON Domestic Worker 64 org Domestic Worker 58 org Formal 559 org KARO Domestic Worker 74 org Formal 545 org PEMATANG SIANTAR Domestic Worker 15 org Formal 168 org BENGKALIS Domestic Worker 22 org Formal 207 org SINGKAWANG TOBA SAMOSIR Domestic Worker 18 org Formal 404 org Formal 346 org TAPANULI UTARA Domestic Worker 19 org Domestic Worker 65 org Formal 285 org PEKANBARU Domestic Worker 26 org Formal 254 org TANJUNG PINANG Domestic Worker 23 org Formal 187 org TAPANULI TENGAH Domestic Worker 17 org Formal 137 org TAPANULI SELATAN Formal 92org PADANG SIDEMPUAN Domestic Worker 9 org Domestic Worker 13 org Formal 211 org BINTA Domestic Worker 9 org Formal 97 org SIBOLGA Domestic Worker 162 org Formal 1.575 org BATAM Domestic Worker 20 org Formal 176 org SAMARINDA SIGI Domestic Worker 261 org Formal 32 org Formal 122 org Domestic Worker 157 org PALU PADANG PADANG PARIAMAN Domestic Worker 43 org Formal 687 org AGAM Domestic Worker 12 org Formal 203 org SOLOK Domestic Worker 11 org Formal 116 org Domestic Worker 13 org Formal 112 org Domestic Worker 328 org Formal 77 org PARIGI MOUTONG Domestic Worker 33 org Formal 587 org DAIRI Domestic Worker 164 org Formal 488 org PONTIANAK Domestic Worker 59 org Formal 494 org PONTIANAK (KOTA) Formal 388 org KUBU RAYA Domestic Worker 52 org Domestic Worker 239 org Formal 94 org DONGGALA Domestic Worker 86 org Formal 86 org POSO Domestic Worker 86 org Formal 319 org JAMBI (KOTA) Domestic Worker 8 org Formal 778 org BALIKPAPAN Domestic Worker 10 org Formal 245 org PESISIR SELATAN Domestic Worker 69 org Formal 154 org BANYUASIN SAMBAS Domestic Worker 69 org Formal 1.470 org Formal 84 org BENGKAYANG Domestic Worker 23 org TANATORAJA Domestic Worker 23 org Formal 827 org Formal 676 org PALOPO Domestic Worker 443 org Formal 317 org BANJAR Domestic Worker 42 org Formal 788 org LUWU Domestic Worker 10 org Formal 257 org ENREKANG Formal 107 org LUWU UTARA Domestic Worker 31 org Domestic Worker 526 org Formal 1.164 org PALEMBANG TAPIN Domestic Worker 134 org Formal 22 org Formal 18 org BARITO KUALA Domestic Worker 90 org Domestic Worker 293 org Formal 1.542 org PINRANG OGAN ILIR Formal 381 org Domestic Worker 210 org Formal 351 org OGAN KOMERING ILIR Domestic Worker 173 org Domestic Worker 15 org Formal 682 org KERINCI Domestic Worker 177 org Formal 303 org BANJARMASIN Domestic Worker 379 org Formal 1.038 org POLEWALI MANDAR Domestic Worker 269 org Formal 116 org KONAWE Domestic Worker 208 org Formal 84 org LAHAT Formal 38 org Domestic Worker 98 org PAGAR ALAM Formal 53 org OGAN KOMERING ULU Domestic Worker 56 org Domestic Worker 8.341 org Formal 2.950 org LAMPUNG TIMUR Domestic Worker 266 org Formal 118 org METRO Formal 60 org Domestic Worker 271 org MESUJI Domestic Worker 57 org Formal 44 org KEPULAUAN SERIBU Domestic Worker 22 org Formal 268 org PARE-PARE Domestic Worker 534 org Formal 375 org PRINGSEWU Domestic Worker 16.982 org Formal 3.743 org SUBANG SEMARANG Domestic Worker 4.272 org Formal 3.105 org TEGAL Domestic Worker 2.617 org Formal 10.714 org Formal 1.102 org Domestic Worker 478 org TUBAN Domestic Worker 63 org Formal 151 org KENDARI BENGKULU Domestic Worker 109 org Formal 317 org Formal 109 org Domestic Worker 16 org BENGKULU UTARA Domestic Worker 5.398 org Formal 9.464 org PATI Formal 4.013 org Domestic Worker 27 org GOWA SOPPENG Formal 863 org Domestic Worker 4 org Formal 882 org BARRU Domestic Worker 10 org Domestic Worker 18 org Formal 319 org SIDRAP Domestic Worker 821 org Formal 319 org TULANG BAWANG Domestic Worker 6.042 org Formal 2.652 org GROBOGAN Domestic Worker 2.267 org Formal 1.165 org JEPARA Formal 877 org KUDUS Domestic Worker 1.102 org Formal 2.047 org Domestic Worker 108 org BONE Formal 84 org PANGKEP Domestic Worker 52 org Domestic Worker 12 org Formal 162 org MUNA Domestic Worker 2.440 org Formal 1.289 org LAMPUNG TENGAH HULU SUNGAI SELATAN Formal 39 org Domestic Worker 94 org Formal 58 org HULU SUNGAI TENGAH Domestic Worker 81 org Domestic Worker 70 org Formal 354 org AMBON Domestic Worker 1.111 org Formal 353 org LAMPUNG UTARA Domestic Worker 888 org Formal 429 org LAMPUNG BARAT Domestic Worker 3.442 org Formal 1.753 org LAMPUNG SELATAN Formal 479 org PESAWARAN Domestic Worker 1.900 org Domestic Worker 1.254 org Formal 526 org TANGGAMUS Formal 963 org Domestic Worker 749 org BANDAR LAMPUNG Formal 76 org WAY KANAN Domestic Worker 156 org Domestic Worker 26.203 org Formal 8.724 org CIREBON Domestic Worker 190 org Formal 88 org MALUKU TENGAH Domestic Worker 43.064 org Formal 11.750 org INDRAMAYU Domestic Worker 15.467 org Formal 8.189 org BREBES Formal 3.117 org Domestic Worker 295 org GRESIK Formal 2.079 org SURABAYA Domestic Worker 958 org Domestic Worker 1.742 org Formal 7.440 org BANGKALAN BADUNG Domestic Worker 160 org Formal 2.656 org Formal 1.317 org Domestic Worker 1.251 org PAMEKASAN Formal 779 org SUMENEP Domestic Worker 532 org Domestic Worker 178 org Formal 2.687 org MAKASSAR MAROS Domestic Worker 181 org Formal 234 org WAJO Domestic Worker 21 org Formal 195 org Formal 133 org Domestic Worker 22 org POLMAS Domestic Worker 10 org Formal 403 org SINJAI Domestic Worker 7 org Formal 358 org BUTON Domestic Worker 3.843 org Formal 1.631 org LEBAK Domestic Worker 3.260 org Formal 936 org PANDEGLANG Formal 668 org Domestic Worker 1.702 org CILEGON BANDUNG Domestic Worker 8.673 org Formal 6.246 org Formal 481 org Domestic Worker 114 org CIMAHI Domestic Worker 18.540 org Formal 5.185 org KENDAL Domestic Worker 3.525 org Formal 2.392 org BATANG Formal 1.200 org Domestic Worker 10 org JENEPONTO Formal 102 org TAKALAR Domestic Worker 9 org BULUKAMBA Domestic Worker 50 org Formal 4.111 org Formal 3.405 org BANTAENG Domestic Worker 29 org Domestic Worker 20.461 org Formal 3.253 org KARAWANG Domestic Worker 5.079 org Formal 2.499 org PURWAKARTA Formal 5.239 org BEKASI Domestic Worker 1.969 org Domestic Worker 1.435 org Formal 3.305 org BOGOR Domestic Worker 1.255 org Formal 2.032 org BOJONEGORO Domestic Worker 17.068 org Formal 5.097 org SUKABUMI Domestic Worker 3.548 org Formal 3.011 org SRAGEN Domestic Worker 3.679 org Formal 1.941 org NGAWI LAMONGAN Domestic Worker 367 org Formal 3.436 org PASURUAN Domestic Worker 995 org Formal 508 org Formal 273 org Domestic Worker 246 org MOJOKERTO Formal 1.559 org Domestic Worker 1.823 org BIMA Formal 280 org DOMPU Domestic Worker 1.269 org Domestic Worker 537 org Formal 190 org SITUBONDO Domestic Worker 101 org Formal 637 org BELU Domestic Worker 4.369 org Formal 3.593 org TANGERANG SERANG Domestic Worker 14.098 org Formal 2.703 org PROVINSI BANTEN Domestic Worker 77 org Formal 121 org Formal 26 org RANGKAS BITUNG Domestic Worker 92 org Domestic Worker 609 org Formal 11.886 org JAKARTA UTARA Formal 4.190 org JAKARTA TIMUR Domestic Worker 1.385 org Formal 2.398 org Domestic Worker 915 org JAKARTA BARAT Domestic Worker 447 org Formal 2.717 org JAKARTA SELATAN Formal 1.336 org JAKARTA PUSAT Domestic Worker 242 org Formal 1.875 org DEPOK Domestic Worker 224 org Domestic Worker 4.974 org Formal 1.178 org WONOSOBO Domestic Worker 10.563 org Formal 2.896 org MAJALENGKA Domestic Worker 3.717 org Formal 1.883 org DEMAK Domestic Worker 1.235 org Formal 1.408 org TEMANGGUNG Formal 3.525 org PEMALANG Domestic Worker 528 org Domestic Worker 5.282 org Formal 1.975 org MAGETAN Formal 1.312 org BANJARNEGARA Domestic Worker 3.194 org Formal 2.670 org Domestic Worker 1.930 org MAGELANG Domestic Worker 2.643 org Formal 1.441 org PEKALONGAN Formal 623 org PURBALINGGA Domestic Worker 846 org Formal 270 org SALATIGA Domestic Worker 503 org Domestic Worker 27.684 org Formal 12.091 org CILACAP Domestic Worker 812 org Formal 247 org ENDE Domestic Worker 3.380org Formal 1.550 org GARUT Formal 1.077 org KUNINGAN Domestic Worker 1.048 org TASIKMALAYA Domestic Worker 1.357 org Formal 1.127 org Domestic Worker 2.281 org Formal 1.259 org CIAMIS Formal 5.226 org CIANJUR Domestic Worker 23.996 org Formal 649 org SUMEDANG Domestic Worker 915 org PONOROGO NGANJUK Domestic Worker 15.898 org Formal 5.587 org TRENGGALEK Domestic Worker 1.526 org Formal 1.865 org SAMPANG Domestic Worker 4.324org Formal 2.110 org Domestic Worker 1.518 org Formal 2.253 org Domestic Worker 9.062 org Formal 3.547 org MADIUN Domestic Worker 13.554 org Formal 4.900 org BANYUWANGI Domestic Worker 10.206 org Formal 4.170 org BANYUMAS Domestic Worker 7.738 org Formal 3.732 org KEDIRI Domestic Worker 16.012 org Formal 4.934 org BLITAR Formal 689 org SIDOARJO Domestic Worker 470 org LOMBOK TENGAH Formal 29.235 org Formal 13.420 org LOMBOK BARAT Domestic Worker 5.952 org Domestic Worker 2.205 org Domestic Worker 741 org LOMBOK TIMUR Formal 1.883 org LOMBOK UTARA MATARAM Domestic Worker 3.550 org Formal 42.266 org Domestic Worker 374 org Formal 1.176 org FLORES TIMUR Formal 1.808 org Formal 394org Domestic Worker 36 org LAMBATA Domestic Worker 98 org Domestic Worker 80 org Formal 218 org SIKKA MANGGARAI NGADA Domestic Worker 44 org Formal 190 org Domestic Worker 67 org Formal 82 org Domestic Worker 198 org Formal 30 org SUMBAWA BARAT Domestic Worker 89 org Formal 4.644 org DENPASAR Formal 4.638 org BULELENG Domestic Worker 73 org Formal 3.996 org TABANAN Domestic Worker 70 org Domestic Worker 38 org Formal 3.092 org GIANYAR Formal 2.226 org KLUNGKUNG Domestic Worker 39 org Formal 1.995 org KARANGASEM BANGLI Domestic Worker 23 org Formal 1.698 org JEMBRANA Domestic Worker 53 org Formal 1.605 org Formal 158 org Domestic Worker 8 org BALI Formal 3.940 org Domestic Worker 3.384 org KEBUMEN Formal 1.793 org PURWOREJO Domestic Worker 1.615 org Domestic Worker 711 org Formal 3.269 org KLATEN Formal 1.640 org KARANGANYAR Domestic Worker 1.999 org Formal 1.397 org Domestic Worker 945 org SUKOHARJO Domestic Worker 950 org Formal 1.248 org JOMBANG Formal 630 org BLORA Domestic Worker 479 org Formal 857 org REMBANG Domestic Worker 221 org Domestic Worker 456 org Formal 1.764 org BANTUL Domestic Worker 333 org Formal 1.519 org SLEMAN Domestic Worker 214 org Formal 369 org GUNUNG KIDUL KULONPROGO Domestic Worker 487 org Formal 1.413 org Domestic Worker 379 org Formal 1.594 org YOGYAKARTA BOYOLALI Domestic Worker 604 org Formal 1.368 org Formal 969 org Domestic Worker 417 org SURAKARTA Formal 608 org WONOGIRI Domestic Worker 404 org Domestic Worker 480 org Formal 1.386 org SUMBA BARAT Domestic Worker 61 org Formal 789 org SUMBA BARAT DAYA Formal 92 org SUMBA TIMUR Domestic Worker 156 org Domestic Worker 53 org Formal 545 org TIMOR TENGAH Domestic Worker 1.651 org Formal 837 org LUMAJANG Domestic Worker 19.732 org Formal 4.576 org MALANG Domestic Worker 4.740 org Formal 2.206 org JEMBER PACITAN Domestic Worker 361 org Formal 520 org Domestic Worker 9.395 org Formal 7.021 org TULUNGAGUNG Formal 691 org Domestic Worker 545 org PROBOLINGGO BONDOWOSO Formal 83 org Domestic Worker 526 org Formal 372 org BATU Domestic Worker 222 org Domestic Worker 1.423 org Formal 4.856 org KUPANG Catatan : Jumlah/Total : 1.014.804 Dari 263 Kabupaten/Kota dengan angka penempatan > 101. Sumber: Dit. PTKLN (Januari 2011 – 27 November 2012)

DATA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA Rekapitulasi Data Penempatan DI LUAR NEGERI 21 Domestic Worker : 12 Org TKI Formal : 471 Org Domestic Worker : 30 Org TKI Formal : 412 Org Domestic Worker : 1 Org TKI Formal : 130 Org 76 Domestic Worker : 7 Org TKI Formal : 296 Org Domestic Worker : 8 Org TKI Formal : 1.197 Org 72 23 Domestic Worker : 9 Org TKI Formal : 916 Org Domestic Worker : 113 Org TKI Formal : 1.306 Org 66 Domestic Worker : 4 Org TKI Formal : 803 Org 68 67 Domestic Worker : 6 Org TKI Formal : 203 Org Domestic Worker : 47 Org TKI Formal : 1.969 Org Domestic Worker : 3 Org TKI Formal : 442 Org 69 Domestic Worker : 17 Org TKI Formal : 754 Org Domestic Worker : 36 Org TKI Formal : 5.276 Org Domestic Worker : 170 Org TKI Formal : 25.857 Org 71 Domestic Worker : 3.937 Org TKI Formal : 293 Org Domestic Worker : 43 Org TKI Formal : 6.545 Org 64 Domestic Worker : 160 Org TKI Formal : 22.897 Org 74 Domestic Worker : 147 Org TKI Formal : 60 Org Domestic Worker : 19 Org TKI Formal : 2.582 Org 5 Domestic Worker : 24 Org TKI Formal : 2.914 Org 65 70 39 Domestic Worker : 11 Org TKI Formal : 338 Org 6 8 Rekapitulasi Data Penempatan Tahun 2011 s/d 31 Oktober 2012 NO. NEGARA PENEMPATAN JUMLAH TOTAL FORMAL DOMESTIC WORKER A. ASIA PASIFIK   1 Malaysia 222,362 20,504 242,866 2 Taiwan 36,621 109,732 146,353 3 Hongkong 3,991 85,619 89,610 4 Singapura 17,506 64,475 81,981 5 Amerika 25,857 170 26,027 6 Korea Selatan 22,897 160 23,057 7 Brunei Darussalam 17,795 3,897 21,692 8 Jepang 5,276 36 5,312 9 China 2,582 19 2,601 10 Thailand 1,831 18 1,849 11 Fiji Islands 1,348 1,352 12 Australia 1,118 1,127 13 Maldives 1,103 14 1,117 Macao 261 697 958 15 India 932 939 16 Papua New Guinea 926 17 Vietnam 713 723 New Zealand 594 595 Peru 579 582 20 Timor Leste 548 21 Rusia 471 483 22 Selandia Baru 466 468 23 Canada 412 30 442 24 Philippines 339 344 25 Sri Lanka 335 26 Myanmar 301 27 Laos 208 209 28 Samoa Papua 156 179 29 Chile 112 114 Other 398 411 368,038 285,473 653,511 B. TIMUR TENGAH & AFRIKA 31 Saudi Arabia 45,082 124,274 169,356 32 United Arab Emirates 11,008 57,099 68,107 33 Qatar 5,419 28,061 33,480 34 Oman 1,331 13,120 14,451 35 Bahrain 797 8,931 9,728 Kuwait 1,652 3,063 4,715 37 Syria 293 3,937 4,230 38 South Africa 2,329 2,341 39 Turki 1,969 47 2,016 40 Aljazair 1,967 41 Mauritius 1,183 1,187 42 Afrika 1,089 1,100 43 Trinidad and Tobago 952 953 44 Uruguay 835 844 45 Brazil 832 834 46 Nigeria 771 774 Cyprus 754 48 Mesir 707 51 758 49 Iraq 338 349 50 Congo 324 325 Angola 274 276 52 Mauritania 234 53 Jordan 60 147 207 54 Senegal 195 55 Maroko 181 182 56 Sychelles 151 163 57 Yaman Selatan 119 130 58 Colombia 124 128 59 Ghana 125 Tunisia 121 123 61 Iran 116 118 62 Argentina 101 63 1,573 1,635 83,005 238,900 321,905 C. EROPA 64 Italia 6,545 6,588 65 Spanyol 2,914 2,938 66 Netherland 1,197 1,205 67 Jerman 916 925 68 Inggris 1,306 113 1,419 69 Swiss 803 807 70 Portugal 508 510 71 Perancis 445 72 Denmark 296 303 73 Malta 259 260 74 Yunani 203 75 849 76 Norway 131 16,322 267 16,589 TOTAL PENEMPATAN 467,365 524,640 992,005 Domestic Worker : 2 Org TKI Formal : 508 Org 40 47 37 9 73 49 Domestic Worker : 3.063 Org TKI Formal : 1.652 Org Domestic Worker : 2 Org TKI Formal : 1.967 Org 60 53 36 Domestic Worker : 8.931 Org TKI Formal : 797 Org Domestic Worker : 697 Org TKI Formal : 261 Org Domestic Worker : 1 Org TKI Formal : 181 Org 55 Domestic Worker : 1 Org TKI Formal : 259 Org 35 48 Domestic Worker : 0 Org TKI Formal : 301 Org Domestic Worker : 109.732 Org TKI Formal : 36.621 Org Domestic Worker : 2 Org TKI Formal : 121 Org Domestic Worker : 28.061 Org TKI Formal : 5.419 Org 14 2 Domestic Worker : 51 Org TKI Formal : 707 Org 61 33 Domestic Worker : 85.619 Org TKI Formal : 3.991 Org Domestic Worker : 2 Org TKI Formal : 116 Org 32 Domestic Worker : 57.099 Org TKI Formal : 11.008 Org 26 3 Domestic Worker : 0 Org TKI Formal : 234 Org 52 Domestic Worker : 1 Org TKI Formal : 208 Org Domestic Worker : 124.274 Org TKI Formal : 45.082 Org 31 27 34 15 10 Domestic Worker : 18 Org TKI Formal : 1.831 Org Domestic Worker : 0 Org TKI Formal : 195 Org 54 Domestic Worker : 7 Org TKI Formal : 932 Org 57 Domestic Worker : 13.120 Org TKI Formal : 1.331 Org Domestic Worker : 4 Org TKI Formal : 335 Org 17 24 Domestic Worker : 5 Org TKI Formal : 339 Org 43 Domestic Worker : 1 Org TKI Formal : 952 Org Domestic Worker : 11 Org TKI Formal : 119 Org 25 Domestic Worker : 10 Org TKI Formal : 713 Org Domestic Worker : 1 Org TKI Formal : 124 Org 59 58 Domestic Worker : 4 Org TKI Formal : 124 Org 46 13 1 7 Domestic Worker : 3.897 Org TKI Formal : 17.795 Org Domestic Worker : 3 Org TKI Formal : 771 Org Domestic Worker : 23 Org TKI Formal : 156 Org Domestic Worker : 1 Org TKI Formal : 324 Org 50 Domestic Worker : 14 Org TKI Formal : 1.103 Org Domestic Worker : 20.504 Org TKI Formal : 222.362 Org 4 Domestic Worker : 0 Org TKI Formal : 1 Org 28 Domestic Worker : 64.475 Org TKI Formal : 17.506 Org Domestic Worker : 3 Org TKI Formal : 579 Org 19 16 45 Domestic Worker : 2 Org TKI Formal : 274 Org 51 56 Domestic Worker : 12 Org TKI Formal : 151 Org Domestic Worker : 2 Org TKI Formal : 832 Org Domestic Worker : 0 Org TKI Formal : 548 Org 20 11 Domestic Worker : 6 Org TKI Formal : 926 Org Domestic Worker : 4 Org TKI Formal : 1.348 Org 41 Domestic Worker : 4 Org TKI Formal : 1.183 Org 42 Domestic Worker : 11 Org TKI Formal : 1.089 Org 12 29 Domestic Worker : 2 Org TKI Formal : 112 Org 38 Domestic Worker : 12 Org TKI Formal : 2.329 Org Domestic Worker : 9 Org TKI Formal : 1.118 Org Domestic Worker : 2 Org TKI Formal : 466 Org 44 Domestic Worker : 9 Org TKI Formal : 835 Org 22 62 18 Domestic Worker : 0 Org TKI Formal : 101 Org Domestic Worker : 1 Org TKI Formal : 594 Org Sumber : Dit PTKLN (Tahun 2011 s.d 31 Oktober 2012) Ditjen Binapenta - Kemenakertrans

DEFINISI PERDAGANGAN ORANG Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

SKEMA UNSUR-UNSUR TPPO Predicate Offence: Hasil dari mengeksploitasi orang Unsur Subyektif (Mens rea) : Setiap orang Unsur Obyektif (Acteus Reus) DENGAN MENGGUNA-KAN/SARANA (CARA): Kekerasan atau ancaman kekerasan atau Penipuan atau Penculikan atau Penyekapan atau Penyalahgunaan kekuasaan atau Pemanfaatan posisi rentan atau Penjeratan utang PROSES: Merekrut atau Mengangkut atau Menampung atau Mengirim atau Memindahkan atau Menerima TUJUAN: Eksploitasi atau Perbuatan yang dapat tereksploitasi orang + + ANCAMAN PIDANA: Penjara Min 3 (tiga) Tahun – Max 15 Tahun Dan Denda Min. Rp. 120.000.0000,- max Rp. 600.000.000,-

SKEMA UNSUR-UNSUR TPPO (Korban anak) Predicate Offence: Hasil dari mengeksploitasi orang Unsur Subyektif (Mens rea) : Setiap orang Unsur Obyektif (Acteus Reus) PROSES: Merekrut atau Mengangkut atau Menampung atau Mengirim atau Memindahkan atau Menerima TUJUAN: Eksploitasi atau Perbuatan yang dapat tereksploitasi orang + - Pasal 3 huruf c UU Nomor: 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi

KOMPONEN TPPO TINDAKAN/AKTIVITAS: Mencakup unsur-unsur: tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang. (Cat. Tidak harus memenuhi semua unsur dalam memenuhi komponen tindakan/aktifitas). CARA: Mencakup unsur-unsur ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. (Cat. Tidak harus memenuhi semua unsur dalam memenuhi komponen cara). TUJUAN/MAKSUD: Eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Meliputi tetapi tidak terbatas pada unsur-unsur: pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imateriil. Catatan: - Tidak selalu eksploitasi harus sudah terjadi, tapi apabila dapat dibuktikan bahwa ada maksud atau niat untuk mengeksploitasi korban, maka sudah dapat dijerat padal-pasal TPPO.

INDIKATOR TPPO Bukan merupakan unsur, tetapi dapat membantu dalam mengenali dan menentukan apakah suatu peristiwa berpeluang terjadi TPPO. Indikator TPPO: Tidak menerima upah (dibayar hanya sejumlah kecil) imbalan bagi pekerjaan yang dilakukannya. Tidak dapat mengelola sendiri upah yang diterima atau harus menyerahkan sebagian besar upahnya kepada pihak ketiga (perantara, agen, majikan, dalam bisnir pelacuran: pengelola rumah bordir, mucikari); Adanya jeratan utang (misalnya saja untuk membayar biaya pengganti rekruitmen, jasa perantara, biaya perjalanan, dll). Pembatasan atau perampasan kebebasan bergerak (mis. tidak boleh meninggalkan tempat kerja atau penampungan untuk jangka waktu lama, dibawah pengawasan terus-menerus). Tidak diperbolehkan (dengan ancaman/kekerasan) berhenti bekerja. Isolasi/pembatasan kebebasan untuk mengadakan kontak dengan orang lain (keluarga, teman, dll).

INDIKATOR TPPO 7. Ditahan atau tidak diberikannya pelayanan kesehatan, makanan yang memadai, dll. 8. Pemerasan atau ancaman pemerasan terhadap keluarga atau anak-anaknya. 9. Ancaman penggunaan kekerasan. 10. Ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik. Diharuskan bekerja dalam kondisi yang sangat buruk dan/atau harus bekerja untuk jangka waktu yang sangat panjang. Tidak membayar sendiri atau mengurus sendiri perjalanan, visa, paspor, dll. Tidak memegang sendiri surat-surat identitas diri atau dokumen perjalanannya. Menggunakan paspor atau identitas palsu yang disediakan oleh pihak ketiga. Indikator Khusus untuk tujuan eksploitasi Pelacuran: Mendapatkan bagian sangat kecil dari upah yang umumnya dibayarkan dalam bisnis pelacuran. Diharuskan mendapatkan penghasilan dalam jumlah tertentu perhari. Pengelola bordir atau pihak ketiga telah membayar ongkos transfer bagi calon korban da/atau menyerahkan sebagian penghasilan calon korban kepada pihak ketiga. Tempat dimana calon korban dipekerjakan berubah-ubah.

PENGERTIAN RESTITUSI Merupakan sebuah perlindungan hukum bagi korban dan sekaligus sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana, sehingga kepentingan korban dan kepentingan pelaku diperhatikan secara seimbang. (Gelaway)

FUNGSI DAN TUJUAN RESTITUSI Memperjelas pengakuan atas kesalahan perbuatan dan bukan untuk mengabaikan pelanggaran yang telah diperbuat kepada korban-korban individual, namun restitusi mengakui adanya kerusakan atau kerugian dari mereka yang sudah diderita sehingga dicoba untuk dapat diperbaiki. Restitusi bersifat rehabilitatif dibanding pemenjaran karena restitusi mengijinkan pelanggar untuk menyatakan kesalahannya dalam suatu perilaku konkrit dengan memberikan suatu sanksi alternatif yang jauh lebih sedikit stigmatisasinya dibanding dengan pemenjaraan. Restitusi dapat dianggap sebagai proses pemberian kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki segala sesuatunya menjadi benar.

RESTITUSI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN RESTITUSI dalam TPPO (PSL 48 – 50 UU NO. 21 Tahun 2007) Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. RESTITUSI dalam PENGADILAN HAM (Pasal 35 UU NO. 26 Tahun 2000) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM. RESTITUSI dalam Perlindungan Saksi dan Korban ( Pasal 7 UU No. 13 Tahun 2006). Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke Pengadilan berupa hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana.

PROSEDUR DAN TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN RESTITUSI PPO MEKANISME PENGAJUAN RESTITUSI a. Melalui jalur tuntutan pidana Pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian R.I. Dan ditangani oleh Penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut Umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi. Selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat TPPO dalam tuntutannya. Hakim mencantumkan sekaligus restitusi dalam amar putusannya. b. Melalui gugatan perdata Mekanisme tuntutan pidana, tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya. PEMBAYARAN RESTITUSI Pemberian/atau pembayaran restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama dan telah berkekuatan hukum tetap. Pembayaran restitusi, dapat dititipkan di pengadilan dengan cara konsinyasi.

MEKANISME KONSINYASI (Pasal 1404 – 1412 BW) Merupakan hubungan perdata antara pihak debitur dan kreditur yang dimungkinkan dilaksanakan sebelum adanya perkara atau sementara perkara berjalan sebelum diputus. b. Jika kreditur menolak pembayaran, maka oleh debitur melakukan penawaran pembayaran tunai atau penyerahan barang sebagai pembayaran utang kepada kreditur. Bila kreditur menolak, maka debitur dapat menitipkannya ke Pengadilan. c. Agar konsinyasi sah, tidak perlu adanya kuasa. Hakim cukup dengan menitipkan pada kas/penyimpanan di Kepaniteraan Pengadilan yang akan menangani perkaranya.

Mekanisme: d. Penitipan oleh debitur, dapat berupa barang atau uang tunai (seluruh utang pokok dan bunga). Dalam konteks TPPO, maka penitipan harus berupa uang. e. Penawaran dapat dilakukan oleh notaris atau juru sita pengadilan dengan masing-masing disertai 2 orang saksi. Penitipan dapat dilakukan pada kas penyimpanan atau di penitipan pada kepaniteraan pengadilan yang akan mengadili perkaranya.

KETIDAKMAMPUAN MEMBAYAR RESTITUSI (Pasal 50 UU No. 21/2007) (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tidak dipenuhi sampai batas waktu (14 hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap), maka korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. (2) Pengadilan memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban membayar restitusi kepada korban atau ahli warisnya. (3) Dalam hal 14 hari setelah surat peringatan tidak dilaksanakan, maka pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi. (4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

VISUAL JARINGAN KERJASAMA PENANGANAN TPPO RTPC/RS /PPT DEPT/IMIGRASI INTERPOL RENATA/ POLRI KORBAN LEMBAGA INTERNASIONAL NEGARA DONOR LSM KEJAKSAAN DN LN RMH AMAN (SHELTER) KHAKIMAN

SEKIAN DAN TERIMA KASIH