PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Subdit Statistik Tanaman Perkebunan
Advertisements

STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Team Teaching Manajemen Agribisnis
PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH
oleh : Ir. Ruchyat Deni Dj., M.Eng Direktur Penataan Ruang Nasional
Perencanaan Tata Guna Lahan
PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK
PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Subdit Statistik Tanaman Perkebunan
Kegiatan ekonomi masyarakat
PENYUSUNAN RTRW KECAMATAN SANDARAN BERBASIS MASYARAKAT
PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP)
POTENSI PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa) DI PROVINSI BENGKULU
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN
Lanjutan bab 3……………… Pertemuan 5.
KULIAH 2 ENERGI DAN ELEKTRIFIKASI PERTANIAN
PENGAMANAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN TAHUN 2011
Konsep Pengembangan Wilayah
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
ARAH KEBIJAKAN PENYULUHAN MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pemalang
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
PENGEMBANGAN KAWASAN PETERNAKAN MENDUKUNG PEMBANGUNAN PERTANIAN
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
PERENCANAAN PEMANFATAN LAHAN; ZONASI LAHAN & PERWILAYAHAN KOMODITAS
EVALUASI DAK BIDANG PERTANIAN 2015 DAN KEGIATAN
SOSIALISASI E-PROPOSAL UNTUK PERENCANAAN TAHUN 2016
Penyediaan Bahan Baku Tembakau untuk Industri Hasil Tembakau
RENCANA PRODUKSI DAN PERCEPATAN HILIRISASI BENIH KOMODITAS PERKEBUNAN
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TANAMAN KOPI, KAKAO DAN TEH INDONESIA
PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS PETERNAKAN
Arah Kebijakan Persusuan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pemalang
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
FAKULTAS PERTANIAN IPB
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
Arah Kebijakan Persusuan
Arah Kebijakan Persusuan
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Pengertian Pertanian terpadu
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Bappeda Provnsi Riau Teluk Kuantan, 16 Agustus 2017.
Model-Model Usaha Agribisnis
KEBIJAKAN DAK PERTANIAN
Arah Kebijakan Persusuan
KEBIJAKAN BPPSDMP TA MENDUKUKUNG PROGRAM PERBENIHAN Disampaikan : KEPALA BADAN PPSDMP Makasar, 12 Desember 2017 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN.
CIRI DAN FAKTOR PEMBENTUK MODEL PERTANIAN TEKNO-EKOLOGIS
Tupoksi Utama Litkajibang BPTP (Permentan nomer 20 tahun 2013)
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
DINAS PERIKANAN & PANGAN PETUNJUK TEKNIS USULAN MUSRENBANGDES
PEMBANGUNAN APLIKASI INFORMASI PELUANG PENANAMAN MODAL
PENGELOLAAN KEUANGAN KELOMPOK TERKAIT DANA BANTUAN SOSIAL
ARAHAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
PENYUSUNAN MASTERPLAN PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS KOMODITI PALA
MODUL 1 IDENTIFIKASI KEBUTUHAN TEKNOLOGI SPESIFIK LOKASI
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian KEMENTERIAN PERTANIAN 2015
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
ARAHAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH
CASCADING DINAS PERTANIAN KAB. SAMPANG TAHUN 2017
RANCANGAN KEGIATAN STRATEGIS HORTIKULTURA 2020
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
Disampaikan pada Apresiasi dan Pembinaan Teknis bagi Tenga Pendamping Teknologi (TPT) Tahun 2008.
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Transcript presentasi:

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN KAWASAN PERTANIAN (SIKP) UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN Disampaikan pada acara Sosialisasi e-proposal untuk perencanaan Tahun 2016 Medan, 15 Januari 2015 Biro Perencanaan KEMENTERIAN PERTANIAN

KAWASAN PERTANIAN Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id

KAWASAN “Gabungan dari sentra-sentra pertanian yang terkait secara fungsional baik dalam faktor sumber daya alam, sosial budaya, maupun infrastruktur, sedemikian rupa sehingga memenuhi batasan luasan minimal skala ekonomi dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah” Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id 3

KAWASAN PERTANIAN NASIONAL Mencakup pengembangan kawasan 40 komoditas unggulan nasional yang memiliki kesatuan wilayah produksi (cross cutting) dan keterkaitan fungsional sistim agribisnis (hulu, on-farm, dan hilir). Kesatuan wilayah produksi dapat terdiri dari lintas provinsi dan atau lintas kabupaten/kota maupun hanya pada suatu kabupaten/kota tertentu yang yang dipandang telah memiliki skala ekonomi wilayah Keterkaitan fungsional sistem agribisnis meniscayakan keberadaan struktur dan pola koleksi dan distribusi yang beragam dan lokasinya yang terkonsentrasi atau tersebar sejauh prasyarat efisiensi Konektivitas dapat dicapai dengan dukungan keberadaaan prasarana transportasi dan komunikasi yang memadai Hasil kesepakatan Musrenbangtan 2014 telah ditetapkan sebaran lokasi kabupaten yang menjadi kawasan pertanian nasional menurut sub sektor : (a) kawasan tanaman pangan nasional (b) kawasan hortikultura nasional, (c) kawasan perkebunan nasional, dan (d) kawasan peternakan nasional.   Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id 4

Kriteria Kawasan Tanaman Pangan Tahun 2015-2019 akan dikembangkan adalah komodias: padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan khususnya padi, jagung dan kedelai dilakukan melalui Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP2TT). Kriteria khusus kawasan tanaman pangan dalam aspek luas agregat kawasan untuk masing-masing komoditas unggulan tanaman pangan adalah: 1). kawasan padi = 5.000 Ha/2-4 kecamatan (fasilitasi GP2TT 2.500 Ha); 2). kawasan jagung = 3.000 Ha/2-4 kecamatan (fasilitasi GP2TT 1.500 Ha); dan 3). kawasan kedelai= 3.000Ha/2-4 kecamatan (fasilitasi GP2TT 1.500 Ha. Di samping aspek luas agregat, kriteria khusus kawasan tanaman pangan juga mencakup berbagai aspek teknis lainnya yang bersifat spesifik komoditas. Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id 5

Kriteria Kawasan Hortikultura Kawasan hortikultura adalah sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya, dan insfrastruktur fisik buatan serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama, sedemikian rupa sehingga mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha hortikultura. Kawasan hortikultura dapat berupa kawasan yang telah eksis atau calon lokasi baru yang memiliki potensi sumberdaya alam (SDA) yang sesuai dengan agroekosistem, dan lokasinya dapat berupa hamparan dan/atau spot partial (luasan terpisah) namun terhubung dengan aksesibilitas memadai. Kriteria khusus kawasan hortikultura mencakup berbagai aspek teknis yang bersifat spesifik komoditas baik untuk tanaman buah, sayuran, tanaman obat Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id 6

Kriteria Kawasan Perkebunan Kawasan pengembangan perkebunan adalah wilayah pembangunan perkebunan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan serta usaha agribisnis perkebunan yang berkelanjutan (sesuai UU No 18/2004). Kawasan tersebut disatukan oleh faktor alamiah, kegiatan ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur pertanian serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sehingga mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha perkebunan. Kawasan perkebunan dapat berupa kawasan yang telah eksis atau calon lokasi baru yang sesuai dengan persyaratan bagi masing-masing jenis budidaya tanaman perkebunan, dan lokasinya disatukan oleh agroekosistem yang sama. Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id 7

Kriteria Kawasan Peternakan Kawasan peternakan adalah berupa kawasan yang telah eksis atau calon lokasi baru yang memiliki potensi SDA yang sesuai dengan agroekosistem, dan lokasinya dapat berupa hamparan dan/atau spot partial (luasan terpisah) yang terhubung secara fungsional dengan aksesibilitas yang baik dalam satu kawasan, dilengkapi dengan prasarana dan sarana pengembangan ternak yang memadai. Kawasan peternakan harus memiliki lahan padang penggembalaan dan atau hijauan makanan ternak (HMT), serta dapat dikembangkan dengan pola integrasi ternak-perkebunan, ternak-tanaman pangan dan ternak-hortikultura. Kriteria khusus kawasan peternakan mencakup berbagai aspek teknis yang bersifat spesifik komoditas yaitu satu kawasan peternakan untuk 3.000 ekor sapi pada 10 gapoktan.  Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id 8

PENGEMBANGAN SIKP (Permentan 41/2014) Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id

SISTEM INFORMASI PERENCANAAN KAWASAN PERTANIAN (SIKP) SIKP merupakan salah satu bentuk tindak lanjut dari Permentan No 50/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian. SIKP dalam bentuk situs web ini merupakan pedoman atau alat bantu yang memberikan informasi spasial dan tabular tentang kawasan pertanian. Struktur data base SIKP disajikan secara berjenjang memuat data base pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, kawasan, provinsi, pulau hingga nasional. Informasi yang ditampilkan pada SIKP adalah data tabular statistik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, prasarana pertanian, kelembagaan dan SDM Pertanian yang di-overlay pada peta spasial. Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id

LATAR BELAKANG PENGEMBANGAN SIKP Kebutuhan akan data, informasi, rekomendasi, dan arahan penataan sistem pertanian serta penetapan komoditas unggulan yang akan dikembangkan Ketersediaan informasi spasial yang masih terbatas pada skala yang kurang operasional Kegiatan SIKP dimaksudkan sebagai “sarana/alat” untuk pengambilan kebijakan dan perencanaan wilayah serta “media” komunikasi dan sistem informasi kawasan pertanian pada level paling bawah (kecamatan/desa) Kegiatan SIKP Website ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk menyajikan informasi lengkap data spasial dan data tabular mencakup: potensi biofisik (tanah, iklim, vegetasi), sosial ekonomi, dan kesesuaian lahan berbagai komoditas pertanian unggulan Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id Lanjutan …. Memerlukan perencanaan yang komprensif dan pelaksanaan di lapangan yang partisipatif adalah pemilihan alternatif inovasi teknologi pertanian maju Sistem Informasi yang baik dapat digunakan sebagai salah satu usaha dalam meningkatkan keberpihakan pada petani dengan meminimalkan risiko baik pengaruh alam (kekeringan, banjir, hama, penyakit) maupun fluktuasi harga Data yang akurat dapat digunakan untuk memilih model pengembangan pertanian terutama dalam perakitan dan penerapan paket teknologi pertanian pada lokasi tertentu. Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id 12

PENGEMBANGAN SIKP WEBSITE untuk pengambilan kebijakan dan perencanaan wilayah serta “media” komunikasi dan sistem informasi pembangunan pertanian pada level paling bawah (kecamatan/desa) SIKP disusun interaktif (saling mengisi/berhubungan) dengan aplikasi e-proposal SIKP berbasis website ada di: www.pertanian.go.id/sikp SIKP memanfaatkan data tabular existing level kecamatan (data luas, produksi, komoditas, infrastruktur, kelembagaan, sosek, proyek/kegt, dll) dan/ dioverlay dengan data spasial. Untuk memudahkan penyusunan SIKP dengan cara integrasi SIG dan Data Tabular Kecamatan/Desa/Keltan serta titik koordinat Melihat kebutuhan melalui GAP kondisi Ideal dengan data SIKP data existing. Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id 13

PENGEMBANGAN SIKP 7. Pada daftar menu SIKP, diantara data dan informasi diberikan menu “analisis kawasan”. Data pada menu ini merupakan sandingan data ideal/rekomendasi dan data eksisting, sehingga dapat diketahui kebutuhan berdasarkan selisih kedua data tersebut. Jenis data yang akan masuk di menu ini diantaranya: analisis pupuk, benih, RMU, pompa, traktor, kelembagaan, SDM dll. Data ideal seperti pupuk, benih, pestisida. Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id 14

MUATAN SISTEM INFORMASI KAWASAN PERTANIAN (SIKP) www.pertanian.go.id/sikp SIKP berupa sistem informasi yang memuat data TABULAR yang di-overlay ke dalam Peta Spasial. Peta spasial menggunakan data BIG skala 1:25.000. Data Tabular mencakup database statistik/teknis komoditas (1) tanaman pangan, (2) hortikultura, (3) perkebunan, (4) peternakan, (5) sarpras, serta (6) kelembagaan dan SDM pertanian. Struktur dan hirarki database yang dimuat adalah: data level kecamatan, level kab/kota, level kawasan, level provinsi, pulau dan nasional. Dabatase SIKP dientry oleh SKPD kab/kota dan SKPD provinsi pada saat mengajukan/entry e-proposal. Dilengkapi data keltan dan titik koordinat infarstruktur pertanian Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id

BAGAN ALIR E-PROPOSAL SKPD KAB/KOTA 2015 EDIT PROFIL SKPD SKPD OUTPUT REKAPITULASI, DATA UMUM, DATA TEKNIS , LAMPIRAN (EXCEL) Data Base Kelompok Tani/ Gapoktan EDIT DATA UMUM & SPESIFIK SUB SEKTOR KABUPATEN BKP, SDMP,BARANTAN NARASI Komoditas TP HOR BUN NAK PENUNJANG HULU ON FARM HILIR KEGIATAN DK/TP SUB KEGIATAN CP/CL, KOORDINAT DATA TEKNIS KECAMATAN Usulan DAK NO. PROPOSAL Aplikasi SIKP VALIDASI PROPINSI LEMBAR PENGESAHAN DATA KINERJA SKPD DATA UMUM DAN SPESIFIK PENILAIAN PUSAT

HUBUNGAN E-PLANNING DAN SIKP (database Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan/ Desa, Keltan) e-planning: E-PROPOSAL (DATA TABULAR) SIKP (DATA SPASIAL) Analisis Spasial dan tabular untuk perencanaan www.pertanian.go.id/eplanning www.pertanian.go.id/sikp Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id

SIKP UNTUK PERENCANAAN PROGRAM TAHUNAN Program pembangunan pertanian agar fokus komoditas dan lokasi sehingga mengungkit produksi dalam skala kawasan. Program dan kegiatan tahunan di daerah harus jelas lokasi sasaran (keltan, desa dan kecamatan). Penentuan keltan petani dan proses CP/CL di lokasi kegiatan memperhatikan hasil identifikasi kebutuhan sarpras, saprotan dan pengembangan usaha petani. Rancangan kegiatan tanaman pangan pada petani/keltan sasaran memperhatikan gap antara existing petani dengan rekomendasi (rencana ke depan) Perencanaan operasional lapang mencakup: persiapan lapang, prakondisi keltan, mobilitas sarpras dan saprotan, kesiapan petugas lapang dan matrik tahapan pelaksanaan lapang. Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id

WEBSITE SIKP KEMENTERIAN PERTANIAN www.pertanian.go.id

Struktur dan Muatan Database SIKP Tanaman Pangan level Kecamatan Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id

Struktur dan Muatan Database SIKP Hortikultura level Kecamatan Ket: Data Tabular buah yaitu komoditas: mangga,pisang, jeruk, durian, manggis dan salak Ket: Data Tabular sayur yaitu komoditas: cabe,bawang merah dan kentang Ket: Data Tabular florikultura yaitu komoditas: anggrek,krisan dan melati Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id

Struktur dan Muatan Database SIKP Perkebunan level Kecamatan Ket: Data Tabular Tanaman Tahunan yaitu komoditas Kelapa sawit, komoditas kelapa, jambu mete, karet, kemiri sunan, sagu, dan jarak pagar Ket: Data Tabular Tanaman Semusim yaitu komoditas Tebu,Nilam, Kapas, dan tembakau Ket: Data Tabular Tanaman Rempah dan Penyegar yaitu komoditas cengkeh, pala, ,kakao, kopi, teh, dan lada. Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id

Struktur dan Muatan Database SIKP Peternakan level Kecamatan Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id Struktur dan Muatan Database SIKP Sarpras/Infrastruktur level kecamatan Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id

Struktur dan Muatan Database SIKP Kelembagaan dan SDM Pertanian Petani Pekebun Peternak Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id

Struktur dan Muatan Database SIKP Tanaman Pangan level Kabupaten Kementerian Pertanian www.pertanian.go.id

Terima kasih