Analisis Kesenjangan Jabatan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
Advertisements

Manajemen Kepegawaian Nasional dan Kebijakan Wasdalpeg
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
SIMPEG SEBEGAI ACUAN DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PEGAWAI BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL.
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PERAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP PENGEMBANGAN KARIR
IRHAM DILMY Wakil Ketua & Komisioner
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
SUPRANAWA YUSUF, S.H., M.P.A. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN.
IMPLEMENTASI MERIT SYSTEM DAN MANAJEMEN ASN
PENYUSUNAN SASARAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
LAYANAN ADM. PERENCANAAN DAN PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI
Penghitungan Jumlah Kebutuhan PNS (Peraturan Kepala BKN No
(PERATURAN MENTERI PANRB NO. 25 DAN NO. 26 TAHUN 2016 )
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI DALAM IMPLEMENTASI MANAJEMEN ASN
POLA KARIER PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
ANALISIS KESENJANGAN ANTARA PROFIL PNS DENGAN SYARAT JABATAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 57A TAHUN 2016   TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA SECARA SWAKELOLA.
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEBUTUHAN PEGAWAI
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
RANCANGAN PERKA KEPALA BKN
Manajemen Umum Kepegawaian
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI
PENINGKATAN KINERJA PEJABAT PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN
BKD Provinsi DKI Jakarta
FGD Penyusunan Formasi Dan Proyeksi Kebutuhan PNS
Implementasi Penataan
بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER Kebijakan dalam JFPK
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2017
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
DIREKTORAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PENYUSUNAN URAIAN TUGAS, ANALISIS BEBAN KERJA DAN PETA JABATAN
SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
KEBIJAKAN DIKLAT DIKLAT APARATUR
KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
S I M P E G SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT KOORDINASI
DAN PELAKSANA HARIAN (Plh.)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DKI JAKARTA
Profil Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
Sosialisasi Pemetaan Kompetensi
RAPAT KOORDINASI KEPEGAWAIAN
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
TATA KELOLA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
(PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA)
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENATAAN PNS BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.
POLA PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERENCANAAN KEBUTUHAN PEGAWAI SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ORGANISASI
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Contoh penyusunan skp.
MELAKUKAN PERENCANAAN KEBUTUHAN KEPEGAWAIAN. PENGERTIAN Perencanaan pegawai merupakan suatu kegiatan yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan jumlah.
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
1 1 D I K E M E N T E R I A N A G A M A I NYOMAN LASTRA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. BALI.
Transcript presentasi:

Analisis Kesenjangan Jabatan Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi

Prinsip Dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 SISTEM MERIT Kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada: kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Memberlakukan Sistem Merit melalui: Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif; Menerapkan prinsip fairness; Penggajian, reward and punishment berbasis kinerja; Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik; Manajemen ASN secara efektif dan efisien; Melindungi PNS dari intervensi politik dan tindakan diskriminatif.

Analisis Kesenjangan Jabatan Pengertian Analisis Kesenjangan Jabatan Membandingkan antara Syarat Jabatan dengan Profil Pegawai yang menduduki jabatan tersebut. Syarat Jabatan Pendidikan Pendidikan dan Pelatihan Pengalaman Jabatan Keahlian Keterampilan Profil Pegawai Pendidikan Pendidikan dan Pelatihan Pengalaman Jabatan Keahlian Keterampilan

Formulir Analisis Kesenjangan Jabatan Unit Kerja : Nama Pegawai : Jabatan : No. Parameter Syarat Jabatan Profil Pegawai Analisis Kesenjangan (Sesuai/ Belum) Tindak Lanjut 1. Pendidikan 2. Diklat 3. Pengalaman Jabatan 4. Keahlian 5. Keterampilan

Parameter dalam Analisis Kesenjangan Jabatan (1) Pendidikan Pendidikan formal minimal yang diprasyaratkan (syarat jabatan) atau dimiliki (profil pegawai) dalam menduduki suatu jabatan. Contoh : Jabatan Kasubbid Analisis Kebutuhan PNS  S.1 – Hukum Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan (syarat jabatan) atau dimiliki (profil pegawai) dalam meningkatkan kemampuan manajerial dan/atau non manajerial. Contoh : Jabatan Kasubbid Analisis Kebutuhan PNS  Diklat Penjenjangan : Diklat PIM Tk. IV  Diklat Teknis : Diklat Analisis Jabatan Diklat Penyusunan Kebutuhan Pegawai

Parameter dalam Analisis Kesenjangan Jabatan (2) Pengalaman Jabatan Jabatan yang pernah diduduki oleh seorang PNS yang satu tingkat di bawah atau setingkat dan memiliki korelasi dengan jabatan saat ini. Contoh : Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi, memiliki pengalaman jabatan seperti :  Kepala Sub Bidang Pengadaan;  Kepala Sub Bidang Pengangkatan dan Mutasi dan/atau  Jabatan Fungsional Tingkat Ahli dibidang Kepegawaian Keahlian Wawasan, pengetahuan, kemahiran yang dimiliki seorang PNS untuk dapat menyelesaikan tugas dengan tepat, efektif dan efisien. Contoh : Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi, memiliki keahlian seperti :  Peraturan Kepegawaian  Perencanaan Pegawai

Parameter dalam Analisis Kesenjangan Jabatan (3) Keterampilan Kemampuan dan kecakapan untuk menyelesaikan tugas dengan cepat, efektif dan efisien. Contoh : Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi, memiliki keterampilan seperti :  Menganalisis permasalahan pengadaan dan mutasi  Menghitung kebutuhan pegawai  Memeriksa dokumen mutasi

Contoh Analisis Kesenjangan Jabatan (1) Unit Kerja : Badan Kepegawaian Daerah Nama Pegawai : Budi, S.Pd, M.Pd Jabatan : Kabid Informasi Kepegawaian No. Parameter Syarat Jabatan Profil Pegawai Analisis Kesenjangan (Sesuai/ Belum) Tindak Lanjut 1. Pendidikan S.1 - Komputer/ Teknik Informatika S.2 - Pendidikan Belum Sesuai Mengikuti Diklat Teknis yang dapat menunjang tugas dan fungsi jabatan 2. Diklat Diklat PIM Tk. III Diklat Pengelolaan Data Kepegawaian Bimtek SAPK Bimtek SIMPEG Sesuai 3. Pengalaman Jabatan Pengawas pada bidang kepegawaian minimal 2 tahun Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Bappeda 4. Keahlian Mengolah Data Kepegawaian 5. Keterampilan Mengoperasikan komputer

Contoh Analisis Kesenjangan Jabatan (2) Unit Kerja : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nama Pegawai : Mawar, SE Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Program No. Parameter Syarat Jabatan Profil Pegawai Analisis Kesenjangan (Sesuai/Belum) Tindak Lanjut 1. Pendidikan S.1 - Ekonomi/ Manajemen S.1 - Ekonomi Sesuai 2. Diklat Diklat PIM Tk. IV Diklat Perencanaan Program Diklat Manajemen Proyek Diklat Manajemen Perpustakaan Belum Sesuai Mengikuti Diklat PIM Tk. IV Mengikuti Diklat Perencanaan Program 3. Pengalaman Jabatan Staf pada bidang perencanaan program Staf pada Kantor Arsip Kasubbag Perencanaan dan Program Inspektorat 4. Keahlian Menyusun rencana program kerja Menyusun manajemen proyek 5. Keterampilan Mengoperasikan komputer

 Terima Kasih 

Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi Badan Kepegawaian Negara  Lantai 4, Gedung Blok III Jl. Letjen Soetoyo No. 12 Jakarta Timur - 13640  021 - 8001760  renpegfor@bkn.go.id renpegfor_bkn@yahoo.com