MENGENAL POLICY BRIEF : Research for Public Policy Methode FERRY DAUD LIANDO Dosen FISIP Unsrat Disampaikan pada Peserta Diklat Bappeda Sulut, Manado,

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RAPERDA PENDIDIKAN
Pemilihan Topik dan Perancangan Penelitian Suminar Setiati Achmadi Departemen Kimia Institut Pertanian Bogor.
MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED LEARNING)
BAHAN KULIAH METODE PENELITIAN HUKUM
MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED LEARNING )
IT 330 Metodologi Penelitian.  RE SEARCH  RE (kembali) – SEARCH (mencari) penyelidikan terhadap suatu masalah pemecahan yang tepat  Studi yang dilakukan.
EVALUASI, PELAPORAN DAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kajian Lingkungan Hidup Strategis
ILMU DAN PENELITIAN Sub Pembahasan : 1) Ilmu dan Penalaran 2) Penelitian ilmiah 3) Proposisi dan Teori Dalam Penelitian 4) Metode Penelitian …next.
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
PUBLIC RELATIONS Ami Purnamawati.
Konsep Etika Ilmu dan Metode Ilmiah
Struktur Penyelenggara Pemerintahan Daerah : Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
AZAZ-AZAZ DAN RUANG LINGKUP PEMBINAAN PEGAWAI
ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN
Peran Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia (sesuai UU No. 37/2008 ttg Ombudsman RI dan UU No. 25/2009 ttg Pelayanan.
Skenario Kegiatan ( durasi waktu 225’)
Penelitian: Strategi untuk Penemuan dan Inovasi Baru
PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
R. Nety Rustikayanti RESEARCH CRITIQUE R. Nety Rustikayanti
PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MODUL PEMBIMBING Modul terdiri dari: Pendahuluan PIGP
Eksperimen Sains dan Peranannya
PUSAT TELAAH INFORMASI REGIONAL (PATTIRO) HOTEL MILLENIUM, 24 MEI 2012
MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED LEARNING)
MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED LEARNING )
Metodologi Penelitian Desain
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
RAPAT KOORDINASI PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA
MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED LEARNING)
MANAJEMEN STRATEGIK PENYELESAIAN SOAL CASE STUDY
Metodologi Penelitian Sosial
ANALISA KEBIJAKAN KESEHATAN PERTEMUAN 1 Gisely Vionalita SKM. M.Sc.
PELAKSANAAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
PADA BINTEK LPM DESA CANGGU BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG
Penelitian dan pengembangan
Metode penelitian lesson#8 LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN
Model problem based learning
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
CHAPTER 1 PENGENALAN TEORI AKUNTANSI KELOMPOK 1 1.SUKMA OKTAVIANINGSARI NIKEN SUSANTI
Materi : Komunikasi, Advokasi, dan Fasilitasi
Samarinda, Rabu 14 Oktober 2018
Kelompok 6 Maria Widi Hapsari
MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED LEARNING)
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
PENELITIAN PENDIDIKAN
METODOLOGI PENELITIAN BISNIS Dosen : Agus prayitno Bobot : 3 sks
MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED LEARNING)
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED LEARNING)
MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED LEARNING)
MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED LEARNING)
MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED LEARNING)
MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED LEARNING)
ANALISIS KEBIJAKAN. LATAR BELAKANG Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan formal organisasi yang bersifat mengikat, mengatur perilaku dengan.
MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED LEARNING)
MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED LEARNING)
IT 330 Metodologi Penelitian
MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED LEARNING)
MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH (PROBLEM BASED LEARNING)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN MODEL PEMBELAJARAN.
SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN) SATU DATA INDONESIA (SDI)
1 DEVI NURITA DIAN FITRI CHAPTER 5 RISET DAN AKUNTANSI.
Reseach methode Julio Skom.,MMSi.
POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN MODEL PEMBELAJARAN.
Pengertian statistik DATA SATU UNTUK SEMUA Diskominfo
Transcript presentasi:

MENGENAL POLICY BRIEF : Research for Public Policy Methode FERRY DAUD LIANDO Dosen FISIP Unsrat Disampaikan pada Peserta Diklat Bappeda Sulut, Manado, 17 Oktober 2016

Fenomena Dokumen-dokumen pemerintahan Daerah RPJMD Renstra/Renja SKPD Perda Terindikasi sebagian besar tidak bisa menyelesaikan masalah publik

Analisis Faktor Penyusunannya tidak berdasarkan data dan fakta yang benar (evidence based policy making) Asumsi subjektif Faktor kepentingan politik Capital croni Ego sektoral Ceremonial program

Effect Program/kebijakan terkesan tambal sulam Hanya penyelesaian masalah publik sesaat Copy paste Prediksi yang tidak akurat Menghindari silpa

Policy Alternative Membiasakan penyusunan dokumen pemeritahan daerah berdasarkan hasil-hasil penelitian

Dasar Terbentuknya kementerian Pendidikan Tinggi dan IPTEK UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang penyusunan UU UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang perencanaan nasional UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan IPTEK. Permendagri No. 33 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Bapelitbangda sebagai OPD baru yang berdiri sendiri di Sulut

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto Jumat (9/9/2016) mengatakan : Peran analis kebijakan sangat penting dalam menjembatani penelitian dan kebijakan melalui advokasi kebijakan berbasis bukti dari rekomendasi yang dihasilkan. Dengan bukti yang solid, analis kebijakan melakukan advokasi terhadap rekomendasi yang disarankan kepada pemangku kepentingan agar diterima atau diadopsi pengambil keputusan. “Analis kebijakan harus memiliki kecakapan retorik, dalam hal ini berupaya meyakinkan agar kebijakan yang direkomendasikan dapat diterima secara legal formal

Sifat-sifat penelitian National Science Foundation (1956) : Riset atau penelitian adalah usaha pencarian secara sistematik dan mendalam untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih luas dan lebih sempurna tentang subyek yang sedang dipelajari Penelitian atau yang biasa dikenal dengan sebutan riset atau study merupakan sebuah kegiatan investigasi yang dilakukan secara sistematis dan aktif guna menemukan, menyelidiki, maupun merevisi adanya kebenaran dari suatu fakta. Secara harfiah, penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan penyelidikan terhadap suatu masalah atau fakta yang dilakukan secara tuntas. Atau dengan kata lain, penelitian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai usaha untuk memecahkan suatu masalah. Melalui rangkaian/tahapan yang sistematis Dipandu oleh teori dan metodologi Dapat dipertanggungjawabkan Mengandung unsur problem solving dan recommendation

Tujuan Penelitian 1. Tujuan operasional Tujuan operasional dari sebuah penelitian adalah untuk dapat mengidentifikasi suatu masalah yang sedang terjadi agar nantinya didapat sebuah jawaban yang tepat dari masalah tersebut. 2. Tujuan fungsional Suatu penelitian dilakukan untuk mendapatkan hasil yang nantinya dapat dimanfaatkan atau digunakan dalam mengambil keputusan atau kebijakan-kebijakan. 3. Tujuan individual Suatu penelitian dilakukan untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, penenalan, dan pemahaman dari sebuah informasi atau fakta yang terjadi.

Manfaat Penelitian Penelitian tidak hanya sekedar menjelasakan apa yang sedang terjadi. Penelitian dapat mengungkap mengapa masalah itu terjadi Mengusulkan alternatif kebijakan agar masalah itu tidak terjadi lagi

Thailand mengalami kemajuan di bidang pertanian karena hasil-hasil penelitian https://pertaniantangguh.wordpress.com/2014/01/28/peran-penelitian-untuk-kemajuan-pertanian-nasional/