Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN DESKRIPSI PPSDMK
Advertisements

Kelompok II. Kelompok II: Pendamping : Ka. PusdiklatNaKes Peserta; 1. Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah 2. Dinas Kesehatan Propinsi Banten 3. Dinas.
ANGKET PEMBACA HARIAN Field Data dan Sampel Angket dimuat pada hari Jumat, 1 Mei 2009 Penantian pengembalian Angket dari tanggal 1-15 Mei 2009 Jumlah.
RAPAT KOORDINASI PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
ANGKET PEMBACA TABLOID Field Data dan Sampel Angket dimuat pada hari Jumat, 1 Mei 2009 Penantian pengembalian Angket dari tanggal 1-15 Mei 2009.
Kegiatan Statistik Kehutanan
Dr. Henny Hanna, Sp.KFR, MARS, PhD. Program Majelis Kesehatan (Divisi Pelayanan) merupakan kesepakatan MUKTAMAR ke-47 di Makassar pada tanggal 2 – 7 Agustus.
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
TATALAKSANA PEMANTAUAN INDIKATOR DIT BINA OBAT PUBLIK
PEMBANTU KETUA I BIDANG AKADEMIK
Evaluasi Capaian Pelaksanaan Pamsimas Komponen B
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Rakornas MAjlis Dikti-Litbang PP Muhammadiyah
WILAYAH SASARAN PROGRAM PKB PPPPTK MATEMATIKA 2017
Aplikasi Pemetaan Mutu
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
Pengelolaan Data Prioritas Pada Aplikasi Komunikasi Data
Pengelolaan data dan Informasi SDMK
Efektivitas Penelitian Dosen Terhadap Pemberantasan Narkoba
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
{PROFIL SDMK PROVINSI}
Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta
PPPPTK PENJAS DAN BK TAHUN 2017
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
Persiapan Penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan
PROGRAM PEMBANGUNAN SANITASI SEKOLAH DASAR
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM
INFORMASI TEKNIS SEKRETARIS DITJEN BELMAWA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DISAMPAIKAN DALAM RAPAT KOORDINASI NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL.
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
Sumber Jurnal: Agung Eddy Suryo Saputro PPT oleh: Siska Anggraeni
Disampaikan pada Rakornas BAN-S/M Jakarta , Maret 2014
Lesson Learned 2015.
Sumatera Selatan Lampung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Bali
Dokumen Deskripsi PPSDM KESEHATAN {PROFIL SDMK KABUPATEN/KOTA}
DATA INFORMASI SDM KESEHATAN
PENGELOLA PERENCANAAN KEBUTUHAN SDMK PROV/KAB/KOTA
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM PAI 2013
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
KEBIJAKAN PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN KONSELING
DEFINISI BAKU GT adalah guru tersedia yaitu jumlah guru yang ada dikurangi jumlah guru pensiun/mutasi/meninggal JM adalah jumlah murid/siswa yang ada (untuk.
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU & PENGAWAS DALAM JABATAN
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Disusun oleh :       Kasmiati (H )
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI WILAYAH BVET MEDAN
EVALUASI PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI 2017
WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS
WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PISEW
Direktur Perlindungan Hortikultura Direktorat Jenderal Hortikultura
Progres dan Rencana Kerja Tindak Lanjut PFI
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
Traditional Houses of Indonesia
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN PERCEPATAN PENDAFTARAN VARIETAS LOKAL
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS SSSEKRETARIAT BADAN PPSDMK TERKAIT DENGAN POLTEKKES KEMENKES DAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN Disampaikan oleh : Sekretaris.
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
RAPAT KOORDINASI Penyesuaian Target Kemiskinan Kab/kota
Evaluasi Pendataan Semester Genap
FEEDBACK INFORMASI SDM KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2018
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
EVALUASI KEGIATAN DEKONTP
Transcript presentasi:

Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan Disajikan Pada Pertemuan Pengelola Data PPSDMK Daerah/Institusi dan UPT Mataram, 22 – 24 Maret 2016 Sjamsul Ariffin, SKM.MKes. Kepala Bagian Program dan Informasi Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDMK

SISTEM INFORMASI KESEHATAN pasal 8 (1): Informasi Kesehatan terdiri atas: a. informasi upaya kesehatan; b. informasi penelitian dan pengembangan kesehatan; c. informasi pembiayaan kesehatan; d. informasi sumber daya manusia kesehatan; e. informasi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan; f. informasi manajemen dan regulasi kesehatan; dan g. informasi pemberdayaan masyarakat. PP NO 46 2014 SISTEM INFORMASI KESEHATAN Apa itu Informasi Kesehatan sesuai Peraturan Pemerintah tentang Sistem Informasi Kesehatan

SISTEM INFORMASI KESEHATAN PP NO 46 2014 SISTEM INFORMASI KESEHATAN Pasal 8 (5) Informasi sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit memuat informasi mengenai: jenis, jumlah, kompetensi, kewenangan, dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan; sumber daya untuk pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan; dan penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.

JUMLAH, JENIS, KUALITAS, DISTRIBUSI Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagai pelaksana upaya kesehatan, diperlukan yang mencukupi dalam jumlah, jenis, dan kualitasnya, serta terdistribusi secara adil dan merata, sesuai tuntutan kebutuhan pembangunan kesehatan. SKN butir 270 Informasi SDMK Informasi SDMK minimal berdasarkan Sistem Kesehatan Nasional adalah informasi mengenai Jumlah, Jenis, Kualitas dan Distribusi JUMLAH, JENIS, KUALITAS, DISTRIBUSI (MINIMAL INFORMASI)

Hirarki indikator Program PPSDM Kesehatan Monitoring dan Evaluasi (misal: e-mones: DJA, Bappenas) Jumlah puskesmas yang memiliki minimal 5 jenis tenaga kesehatan Persentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesilias dasar dan 3 dokter spesialis penunjang Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif) Perancanaan dan Keuangan Jumlah residen yang ditempatkan dalam rangka penugasan khusus residen Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan teknis dan fungsional terakreditasi Jumlah tenaga kesehatan yang ditempatkan secara team based (min 5 orang) Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis baru yang menjalani WKS Jumlah tenaga kesehatan yang ditempatkan dalam rangka penugasan khusus individu Jumlah peserta penerima program bantuan pendidikan SDM Kesehatan Jumlah peserta penerima bantuan pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari Poltekkes Kemenkes RI Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat biaya pendidikan (yg blm D III) Jumlah tenaga kesehatan yang teregistrasi Prosentasi program studi / institusi Poltekes yang terakreditasi baik NSPK (regulasi) Jumlah tenaga kesehatan yang melaksnakan internship Sistem Informasi SDM Kesehatan

PPSDMK PERAN SISTEM INFORMASI SDM KESEHATAN PERENCANAAN SDM KESEHATAN PEMBINAAN & PENGAWASAN SDM KESEHATAN PERENCANAAN SDM KESEHATAN Peningkatan Kualitas dan Pengawasan SDMK Kebutuhan Jenis dan Jumlah SDMK DATA & INFORMASI SDM KESEHATAN SAAT INI (SISDMK) Untuk apa Informasi SDMK dimanfaatkan? Informasi SDMK saat ini sangat diperlukan untuk Perencanaan, Pendayagunaan, Pengadaan dan Pembinaan serta Pengawasan Mutu SDMK PENDAYAGUNAAN SDM KESEHATAN PENGADAAN SDM KESEHATAN Pemenuhan kebutuhan atau distribusi SDMK Pengadaan melalui Pendidikan dan/atau Pelatihan

KETERSEDIAAN INFORMASI SDM KESEHATAN

Data Keadaan Puskesmas Yang Telah Memiliki Data SDM Kesehatan Individual No. PROVINSI TOTAL PUSKESMAS PUSKESMAS YANG MENGUPDATE DATA INDIVIDU PUSKESMAS YANG BELUM MENGUPDATE DATA INDIVIDU Jumlah % 1 ACEH 339 127 37,46% 212 62,54% 2 SUMATERA UTARA 571 525 91,94% 46 8,06% 3 SUMATERA BARAT 264 259 98,11% 5 1,89% 4 RIAU 195 91,98% 17 8,02% JAMBI 176 100,00% - 0,00% 6 SUMATERA SELATAN 322 7 BENGKULU 180 172 95,56% 8 4,44% LAMPUNG 291 226 77,66% 65 22,34% 9 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 62 58 93,55% 6,45% 10 KEPULAUAN RIAU 72 71 98,61% 1,39% 11 DKI JAKARTA 340 319 93,82% 21 6,18% 12 JAWA BARAT 1.050 1.047 99,71% 0,29% 13 JAWA TENGAH 875 797 91,09% 78 8,91% 14 DI YOGYAKARTA 121 15 JAWA TIMUR 960 890 92,71% 70 7,29% 16 BANTEN 233 149 63,95% 84 36,05% BALI 120 18 NUSA TENGGARA BARAT 158 155 98,10% 1,90% 19 NUSA TENGGARA TIMUR 371 296 79,78% 75 20,22%

Data Keadaan Puskesmas Yang Telah Memiliki Data SDM Kesehatan Individual No. PROVINSI TOTAL PUSKESMAS PUSKESMAS YANG MENGUPDATE DATA INDIVIDU PUSKESMAS YANG BELUM MENGUPDATE DATA INDIVIDU Jumlah % 20 KALIMANTAN BARAT 239 147 61,51% 92 38,49% 21 KALIMANTAN TENGAH 195 88 45,13% 107 54,87% 22 KALIMANTAN SELATAN 230 91 39,57% 139 60,43% 23 KALIMANTAN TIMUR 174 100,00% - 0,00% 24 KALIMANTAN UTARA 50 16 32,00% 34 68,00% 25 SULAWESI UTARA 187 130 69,52% 57 30,48% 26 SULAWESI TENGAH 189 116 61,38% 73 38,62% 27 SULAWESI SELATAN 448 387 86,38% 61 13,62% 28 SULAWESI TENGGARA 269 225 83,64% 44 16,36% 29 GORONTALO 93 30 SULAWESI BARAT 94 97,87% 2 2,13% 31 MALUKU 199 175 87,94% 12,06% 32 MALUKU UTARA 127 33 PAPUA BARAT 151 83 54,97% 68 45,03% PAPUA 394 250 63,45% 144 36,55% TOTAL 9.756 8.219 84,25% 1.537 15,75% Sumber : SISDMK, Desember 2016

KELENGKAPAN DATA INDIVIDUAL DALAM SISTEM INFORMASI SDM KESEHATAN DI TINGKAT RUMAH SAKIT PENYELENGGARA RUMAH SAKIT JUMLAH TERDATA OLEH YG BELUM DATA INDIVIDUAL RS ONLINE SI SDMK Pemerintah - Kemkes 33 14 (42,4%) 19 - Pemda Propinsi 123 79 (64,2%) 44 - Pemda Kabupaten 483 282 (58,4%) 201 - Pemda Kota 97 64 (66,0%) - Kementerian Lain 13 2 (15,4%) 11 - TNI 125 35 (28,0%) 90 - POLRI 42 13 (31,0%) 29 Swasta & BUMN Swasta 1648 466 (28,3%) 1182 BUMN 63 15 (23,8%) 48 TOTAL 2627 970 (36,9) 1657 Sumber : SISDMK dan RS Online , Desember 2016

Data Keadaan Rumah Sakit Yang Telah Memiliki Data SDM Kesehatan Individual No Provinsi Update Agregat Update Individu Total Rumah Sakit 1 ACEH 63 5 68 2 BALI 11 46 57 3 BANTEN 91 4 95 BENGKULU 17 21 DI YOGYAKARTA 20 54 74 6 DKI JAKARTA 86 104 190 7 GORONTALO 9 13 8 JAMBI 25 34 JAWA BARAT 255 73 328 10 JAWA TENGAH 76 214 290 JAWA TIMUR 252 125 377 12 KALIMANTAN BARAT 40 45 KALIMANTAN SELATAN 38 39 14 KALIMANTAN TENGAH 15 KALIMANTAN TIMUR 49 16 KALIMANTAN UTARA   KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 18 KEPULAUAN RIAU 28 19 LAMPUNG 52 64 MALUKU MALUKU UTARA 22 NUSA TENGGARA BARAT 23 NUSA TENGGARA TIMUR 24 PAPUA 26 41 PAPUA BARAT RIAU 58 72 27 SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN 79 90 29 SULAWESI TENGAH 33 30 SULAWESI TENGGARA 31 SULAWESI UTARA 43 32 SUMATERA BARAT 67 SUMATERA SELATAN 65 SUMATERA UTARA 167 195 Grand Total 1631 970 2602

Indikator 1 Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan (promotif preventif) Target Realisasi Per Desember 2016 Nilai absolut Puskesmas yang telah terpenuhi tenaga kesehatan sesuai standar terutama untuk tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kefarmasian, tenaga gizi, tenaga kesehatan masyarakat, dan analis kesehatan 9.756 Puskesmas

Indikator 1 Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan (promotif preventif) NO Provinsi Total Puskemas Belum Memenuhi Memenuhi 2016 % Target 2017(k) Kurang 1 ACEH 339 262 77 22,7 104 27 2 SUMATERA UTARA 571 501 70 12,3 176 106 3 SUMATERA BARAT 264 194 26,5 81 11 4 RIAU 212 155 57 26,9 65 8 5 JAMBI 128 48 27,3 54 6 SUMATERA SELATAN 322 242 80 24,8 99 19 7 BENGKULU 180 154 26 14,4 55 29 LAMPUNG 291 271 20 6,87 89 69 9 BANGKA BELITUNG 62 33 53,2 43 10 2020 KEPULAUAN RIAU 72 60 12 16,7 22 DKI JAKARTA 340 312 28 8,24 105 JAWA BARAT 1050 938 112 10,7 323 211 13 JAWA TENGAH 875 710 165 18,9 269 14 DI YOGYAKARTA 121 85 36 29,8 15 JAWA TIMUR 960 787 173 18 295 122

Indikator 1 NO Provinsi Total Puskemas Belum Memenuhi Memenuhi 2016 % Target 2017(k) Kurang 16 BANTEN 233 219 14 6,01 72 58 17 BALI 120 83 37 30,83 52 15 2019 18 NTB 158 38 24,05 49 11 19 NTT 371 269 102 27,49 114 12 20 KALIMANTAN BARAT 239 187 21,76 73 21 KALIMANTAN TENGAH 195 168 27 13,85 60 33 22 KALIMANTAN SELATAN 230 206 24 10,43 71 47 23 KALIMANTAN TIMUR 174 121 53 30,46 75 2018 KALIMANTAN UTARA 50 24,00 10 25 SULAWESI UTARA 176 5,88 26 SULAWESI TENGAH 189 169 10,58 SULAWESI SELATAN 448 343 105 23,44 138 28 SULAWESI TENGGARA 241 10,41 55 29 GORONTALO 93 87 6 6,45 30 SULAWESI BARAT 94 80 14,89 31 MALUKU 199 192 7 3,52 41 34 32 MALUKU UTARA 127 109 14,17 39 PAPUA BARAT 151 144 4,64 46 PAPUA 394 358 36 9,14 81 45 Total 9756 8138 1618 16,58 3010 1392

Indikator 2 314 Per Desember 2016 RSUD Kelas C Persentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang Target Realisasi Jumlah RSUD Kabupaten/Kota kelas C yang telah terpenuhi 4 dokter spesialis dasar (Obgin, Kesehatan Anak, Penyakit Dalam, dan Bedah) dan 3 spesialis penunjang dibagi total jumlah RSUD Kabupaten/Kota kelas C Per Desember 2016 314 RSUD Kelas C

Indikator 2 NO Provinsi Total RS Belum Memenuhi Memenuhi 2016 % Persentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang NO Provinsi Total RS Belum Memenuhi Memenuhi 2016 % Target 2017(k) Kurang 1 ACEH 14 10 4 28,6 8 2 SUMATERA UTARA 18 9 50 11 3 SUMATERA BARAT 15 12 20 6 RIAU 7 5 41,7 JAMBI 33,3 SUMATERA SELATAN 18,2 BENGKULU LAMPUNG BANGKA BELITUNG 100 KEPULAUAN RIAU 40 JAWA BARAT 17 58,8 2020 JAWA TENGAH 25 19 76 13 DI YOGYAKARTA 66,7 JAWA TIMUR 28 60,7 22 BANTEN 60 16 BALI

Indikator 2 NO Provinsi Total RS Belum Memenuhi Memenuhi 2016 % Persentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang NO Provinsi Total RS Belum Memenuhi Memenuhi 2016 % Target 2017(k) Kurang 17 NTB 9 5 4 44,44 1 18 NTT 13 8 19 KALIMANTAN BARAT 10 7 3 30 6 20 KALIMANTAN TENGAH 42,86 2020 21 KALIMANTAN SELATAN 2 22 KALIMANTAN TIMUR 75 23 KALIMANTAN UTARA 100 24 SULAWESI UTARA 25 SULAWESI TENGAH 50 26 SULAWESI SELATAN 11 27 SULAWESI TENGGARA 28 GORONTALO 29 SULAWESI BARAT MALUKU 31 MALUKU UTARA 32 PAPUA BARAT 40 33 PAPUA 71,43 Total 314 172 142 45,22 229 87

Indikator 3 Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif) Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan serta tenaga kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya dengan memperoleh sertifikat melalui pendidikan dan pelatihan yang sudah terakreditasi

Bergantinya Pengelola karena SOTK Baru TANTANGAN DALAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI SDM KESEHATAN Bergantinya Pengelola karena SOTK Baru Pendataan tidak hanya Fasyankes Pemerintah tapi Sektor lainnya dan Non Pemerintah Fasyankes tidak hanya Puskesmas dan Rumah Sakit Validitas, Kelengkapan dan Keterkinian harus menjadi perhatian khusus bagi pengelola data Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional untuk memnuhi kebutuhan dan tantangan Informasi SDMK.

STRATEGI PENGELOLAAN SI SDM Kesehatan Pendanaan Kegiatan Pengelolaan melalui Dekon Pendanaan Kegiatan Pengelolaan melalui APBD Pengembangan dan Pemberdayaan SDMK merupakan salah satu Program Kesehatan yang harus didukung dengan sumber daya anggaran

PROVINSI YANG BELUM MENYUSUN Dokumen Deskripsi PPSDM KESEHATAN 2016 {PROFIL SDMK PROVINSI}

14 PROVINSI BELUM MENYUSUN DOKUMEN DATA DAN INFORMASI PPSDMK NO SOFTCOPY 1 ACEH   2 SUMATERA UTARA 3 SUMATERA BARAT 4 RIAU 5 JAMBI 6 SUMATERA SELATAN 7 BENGKULU 8 LAMPUNG 9 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 10 KEPULAUAN RIAU 11 DKI JAKARTA 12 JAWA BARAT 13 JAWA TENGAH 14 DI YOGYAKARTA 15 JAWA TIMUR 16 BANTEN 17 BALI 18 NUSA TENGGARA BARAT 19 NUSA TENGGARA TIMUR 20 KALIMANTAN BARAT 21 KALIMANTAN TENGAH 22 KALIMANTAN SELATAN 23 KALIMANTAN TIMUR 24 KALIMANTAN UTARA 25 SULAWESI UTARA 26 SULAWESI TENGAH 27 SULAWESI SELATAN 28 SULAWESI TENGGARA 29 GORONTALO 30 SULAWESI BARAT 31 MALUKU 32 MALUKU UTARA 33 PAPUA BARAT 34 PAPUA 14 PROVINSI BELUM MENYUSUN DOKUMEN DATA DAN INFORMASI PPSDMK

PROVINSI YANG TELAH MELAKSANAKAN PERTEMUAN Pemutakhiran DATA 2017 Sulawesi Barat Gorontalo Aceh Jawa Timur 5. Jambi 6. Bengkulu 7. Maluku Utara 8. Nusa Tenggara Timur 9. Sumatera Utara

TERIMA KASIH www.bppsdmk.kemkes.go.id