KEBIJAKAN KESEHATAN (Konsep, Formulasi dan Evaluasi)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Administrasi Pelayanan Publik
Advertisements

I Sistem Kesehatan dan Sistem Kesehatan Nasional (Indonesia) serta kaitannya dengan Pendidikan Tenaga Profesi Kesehatan Sistem Pendidikan Nasional serta.
Kosen S Research priority identification in three thematic areas : Health Financing, HRH and role of the non-state sector in Indonesia, Malaysia.
APLIKASINYA PADA SISTEM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DI PUSKESMAS
Pengantar Ilmu Ekonomi
Rizky Maharja Nano Susanto Cokorde Dhio P.
PUBLIC EXPENDITURE MANAGEMENT
Akuntansi Sektor Publik
Anggaran Berbasis Kinerja
PENGUATAN DIMENSI SOSIAL- KEMANUSIAAN DALAM ARN Disampaikan dalam Rapat Penyusunan ARN Disampaikan dalam Rapat Penyusunan ARN
PRIORITAS MASALAH Oleh Nugroho Susanto.
Sumber Daya Kesehatan Arif Kurniawan.
DESENTRALISASI KESEHATAN
Prospek SKM Mendukung Pencapaian MDGs di Daerah
Agenda Penanggulangan HIV Post-2015 pada era BPJS/UHC
DISTRICT HEALTH ACCOUNT (DHA)
Kebijakan Kesehatan.
KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA DI KABUPATEN CILACAP
MEMBANGUN DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG BERPIHAK KEPADA MASYARAKAT MISKIN MELALUI FORUM DATA INDIKATOR MDGs KABUPATEN GRESIK PAPARAN KEPALA BAPPEDA.
KEBIJAKAN PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI PUSKESMAS
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014.
Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Kebijakan Desentralisasi Kesehatan dan Governance Sektor Kesehatan
Manajemen Sumber Daya Teknologi Informasi
KONSEP DASAR PEMBIAYAAN KESEHATAN
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
POKOK-POKOK PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA
Materi 3 Manajemen RS Smt 7-AKK-Kesmas
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
Kebijakan Kesehatan.
Pelatihan Analisis Kebijakan Kesehatan
sistem pengukuran dan indikator kinerja kebijakan publik
Peranan sistem informasi dan teknologi informasi
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
Senin, 19 Desember 2016 Pukul : Perspektif Historis, Politik, Hukum, dan Etika dalam Kebijakan Kesehatan Senin, 19 Desember 2016 Pukul :
Pembangunan Kesehatan dan Pembangunan Nasional
Membuat Prioritas dalam Pelayanan Kesehatan
PANDUAN PRESENTASI KELOMPOK
Konsep PHC Fitria Aningsih.
PERANAN STRATEGIS SDM DAN HUMAN RESOURCES SCORECARD
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PERAN SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT
Puskesmas di Era Desentralisasi
PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK
PERTEMUAN II DAN III Dasar- dasar Pendidikan Kesehatan
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
KONSEP DASAR EKONOMI DAN EKONOMI KESEHATAN
ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA DAN RUANG LINGKUPNYA
PRIORITAS MASALAH Oleh Nugroho Susanto.
Peraturan Perundang-Undangan Sesi 8
Pembangunan Kesehatan dan Pembangunan Nasional
Kom III SUHARI MM.
Kelebihan Model Pembiayaan Malaysia
PERANAN STRATEGIS SDM DAN HUMAN RESOURCES SCORECARD
PENGANTAR PARADIGMA KESEHATAN
Senin, 19 Desember 2016 Pukul : Perspektif Historis, Politik, Hukum, dan Etika dalam Kebijakan Kesehatan Senin, 19 Desember 2016 Pukul :
GOOD GOVERNANCE.
ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA
PERANAN STRATEGIS SDM DAN HUMAN RESOURCES SCORECARD
Laksono Trisnantoro Universitas Gadjah Mada
PENGANTAR EKONOMI KESEHATAN
Analisis Kebijakan Kesehatan
Manajemen Informasi Kesehatan 1
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN KESEHATAN (Konsep, Formulasi dan Evaluasi) Bahan Pelatihan Analisis Kebijakan Kesehatan S2 PS KESMAS – PPS UNHAS NOER BAHRY NOOR 2014

Memahami dan mampu menjelaskan Kebijakan Kesehatan yang meliputi: TUJUAN: UMUM: Memahami dan mampu menjelaskan Kebijakan Kesehatan yang meliputi: Konsep/teori Kebijakan Kesehatan Proses Kebijakan Kesehatan dalam Sistem Politik Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Kesehatan NOER BAHRY NOOR 2012

KONSEP KEBIJAKAN KESEHATAN

Pelatihan Analisis Kebijakan Kesehatan Health policy refers to decisions, plans, and actions that are undertaken to achieve specific health care goals within a society. An explicit health policy can achieve several things: it defines a vision for the future which in turn helps to establish targets and points of reference for the short and medium term. It outlines priorities and the expected roles of different groups; and it builds consensus and informs people (WHO,?). NOER BAHRY NOOR 2012 FKM Unair - Surabaya, 5-6 Juni 2012

Pelatihan Analisis Kebijakan Kesehatan KATA KUNCI Keputusan Rencana Kegiatan (program) Tujuan pembangunan kesehatan Masyarakat Elemen Kebijakan Kesehatan: (1) Rumusan Visi untuk menetapkan: (2) Target sebagai rujukan jangka pendek dan jangka menengah (3) Prioritas (masalah, intervensi dan strategi) (4) Peran berbagai fihak (stkeholders) (pemerintah & non-pem) (5) Merupakan kesepakatan (konsensus) (6) Diinformasikan kepada masyararakat Pilihan dalam memecahkan masalah kesehatan Formulasi dalam dokumen resmi yg mempunyai kekuatan hukum Dikendalikan oleh pemerintah NOER BAHRY NOOR 2012 FKM Unair - Surabaya, 5-6 Juni 2012

KEBIJAKAN KESEHATAN SISTEM KESEHATAN TATA NILAI (Universal & Nasional) TATARAN KONSEPSUAL SISTEM POLITIK KEBIJAKAN KESEHATAN SISTEM ADM. PEMERINTAHAN DATA & INFORMASI TATARAN FORMULASI KEBIJAKAN KES. GLOBAL DONOR ILMU & TEKNOLOGI BISNIS/PERDAGANGAN NOER BAHRY NOOR 2012

SISTEM KESEHATAN DAN AREA KEBIJAKAN KESEHATAN Fungsi dan tujuan Sistem Kesehatan WHO, 2000 NOER BAHRY NOOR 2012

Kemitraan & Peran serta masyarakat Sistem Kesehatan (modifikasi WHO 2000) Stewardship ( Regulasi , keteraturan Visi Misi ) Sumberdaya: SDM, Obat, Sarana, Tek Pembiayaan Pengumpulan himpun, pembelanjaan Responsif thd kebutuhan non - medis penduduk KESEHATAN Berkeadilan /fairness dalam hal kontribusi finansial Pelayanan Kesehatan FUNGSI SISTEM KESEHATAN TUJUAN SISTEM KESEHATAN Apa yg dibiayai Costing Hlth Accntg Budgtg Mobiliisasi Kemitraan & Peran serta masyarakat NOER BAHRY NOOR 2012

TUJUAN SISTEM KESEHATAN Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan Responsif thd issue non-medis: kesetaraan gender, tata nilai, modal sosial Fairness, berkeadilan dalam pembiayaan (pendiuduk miskin ditanggung oleh negara, kontribusi sesuai kemampuan membayar) Kebijakan normatif (what it should be) ISSUE KEBIJAKAN KESEHATAN Persepsi/paradigma thd posisi kesehatan: dependent variable atau independent variable dalam pembangunan, atau keduanya a. Kesehatan sebagai hak azasi b. Kesehatan sebagai investasi 2. Prioritas masalah kesehatan: PM, PTM  morbiditas, mortalitas Penduduk miskin ditanggung negara 3. Prioritas sasaran kesehatan: ibu reproduktif, bayi, remaja, angkatan kerja, lansia 4. Akses bagi penduduk miskin dan termarginalisasi 4. Hak kesetaraan perempuan dalam upaya kesehatan 5. Eliminasi stigma dan diskriiminasi : tbc, lepra, HIV/AIDS, gangguan jiwa NOER BAHRY NOOR 2012

Kebijakan normatif (what it should be) & Kebijakan landasan kerja STEWARDSHIP Kebijakan normatif (what it should be) & Kebijakan landasan kerja 1. Rumusan Visi dan Misi 2. Regulasi/hukum 3. Tata kelola (governance) ISSUE KEBIJAKAN KESEHATAN Visi kedepan (kesehatan masyarakat): indikator, target, waktu Sektoral vs lintas sektor (.. Pembangunan berwawasan kesehatan dlsb) Public – private mix: a. Privatisasi? b. Outsourcing, dll 4. Landasan hukum mengawal visi dan misi 5. Sentralisasi vs desentralisasi Stuktur dan fungsi organisasi: (misal: a. Streamlining  miskin struktur kaya fungsi, b. Reformasi birokrasi, dll) 7. Tehnik administrasi : IT, performance based etc NOER BAHRY NOOR 2012

PENGADAAN SUMBERDAYA (GENERATING RESOURCES) Kebijakan SDM, Obat, teknologi 1. SDM Obat dan bahan Teknologi/Sarana ISSUE KEBIJAKAN KESEHATAN SDM: Produksi, pengangkatan, penempatan, karier. PNS? Kontrak ? impor? Licensing ? Obat: Generik vs branded ? Mandiri bahan baku? Rational drug use? Daftar Obat Esensial (DOE)? CPOB? Obat tradisional ? Teknologi: HTA (Health Technology Assessment) ?  Penapisan Teknologi Kesehatan NOER BAHRY NOOR 2012

PEMBIAYAAN KESEHATAN (HEALTH FINANCING) Apa yang dibiayai Berapa besar biaya yang diperlukan (costing) Bagaimana membiayainya (budgeting) Dari mana sumnbernya Kebijakan Pembiayaan Kesehatan ISSUE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN Apa yang dibiayai ? Penyakit Menular vs PTM MDGs ? SPM ? PP # 38? Pembiayaan Insfrastruktur organisasi kesehatan pemerintah Pembiayaan Kesehatan Penduduk Miskin Program kuratif Program Kesehatan Masyarakat (PPH) Besar biaya 5% APBN? 10% APBD? US$ 34/cap/th ? Cara membiayai Pemerintah: pusat dan daerah Kebijakan Tarif ?  DRG Demnad side? Supply side? Sumber Asuransi komersial ? Asuransi Sosial? Hutang? Hibah? OOP (Out of pocket payment) ? Earmarked tax ? CRS? NOER BAHRY NOOR 2012

PROGRAM & PELAYANAN KESEHATAN (HEALTH PROGRAM DELIVERY SYSTEM) Jenis program/pelayanan kesehatan Sistem pelayanan: Primer, sekunder, tertier Penyelenggara: pemerintah , swasta Daerah terpencil Peran swasta dan masyarakat Kebijakan Program dan Pelayanan Kesehatan ISSUE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN Jenis program: MDGs? Basic six? SPM ? PP# 38? PY ? Jenis program: PM & PTM? Public Health: Promkes, Pencegahan, Kesling? Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Bidan desa, dokter kontrak (Jembrana, Timor Leste) Oureach: Puskel, kapal , flying health services? Otonomi pelkes: Swadana ? BLU ? Outsourcing, contracting out? Pelayanan swasta nasional? Internasional ? NOER BAHRY NOOR 2012

TATA NILAI (UNIVERSAL DAN NASIONAL Kesehatan sebagai hak azasi mendasar: “Health is a fundamental human right” (Konstitusi WHO, 1948) 2. Kesehatan sebagai investasi dalam pembangunan a. Human Capital Investment (jangka panjang) b. Produktivitas penduduk (jangka pendek) 3. Equity (pemerataan): a. Equal access to equal need b. Vertical equity c. Horrizontal equity 4. Quality (pemenuhan standar dan kepuasan pelanggan) 5. Effectiveness (value for money, kinerja, output) 6. Efisiensi (least resources for effectiveness) 7. Sustainability 8. Responsiveness 9. Fairness NOER BAHRY NOOR 2012

Health Policy is not value free Lead to health system strengthening GUIDING PRINCIPLES Evidence based Health Policy is not value free Lead to health system strengthening Comprehensive Inclusive, democratic: Stakeholders involvement NOER BAHRY NOOR 2012

PROSES FORMULASI KEBIJAKAN KESEHATAN

Policy Analysis A process of study/research in order to formulate health policy or evaluate health policy implementation Policy formulation Policy evaluation Use specific criterias: Magnitude Determiinants Priority Affordabiliity Implementabiliity 6 Hlth System Building Blocks Use specific accepted norms: Effectiveness Efficiency Equity Fairness Responsiveness Sustainability NOER BAHRY NOOR 2012

Pelatihan Analisis Kebijakan Kesehatan PROSES FORMULASI KEBIJAKAN DALAM SISTEM POLITIK/EKONOMI; DATA DAN TEKNOLOGI DAN GLOBALISASI SISTEM POLITIK (POLITICALY DRIVEN) Demokratik  Totalitarian Trias politika: legislatif – Executive – Yudikatif Egalitarian (social solidarity)   Libertarian (free fight society, free market) Sentralistis (Top down) dan Desentralisasi (bottom up) DATA DRIVEN/TECHNOLOGY DRIVEN Data/evidence  evidence based policy, scientific based policy IPTEK GLOBAL POLICY Kebijakan Global: HFA/2000  harus ada SKN dan PHC, MDGs, IMCI, Roll back malaria, UCI, world free smallpox and polo, etc Donor POLICY MAKERS NOER BAHRY NOOR 2012 FKM Unair - Surabaya, 5-6 Juni 2012

PROSES FORMULASI KEBIJAKAN DITENTUKAN OLEH: SIAPA PELAKU (POLICY MAKERS) FAHAM YANG DIANUT OLEH PELAKU TERSEBUT a. Tatanan politik b. Ideologi yang dia anut POSISI, KEDUDUKANNYA DAN “INTEREST” MASING2 a. Politisi b. Birokrat c. Tekhnokrat/peneliti d. Profesi e. Wakil berbagai donor f. Pelaku bisnis, g. Wakil PLM, h. Dll NOER BAHRY NOOR 2012

Interest/kepentingan PROSES DEMOKRATIS Kebijakan Kesehatan merupakan konsensius dari berbagai ”people voice” (vox populi vox dei ; suara rakyat suara tuhan) Rakyat  DPR  LSM  mass media  kelompok sosial PEME-RINTAH KEBIJAKAN KESEHATAN PROSES OTOKRATIS KEPALA PEMERINTAH ELITE PENGUASA PEME-RINTAH KEBIJAKAN KESEHATAN Aliran politik Interest/kepentingan NOER BAHRY NOOR 2012

PROSES INTERAKSI 3 LEMBAGA KEKUASAAN LEGIS-LATIF LEGIS-LATIF EKSEKUTIF EKSEKUTIF YUDIKATIF YUDIKATIF Penyimpangan: tumpang tindih kekuasaan dan kewenangan Mutually exlcusif (Trias politica, Montasque) Semua ikut bermain Proses formulasi oleh eksekutif Proses legitimasi oleh legislatif “Wasit ikut nendang bola” KEBIJAKAN KESEHATAN KEBIJAKAN KESEHATAN NOER BAHRY NOOR 2012

FAHAM YANG DIANUT POLICY MAKERS LIBERTARIAN: Hak dan kebebasan individu Lebih Pragmatis Free fight competition Pasar bebas Peran pemerintah sangat di batasi Cenderung melakukan privatisasi Anti kebijakan subsidi Orientasi efisiensi demi profit KEBIJAKAN KESEHATAN EGALITARIAN: Populis Lebih idealis Solidaritas sosial Tidak boleh Free fight competition Peran pemerintah besar Termasuk memberi subsidi kepada penduduk Orientasi kesejahteraan, kebersamaan KEBIJAKAN KESEHATAN NOER BAHRY NOOR 2012

KECENDERUNGAN SENTRALIISTIS ATAU DESENTRALISTIS Kebijakan top down Uniform, one size fit all policy KEBIJAKAN KESEHATAN DESENTRALISASI: Bottom up Kebijakan lokal komplementer dengan kebijakan pusat KEBIJAKAN KESEHATAN DATA & TECHNOLOGY DRIVEN Biasanya kalau policy makers terdiri dari akademisi, peneliti, profesi Kebiijakan lebih evidence based KEBIJAKAN KESEHATAN NOER BAHRY NOOR 2012

PENGARUH KEBIJAKAN GLOBAL DAN DONOR HFA/2000 MDGs 2015 TB, Malaria, HIV AIDS Reformasi siektor kesehatan Pembiayaan: SHI dan UC (Universal Coverage) Program vertical (penyakit tertentu) KEBIJAKAN KESEHATAN NOER BAHRY NOOR 2012

SISTEM KESEHATAN MENYELURUH FORMULASI KEBIJAKAN KESEHATAN YG IDEAL Oleh Policy Makers/ Stakeholder ANALISIS SISTEM KESEHATAN MENYELURUH Semua fungsi Semua tujuan Oleh Policy Analist Visi/Misi Prioritas Masalah Prioritas intervensi DATA/ EVIDENCE ANALISIS KEBIJAKAN ADOPSI & LEGALISASI NOER BAHRY NOOR 2012

PROSES FORMUlasi KEBIJAKAN KESEHATAN DI INDONESIA POLICY MAKERS UTAMA * * RPJP KESEHATAN * RPJMN KESEHATAN * RPJM KESEHATAN DAERAH * SPM/MDGs * Jamkesmas, Jampersal * BOK * Dll Rakernas Rakerkesda Forum khusus lain * Kemenkes * Dinkes Propinsi * Dinkes Kab/Kota * Profesi * Akademisi * Donor * LSM * Swasta * Dll LINTAS SEKTOR: Keuangan Dagri Bappenas Sosial Dll LEGISLATIF 1. UU 2. PP 3. Kepres 4. Kepmen 5. SK 6. Perda 7. SK Gub/Bupati NOER BAHRY NOOR 2012

EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEHATAN

sejauh mana sebuah kebijakan sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEHATAN 1. EVALUASI FORMATIF Menjawab pertanyaan: sejauh mana sebuah kebijakan sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Apakah program /kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan prioritas dalam kebijakan? Apakah kegiatan yg dilakukan “cost effective” dan “efficient”? Apakah sumberdaya (SDM, sarana, prasarana) sudah sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan kebijakan? Apakah alokasi angaran sesuai dengan prioritas kebijakan ? Apakah regulasi sudah mendukung kebijakan ? NOER BAHRY NOOR 2012

Apakah dampak (outcome) yang dihasilkan sesuai dengan harapan ? 2. EVALUASI SUMATIF Menjawab pertanyaan: Apakah dampak (outcome) yang dihasilkan sesuai dengan harapan ? Dimensi Tujuan Sistem Kesehatan & Nilai Normatif Perbaikan derajat kesehatan Responsif Berkeacilan (fairness) Equity Sustainabiilty Quality of life  QALY Dimensi Ekonomi dan Pembangunan Reduksi economic loss Benefit (moneter): public saving & private saving Reduksi kemiskinan Mutu Modal Manusia Dll NOER BAHRY NOOR 2012

SPESISIKASI KEBIJAKAN YG AKAN DI EVALUASI: AREA/BAGIAN MANA DARI SISTEM KESEHATAN:  5 FUNGSI (Stewardsip, Sumberdaya, Pembiayaan, Program/Pelkes, Peran serta)  3 TUJUAN (derajat kesehatan, fairness, resonsiveness) 2. KRITERIA MANA YANG AKAN DIPAKAI  EFEKTIVITAS ?  EFISIENSI ?  EQUITY ?  QUALITY ?  SUSTAINABILITY ?  FAIRNESS ?  RESPONSIVENESS ? 3. METODOLOGY MENGIKUTI BERBAGAI METODE PENELITIAN  METODE ILMIAH (SCIENTIFIC METHOD)  OPERATIONAL RESEARCH  VALIDITAS INTERNAL (PENGUKURAN)  VALIDITAS EKSTERNAL (GENEALISASI) NOER BAHRY NOOR 2012

METODE YANG SERING DIPAKAI CEA  kebijakan adopsi pengobatan radikal tbc menggantikan pengobatan konvensional 2. CUA  QALY (varians CEA dengan menggunakan QALY sebagai ukuran efektivitas.  CBA program KB 3. Economic loss  CBA  misal: manfaat program malaria relatif thd biaya (kasus Kulonprogo) 4. Health Account  bedah anggaran: pola biaya kesehatan dalam era desentralisasi 5. BOK  Bantuan Operasional Kesehatan NOER BAHRY NOOR 2012

KASUS BOK (BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN Temuan hasil DHA Lihat file lain tentang evaluasi kebijakan BOK NOER BAHRY NOOR 2012

PROGRAM2 KESMAS ADALAH PROGRAM “NOL KOMA” GAJI DAN BELANJA FISIK: 30 – 50% KURATIF: 30 – 40% PUBLIC HEALTH: 5% - 12% PROGRAM2 KESMAS ADALAH PROGRAM “NOL KOMA” MDG’s 2015 ??? NOER BAHRY NOOR 2012

Sistem organisasi kesehatan, sistem kesehatan MODEL EPIDEMIOLOGI Sistem organisasi kesehatan, sistem kesehatan Gaya hidup (resiko perilaku) Lingkungan Biologi manusia Pilihan penyakit yang resikonya tinggi dan kontribusinya besar terhadap morbiditas dan mortalitas (disease burden) Pengaruh 4 elemen model terhadap penyakit tersebut Alokasi sumberdaya secara proporsional untuk ke empat elemen model tersebut NOER BAHRY NOOR 2012

Pelatihan Analisis Kebijakan Kesehatan PENGANTAR DISKUSI (TUGAS LATIHAN) FKM Unair - Surabaya, 5-6 Juni 2012

Pelatihan Analisis Kebijakan Kesehatan Health policy refers to decisions, plans, and actions that are undertaken to achieve specific health care goals within a society. An explicit health policy can achieve several things: it defines a vision for the future which in turn helps to establish targets and points of reference for the short and medium term. It outlines priorities and the expected roles of different groups; and it builds consensus and informs people (WHO,?). NOER BAHRY NOOR 2012 FKM Unair - Surabaya, 5-6 Juni 2012

Pelatihan Analisis Kebijakan Kesehatan KATA KUNCI Keputusan Rencana Kegiatan (program) Tujuan pembangunan kesehatan Masyarakat Elemen Kebijakan Kesehatan: (1) Rumusan Visi untuk menetapkan: (2) Target sebagai rujukan jangka pendek dan jangka menengah (3) Prioritas (masalah, intervensi dan strategi) (4) Peran berbagai fihak (stkeholders) (pemerintah & non-pem) (5) Merupakan kesepakatan (konsensus) (6) Diinformasikan kepada masyararakat Pilihan dalam memecahkan masalah kesehatan Formulasi dalam dokumen resmi yg mempunyai kekuatan hukum Dikendalikan oleh pemerintah NOER BAHRY NOOR 2012 FKM Unair - Surabaya, 5-6 Juni 2012

SISTEM KESEHATAN DAN AREA KEBIJAKAN KESEHATAN Fungsi dan tujuan Sistem Kesehatan WHO, 2000 NOER BAHRY NOOR 2012

TUJUAN SISTEM KESEHATAN Memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan Responsif thd issue non-medis: kesetaraan gender, tata nilai, modal sosial Fairness, berkeadilan dalam pembiayaan (pendiuduk miskin ditanggung oleh negara, kontribusi sesuai kemampuan membayar) Kebijakan normatif (what it should be) ISSUE KEBIJAKAN KESEHATAN Persepsi/paradigma thd posisi kesehatan: dependent variable atau independent variable dalam pembangunan, atau keduanya a. Kesehatan sebagai hak azasi b. Kesehatan sebagai investasi 2. Prioritas masalah kesehatan: PM, PTM  morbiditas, mortalitas Penduduk miskin ditanggung negara 3. Prioritas sasaran kesehatan: ibu reproduktif, bayi, remaja, angkatan kerja, lansia 4. Akses bagi penduduk miskin dan termarginalisasi 4. Hak kesetaraan perempuan dalam upaya kesehatan 5. Eliminasi stigma dan diskriiminasi : tbc, lepra, HIV/AIDS, gangguan jiwa NOER BAHRY NOOR 2012

sejauh mana sebuah kebijakan sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEHATAN 1. EVALUASI FORMATIF Menjawab pertanyaan: sejauh mana sebuah kebijakan sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Apakah program /kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan prioritas dalam kebijakan? Apakah kegiatan yg dilakukan “cost effective” dan “efficient”? Apakah sumberdaya (SDM, sarana, prasarana) sudah sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan kebijakan? Apakah alokasi angaran sesuai dengan prioritas kebijakan ? Apakah regulasi sudah mendukung kebijakan ? NOER BAHRY NOOR 2012

Apakah dampak (outcome) yang dihasilkan sesuai dengan harapan ? 2. EVALUASI SUMATIF Menjawab pertanyaan: Apakah dampak (outcome) yang dihasilkan sesuai dengan harapan ? Dimensi Tujuan Sistem Kesehatan & Nilai Normatif Perbaikan derajat kesehatan Responsif Berkeacilan (fairness) Equity Sustainabiilty Quality of life  QALY Dimensi Ekonomi dan Pembangunan Reduksi economic loss Benefit (moneter): public saving & private saving Reduksi kemiskinan Mutu Modal Manusia Dll NOER BAHRY NOOR 2012

UNTUK LATIHAN Policy Analysis KATAKANLAH ANDA AKAN MELAKUKAN RISET KAJIAN ENTANG KEBIJAKAN, MAKA ADA 2 SISTEM YANG ANDA AKAN PAKAI DALAM AKTIFITAS TERSEBUT. YAKNI: formulate health policy evaluate health policy implementation NOER BAHRY NOOR 2012

Use specific criterias: Magnitude Determiinants Priority Policy formulation Policy evaluation Use specific criterias: Magnitude Determiinants Priority Affordabiliity Implementabiliity Hlth System Building Blocks Use specific accepted norms: Effectiveness Efficiency Equity Fairness Responsiveness Sustainability NOER BAHRY NOOR 2012

Pelatihan Analisis Kebijakan Kesehatan TOPIK KEBIJAKAN KESEHATAN: _____________________________________________ AREA KEBIJAKAN DALAM 5 FUNGSI DAN 3 TUJUAN SISTEM KESEHATAN: DISIPLIN ILMU YG DIPERLUKAN: FOKUS EVALUASI: (LIHAT 9 NILAI DALAM KEBIJAKAN) _______________________________________________ DESAIN EVALUASI: ________________________________________________ FKM Unair - Surabaya, 5-6 Juni 2012

TERIMA KASIH