KOMITE KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SINKRONISASI REGULASI : MENYUKSESKAN TRANSFORMASI BPJS 1 JANUARI 2014
Advertisements

Memperkuat Industri Alpalhankam Melalui Sinergitas Riset Nasional
RANCANGAN UNDANG-UNDANG Jakarta, Rabu 26 September 2012
Perencanaan kebutuhan & Penganggaran BMN
MONITORING PINJAMAN BUMN/PT
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
Pengkonsentrasian Perusahaan
PRESS CONFERENCE Januari 2013
APBN dan SISTEM PENGANGGARAN NEGARA
RUMUSAN HASIL RAKORNAS RISTEK 2013 ARN 2015 – 2019 (DRAFT-0) Bidang HANKAM Jakarta, 28 Agustus 2013.
PENYUSUNAN RUU TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN
KELEMBAGAAN PROTOKOL KYOTO-CDM
OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
PMK Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/ Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
BAHAN MASUKAN DARI DITTEKIND
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAIN
PENJELASAN SEKRETARIS KKIP TENTANG AGENDA SIDANG
BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL DIY
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
SOSIALISASI PAKET KEBIJAKAN EKONOMI Hotel Sintesa Peninsula, Manado
BADAN USAHA.
PADA SIDANG KETIGA KKIP
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Hutang Luar Negeri.
KOMITE KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN
PEDOMAN UMUM DAN PENGALOKASIAN DANA ALOKASI KHUSUS TA 2011
Penilaian Kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap
DUKUNGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INDUSTRI
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
KEPADA TIM POKJA KKIP DAN TIM ASISTENSI KKIP
PENYAMPAIAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPR
KOMITE KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN
Juan Kasma,SE.,M.Ak.,BKP.,CPAI PIKSI GANESHA
PENJELASAN SEKRETARIS KKIP TENTANG AGENDA DAN MEKANISME SIDANG
KEMENTERIAN PERTAHANAN
RAPAT KOORDINASI POKJA KKIP
Nama : Wiwik Wiji Astuti Nim : A FKIP.Akuntansi
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Tanggapan terhadap Rencana Kebijakan KKIP
HUKUM INVESTASI DAN PASAR MODAL
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentang. Organisasi
PENJELASAN SEKRETARIS KKIP TENTANG AGENDA DAN MEKANISME SIDANG
PERTEMUAN 4 MEMANFAATKAN FASILITAS PERPAJAKAN
KOMITE KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN
By: Karnila Ali, B.Bus., M.P.A.
ANGGOTA TIM POKJA III BIDANG ALUTSISTA
HUKUM PENANAMAN MODAL ASING
Badan Usaha.
BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
Bentuk Kerjasama Penanaman Modal
Oleh Tunas Hariyulianto, SE.MSi.
Forum Gabungan SKPD Tahun 2016
LIBERALISASI PERBANKAN
JOINT VENTURE. JOINT VENTURE PEMBAHASAN Apa yang dimaksud dengan Joint Venture Apa alasan pembentukan Joint Venture Apa saja jenis-jenis Joint Venture.
PRIVATISASI BUMN.
INFO SINGKAT DANA AMANAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (DAPM) PERDESAAN
KEBIJAKAN FISKAL (FISCAL POLICY)
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2018
“Konsep Rancangan Undang-Undang (RUU) Lembaga Pembiayaan Pembangunan Industri Pasca Terbitnya Undang-Undang Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014” Disampaikan.
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Komputer dan Masyarakat
Copyrights© budiagusriswandi
Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara
Transcript presentasi:

KOMITE KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN KKIP KOMITE KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN KEMAJUAN KERJA KKIP TAHUN 2011

KEMAJUAN KERJA KKIP TAHUN 2011 PENYIAPAN REGULASI INDUSTRI PERTAHANAN RUU INDUSTRI PERTAHANAN REGULASI/KEBIJAKAN FISKAL PROSES REVISI PP 38/2003 TENTANG PEMBEBASAN PPN PERATURAN MENTERI KEUANGAN No. 212/PMK 011/2011 (HASIL REVISI PMK/107/PMK.04/2009) TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK KF-X/IF-X R HAN 122 LPD

KEMAJUAN KERJA KKIP TAHUN 2011 PENETAPAN KEBIJAKAN NASIONAL DALAM RANGKA STABILISASI DAN OPTIMALISASI INDUSTRI PERTAHANAN KRITERIA INDUSTRI PERTAHANAN KEBIJAKAN DASAR PENGADAAN ALUTSISTA TNI DAN ALMATSUS POLRI UNTUK PEMBERDAYAAN INDUSTRI PERTAHANAN VERIFIKASI KEMAMPUAN INDUSTRI PERTAHANAN DAN REVITALISASI MANAJEMEN BUMNIP  

KEMAJUAN KERJA KKIP TAHUN 2011 PELAKSANAAN PROGRAM MEMANTAU & MENGEVALUASI KEMAMPUAN INDUSTRI PERTAHANAN DAN MANAJEMEN BUMNIP DALAM RANGKA PEMENUHAN KEBUTUHAN ALUTSISTA TNI DAN ALMATSUS POLRI PENYEHATAN NERACA KEUANGAN BUMNIP MENGKOORDINASIKAN KERJASAMA LUAR NEGERI DALAM RANGKA PROGRAM TOT, TRADE OFF & JOINT PRODUCTION INDUSTRI PERTAHANAN

KEMAJUAN KERJA KKIP TAHUN 2011 PENETAPAN PENYIAPAN DAN PENGUATAN INDUSTRI PRODUK MASA DEPAN. INDUSTRI KENDARAAN TEMPUR. INDUSTRI KENDARAAN TAKTIS. 3. INDUSTRI KAPAL PERANG ATAS AIR & DAN BAWAH AIR. 4. INDUSTRI KAPAL-KAPAL PENDUKUNG. 5. INDUSTRI PESAWAT MILITER SAYAP TETAP & SAYAP BERPUTAR. INDUSTRI SENJATA RINGAN UNTUK PERORANGAN & KELOMPOK/SATUAN. 7. INDUSTRI SENJATA BERAT. INDUSTRI ROKET/MLRS DAN TORPEDO SERTA PELURU KENDALI. INDUSTRI PERALATAN NETWORK CENTRIC OPERATION SYSTEM (C4SIR).

Sekian Terima Kasih

MELAKSANAKAN VERIFIKASI & EVALUASI AWAL KEMAMPUAN INDUSTRI PERTAHANAN DALAM RANGKA PEMENUHAN KEBUTUHAN ALUTSISTA TNI DAN ALMATSUS POLRI ANNEX 1 PT. PINDAD PROGRAM RETROFIT TANK TNI AD PROGRAM KESIAPAN PRODUKSI RANTIS PT. DIRGANTARA INDONESIA CN-295 CN-235 (MPA) 3. PT. PAL KESIAPAN ALIH TEKNOLOGI PEMBUATAN/PRODUKSI KAPAL SELAM DAN PKR PT. LUNDIN PEMBUATAN KAPAL CEPAT RUDAL (KCR) TRIMARAN 5. PT. PALINDO PEMBUATAN KAPAL CEPAT RUDAL (KCR) 40 METER

PENYEHATAN KEUANGAN BUMNIP PT DI SEBESAR Rp. 5,890,000,000,000.00 -RP 1,450 TRILIUN KONVERSI HUTANG (NON CASH ) TAHUN 2011 -RP 2,380 TRILIUN LEGALIASASI PENYERTAAN MODAL SEMENTARA TAHUN 2011 -RP 2,060 TRILIUN PMN CASH UNTUK TAHUN 2012 PT PAL INDONESIA SEBESAR Rp 2,859,330,000,000.00 -RP 648,33 MILIAR PMN CASH APBNP 2011 -RP 1,397 TRILIUN PMN CASH TAHUN 2012 -RP 462,9 MILIAR BERUPA KONVERSI HUTANG SLA (Subsidiary Loan Agreement ) -RP 193,370 MILIAR BERUPA KONVERSI HUTANG PPA (Perusahaan Pengelola Aset) -RP 56,530 MILIAR BERUPA KONVERSI HUTANG REKENING DANA INVESTASI -RP 101,200 MILIAR BERUPA KONVERSI HUTANG KITE (POKOK DAN DENDA) 3. PT PINDAD SEBESAR Rp. 973,900,000,000.00 -RP 696,7 MILIAR PMN CASH 2012 -RP 35,4 MILIAR APBNP 2011 HUTANG -RP 241,8 MILIAR BERUPA HUTANG JANGKA PANJANG KE PEMERINTAH (BPYBDS) (BPYBDS = Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya) ANNEX 2

MENGKOORDINASIKAN KERJASAMA LUAR NEGERI DALAM RANGKA TOT & JOINT PRODUCTION SERTA PROMOSI PRODUK INDUSTRI PERTAHANAN RI – TURKI KERJASAMA PEMBUATAN ARMOUR COMBAT VEHICLE & SOFTWARE DEFINE RADIO PENGUASAAN TEKNOLOGI PROPELLANT RI – KOREA PENGUASAAN TEKNOLOGI & PRODUKSI KAPAL SELAM DAN JET TEMPUR RI – CHINA PENGUASAAN TEKNOLOGI RUDAL RI - MALAYSIA PENJUALAN PANSER PRODUKSI PT. PINDAD RI – PHILIPINA PROMOSI PRODUKSI PT. DI (NC-212 & CN-235-200) RI –JERMAN PENGUASAAN TEKNOLOGI PEMELIHARAAN & PRODUKSI TANK RI – PERANCIS PENGUASAAN TEKNOLOGI PEMELIHARAAN & PRODUKSI RADAR DAN MISSILE ANNEX 3

KESIMPULAN UMUM HASIL STUDI KERJASAMA LUAR NEGERI ANNEX 3 STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTAHANAN PADA MASING-MASING NEGARA TERSEBUT YAITU ADANYA KOMITMEN & KONSISTENSI PENGEMBANGAN INDHAN UNTUK MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN SEKALIGUS SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI YG KEBIJAKANNYA DIKOORDINASIKAN OLEH LEMBAGA SEJENIS KKIP PADA MASING-MASING NEGARA. 2. HAMPIR SEMUA NEGARA BERSEDIA MEMBICARAKAN TINDAKLANJUT IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTAHANAN SESUAI KEBIJAKAN KKIP BERDASARKAN ARAHAN PRESIDEN. BEBERAPA HAL, SEPERTI YG TELAH DISAMPAIKAN SEBELUMNYA, DAPAT DIIMPLEMENTASIKAN.