VISI – MISI DAN PROGRAM IR. DJAMALUDDIN MAKNUN, MP DR. MASJKUR, SP., M.SI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA PERIODE 2015 – 2020.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH (RPS)
“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
SELAMAT DATANG DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN.
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
Kawasan Seni dan Budaya Di Metropolitan Bandung Raya
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA
PELAKSANAAN PROGRAM KESEHATAN
BINDIKLAT Kebijakan Direktorat Departemen Pendidikan Nasional
Prakarsa Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan
Keterbukaan Informasi Publik
5 VISI, MISI DAN PROGRAM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
PT. INDULEXCO Consulting Group
Deputi Bidang Pengembangan Regional
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU BAPPEDA PROVINSI BENGKULU
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
STRATA BANGUNAN BERTINGKAT
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015
STRATEGI PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT
Analisis sinergisitas Visi-Misi dan Isu strategis Pembangunan Daerah
LAPORAN KEPALA BAPPEDA KOTA SURAKARTA
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
DITJEN MANAJEMEN DIKDASMEN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
TEMU MUKA - DPU DENGAN FAK. TEKNIK UNSOED (28 September 2011)
Latihan Penyusunan RPJMD
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Alamat Kantor Kelurahan Gt Payung
AKUNTABILITAS KINERJA
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
PELUANG PROFESI AHLI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
Desk Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2012
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD diy terhadap rkpd diy tahun 2020 H
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
FORUM KONSULTASI PUBLIK
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
Transcript presentasi:

VISI – MISI DAN PROGRAM IR. DJAMALUDDIN MAKNUN, MP DR. MASJKUR, SP., M.SI CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA PERIODE 2015 – 2020

Isu – Isu Strategis Issue- issue strategis dan yang mendesak untuk diselesaikan yaitu : 1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pencari kerja/angkatan kerja, kalah bersaing, faktor ini penyebab peningkatan angka pengangguran, 2. Angka kemiskinan 8,05 % dari total jumlah penduduk, 3. Terbatasnya peran masyarakat dan desa /kelurahan dalam penyusunan kebijakan publik termasuk penganggaran dan pengawasan, 4. Rendahnya pelayanan aparat pemerintah sebagai akibat manajemen pemerintahan belum efisien dan efektif dan belum terselenggaranya pemerintahan yang didukung birokrasi profesional yang berbasis kompetensi dan kinerja, 5. Rendahnya daya saing dan kualitas produk pertanian, perkebunan dan kehutanan, industri kecil, menengah maupun produk wisata, 6. Ada kesenjangan pertumbuhan dan pembangunan antar wilayah/ kawasan terutama antara kawasan produksi dengan kawasan distribusi dan antara kawasan urban dan rural/pedesaan,

Isu – Isu Strategis Issue- issue strategis dan yang mendesak untuk diselesaikan yaitu : 7. Menurunnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Alam (SDA) karena kurang optimalnya pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 8. Terbatasnya sarana dan prasarana dasar masyarakat di daerah pedesaan (rural) seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, air bersih, lingkungan permukiman, drainase dan sanitasi, transportasi dan irigasi, Terbatasnya sarana dan prasarana perkotaan (urban) seperti: jaringan jalan perkotaan, drainase dan sanitasi, air bersih, sampah, ruang publik, pertamanan, hutan kota, Ruang Terbuka Hijau (RTH), transportasi dan lain-lain, Produktifitas lahan sangat rendah, Pengaruh budaya global terhadap budaya lokal.

Kondisi Daerah Letak Geografis dan Astronomi Wilayah Kesuburan tanah dan penggunaan lahan Iklim Wilayah pengembang pangan

Landasan Hukum 1. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; 3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 243); 4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulawesi Selatan 2013-2018. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor : 04 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor : 03 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010 - 2015

Dengan Ikhtiar Doa dan Tawakkal. Visi Dengan Ikhtiar Doa dan Tawakkal. Visi pembangunan Kabupaten Gowa periode 2015 - 2020 adalah : “Membangun Gowa yang berkemajuan untuk meraih keunggulan lahir dan bathin”.

Misi Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, transparan, akuntable, efisien dan efektif, Mewujudkan Sumber Daya Manusia unggul, sehat, cerdas dan bermoral melalui pendidikan gratis, pembinaan usia dini, gratis biaya kesehatan masyarakat prasejahtera dan pemerataan pembangunan melalui penyediaan fasilitas umum masyarakat, 3. Mewujudkan perekonomian daerah berdaya saing berbasis industri, pertanian, kehutanan, perkebunan, pariwisata dan budaya dengan bersendikan ekonomi kerakyatan,

Tujuan Tercapainya kemajuan daerah khususnya di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan dengan kemajuan masyarakat yang sejahtera utuh dan menyeluruh untuk meraih kesejahteraan lahir dan bathin 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran Tercapainya hasil pembangunan spesifik dan terukur bertahap sesuai dengan urutan prioritas dasar RKPD, RPJPD dan RPJMD dalam masa kepemimpinan kedepan: Tata kelola pemerintahan yang baik, Pendidikan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia berdaya saing tinggi secara menyeluruh, Ekonomi kerakyatan berbasis industri pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan budaya, Kesehatan dan kesejahteraan lahir bathin masyarakat di seluruh lapisan, Pelayanan prima.

Strategi Kebijakan Strategi kebijakan meliputi : 1. Menjalankan dan menerapkan regulasi secara murni dan konsekuen, 2. Melakukan evaluasi dampak terhadap penerapan regulasi dan menyusun review/ penyempurnaan komprehensif terhadap Peraturan Daerah yang kurang produktif dan tidak berpihak pada hak-hak dasar masyarakat, 3. Menerapkan kebijakan publik sesuai paradigma pembangunan: kemiskinan, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, ekonomi daerah, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing Sumberdaya Manusia dan Daerah, 4. Memperluas interaksi pelaku pembangunan dengan 3 (tiga) domain good governance dan optimalkan peran masing-masing domain dengan prinsip 3 (tiga) pilar pembangunan yang meliputi : Pemerintah (state), Masyarakat (community) dan Pelaku Usaha ( private sector) serta ditambah pelibatan 1 (satu) domain yaitu para akademisi/university.

Strategi Program Strategi program merupakan implementasi bagaimana pencapaian tujuan dan sasaran secara operasional yang dituangkan dalam program sistematis dan terpadu. Untuk merealisasikan misi berdasar isu-isu strategis, maka dituangkan melalui 3 (tiga) Agenda Pokok, yaitu : Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, transparan, akuntable, efisien dan efektif, yang dirumuskan dalam 6 (enam) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan; Mewujudkan Sumber Daya Manusia unggul, sehat, cerdas dan bermoral melalui pendidikan gratis, pembinaan usia dini, gratis biaya kesehatan masyarakat prasejahtera dan pemerataan pembangunan melalui penyediaan fasilitas umum masyarakat, yang dirumuskan dalam 7 (tujuh) program dan 28 (dua puluh delapan) kegiatan; Mewujudkan perekonomian daerah berdaya saing berbasis industri, pertanian, kehutanan, perkebunan, pariwisata dan budaya dengan bersendikan ekonomi kerakyatan, yang dirumuskan dalam 8 (delapan) program dan 46(empat puluh enam) kegiatan.

3 (Tiga) Kata kunci untuk mencairkan fikiran kita Peningkatan PDRB, RAD dan Pengembangan dana ummat, Empo si pitangari / Musyawarah Keteladanan

Kondisi Daerah Strategi kebijakan meliputi : 1. Menjalankan dan menerapkan regulasi secara murni dan konsekuen, 2. Melakukan evaluasi dampak terhadap penerapan regulasi dan menyusun review/ penyempurnaan komprehensif terhadap Peraturan Daerah yang kurang produktif dan tidak berpihak pada hak-hak dasar masyarakat, 3. Menerapkan kebijakan publik sesuai paradigma pembangunan: kemiskinan, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, ekonomi daerah, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan daya saing Sumberdaya Manusia dan Daerah, 4. Memperluas interaksi pelaku pembangunan dengan 3 (tiga) domain good governance dan optimalkan peran masing-masing domain dengan prinsip 3 (tiga) pilar pembangunan yang meliputi : Pemerintah (state), Masyarakat (community) dan Pelaku Usaha ( private sector) serta ditambah pelibatan 1 (satu) domain yaitu para akademisi/university.

Penutup Menghadapi era globalisasi, era otonomi daerah dan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi, maka proses pembangunan sangat memerlukan keterlibatan semua pihak untuk berperan aktif, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan. Dengan senantiasa memohon hidayah dari Allah SWT dan dilandasi dengan Ikhtiar Doa dan Tawakkal sebagai putra daerah Kabupaten Gowa, maka saya akan berbuat terbaik untuk kepentingan Daerah dan Masyarakat Gowa, saya siap bersama seluruh jajaran aparatur pemerintahan dan masyarakat mewujudkan masa depan Kabupaten Gowa yang sejahtera dengan “Membangun Gowa yang berkemajuan untuk meraih keunggulan lahir dan bathin”. Demikian Visi, Misi, dan Program Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Periode 2015 – 2020 ini saya sampaikan untuk dimaklumi dan sebagai bahan seperlunya.