APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 Ditetapkan Dengan Pergub DISAMPAIKAN OLEH: Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta Rakernas VI Bappeda Provinsi Se-Indonesia Jayapura, 10-13 Juni 2015

Kenapa tidak Perda? RAPBD yang diajukan Pemprov DKI sebesar Rp.73,08 Triliun Pendapatan Rp. 63, 8 Triliun Belanja Rp. 67, 44 Trliun Pembiayaan : Penerimaan Pembiayaan = Rp. 9,28 T Pengeluaran Pembiayaan = Rp. 5,64 T A Dalam Pembahasan dengan DPRD, terjadi tambah kurang kegiatan dan anggaran terutama dalam hal Belanja dan Pembiayaan B C Terdapat kurang lebih 12,1 Triliun, anggaran yang diajukan DPRD dari hasil tambah kurang tersebut

D Pemprov. DKI tidak menyetujui hasil tambah kurang dari DPRD, karena : Dimasukkan pada fase finalisasi RAPBD dengan cara mengurangi anggaran sekitar 4.000 kegiatan yang ada dan membuat sekitar 3.000 kegiatan baru Pada saat rapat pembahasan masing-masing komisi dengan SKPD, diadakan tanya jawab secara normatif tidak detail per kegiatan E Laporan hasil koordinasi dan supervisi (korsup) pencegahan korupsi tahun 2012, 2013, 2014, diantaranya “pembahasan Rencana Program dan Kegiatan antara SKPD dengan DPRD tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku“ : terdapat program dan kegiatan yang tidak terdapat dalam RKPD, KUA PPAS namun tiba-tiba muncul, dan penambahan anggaran pada beberapa kegiatan

Kronologis APBD 2015 kirim DDN Penyampaian KUA PPA 2015 ke DPRD 17 Juni 2014 Pembahasan KUA PPAS 2015 24 September 2014 Penyampaian Revisi Rancangan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2015 13 November 2014 Penyempurnaan Rumusan Rancangan KUA PPAS APBD Prov DKI Jakarta TA 2015 12 Desember 2014 Surat Menteri Dalam Negeri tentang Percepatan Penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 24 November 2014 Pembahasan KUA PPAS 2015 dan Rencana penyampaian RAPBD 2015 1 Desember 2014 Surat Menteri Dalam Negeri tentang Teguran atas Keterlambatan Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 6 Januari 2015 Kirim Nota Kesepakatan KUA PPAS 2015 ke DPRD 16 Desember 2014 Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS 2015 9 Januari 2015 Tanggapan Surat Mendagri Nomor 903/26/SJ tanggal 6 Januari 2015 tentang Teguran Atas Keterlambatan Penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 29 Januari 2015 APBD 2015 kirim DDN 4 Februari 2015 Paripurna Kata Akhir APBD 2015 27 Januari 2015

Peraturan yang Mendukung UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah B PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah C Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 313 Apabila kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) Hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD, kepala daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan. Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi Daerah provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota.

Lanjutan Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Perkada tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang APBD. Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) Hari Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah menetapkan rancangan Perkada dimaksud menjadi Perkada.

PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah B PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 46 Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan, yang disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD. Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Lanjutan Rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota. Pengesahan terhadap rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambatlambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum disahkan, rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD ditetapkan menjadi peraturan kepala daerah tentang APBD.

C Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 106 Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3c) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Lanjutan Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada fihak ketiga.

APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 diusulkan disahkan melalui Pergub No 160/2015 Pendapatan Daerah Rp.63, 8 Triliun Belanja Daerah Rp.67,44 Triliun Pembiayaan Daerah, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Rp.9,28 T Pengeluaran Pembiayaan Rp.5,64 T Pendapatan Daerah Rp.64,061 Triliun Belanja Daerah Rp.63,650 Triliun Pembiayaan Daerah, terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Rp.8,843 T Pengeluaran Pembiayaan Rp.5,636 T

Musrenbang Kota/Kabupaten Lalu.....Apa yang harus diperbaiki?..... Setiap Tahapan Perencanaan Harus Transparan dan Akuntabel Rembug RW 2.726 Musrenbang Kelurahan 267 Musrenbang Kecamata 44 Musrenbang Kota/Kabupaten 5 + 1 Musrenbang Provinsi

Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2015

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2015

Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2015

Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Selatan Selasa, 31 Maret 2015

Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Barat Rabu, 1 April 2015

Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Pusat Selasa, 7 April 2015

Mekanisme Usulan Asmas (Rembug RW) Provinsi DKI Jakarta Database Musenbang tahun Sebelumnya

E-Musrenbang Terbuka Faktual Mudah Diakses Terintegrasi Terukur

USULAN MASYARAKAT HASIL REMBUK RW

OPINI PUBLIK + USULAN MASYARAKAT MOBILE MUSRENBANG DASHBOARD OPINI PUBLIK + DATA BASE USULAN SURVEY USULAN : Bukan laporan reaksi cepat/gawat darurat tp sbg sumber perencanaan (terintegrasi dengan Smart City) Pelaporan titik – titik lokasi masalah kota Langsung dari Warga Kapanpun dan Dimanapun Teintegrasi dengan GPS - Foto Aktual Kondisi Dikomunikasikan Langsung kepada Pelapor

Kanal Aspirasi Masyarakat (Smart City Jakarta) Kliping media berita online twitter@berita.go.id facebook jakarta.go.id email dki@jakarta.go.id SMS 021-32881818 balai warga di www.jakarta.go.id LAPOR! 1708/0811944728 unjuk rasa, serta aplikasi mobile QLUE

CONTOH USULAN MASYARAKAT MELALUI BERBAGAI KANAL ASPIRASI Bulan Tanggal Jenis Aspirasi Pengirim Topik Judul Isi Pesan SKPD Terkait Kelurahan Kecamatan Wilayah Januari 02 January 2015 09:21:44 Lapor 1299298 Trans jakarta Menunggu Lama di Halte Bus Trans jakarta Senen Kepada Yth Pemprov DKI Jakarta, saya ingin melaporkan jarangnya Bus Transjakarta yang berhenti di Halte Bus Senen. Saya sudah menunggu 1 jam lamanya tetapi tidak kunjung datang. Mohon segera ditindaklanjuti. Terima kasih. Badan Layanan Umum Trans jakarta Senen Jakarta Barat 02 January 2015 09:27:25 1299227 Rumah Susun Permohonan Penjelasan Mengenai Peresmian Rusunawa Tambora Kepada Yth. Pemprov DKI Jakarta, saya ingin menanyakan mengenai rumah susun sewa (rusunawa) Tambora yang akan diresmikan awal bulan Desember tapi kenapa sampai sekarang belum juga diresmikan. Mohon untuk penjelasannya, terima kasih. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Angke Tambora

APBD integrasi e-planning & e-budgeting eBudget & Planning System DISKOMINFOMAS eFinance : SIPKD Spd, sp2d, spm APBD BAPPEDA BPKAD RENJA RKA -DPA ePlanning eBudgeting Server Integrasi SISTEM PERENCANAN & PENGANGGARAN TERPADU eBudget & Planning System RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 50

Ditetapkan akhir November PROSES PERENCANAAN & PENGANGGARAN TERPADU TAHUN 2016 Ditetapkan akhir November RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 3

integrasi e-planning & e-budgeting (integrasi link aplikasi) RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 52

Terima kasih