Kebijakan SISMONTEPRA Modul Pelaporan TEPRA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PELATIHAN PENYUSUNAN RBA UNTUK RSUD BLUD
Advertisements

SERASI 2013 OLEH : BIRO PERENCANAAN.
PERSIAPAN PENYUSUNAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2007
PENYUSUNAN, MONITORING, DAN EVALUASI RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN (RPA)
SALINAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA SURAT EDARAN NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG PENINGKATAN EFEKTIVITAS.
REVISI ANGGARAN BLU DAN PERMASALAHANNYA
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
“ TATA CARA PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU PENGGUNAAN PNBP”
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PENGADAAN BARANG/JASA
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN BELANJA MODAL TA 2016
KEBIJAKAN PEMBERIAN HIBAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR APRIL 2017
PENAYANGAN DAFTAR HITAM PADA DAFTAR HITAM NASIONAL
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
PENAYANGAN DAFTAR HITAM PADA DAFTAR HITAM NASIONAL
PENYUSUNAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
RAPAT KOORDINASI NASIONAL PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
RAPAT KOORDINASI MONITORING PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2016
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.
Dasar Hukum Peraturan Presiden No 54 /2010 ttg PBJ Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah melalui Perpres No 4 / 2015 Pasal 106 Pengadaan Barang/Jasa.
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Workshop Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA UMUM PENGADAAN
Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
Inspektorat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
Evaluasi Realisasi Fisik dan Pengadaan Barang Jasa APBN Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun Anggaran 2017 Oleh: Ir. RIDWAN MANURUNG (Kepala Biro Administrasi.
EXPOSE PENGADAAN BARANG/JASA
PERJANJIAN KINERJA.
S E L A M A T D A T A N G.
KEBIJAKAN DANA DESA Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul Kamis, 23 Nopember 2017.
KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA MANDIRI
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2018 BIRO KEUANGAN DAN BMN 05 FEBRUARI 2018.
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENGADAAN BARANG/JASA
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Program PAUD-Dikmas Tahun 2018
Strategi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018
BARANG/JASA PEMERINTAH
karena waktu anda bagi negara sungguh berharga
PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TATA CARA PEMBERIAN CUTI PNS (PP 11/2017 & Peraturan BKN 24/2017)
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PENGINPUTAN APLIKASI SIMLARS TAHUN 2018
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEBIJAKAN PENGGUNAAN PNBP DI LINGKUNGAN kemendikbud
SOSIALISASI DAN PRAKTIK SIRUP 2. 3 DAN SPSE 4
PENYESUAIAN APLIKASI SIRUP TERHADAP PERPRES NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH LPSE KEMENTERIAN KESEHATAN RI.
Kementerian Kesehatan
SMEP Sistem Monitoring Evaluasi Pelaporan
OVERVIEW PELAKSANAAN HIBAH BMN DAN STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN HIBAH BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
Pengelolaan Hibah Daerah
APLIKASI MONEV PENGADAAN TERDISTRIBUSI
MATERI PENGENALAN SPSE V4.3
Implementasi SPSE 4.3 dalam Pelaksanaan Lelang Dini Kementerian PUPR TA 2019 Kepala Subbid Sistem Informasi Pusdatin Kementerian PUPR Bogor, 18 September.
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan V. 2.3
Seksi Bimbingan Teknis LPSE
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN KESEHATAN
OLEH : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN LAMANDAU
Transcript presentasi:

Kebijakan SISMONTEPRA Modul Pelaporan TEPRA Sistem Monitoring Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (SISMONTEPRA) Kebijakan SISMONTEPRA Perubahan Proses Bisnis SISMONTEPRA Modul Pelaporan TEPRA

Dasar Pelaksanaan Kembali KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Kembali

Dasar Pelaksanaan Pasal 4 Kembali menyiapkan dokumen dan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan realisasi anggaran dan program Pemerintah; menyampaikan segala dokumen dan data yang diperlukan oleh TEPRA; menentukan pejabat yang bertanggung jawab untuk melakukan pelaporan dan koordinasi dengan TEPRA; menyampaikan laporan perkembangan realisasi anggaran dan program pemerintah secara berkala di minggu pertama setiap bulannya kepada TEPRA sesuai dengan tata cara yang ditentukan dan selanjutnya untuk dilaporkan kepada Presiden, dengan tembusan Sekretaris Kabinet; dan melaporkan hambatan-hambatan dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada TEPRA. Pasal 4 Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas TEPRA, para Menteri, pimpinan Lembaga Pemerintah non Kementerian, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, pimpinan Sekretariat Lembaga Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya: Kembali

Kembali

Kembali

KEPPRES 20 2015

PP Peran Pejabat Penghubung Dalam mendukung SISMONtepra Mengkonsolidasikan data Anggaran dan Pengadaan di tiap K/L/D/I; Mengkoordinasikan Satker/SKPD dalam pelaporan Sismontepra (jika diperlukan); PP Memberikan saran, usulan dan rekomendasi terkait permasalahan realisasi anggaran. Melaporkan data pada Sismontepra paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya untuk pelaporan bulan sebelumnya Meminta pembukaan blokir Sismontepra melalui sistem atau email ke sekretraiat TEPRA (jika diperlukan) Kembali

SISMONTEPRA (monev.lkpp.go.id) Kembali

Perubahan Proses Bisnis SISMONTEPRA untuk Tahun 2017 Kembali

Keterangan: Tab anggaran murni dan anggaran perubahan dihilangkan, sehingga informasi akan tercakup dalam 1 halaman saja. Segala perubahan dilakukan dalam 1 halaman aplikasi. Kembali

Struktur Anggaran Keterangan: Tabel struktur anggaran tidak terkunci, dan dapat dilakukan perubahan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I. Tidak lagi diperlukan pelaporan jumlah paket pengadaan barang/jasa Kembali

Rencana Paket Pengadaan Keterangan: Pelaporan tabel Rencana Paket Pengadaan mulai tahun 2017 diubah sudut pandangnya, menjadi range nilai paket, dengan tetap menarik data dari SiRUP Kembali

Progres Keuangan Keterangan: Dalam menginput tabel progress keuangan, sebelumnya adalah persentase, diubah menjadi penginputan nilai nominal riil tiap bulannya, sistem akan mengkalkulasi secara otomatis penyerapan anggaran terhadap struktur anggaran yang diinputkan di Sismontepra, dan akan tampil sebagai persentase penyerapan di halaman utama. Catatan: Untuk K/L, progres keuangan akan tetap menarik data otomatis dari SPAN, sedangkan untuk Pemerintah Daerah tetap melaporkan data keuangan secara manual. Kembali

Progres Keuangan Kembali Keterangan: Perubahan tampilan format pelaporan Progres Keuangan. Terdapat data pembanding Total Anggaran yang dimiliki berdasarkan hasil pelaporan Struktur Anggaran sebelumnya. Kembali

Proses Pengadaan Barang dan Jasa Keterangan: Tabel Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang sebelumnya memonitor paket berdasarkan klasifikasi “aktivitas strategis” akan digantikan dengan hanya monitoring paket dengan nilai lebih dari Rp 200 juta. Tahapan pengadaan juga akan diubah menjadi sebagaimana tabel di slide selanjutnya Kembali

Proses Pengadaan Barang dan Jasa Keterangan: Pelaporan Proses Pengadaan Barang dan Jasa dibagi menjadi 3 tabel yaitu : Total paket pengadaan dengan nilai > 200 juta s.d. < 2.5 miliar Total paket pengadaan dengan nilai > 2.5 miliar s.d. < 50 miliar Total paket pengadaan dengan nilai > 50 miliar Kembali

Proses Pengadaan Barang dan Jasa Keterangan: Pejabat penghubung melaporkan total paket pengadaan yaitu : Total paket pengadaan dengan nilai > 2.5 miliar s.d. < 50 miliar Kembali

Proses Pengadaan Barang dan Jasa Keterangan: Pejabat penghubung melaporkan total paket pengadaan yaitu : Total paket pengadaan dengan nilai > 50 miliar Kembali

PERMINTAAAN BUKA PEMBAHARUAN Pelaporan Progres Keuangan, Fisik, dan Proses PBJ yang sudah terkunci, dapat dilakukan permintaan pembukaan blokir melalui fungsi tombol “Permintaan Buka Pembaharuan” di menu akun Pejabat Penghubung. Setiap permintaan buka pembaharuan akan tercatat pada sistem. Pengembangan Sismontepra diselaraskan dengan pengembangan SiRUP versi 2 dan pengembangan aplikasi lainnya. Kembali

Profil admin Keterangan: Fitur Profil disediakan agar Admin PPE, Admin Pejabat Penghubung dan Admin PA/KPA dapat memperbarui data diri secara mandiri Kembali

Info Tambahan “Paket-paket yang dimonitor dalam Tabel Proses Pengadaan Barang dan Jasa hanya paket yang bernilai lebih dari Rp 200 juta, dengan pertimbangan jumlah nilai paket-paket tersebut berkontribusi lebih dari 50% anggaran pengadaan di seluruh Indonesia dan paket tersebut berkontribusi terhadap Program Strategis Pemerintah” Kembali

Modul Pelaporan TEPRA Kembali Rencana Progres Struktur Paket Progres Keuangan Rencana Paket Pengadaan Progres Fisik Struktur Anggaran Fitur Proyeksi Realisasi Keuangan Fitur Buka Pemblokiran untuk Pembaruan Kembali

Struktur anggaran K/L Sumber Data : Struktur APBN/APBD K/L/D/I Metode Pengisian : Input manual oleh Pejabat Penghubung Frekuensi Pengisian : setiap saat struktur anggaran dapat diperbarui Kembali

Struktur anggaran Daerah Sumber Data : Struktur APBN/APBD K/L/D/I Metode Pengisian : Input manual oleh Pejabat Penghubung Frekuensi Pengisian : setiap saat struktur anggaran dapat diperbarui Kembali

Struktur anggaran Daerah Kembali

Struktur anggaran K/L Kembali Belanja Pegawai : Rp. 10.000.000.000 100000000000 45 10000000000 50000000000 30000000000 10000000000 Belanja Pegawai : Rp. Belanja Barang/Jasa : Rp. Modal : Rp. Sosial : Rp. Total : Rp. 10.000.000.000 50.000.000.000 30.000.000.000 10.000.000.000 100.000.000.000 Kembali

Rencana paket pengadaan Sumber Data : Rencana Umum Pengadaan (Aplikasi SiRUP) Metode Pengisian : Sinkronisasi dengan Aplikasi SiRUP secara berkala Kembali

Progres Keuangan Kembali Sumber Data : Realisasi Anggaran melalui SP2D Metode Pengisian : Target = Manual ; Proyeksi = Manual ; Realisasi = Manual Frekuensi Pengisian : Target = 1 kali setiap tahun anggaran ; Proyeksi : Disesuaikan sesuai kondisi ; Realisasi = Setiap bulan Batas Waktu Pengisian : Target = Akhir Januari tahun berjalan; Proyeksi = Disesuaikan sesuai kondisi ; Realisasi = Tanggal 15 bulan berikutnya Revisi : Diperbolehkan atas permintaan Pejabat Penghubung Kembali

Penambahan fitur proyeksi keuangan Pejabat Penghubung diharapkan untuk melaporkan proyeksi realisasi keuangan untuk melihat proyeksi riil penyerapan pada bulan berjalan. Proyeksi realisasi keuangan dapat dilihat sebagai target/perkiraan realistis realisasi keuangan di sisa tahun anggaran. Kembali

Progres Keuangan Kembali

Progres Keuangan Kembali Bulan Rp.50.000.000.000 5000000000 Target Realisasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Rp.100.000.000.000 Rp.50.000.000.000 10000000000 5000000000 Rp.200.000.000.000 Rp.100.000.000.000 20000000000 10000000000 Rp.350.000.000.000 Rp.250.000.000.000 35000000000 25000000000 Rp.450.000.000.000 Rp.400.000.000.000 Rp.450.000.000.000 45000000000 40000000000 Rp.450.000.000.000 Rp.600.000.000.000 Rp.450.000.000.000 45000000000 45000000000 Rp.700.000.000.000 Rp.600.000.000.000 60000000000 45000000000 Rp.800.000.000.000 Rp.700.000.000.000 70000000000 60000000000 Rp.850.000.000.000 Rp.800.000.000.000 80000000000 70000000000 Rp.900.000.000.000 Rp.850.000.000.000 Rp.930.000.000.000 Rp.900.000.000.000 85000000000 80000000000 Rp.970.000.000.000 90000000000 85000000000 93000000000 90000000000 97000000000 Kembali

Progres FISIK Kembali Sumber Data : Realisasi output kegiatan Metode Pengisian : Manual baik target maupun realisasi Frekuensi Pengisian : Target = 1 kali setiap tahun anggaran ; Realisasi = Setiap bulan Batas Waktu Pengisian : Target = Akhir Januari tahun berjalan; Realisasi = Tanggal 15 bulan berikutnya Revisi : Diperbolehkan atas permintaan Pejabat Penghubung Kembali

Progres FISIK Kembali

Progres FISIK Kembali Fisik 0.2 1.2 7.5 0.1 1.1 6.1 13.4 15.5 25.75 40.57 60.17 67.17 75.47 80.47 86.47 98.47 0.1 1.1 6.1 13.4 24.40 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 Target : Realisasi : 0,2% 1,2% 7,5% 15,5% 25,57% 40,57% 60,17% 67,17% 75,47% 80,47% 86,47% 98,47% 0,1% 1,1% 6,1% 13,4% 24,40% Kembali

Proses Pengadaan Barang/Jasa Total paket dengan nilai > 200 Juta | <2,5 Miliar Total Paket dengan nilai >2,5 Miliar | < 50 miliar Total palet dengan nilai > 50 Miliar Sumber Data : Realisasi Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan nilai pagu Metode Pengisian : Manual Frekuensi Pengisian : Setiap Bulan Batas Waktu Pengisian : Tanggal 15 bulan berikutnya Revisi : Diperbolehkan atas permintaan Pejabat Penghubung Kembali

Proses Pengadaan Barang/Jasa Kembali

Proses Pengadaan Barang/Jasa B01 B02 B03 Pemilihan/Pelaksanaan : Hasil Pemilihan : Kontrak : Serah Terima : 10 50 100 30 70 10 30 10 Kembali