PUSTAKAWAN INDONESIA DIMANA DAN AKAN KEMANA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
ASS WR WB, SERTIFIKASI GURU DLM JABATAN
Advertisements

KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TIMUR
& TENAGA KEPENDIDIKAN SD LB
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2014 Tentang PERAN GURU TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN GURU KETERAMPILAN.
RAMBU-RAMBU PENYELENGGARAAN KKG DAN MGMP
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
Sekilas Tentang IKATAN PUSTAKAWAN INDONESIA
IKATAN PRANATA HUMAS INDONESIA (IPHI)
1 PENDIDIKAN KARAKTER MOH. SALEH, SH., MH. UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2011 KEBIJAKAN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA.
UNDANG-UNDANG PERPUSTAKAAN DAN STANDAR KOMPETENSI PUSTAKAWAN
ALUR PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KINERJA GURU
PEMBINAAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
PROFIL IAP -Ikatan Ahli Perencanaan- Jawa Timur
Disampaikan oleh: ACHMAD SATIRI (Kabag Hukum, Organisasi, dan Humas)
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL
PEMBANTU KETUA I BIDANG AKADEMIK
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
Diseminasi Hasil Listing SENSUS EKONOMI 2016
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
Revitalisasi Kompetensi Profesi TIK Disampaikan pada Rakornas APTIKOM
Nyi Raden Anita Trikusumawati
Hubungan Pengembang Teknologi Pembelajaran dengan P E N D I D I K
Seminar Nasional MEMASUKI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN MELALUI PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER   H.M. Tauchid Noor Pascasarjana Universitas Kanjuruhan Malang.
DIREKTORAT FASILITASI PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA”
Direktorat Bina Intala Ditjen Binalattas
Oleh ANALISIS BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN KEKUATAN PEGAWAI
UPAYA PERCEPATAN SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI INDONESIA
PENGEMBANGAN LPTK DAN PPG
PERENCANAAN KEBUTUHAN Pegawai Negeri Sipil
Pusdiklat Industri PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) KEMENPERIN DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI DI DAERAH.
IKATAN KONSULTAN KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN MENGAHADAPI MEA 2015
OVERVIEW PELATIHAN REVOLUSI MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK
KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA MUDA
Program dan kegiatan pada bidang PSNP tahun 2015
SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2011
Direktorat Guru dan Tenaga dan Pendidikan
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
STANDAR TENAGA PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENINGKATAN PROFESI DAN KESEJAHTERAAN GURU
IKATAN GURU PENDIDIKAN KHUSUS
OLEH: Dr. Faizul Ishom, M.Eng
Kegiatan PENGEMBANGAN DIRI
KEBIJAKAN PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN KONSELING
MEWUJUDKAN PRODUK OLAHAN PERIKANAN YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING
SUGENG ENJANG.
IKATAN GURU PENDIDIKAN KHUSUS
 PERANGKAT AKREDITASI HASIL UJICOBA
SERTIFIKASI PUSTAKAWAN
Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan, dan Kedokteran Sosial
KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014
SOSIALISASI SERTIFIKASI GURU & PENGAWAS DALAM JABATAN
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
Analisis Kebijakan Penggunaan Mata Uang Tunggal di ASEAN
TATA KELOLA GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
PENINGKATAN KUALITAS GURU
DINAS PENDIDIKAN DUKUNGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI GUBERNUR (RPJMD 2017 – 2022) Disampaikan oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN.
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
KOMPETENSI SDM LOGISTIK PETERNAKAN UNTUK MENDUKUNG SISLOGNAS
PEDOMAN UMUM PEMILIHAN DOSEN BERPRESTASI. LATAR BELAKANG Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
PENGANTAR FOCUS GROUP DISCUSTION (FGD) BIAYA OPERASIONAL NONPERSONALIA SMA-SMK PROV. JAWA TENGAH Th Oleh : TIM PENYUSUN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
OVERVIEW PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CALON PNS
ISU/GAP KETENAGAKERJAAN
Judul : Perkembangan industri di Era globalisasi Terhadap pendapatan nasional indonesia Nama : Agustinus Jono Npm :
Kebijakan Pemerintah DALAM Pengembangan Perpustakaan Sekolah
Kebijakan pengaturan kelembagaan jasa konstruksi
Transcript presentasi:

PUSTAKAWAN INDONESIA DIMANA DAN AKAN KEMANA Drs.Dedi Junaedi, M.Si Ketua Umum PB Ikatan Pustakawan Indonesia

Ikatan Pustakawan Indonesia

PENDAHULUAN Kongres Pustakawan Indonesia 6 Juli 1973 Asosiasi Perpustakaan Indonesia Perhimpunan Ahli Perpustakaan Seluruh Indonesia Perhimpunan Ahli Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Indonesia Asosiasi Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Indonesia Himpunan Perpustakaan Chusus Indonesia

Seminar tentang berbagai aspek perpustakaan, arsip, dokumentasi, informasi, pendidikan, Pembentukan organisasi sebagai wadah tunggal bagi pustakawan Indonesia. Hasil Kongres 6 Juli 1973

14 Kongres (1973 – 2015) 1 1973 Soekarman K. / J.P.Rompas 3 1980 Mastini Hardjoprakoso / Soemarno HS 4 1983 Mastini Hardjoprakoso / Soemarno HS 5 1986 Prabowo Tjitropranoto / Wirawan 6 1989 Soekarman K. / Hernandono 7 1992 Soekarman K. / Ipon Sukasih Purawijaya 8 1995 Hernandono / Paul Permadi P. 9 1998 Ediyami Bondan / Zulfikar Zen 10 2002 Dady P. Rachmananta / Zurniati Nasrul 11 2006 Dady P. Rachmananta / Zulfikar Zen 12 2009 Supriyanto/ Bambang Supriyo Utomo 13 2012-2015 Dedi Junaedi / Zulfikar Zen 14 2015-2018 Dedi Junaedi / Zulfikar Zen

Kiprah Ikatan Pustakawan Indonesia Melakukan pengembangan ilmu perpustakaan melalui kegiatan seminar ilmiah nasional yang dilakukan setiap tahun, bimbingan teknis perpustakaan dan pelatihan-pelatihan perpustakaan Menjalin kerjasama dengan organisasi pustakawan dan perpustakaan baik tingkat regional Asia Tenggara maupun internasional.

Dimana IPI ? Pelaksana No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan adalah pertama, berfungsi untuk memajukan dan memberi pelindungan profesi kepada pustakawan. IPI sebagai “wadah tunggal” organisasi profesi pustakawan Indonesia yang menjadi payung bagi organisasi kepustakawanan lainnya.

Kondisi Pustakawan Di Indonesia?

SK Menpan No.18/1988 Permenpan No.33/1998 Permenpan No.132/2002 PENDAHULUAN Pustakawan SK Menpan No.18/1988 Permenpan No.33/1998 Permenpan No.132/2002 Permenpan No.9/2014

Kondisi pustakawan Indonesia saat ini Terkait dengan: Kuantitas, Belum memenuhi kebutuhan tenaga perpustakaan Kualitas, Belum terstandar dan tersertifikasi Sistem karier tenaga perpustakaan, Belum berjalan secara optimal

Kondisi Pustakawan Indonesia Jumlah Pustakawan Indonesia tahun 2010 – 2015 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 2.991 3.014 3.049 3.035 3.046 2.938 (PNS) 139 (non-pns) 3.077 Sumber: Data Pusat Pengembangan Pustakawan Perpusnas RI

Jumlah Pustakawan Indonesia (PNS) tahun 2010 – 2015 Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 2991 3014 3049 3035 3046 2938 Kondisi Pustakawan In Sumber: Data Pusat Pengembangan Pustakawan Perpusnas RI

Jumlah Pustakawan berdasarkan Pulau TAHUN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sumatra 663 670 665 652 655 623 Jawa 1352 1359 1367 1348 1374 Kalimantan 205 212 222 215 197 Bali dan Nusa Tenggara 258 252 259 267 269 253 Sulawesi 444 452 470 466 441 Maluku dan Papua 69 77 84 83 58

Kebutuhan Pustakawan di Indonesia?

Perbandingan Pustakawan dengan jumlah Perpustakaan No Jenis Kelembagaan Jumlah Lembaga* Pustakawan** 1 Perpustakaan Nasional 220 2 Provinsi 34 667  3 Kab/Kota 526 164 Kecamatan 7.077   Desa/Kelurahan 74.836 - 5 Perguruan Tinggi 2.788 1.356 6 Pendidikan Dasar dan Menengah 130 SLB 1.407 SD+MI 173.167  - SDLB 305 SMP+MTS 54.349 SMPLB 170 MA+SMA 21.104 SMLB 173 SMK 12.737 7 Perpustakaan Khusus 1.001 401 JUMLAH 251.428 2.938 * Sumber data http://referensi.data.kemdikbud.go.id ** sumber data realtime Pusat pengembangan Pustakawan 2 Februari 2015

Strategi Kebijakan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pustakawan Melalui Perguruan tinggi Indonesia 33 perguruan tinggi penyelenggara program studi ilmu perpustakaan dan informasi Komposisi persebaran 18 perguruan tinggi di Jawa, 9 perguruan tinggi di Sumatera, 4 perguruan tinggi di Sulawesi, di Lombok dan Kalimantan masing-masing terdapat 1 perguruan tinggi. * Sumber data : https://www.academia.edu/11504378/MASA_DEPAN_LULUSAN_PRODI_ILMU_PERPUSTAKAAN_DAN_INFORMASI_DI_SUMATERA_UTARA

Strategi Kebijakan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pustakawan Diklat CPTA di Perpustakaan Nasional Di selenggarakan Setahun 2 Kali oleh Perpustakaan Nasional RI Bekerja sama dengan Badiklat daerah Kapasitas 40 Orang mengikuti diklat ini peserta diharapkan mampu memahami dan mempraktikkan Peraturan Perundang-undangan Perpustakaan dan Peraturan yang terkait, Pengantar Ilmu Kepustakawanan,  * Sumber data : http://pusdiklat.perpusnas.go.id/

Strategi Kebijakan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pustakawan Peningkatan Kompetensi melalui LSP Amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 1 (8), Pustakawan adalah seorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengolahan dan pelayanan perpustakaan Dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1), huruf d yang dimaksud standar tenaga perpustakaan juga mecakup kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi

Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Pustakawan saat ini dilakukan oleh : LSP (lembaga Sertifikasi Pustakawan) dibantu oleh Perpustakaan Nasional RI melalui Pusat Pendidikan Pustakawan Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Pustakawan dilakukan oleh : Asosiasi Profesi / Lembaga Independen

Strategi Kebijakan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pustakawan Peningkatan Kompetensi melalui LSP

Potret Pustakawan

Potret Pustakawan - Hightech - Kuno - Progresif - Kolot - Ramah - Galak - Statis - Hightech - Progresif - Ramah - Dinamis / Inovatif

MEA : Masyarakat Ekonomi ASEAN ISU STATEGIS BIDANG KEPUSTAKAWANAN MEA : Masyarakat Ekonomi ASEAN

DAMPAK MEA BAGI TENAGA KERJA Pada tahap awal pelaksanaan MEA, arus bebas tenaga kerja dibatasi pada 12 sektor, yakni 5 sektor jasa yaitu pelayanan kesehatan, pariwisata, logistik, telematika, dan transportasi udara, serta 7 sektor produk yaitu pertanian, perikanan, karet, kayu, otomotif, elektronik, dan tekstil.

DAMPAK MEA BAGI PUSTAKAWAN kompetensi pustakawan untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN merupakan usaha yang terpadu antara diri pustakawan, perpustakaan, lembaga sertifikasi, dan pemerintah dalam hal ini Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

DAMPAK MEA BAGI TENAGA KERJA Perubahan MindSet Pustakawan : harus percaya diri menjadi penggerak atau pengusul sehingga ide mereka akan memotivasi pihak lain untuk bergerak. Membangun softskill pustakawan yang mempunyai intrapreneurship, mempunyai softskill tinggi, berkompeten yang dibuktikan dengan sertifikasi serta membangun jaringan sesama pustakawan.

Uraikan Kriteria Profesional : PUSTAKAWAN ABAD 21 DAN PEMBANGUNAN NASIONAL PUSTAKAWAN ABAD 21 PEMBANGUNAN NASIONAL Uraikan Kriteria Profesional : Kompetensi IT Softskill yang bagus Mindset yang luas Revolusi Mental: Integritas Etos Kerja Gotong Royong PASTI Profesional Akuntabel Sinergitas Trasnparan Integritas