RAPAT KOORDINASI TEKNIS

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Disampaikan Oleh : Dirjen Penataan Ruang
Advertisements

PERMASALAHAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN DALAM PEMBANGUNAN BERBASIS IPTEK DI PROVINSI GORONTALO Wakil Gubernur Gorontalo Rakornas RISTEK Tahun 2004 Jakarta.
Penyusunan RKAT TA 2014/2015.
“KEBIJAKAN PEMBENTUKAN
STANDAR 2.
Lay Out Kantor Gubernur Gorontalo
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
SISTEM INFORMASI Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Prov.Aceh
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
STRUTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PUSAT LITBANG SUMBER DAYA AIR BADAN LITBANG KEMENETERIAN PEKERJAAN UMUM - PERMEN PU No. 08/PRT/M/2010 Tanggal.
BAHAN RAPAT PEMBAHASAN KUA/PPAS BAGIAN ADM
PENATAAN KELEMBAGAAN BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
TARGET KINERJA Layanan Database Permasalahan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
RAPAT KOORDINASI TEKNIS BADAN LITBANG HUKUM DAN HAM
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
KANTOR PERWAKILAN DAERAH DIY 2017
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
19/Permentan/OT.020/5/2017 HIGHLIGHT PERATURAN MENTERI PERTANIAN RI
PRESENTASI KEPALA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
TUGAS DAN FUNGSI SERTA PENGUATAN SUBSTANSI PENELITIAN HUKUM DI WILAYAH Oleh: Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Disampaikan pada: Rapat.
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Pemberdayaan Masyarakat & Perempuan, Perlindungan Anak, Pelayanan KB & KS PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN,
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
SISTEM INOVASI DAERAH DALAM RPP TENTANG INOVASI DAERAH
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2017
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
AIPT Standar 2. Tata Pamong, KEPEMIMPINAN, SISTEM Pengelolaan, DAN Penjaminan Mutu (BY DR. ISLAHUZZAMAN, SE., MSI., AK., CA) HP
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
PEREKONOMIAN INDONESIA
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jakarta, 2010
BUKU PEGANGAN P2TP2A DANA DEKON
KEGIATAN 2013 PENETAPAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ANAK:
Sasaran Strategis dan Strategi RENSTRA
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
IKATAN WIDYAISWARA INDONESIA (IWI)
EVALUASI IMPLEMENTASI RTR
UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) SEBAGAI IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN DAN UPAYA PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE Satria Prayoga,S.H.,M.H., Dosen HAN &
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Oleh : Bappeda Provnsi Riau Teluk Kuantan, 16 Agustus 2017.
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
HASIL RAPAT FORUM PERPUSTAKAAN DIGITAL INDONESIA (fpdi)
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
MENGENAL BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
LAPORAN KEGIATAN DRD TAHUN 2011
Subdit. Pemantauan dan Evaluasi
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
Contoh penyusunan skp.
RANCANG BANGUN SIGA SULSEL
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Transcript presentasi:

RAPAT KOORDINASI TEKNIS TEMA “PENGUATAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM DALAM PELAYANAN DAN PENEGAKAN HUKUM PASTI NYATA” Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Ham Hotel Bidakara - Jakarta Senin, 17 Oktober 2016

TUGAS DAN FUNGSI PUSAT PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PENELITIAN HUKUM DAN HAM Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran,Pelaporan, Pemantauan dan evaluasi. Pelaksanaan meta analisis data dan informasi di Bidang Hukum dan HAM Pengembangan teknologi dan sistem informasi di Bidang Hukum dan HAM Fasilitasi publikasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia Pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional; dan Pelaksanaan urusan tata usaha. 3 buku Meta analisis Data Hukum dan HAM MEMPUNYAI TUGAS MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PENELITIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 18 KTI Terpublikasikan dalam jurnal ilmiah

18 TERPUBLIKASI 3 BUKU INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PUSBANGDATIN 2016 ANGGARAN: Rp.185.115.000 ANGGARAN: Rp.1.425.000.000. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PUSBANGDATIN 2016 TATA USAHA Pemantauan Evaluasi Sosialisasi Ketatausahaaan Koordinasi Pimpinan META ANALISIS DATA PENELITIAN HUKUM DAN HAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI PENELITIAN HUKUM DAN HAM BIDANG FASILITASI PUBLIKASI PENELITIAN HUKUM DAN HAM ANGGARAN: Rp.412.380.000 ANGGARAN: Rp.600.035.000 ANGGARAN: Rp.227.470.000 18 TERPUBLIKASI 3 BUKU Hubungan Antara Program Deradikalisasi Dengan Terorisme Upaya Negara Terhadap Perlindungan Anak dalam Perspektif HAM Hubungan Jumlah Organisasi Bantuan Hukum dan Aksesibilitas Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin WEBSITE BALITBANG KUMHAM LAMAN PENELITI E-JOURNAL Sistem E-BOOK INTRANET WEB FORUM KOMUNIKASI KELITBANGAN E-BOOK JURNAL ILMIAH HUKUM, HAM DAN KEBIJAKAN PEMANFAATAN HASIL LITBANG

28 (Hasil Litbang) TERPUBLIKASI 3 (Judul) BUKU INDIKATOR KINERJA KEGIATAN PUSBANGDATIN 2017 TATA USAHA Pemantauan Evaluasi Sosialisasi Ketatausahaaan Koordinasi Pimpinan META ANALISIS DATA PENELITIAN HUKUM DAN HAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI PENELITIAN HUKUM DAN HAM BIDANG FASILITASI PUBLIKASI PENELITIAN HUKUM DAN HAM Layanan TI 28 (Hasil Litbang) TERPUBLIKASI 3 (Judul) BUKU Studi Meta Analisis Hubungan Antara Privatisasi BUMN dengan Kesejahteraan Masyarakat Studi Meta Analisis Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Masyarakat Adat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Studi Meta Analisis Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Lembaga Pemasyarakatan. WEBSITE BALITBANG KUMHAM LAMAN PENELITI E-JOURNAL Sistem E-BOOK INTRANET WEB FORUM KOMUNIKASI KELITBANGAN SIPKUMHAM, E-BOOK JURNAL PENELITIAN HUKUM DE JURE; JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM; DAN JURNAL HAM PEMANFAATAN HASIL LITBANG

SIPKUMHAM [SISTEM INFORMASI PENELITIAN HUKUM DAN HAM] Sebagai pusat informasi utama, cepat dan akurat untuk berbagai layanan informasi hasil penelitian, data dan informasi hukum dan HAM di Indonesia melalui SIPkumHAM. Tersedianya informasi data dan analisis penelitian pada tiap lokus pengumpulan data, peta permasalahan hukum dan HAM, serta data dan informasi kegiatan (indikator hak atas rasa aman 2016) yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah (Kanwil) dengan cepat dan akurat guna mendukung pengambilan kebijakan Balitbangkumham. Data dan Informasi sebagai pedoman pelaksanaan penelitian dan pengembangan di wilayah sesuai permasalahannya. Database sebagai basis data dalam penentuan penelitian (tema dan lokus) dan pengembangan (sosialisasi) sesuai wilayah dan sesuai permasalahannya. Melestarikan data dan analisis penelitian hukum dan HAM untuk masa depan. Terwujudnya produktifitas kerja yang tinggi Balitbangkumham sebagai unit organisasi di bidang penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM. Sebagai embrio dalam mewujudkan Balitbangkumham yang berbasis teknologi informasi menuju Research Data Centre.

[ DATA/ BAHAN/ PERMASALAHAN HUKUM/ HAM/ ANALISIS KAJIAN ] SIPKUMHAM [ DISAIN SYSTEM ] PUBLIK Internet Internet Entry Data Processing Operators/ Participant Kanwil, Pemda, LSM, Pusat Studi HAM, Institusi. Akademik PUSBANGDATIN/ DATA CENTRE Processing Data PUSLIT. HUKUM/ PUSLITHAM/ PUSJIANBANG Using Data SIPKumHAM research repository (*gudang penelitian/ peta hasil penelitian hukum dan ham) [ ReTORY ] peta permasalahan hukum dan ham [ PetaMasKumHAM ] / Inventarisasi permasalahan kajian hukum dan HAM (…) Bank data/ indikator hak (atas rasa aman – 2016) [ BanKIT ] KEGIATAN PADA KANWIL/ MATRIK ISIAN [ DATA/ BAHAN/ PERMASALAHAN HUKUM/ HAM/ ANALISIS KAJIAN ]

DISAIN DATA terdiri dari PERMASALAHAN HUKUM, antara lain terkait dengan implementasi dan atau penegakan hukum (law enforcements) atas suatu undang-undang; peraturan hukum; maupun azas atau kaidah hukum lainnya dilihat dari aspek struktur, substansi dan kultur masyarakat setempat; ataupun dalam proses pembentukan hukum (law making process). PROVINSI : …………………………………. No. Permasalah an Pelaku (actor – state vs non state) Korban (victim )   Tempat, waktu (locus, tempus) Uraian Kejadian (modus); Instrume n pendekat an normatif/ payung hukum yang relevan. Interven si Parameter dan Indikator Struktur Substansi Kultur Kelembagaan Penegakan hukum (law enforcement) Program Implementasi Kepatuhan hukum (obey of the law) Pembuatan hukum (law making process)

[ TERIMA KASIH ]