PERAN, STATUS, KEDUDUKAN, TUJUAN DAN TUGAS BANK INDONESIA Materi Lokakarya Kebanksentralan PUSAT RISET DAN EDUKASI BANK SENTRAL

TOPIK BAHASAN EVOLUSI BANK SENTRAL DI DUNIA EVOLUSI BANK INDONESIA 2 TOPIK BAHASAN EVOLUSI BANK SENTRAL DI DUNIA EVOLUSI BANK INDONESIA STATUS DAN KEDUDUKAN BANK INDONESIA SAAT INI PERAN BANK INDONESIA DALAM STABILITAS PEREKONOMIAN PERAN BANK SENTRAL DALAM MENDUKUNG SEKTOR RIIL

I. EVOLUSI BANK SENTRAL DI DUNIA 3 I. EVOLUSI BANK SENTRAL DI DUNIA

4 Mengenal Bank Sentral Dalam definisi yang paling sederhana, bank sentral adalah bank yang memegang simpanan bank lain dan menggunakannya untuk settlement pembayaran antar bank (John Singleton, 2011) Menurut Hawke (1973), bank sentral adalah sebuah organisasi yang berdiri antara pemerintah dan perbankan. Menurut Capie (1995), bank sentral merupakan bank yang memiliki peran sebagai lender of the last resort dan memiliki fungsi terpisah dari bank komersial Bank sentral tertua di dunia: Bank of England (1694) Kegiatan utama bank sentral sampai dengan pertengahan abad 20 adalah masih terkait dengan alat pembayaran, sistem pembayaran dan pengawasan perbankan. Peran bank sentral bergeser ke arah pengaturan jumlah uang beredar untuk menjaga nilai mata uang atau stabilitas harga

5 Mengenal Bank Sentral Menurut Singleton (2006), kegiatan bank sentral meliputi: Bank sentral menerbitkan uang (dalam bentuk kertas dan koin) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bank sentral menerapkan dan memformulasikan kebijakan moneter. Bank sentral menjalankan tugas sebagai bank dan lembaga pelayanan bagi pemerintah, dan terkadang mengelola utang luar negeri Bank sentral menyimpan cadangan/simpanan bank umum dan membantu settlement keuangan antar bank Bank sentral memelihara dan mempertahankan kekuatan sistem keuangan, dan pada saat tertentu bertindak sebagai lender of last resort serta bertugas mengawasi perbankan Bank sentral menjalankan kebijakan pemerintah dalam hal nilai tukar dan memelihara serta mengelola cadangan devisa Bank sentral turut mendorong pembangunan ekonomi Bank sentral memberi saran kepada pemerintah menyangkut kebijakan ekonomi Bank sentral turut serta dalam perjanjian kerjasama moneter internasional

Peran Bank Sentral dalam Aliran Dana 6 Peran Bank Sentral dalam Aliran Dana Sistem Keuangan Rmh Tangga Perush. Pemerintah Peminjam Penabung Laba/Rugi Dana Keterlibatan Pemerintah / Bank Sentral Perantara Keuangan Pasar Infrastruktur dan Lingkungan Sumber: Hubbard (2002), dimodifikasi Peran bank sentral dalam aliran dana adalah memastikan terpenuhinya hak dari penabung dan peminjam melalui sistem pembayaran yang aman dan regulasi yang ketat

Evolusi Peran Bank Sentral 7 Evolusi Peran Bank Sentral Peran bank sentral di berbagai negara bermula dari bank sirkulasi dan kemudian berevolusi hingga menjadi bank sentral yang modern dengan tujuan yang fokus dan independen ......... Bank Sirkulasi & Bankers’ bank Bank Sentral (dahulu) Bank Sentral (dewasa ini) Bank komersial berfungsi sbg bank sirkulasi. Juga sbg bankers’ bank (lenders of the last resort). Peran kebijakan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran terbatas. Peran kebijakan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran meningkat. Kadang masih sbg bank komersial. Sebagai bagian dr Pemerintah, termasuk pembiayaan fiskal dan program Pemerintah. Tujuan jamak (inflasi, kurs, pertumbuhan, lapangan kerja, neraca pembayaran) Tujuan tunggal, yaitu stabilitas harga, utk pertumbuhan ekonomi. Fokus pd tiga tugas: kebijakan moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Independen dr Pemerintah dg koordinasi. Penguatan akuntabilitas dan transparansi.

Pelaksanaan Tugas Bank Sentral di Beberapa Negara 8 Bagaimana setelah OJK? Negara Otoritas Moneter Pengatur Bank Sistem Pembayaran Indonesia Ya Malaysia Selandia Baru Afrika Selatan Tidak Brasil Sebagian India Singapura Belanda Itali Jerman Amerika Perancis Australia Jepang Brunei Hong Kong Inggris Sumber : berbagai referensi Stabilitas sistem keuangan

II. EVOLUSI BANK INDONESIA 9 II. EVOLUSI BANK INDONESIA

Evolusi Peran Bank Indonesia 10 Evolusi Peran Bank Indonesia Peran dan kelembagaan bank sentral di Indonesia juga mengalami evolusi dr bank sirkulasi hingga menjadi bank sentral ....... 1945-1952 1953-1967 Status BI sebagai bank sentral RI. Bagian dr Pemerintah Kebijakan oleh Dewan Moneter Bentuk formal bank sentral belum ada. De Javasce Bank (DJB) vs BNI. UU No. 11 Th 1953 ttg BI sbg pengganti DJB wet 1922. Landasan Hukum UUD 1945 Pasal 23: BI sbg bank sentral UU Nasionalisasi DJB Tugas: (i) Stabilitas moneter, (ii)Pengedaran uang, (iii) Sistem pembayaran. Peran sbg: (i) Agen Pemb, (ii) Kasir Pem, (ii) Bankers bank Masih menjalankan fungsi bank komersial. DJB dan BNI sbg bank sirkulasi. Mata uang Belanda & Jepang vs. ORI. Peran Dominasi politik dan pembiayaan bank sentral. Pencetakan uang vs. Sanering (Gunting Sjafrudin) 1950. Peristiwa Penting Pencetakan uang utk defisit fiskal vs. Sanering 1959 dan hyperinflasi 1965/68.

Evolusi Peran Bank Indonesia 11 1968-1998 1999-Sekarang BI sebagai bank sentral RI Bagian dari Pemerintah Peran dan kebijakan oleh Dewan Moneter Status UU No. 13 Th 1968 ttg Bank Sentral. Tugas: (i) Stabilitas nilai rupiah, (ii) Mendorong produksi, kesempatan kerja. Masih berperan sbg: (i) Agen Pembangunan, (ii) Kasir Pemerintah, (ii) Bankers bank. Fungsi bank komersial tidak ada lagi. Landasan Hukum BANK INDONESIA dewasa ini ... Stabilisasi ekon (1968-72) Hasil minyak (1973-82) & kebijakan kredit selektif KLBI). Deregulasi (1983-92) dan kebijakan moneter tidak langsung. Krisis 1997, BLBI, reformasi. Konflik tujuan stabilitas harga dan kurs rupiah vs. tujuan ekonomi lain. Peran Peristiwa Penting

III. STATUS DAN KEDUDUKAN BANK INDONESIA SAAT INI 12 III. STATUS DAN KEDUDUKAN BANK INDONESIA SAAT INI

Status dan Kedudukan BI Saat Ini 13 Status dan Kedudukan BI Saat Ini Sesuai dengan Undang Undang Repuplik Indonesia tentang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Repuplik Indonesia No.6 tahun 2009: BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia BI adalah badan hukum dan lembaga negara yang independen dalam melakukan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan Pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal tertentu yang secara tegas diatur dalam undang-undang Pemberian independensi diimbangi dengan pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi. Bank Sentral adalah lembaga Negara yang mempunyai wewenang : Mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara Merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Mengatur dan mengawasi perbankan Menjalankan fungsi sebagai “lender of the last resort”

Kestabilan Nilai Rupiah 14 Tujuan dan Tugas Bank Indonesia Tujuan Bank Indonesia Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah Kestabilan Nilai Rupiah 1. Terhadap barang dan jasa tercermin dari perkembangan laju inflasi 2. Terhadap mata uang negara lain tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah (kurs) terhadap mata uang negara lain Tugas Pokok Bank Indonesia 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran 3. Mengatur dan mengawasi bank  menjaga sistem keuangan yang stabil dan efisien

Kedudukan BI dalam Ketatanegaraan RI 15 Kedudukan BI dalam Ketatanegaraan RI Meyampaikan laporan keuangan BI yang telah diperiksa MAJELIS PERMUSYA- WARATAN RAKYAT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PRESIDEN MAHKAMAH AGUNG MAHKAMAH KONSTITUSI Kepala Negara Kepala Pe- merintahan Laporan triwulanan/sewaktu-waktu, Tahunan Mengambil sumpah dan janji anggota Dewan Gubernur Hasil telaah UU BI (UUD 45) Pimpinan BI (UU BI) Memeriksa laporan keuangan BI Badan Supervisi Informasi tertulis triwulanan/sewaktu-waktu Lembaga Negara (UU No. 23 /1999 jo UU No.6/2009) BANK INDONESIA Lembaga negara yang independen dan Badan Hukum Publik Departemen PUBLIK ( Informasi Tahunan )

Independensi, Akuntabilitas, & Transparansi Bank Indonesia 16 Audit Kinerja Penyampaian laporan tugas Laporan bhn evaluasi kinerja BI dan Dewan Gubernur oleh DPR DPR meminta penjelesan pelaks tugas & wewenang BI Independensi Institutional Goal Instrument Personal Budget Audit Anggaran Penyampaian anggaran operasional & kebijakan khusus ke DPR Pemeriksaan keuangan oleh BPK Penyampaian laporan keuangan tahunan ke masyarakat Bank Indonesia UU No.23/1999 sbgmn amandemen UU No.6/2009 Akuntabilitas Pengawasan Lain Badan Supervisi Transparansi Informasi evaluasi pelaks kebijakan Komunikasi keputusan RDG Penerbit publikasi Laporan triwulan & tahunan ke pemerintah Forum diskusi pakar,masyarakat, pemerintah Kurikulum kebanksentralan

Dewan Gubernur Bank Indonesia 17 Dewan Gubernur terdiri dari: 1 Gubernur (pimpinan) 1 Deputi Gubernur Senior (wakil) Minimal 4, maksimal 7 Deputi Gubernur (anggota) Masa jabatan DG adalah 5 tahun dan hanya dapat diangkat satu kali lagi pada periode berikutnya. Pergantian DG dilakukan berkala dan dalam satu tahun paling banyak 2 DG yang diganti DG diusulkan dan diangkat oleh Presiden setelah disetujui oleh DPR. Khusus untuk DG anggota, Gubernur memberikan rekomendasi nama kepada Presiden. Dalam hal akan dilakukan pemanggilan, permintaan keterangan dan penyidikan kepada DG atas dugaan pidana, harus ada persetujuan tertulisa dari Presiden RDG merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di Bank Indonesia RDG dilakukan minimal sekali dalam sebulan RDG dilaksanakan dengan asas musyawarah mufakat, dan apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur akan mengambil keputusan.

Hubungan BI dengan Pihak Lain 18 Dengan Pemerintah: Counterpart pemerintah dalam menetapkan sasaran inflasi, penerbitan surat hutang pemerintah dan penetapan asumsi-asumsi makro ekonomi dengan penyusunan APBN Sebagai pemegang kas pemerintah Dapat mewakili pemerintah dalam berhubungan dengan pihak creditor luar negeri Memberikan masukan kepada pemerintah (pusat dan daerah) dalam rangka memajukan perekonomian dan pembangunan (nasional dan daerah) Dengan Dunia Internasional: Bank Indonesia menjalin hubungan kerja dengan lembaga-lembaga internasional : Bidang Moneter  IMF, G-20 Bidang Keuangan Perbankan  BIS, EMEAP Bidang Perdagangan dan Investasi WTO, GATS Bidang Pembangunan World Bank, ADB, IDB Kerjasama antar bidang yang berbasis kesamaan daerah (regionalism)  APEC, ASEAN

IV. PERAN BANK INDONESIA DALAM MENJAGA STABILITAS PEREKONOMIAN 19 IV. PERAN BANK INDONESIA DALAM MENJAGA STABILITAS PEREKONOMIAN

Mencapai dan Memelihara Kestabilan Nilai Rupiah Tugas Bank Indonesia 20 Untuk mencapai tujuan dalam UU Bank Indonesia mempunyai tiga tugas yang saling terkait ..... TUGAS: Kebijakan Moneter: Mempengaruhi perkembangan moneter (uang beredar dan suku bunga) untuk mencapai sasaran inflasi. Memerlukan dukungan kelancaran sistem pembayaran yang cepat, aman, efisien. Kebijakan Sistem Pembayaran: Mengatur dan menyelenggaran sistem pembayaran (tunai dan nontunai) untuk kelancaran ekonomi. Memerlukan sistem perbankan yang sehat, kuat dan stabil. Kebijakan Perbankan: Mengatur dan mengawasi bank baik secara individual maupun sbg sistem. Mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter dan kelancaran sistem pembayaran. Mencapai dan Memelihara Kestabilan Nilai Rupiah

Setelah OJK akan berganti menjadi stabilitas sistem keuangan 21 Keterkaitan Tiga Tugas Pokok BI Moneter Kebijakan Kelancaran Pembayaran Sistem Pengaturan Pengawasan Bank Dan Setelah OJK akan berganti menjadi stabilitas sistem keuangan

22 Kebijakan Moneter Kebijakan yang dilakukan untuk mempengaruhi kondisi perekonomian melalui pengendalian likuiditas perekonomian, untuk mencapai sasaran akhir berupa stabilitas harga (dan mungkin juga pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja). Likuiditas perekonomian dapat dikendalikan melalui pengendalian uang beredar, suku bunga, atau instrument moneter yang lain. Kebijakan moneter tidak terlepas dari: Sistem nilai tukar  sistem mengambang Sistem devisa  sistem bebas

Kebijakan Moneter dalam Kerangka Inflation Targeting 23 OPERASI MONETER RESPON KEBIJAKAN INDIKATOR KEBIJAKAN SASARAN AKHIR INSTRUMEN MONETER BI RATE PRAKIRAAN INFLASI SASARAN INFLASI + Kesejahteraan Masy. Trade off yg optimal antara Inflasi dan Output Pengaruh ekspektasi Manajemen Likuiditas Koridor suku bunga Struktur suku bunga PERTUMBUHAN OUTPUT Stabilisasi nilai tukar Kebijakan moneter lain Kebijakan perbankan Determinan inflasi Keterkaitan antar variabel ekonomi Transmisi moneter + Koordinasi Pemerintah Model, riset, statistik, expert opinion, judgement KREDIBILITAS KEBIJAKAN KOMUNIKASI KEBIJAKAN Komitmen & Konsistensi Pembentukan ekspektasi

Penerapan ITF di Indonesia 24 Penerapan ITF di Indonesia Independensi dan tujuan keb moneter UU No 3/2004 sebagai perubahan atas UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia memberikan landasan legal bagi independensi Bank Indonesia: Inflasi merupakan satu-satunya tujuan keb moneter. Bank Indonesia memiliki independensi dalam cara mencapai inflasi (instrument moneter), dan institutional (tidak ada campur tangan, intervensi dan anggaran). Sementara sasaran inflasi akan diumumkan oleh pemerintah dengan berkerjasama dengan bank Indonesia. Pelarangan pemberian kredit kepada pemerintah (tidak ada fiscal dominance). Sasaran inflasi Pemerintah setelah berkoordinasi dengan BI menetapkan sasaran inflasi Sasaran inflasi ditetapkan dalam jangka menengah – jangka panjang ( 3 - 5 th) Inflasi yang digunakan Indeks harga Konsumen (IHK) Untuk perumusan kebijakan moneter ke dalam, BI dan BPS bekerjasama menghitung inflasi inti (Core inflation), yaitu inflasi yang dapat dikendalikan oleh kebijakan moneter

Penerapan ITF di Indonesia 25 Penerapan ITF di Indonesia Kebijakan moneter mengarah ke depan (Forward looking) Setiap awal tahun pemerintah tetapkan sasaran inflasi Pada setiap triwulan diadakan RDG triwulanan (April, Juli, Oktober, Januari) untuk tetapkan arah dan sasaran kebijakan moneter triwulanan Setiap bulanan dilakukan RDG untuk evaluasi dan tetapkan sasaran dan operasi moneter bulanan Operasi mingguan (RDG) menetapkan operasi moneter pada minggu ybs Dua set indicator dibutuhkan : (1) Leading indicators sebagai early warning system dan (2) policy indicators Disamping evaluasi data statistik ekonomi, moneter dan perbankan, pasar uang rupiah dan valas, juga dilakukan survey prospek kedepan (consumer confidence, business confidence)

Kelancaran Sistem Pembayaran 26 Kelancaran Sistem Pembayaran Pembeli (Payor) Penjual (Payee) Flow pembayaran Flow barang/jasa Bank B Bank A Settlement di Bank Sentral Rp Instrumen Pengirim Penerima Kliring Tunai Non-

Kebijakan Sistem Pembayaran 27 Kebijakan Sistem Pembayaran Ruang Lingkup Sistem Pembayaran Kewenangan menetapkan penggunaan alat pembayaran Kewenangan mengatur penyelenggaraan jasa sistem pembayaran Peran BI dalam SP:

Pengaturan dan Pengawasan Bank 28 Ruang Lingkup Kebijakan Perbankan Perijinan di bidang perbankan Pengaturan dan ketentuan perbankan Pengawasan terhadap bank Sanksi terhadap pelanggaran ketentuan Seluruh tugas akan dialihkan secara keseluruhan ke OJK mulai Januari 2014 dan selanjutnya pilar ini akan diganti menjadi stabilitas sistem keuangan.  Tugas BI : pengawasan secara makroprudential (pengawasan sistem keuangan secara keseluruhan)  Tugas OJK : pengawasan secara mikroprudential (pengaturan dan pengawasan bank) .

Pengawasan Makroprudential pasca OJK 29

SEKTOR PEMERINTAH (FISKAL) Keterkaitan Tugas Bank Sentral dengan Sektor Lain 30 SEKTOR RIIL Konsumsi Investasi Ekspor Impor Kebijakan moneter tidak terlepas dari kebijakan makro lainnya seperti kebijakan fiskal. Keterkaitan antara sektor ekonomi berdasarkan 4 pilar IMF, yaitu sektor riil, sektor fiskal (keuangan negara), sektor eksternal, dan sektor moneter. Perlu koordinasi yang ketat antara agen pemerintah, lembaga tinggi pemerintah (mis : Depkeu, Bapepam, BKPM, Bappenas) dengan BI. SEKTOR EKSTERNAL Transaksi Berjalan Ekspor Impor Transfer Penghasilan (Income) Transaksi Modal dan Keuangan Investasi Langsung Aliran Keuangan Pemerintah Swasta Cadangan Devisa SEKTOR PEMERINTAH (FISKAL) Anggaran Negara (APBN) Penerimaan, termasuk hibah Pengeluaran Keseimbangan (overall) Pembiayaan Dalam Negeri Luar Negeri SEKTOR MONETER Otoritas Moneter Aktiva Luar Negeri Bersih Aktiva Domestik Bersih Net Claim on Government Bank Umum Uang Primer Uang Beredar

V. PERAN BANK INDONESIA DALAM MENDUKUNG SEKTOR RIIL 31 V. PERAN BANK INDONESIA DALAM MENDUKUNG SEKTOR RIIL

PERAN BI DALAM MEND0RONG SEKTOR RIIL & UMKM 32 PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU Tahun 1999 UU No. 13 Tahun 1968 UU No. 23/999, sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 Developmental Role Promotional Role Instrumen utamanya berupa : Penyediaan KLBI Ketentuan kuota KUK Kebijakan kredit sektoral Supply side,meliputi pengaturan, ketentuan, penguatan kelembagaan Demand side meliputi penelitian, pelatihan, penyediaan informasi  TFPPED, POKJA Sektor Riil, TPID BI dapat secara langsung mempengaruhi kredit. Namun di sisi lain menimbulkan permasalahan “moral hazard"

Upaya BI dalam Pengendalian Inflasi Tingkat inflasi yang rendah dan stabil Sisi permintaan Sisi penawaran Kebijakan moneter : OPT Penetapan tk. Diskonto Penetapan GWM Pengaturan kredit dan pembiayaan Kajian dan koordinasi : Kajian mengenai komoditas dan sektor riil Bantuan teknis kepada UMKM Fasilitasi dan koordinasi dengan stakeholders Pokja sektor riil dan UMKM Fenomena inflasi Indonesia yang lebih didominasi permasalahan di sisi penawaran Peningkatan kapasitas ekonomi Bauran Kebijakan

PERAN DAN TEROBOSAN KEBIJAKAN BANK INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN UMKM 34 Karena masih banyak lapisan masyarakat yang belum tersentuh oleh pelayanan jasa keuangan (termasuk UMKM), maka Bank Indonesia mengeluarkan Strategi Nasional Kebijakan Keuangan Inklusif (Financial Inclusion). Faktor Penyebab Financial Exclusion Intervensi pemerintah dan BI diperlukan karena adanya “market failures” di sektor keuangan karena: Financial Exlusion Tidak memiliki rekening bank Tidak memiliki akses kredit Tidak memiliki akses Financial Advice Informasi yang asimetri Bank tidak memiliki informasi terhadap “unbanked people” “Unbanked people” tidak memiliki informasi mengenai bank (financial illiterate). Eksternalitas Ketiadaaan akses memberikan dampak negatif pada pembangunan ekonomi. Kesenjangan Pemerataan pembangunan

PERAN DAN TEROBOSAN KEBIJAKAN BANK INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN UMKM 35 Tujuan dari program ‘financial inclusion’ adalah membuka seluas-luasnya kesempatan akses masyarakat (termasuk UMKM) terhadap jasa keuangan. Strategi Peningkatan Akses Keuangan Membuka Akses Pelayanan Keuangan Regulasi Financial Inclusion Financial Advice Financial Literacy Salah satu pilar dalam Financial Inclusion adalah meningkatkan eligibilitas keuangan yang akan ditempuh dengan: Pembuatan Financial Identification Number (FIN) Pembuatan Credit Rating UMKM APEX Bank untuk BPR Sisi Demand : Edukasi publik untuk mengatasi ‘buta finansial’ Sisi Supply Tabungan Murah Kredit Murah Klinik UMKM

TRANSMISI KEUANGAN INKLUSIF & UMKM TERHADAP TUGAS BI Stabilitas Harga untuk Pertumbuhan Ekonomi yg Berkelanjutan dan Inklusif Sasaran Akhir Stabilitas Moneter dan Nilai Tukar Stabilitas Sistem Keuangan Sistem Pembayaran Aman & Efisien Sasaran Antara Bauran kebijakan moneter & makroprudensial mjd landasan integrasi kebijakan BI. Kebijakan & Surveilance Makroprudensial utk penguatan Ketahanan, Intermediasi & Efisiensi Sistem Keuangan Intermediasi seimbang Buffer sistem keuangan Market yg efisien melalui keuangan inklusif, edukasi keuangan, & perlindungan konsumen Efisiensi sistem pembayaran melalui : Perluasan layanan keuangan Perluasan saluran distribusi (channel dan infrastruktur) Layanan yang cepat, aman, handal, & terjangkau Peran BI dlm KI dan UMKM sisi permintaan Keuangan Inklusif dan UMKM sisi infrastruktur Permasalahan KI dan UMKM: tingginya unbanked people tingginya gap kemiskinan antar propinsi rendahnya pembiayaan UMKM suku bunga kredit mikro tinggi assymetric information kemampuan manajemen UMKM krg memadai monopoli bank pada segmen mikro terbatasnya saluran distribusi jasa keuangan

STRATEGI BI DALAM PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM Tujuan Utama Mendukung stabilitas harga melalui pengembangan sektor rill & UMKM serta peningkatan akses & jangkauan masyarakat thdp jasa keuangan dalam rangka memajukan SSK & meningkatkan kapasitas ekonomi guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan & kesejahteraan masyarakat Pilar Strategi Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Strategi Edukasi Keuangan Fasilitas Keuangan Publik Pemetaan Informasi Keuangan Kebijakan / Peraturan Pendukung Fasilitas Intermediasi & Distribusi Perlindungan Konsumen Program Edukasi : Edukasi keuangan : Pelajar, Kelompok Masyarakat tertentu (TKI, Petani , Nelayan, Daerah Perbatasan) Kampanye Bersama Pelatihan : Pengembangan klaster Kewirausahaan Pendampingan UMKM Program KUR Kredit Program (KUPS, KKPE, KPEN-RP PKH Jamkesmas Bansos BLSM Financial Identity Number (FIN) Informasi harga komoditi melalui Website & HP Info UMKM tmsk Info Profil UMKM Bazaar Intermediasi SNKI Multilicensing Kebijakan branchless banking Remitansi, E-Money dan NPG PBI UMKM Linkage Program Pemeringkatan UMKM Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah TabunganKu Branchless banking Pembiayaan Start-Up Penyaluran program bantuan pemerintah melalui Bank Sertipikasi Lahan KPJu Unggulan Pola Pembiayaan Usaha Kecil Pengembangan Infrastruktur Keuangan Asuransi Pertanian & ternak sapi Mediasi Perbankan Transparansi Produk Berkoordinasi dengan Kementerian Lain

38 Terima Kasih