SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

RENCANA KERJA PEMERINTAH
oleh Haryo Habirono Salatiga
Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah
UNDANG-UNDANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU 25 TH 2004)
Perencanaan Pembangunan
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
ALUR PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN HIBAH, BANSOS DAN BANTUAN KEUANGAN
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
SISTEM PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
MEMBACA DAN ANALISIS APBD
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
FORUM SKPD BIDANG SARPRAS 23 MARET 2016
SOSIALISASI IMPLEMENTASI e-NEWBUDGETING di PEMPROV JATIM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERAN SETWAN DALAM PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SIPPD Sosialisasi Musrenbang RKPD PROV JATIM ** UMUM ** 13 Peb 2014
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Penyusunan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) – SKPD
Universitas Negeri Semarang
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Konsep, Proses dan Dokumen Kunci Dalam Penganggaran
Laksono Trisnantoro Dwi Handono Sulistyo KMPK FK UGM
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
Proses kebijakan publik dalam pembangunan
TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN
[2017] M. Nur Hendratna, SE. MTP
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
KONSEP DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Perencanaan dan Penganggaran Daerah
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Kaitan Perencanaan dan Penganggaran
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH
RENSTRA SKPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2010
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
PENGANGGARAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
PPt. 4.1 INTEGRASI GENDER DALAM SISTIM PERENCANAAN DI DAERAH
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
SINERGI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT-DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Dr Rilla Gantino, SE., AK., MM
LANDASAN HUKUM. REFORMASI KEUANGAN NEGARA: PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN.
Rapat Koordinasi Program dan Kegiatan BAPPEDA Provinsi NTB Tahun 2018
INTEGRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BAPPEDA LOMBOK BARAT 08 DESEMBER 2018.
KERANGKA UMUM PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2017
PERAN DAN DUKUNGAN DPRD PROV JATENG DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENANGGULANGAN BENCANA Disampaikan Pada: Rapat Koordinasi dengan Tema Akuntabilitas,
PERENCANAAN – ANGGARAN HUBUNGAN ANTARA KUA-PPAS, RKA DAN DPA OLEH : ACHMAD ZAKI NIM : P2C
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Program Studi Administrasi Pemerintahan FISIP Universitas Padjadjaran.
DASAR HUKUM Perencanaan UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional UU Pemerintahan Daerah PP Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian.
Transcript presentasi:

SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN Pembahasan & Kesepakaan KUA antara KDH dgn DPRD (Juni) 6 Pembahasan dan Kesepakatan PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni) Penetapan RKPD (Mei) 5 7 Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September) 4 8 Musrenbang Kab/Kota (Maret) Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret) 3 Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD (Oktober-November) 9 2 10 Musrenbang Kecamatan (Februari) Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember) Musrenbang Desa (Januari) 1 11 Penetapan Perda APBD (Desember) 13 12 Penyusunan DPA SKPD (Desember) Pelaksanaan APBD Januari thn berikutnya

? Perencanaan  harus bisa menjawab masalah Penyebab masalah seringkali kompleks, Harus dilaksanakan banyak unsur Banyak SKPD Indikator sesuai TUPOKSI SKPD ? LEBIH EFEKTIF PENCAPAIAN LEBIH CEPAT TUJUAN

BEBERAPA PERMASALAHAN YG DIHADAPI dlm PERENCANAAN PEMB-DAERAH Terbatasnya sumber pendanaan daerah Masih banyak warga/KK miskin Adanya program/kegiatan belum terintegrasi Kebutuhan masyarakat beraneka ragam

Beberapa catatan permasalahan dalam perencanaan pembangunan Kualitas sasaran dan indikator kinerja belum berorientasi pada hasil (outcome). Keselarasan antara kegiatan dengan sasaran strategis organisasinya masih belum baik. Monev secara berkala atas target kinerja belum dilakukan secara berkala. Indikator kinerja utama yang belum sepenuhnya berorientasi pada outcome, dan belum memiliki sistem pengumpulan data kinerja secara baik. Indikator Kinerja Utama (IKU) belum dimanfaatkan dalam penganggaran . Laporan kinerja dan monev internal belum dimanfaatkan secara optimal oleh pimpinan untuk menilai kinerja SKPD.

Ruang Lingkup Perencanaan NASIONAL DAERAH (Prov & Kab/Kota) DESA Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Renstra-KL) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja-KL) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)

RENCANA STRATEGIS & PERENCANAAN KINERJA VISI MISI RENSTRA /RPJMD 5 Tahunan Indikator & Target kinerja benefit TUJUAN SASARAN Indikator & Target kinerja outcome SASARAN Rencana Kerja Tahunan RKPD, KUA/PPAS, APBD PROGRAM PROGRAM KEGIATAN 3 KEGIATAN 2 Indikator & Target kinerja Output KEGIATAN 1

Landasan ABK APBD PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA APBN Pasal 7 ayat (2) PP No.21/2004 Dalam penganggaran berbasis kinerja diperlukan INDIKATOR KINERJA, STANDAR BIAYA, DAN EVALUASI KINERJA dari setiap program dan jenis kegiatan” APBD UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 167 ayat (3): ” Belanja daerah mempertimbang kan beberapa instrumen pendukung. berupa: analisis standar belanja. standar harga. tolok ukur kinerja. dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pasal 39 ayat (2) PP No.58/2005 “ Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan CAPAIAN KINERJA, INDIKATOR KINERJA, ANALISIS STANDAR BELANJA, STANDAR SATUAN HARGA, DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL. “

REALISASI,TARGET & PRYEKSI PEMBANGUNAN 1. Pertumbuhan EkonomI (%) : 5,74% 2. Tingkat Kemiskinan (%) : 12 % 3. Pengangguran (%) : 5 % 4. IPM : 76,55 5. Angka Harapan Hidup (Thn) : 71,37 Th 2014 (Target) 2015 (Proyeksi) 1. Pertumbuhan Ekonomi (%) : 5,88 2. Tingkat Kemiskinan (%) : 12 % 3. Pengangguran (%) : 4,7 % 4. Indeks Pembangunan Manusia : 76,1 5. Angka Harapan Hidup (Tahun) : 71,5 1. Pertumbuhan Ekonomi (%) : 5,46% 2. Tingkat Kemiskinan (%) : 13 ,49% 3. Pengangguran (%) : 5,01% 4. IPM : 75,7 5. Angka Harapan Hidup (Thn) : 71,35 T ahun 2013 (Realisasi) 2012 1. Pertumbuhan Ekonomi (%) : 5,34 % (Realisasi) 2. Tingkat Kemiskinan (%) : 14,27 % 3. Pengangguran (%) : 5,3 % 4. IPM : 75,55 5. Angka Harapan Hidup (Thn) : 71,33 Tahun 2011 1. Pertumbuhan Ekonomi (%) : 5,27 % 2. Tingkat Kemiskinan (%) : 15,02 % jiwa 3. Pengangguran (%) : 5,8 % 4. IPM : 75,05 5. Angka Harapan Hidup (Thn) : 71,31 Tahun (Realisasi) www.bappeda.acehprov.go.id

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL – DIY - BANTUL SOSBUD & Agama Ekonomi IPTEK Politik HANKAM Hukum & Aparatur SARPRAS Wilayah & Tata Ruang SDA & LH SOSBUD Ekonomi IPTEK Hukum & Aparatur SARPRAS Wilayah & Tata Ruang LH & Mitigasi Bencana Emphatic Gov Pendidikan Kesehatan IPTEK TASKIN Pertanian IKM & Koprasi Perdagangan & Pasar Tradisional Pariwisata LH & Mitigasi Bencana Infrastruktur & TR

PDRB BANTUL 2013 harga konstan 2000 Tumbuh 5,46%

Pergeseran Kontribusi struktur ekonomi 2013 20,67% Primer Sekunder 31,49% 47,84% Tersier

Tahun 2013 Harapan Hidup 71,35 tahun IPM 75,70

Persentase KK Miskin Bantul Tahun 2012 14,27 % Tahun 2013 13,49 %

2015 4 target Kunci 76,10 IPM Pertumbuhan Ekonomi 5,88 % Kemiskinan 12 % Pengangguran 4,7 %

Produk Andalan Setempat

SKPD Produksi Pemasaran Pemberdayaan Produktifitas SEJAHTERA DESA TERTINGGAL Pemberdayaan WILAYAH BASIS KK MISKIN Produksi PUNYA POTENSI EKONOMI Produktifitas KOMITMEN INGIN SEJAHTERA Pemasaran SKPD terintegrasi SEJAHTERA

Iklim Investasi yang baik

Inovasi sarana & prasarana ekonomi agar menghasilkan produk dan jasa lokal yang lebih kompetitif

Penguatan industri berbasis UMKM

Peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah produk

Pengembangan produk unggulan daerah melalui “PAS”

Pengembangan kemampuan kewirausahaan & membangun jaringan kerjasama

Pengembangan teknologi & diversifikasi budidaya pertanian dan peternakan

desa mandiri pangan

desa wisata sebagai alternative tourism

Menjadikan pesisir selatan menjadi “halaman depan” DIY