Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SEKILAS TENTANG KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
Advertisements

REMBUK NASIONAL Hasil Diskusi Sidang Komisi V :
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK
Konsep EDS/M-MSPD LPMP Jawa Barat.
Kelompok II. Kelompok II: Pendamping : Ka. PusdiklatNaKes Peserta; 1. Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah 2. Dinas Kesehatan Propinsi Banten 3. Dinas.
INOVASI dalam membangun SEKOLAH
MANAJEMEN PELAKSANAAN KBK
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
Penjaminan Mutu Pendidikan
Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Hasil Sidang Komisi III :
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Pengantar Diskusi Komisi I PAUD dan DIKMAS
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
DANA DEKONSENTRASI GTK TAHUN 2017
RAKOR SOSIALISASI SEKOLAH MODEL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
REMBUK NASIONAL Hasil Diskusi Sidang Komisi V :
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
KOMISI III-B REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
PEMETAAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR
Persiapan dan Kesiapan
Pendidikan Gratis dan Standar Pelayanan Minimal
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
LPMP Provinsi Jawa Timur Di Hotel Utami – Sidoarjo
Pemaparan Hasil FGD STANDAR PROSES
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
PEMBEKALAN PROGRAM QUALITY ASSURANCE LPMP SULAWESI SELATAN 2009.
KEBIJAKAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
BIMBINGAN TEKNIS FASILITATOR DAERAH SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
VERIFIKASI SEKOLAH MODEL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PANDUAN PEMBENTUKAN MUSYAWARAH KERJA PENGAWAS SEKOLAH (MKPS) DAN KELOMPOK KERJA PENGAWAS SEKOLAH (KKPS) DIREKTORAT TENAGA KEPENDIDIKAN DIREKTORAT JENDERAL.
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
RENCANA DAN STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI KAB. BUNGO
SEKOLAH MODEL SPMI 2017.
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM PAI 2013
PROGRAM DAN KEGIATAN SEKSI KURIKULUM DIKDAS TAHUN 2014
SUB-TEMA 3 : Sertifikasi
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
MENUJU SEKOLAH ADIWIYATA TIM PEMBINA ADIWIYATA PROPINSI JAWA TIMUR
Kebijakan Pendataan Dapodikdasmen
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
KEKUATAN MUATAN LOKAL KALTENG DALAM KURIKULUM pendidikan nasional
PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
RENCANA AKSI DAN KOMITMEN KOMISI 1A: PENYIAPAN GURU
DINAS PENDIDIKAN DUKUNGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI GUBERNUR (RPJMD 2017 – 2022) Disampaikan oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN.
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
Dr. Kusnohadi, M.Pd Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
HERNAWATI SYAM KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
Pembangunan Jawa Barat Disdik Provinsi Jawa Barat
1 1 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017 SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN.
OLEH : Plt. KEPALA DINAS PENDIDKAN ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd.
Pengembangan Perguruan Tinggi Menuju Mutu Yang Berkelanjutan
Transcript presentasi:

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016 Hasil Diskusi Komisi IV Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016 ”Meningkatkan Pelibatan Publik dalam Membangun Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan di Pusat dan Daerah” Yang melaporkan: Feri Marjoni Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

TIM KOMISI IV TEMA : Kurikulum & Perbukuan, Ujian Nasional & Akreditasi, dan Penelitian Kebijakan Ketua Komisi : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Koordinator Perumus : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Tim Perumus : I Wayan Tingkah Disdikpora Kab. Mamuju, Sulawesi Barat Feri Marjoni Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi Zulkarnaini Dinas Pendidikan Prov. Aceh Handik Hariyanto Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo, Jawa Timur M. Irfan Mahmud Balai Arkeologi Makassar, Sulawesi Selatan Frengky O. Tompira Dinas Pendidikan Kab. Poso, Sulawesi Tengah Syaridin Disdikpora Kota Banda Aceh, Prov. Aceh Desril Riva Shanti Balai Arkeologi Bandung Anggota Komisi : 127 Anggota Komisi yang Hadir : 109 Anggota Komisi yang Tidak Hadir : 18 Tim Substansi : 25

SUB-TEMA 1 Percepatan Implementasi Kurikulum 2013 4 Percepatan Implementasi Kurikulum 2013 Peningkatan Mutu Pelaksanaan dan Pemanfaatan Ujian Nasional Peningkatan Budaya Mutu dan Pemanfaatan Akreditasi Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Tata kelola  pencitraan, sosialisasi, pendampingan, monev

HASIL DISKUSI KOMISI IV

SUB-TEMA 1 : Percepatan Implementasi Kurikulum 2013 No Isu Strategis Usulan/Kesepakatan Unit Kerja/ Stakeholder Terkait 1 Kompetensi Guru Pelatihan guru secara bertahap dan berkelanjutan Pemberdayaan KKG dan MGMP Monev, implementasi pelaksanaan Kurikulum 2013 Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah, Guru Kepala Sekolah Pengawas 2 Ketersediaan Buku Kurikulum 2013 Pengalokasian anggaran yang cukup untuk pengadaan buku Kurikulum 2013 Akuntabilitas proses pengadaan buku Kurikulum 2013 Distribusi Buku tepat waktu dan sasaran Distributor 3 Regulasi Kurikulum 2013 Kejelasan Regulasi dan Tata Laksana dari Pemerintah Pusat dan Daerah Sosialisasi melalui pemanfaatan media (mendorong pelibatan publik) Implementasi Kurikulum 2013 secara bertahap Pihak Sekolah Media Masyarakat

Unit Kerja/ Stakeholder Terkait SUB-TEMA 2 : Peningkatan Mutu Pelaksanaan dan Pemanfaatan Ujian Nasional No Isu Strategis Usulan/Kesepakatan Unit Kerja/ Stakeholder Terkait 1 Pengawasan UN menuju UN yang berintegritas dan akuntabel Penanaman nilai moral bagi tenaga pendidik, kependidikan dan siswa Kebijakan atau regulasi yang mendukung pengawasan yang akuntabel Pelaksanaan pengawasan UN yang ketat Kemendikbud Perguruan Tinggi Pemerintah Daerah (Prov, Kab, dan Kota) Kepolisian Satuan Pendidikan Pengawas Independen LPMP 2 Pengoptimalan resource sharing bahan pembelajaran berbasis TIK dan UNBK Menjalin sponsor ship CSR Menjalin kerjasama antar sekolah dan antar jenjang Meningkatkan kapasitas SDM pelaksana UNBK di tingkat Provinsi/Kab/Kota/Sekolah DPR / DPRD 3 Pemanfaatan Hasil UN untuk pemetaan dan pembinaan perbaikan mutu pendidikan Pertimbangan penerimaan Siswa di jenjang berikutnya Pemetaan pendidikan untuk Pembinaan perbaikan mutu pembelajaran Penerimaan dunia kerja (Du/Di) Stakeholder Dinas Kepala Sekolah Guru Pengawas Orang Tua Komite Sekolah Siswa

SUB-TEMA 3 : Peningkatan Budaya Mutu dan Pemanfaatan Akreditasi No Isu Strategis Usulan/Kesepakatan Unit Kerja/ Stakeholder Terkait 1 Membangun Budaya Maju dan Produktif Membuat Pemetaan tentang kondisi riil saat ini Membentuk Tim kerja yang solid Pelaksanaan program revolusi mental BPS Guru Orangtua TOGA DUDI Pemerintah Pusat dan Daerah Sekolah 2 Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Optimalisasi Kelembagaan Merancang pelatihan berbasis hasil Pelaksanaan UKG Kebijakan regulasi untuk penambahan SDM seperti Assesor Membentuk gugus tugas optimalisasi tupoksi lembaga dan Membangun jejaring antar lembaga Pemerintah Daerah Pakar Pendidikan Organisasi Profesi LSM 3 Hasil Sistem Akreditasi belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal untuk menjamin peningkatan mutu sekolah Penyajian data yang valid dan benar Menyusun aplikasi sistem akreditasi Sosialisasi, Pendampingan dan Monev BAN/BAP (Assesor), PDSP Kepala Sekolah Pengawas sekolah Assesor Operator Sekolah

Unit Kerja/ Stakeholder Terkait SUB-TEMA 4 : Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan No Isu Strategis Usulan/Kesepakatan Unit Kerja/ Stakeholder Terkait 1 Pelibatan berbagai pihak dalam penelitian Sosialisasi program penelitian sesuai dengan kebijakan yang ada Melakukan penelitian terhadap isu strategis di wilayah masing-masing Melakukan rakor teknis dengan pihak terkait Dinas Pendidikan Dewan Pendidikan dan tokoh agama Perguruan Tinggi Pakar Pendidikan DPRD Komite Sekolah Bappeda Kab/Kota atau Balitbangda Provinsi LSM 2 Optmalisasi pemanfaatan hasil penelitian Desiminasi hasil penelitian dalam bentuk media cetak dan elektronik (FGD dan TIK) Membentuk tim penjamin mutu hasil penelitian Pengembangan rumah peradaban dari penelitian unggulan Sekolah 3 Pengintegrasian hasil penelitian arkeologi kedalam kurikulum mata pelajaran sejarah Sinergi pihak terkait Penyiapan materi bahan ajar Penelaahan materi Perguruan tinggi Tokoh Masyarakat Tokoh Adat dan Majelis Adat Guru Siswa

TERIMAKASIH