PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2017 TAHAPAN DAN PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PROVINSI KALTIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2017 KASUBBID PEMBIAYAAN Disampaikan Pada : BIMTEK SIPPD RR POLDAS, 1 Maret 2016

RPJMD PROV KALTIM 2013-2104 RPJMD 1 RPJMD 2 RPJMD 3 RPJMD 4 RPJMD 5 RPJPD 2005-2025 RPJMD 1 RPJMD 2 RPJMD 3 RPJMD 4 RPJMD 5 RKPD 2014 RKPD 2015 RKPD 2016 RKPD 2017 RKPD 2018 RPJMD 2013-2018 RKPD THN 2017 ADALAH TAHUN KE 4 RPJMD 2013-2018

DASAR HUKUM UU 17/2003 tentang keuangan negara Pasal 17 ayat 2 Penyusunan Rancangan APBD berpedoman Kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara PERMENDAGRI NO. 54 TAHUN 2010. Tentang tahapan dan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan rencana pembangunan daerah Pasal 86 ayat 2 Renstra SKPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta Berpedoman kepada RPJMD Pasal 133 ayat 1 dan 2 RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD. Pasal 151 ayat 1  Kepala SKPD provinsi menyempurnakan rancangan Renja SKPD provinsi dengan berpedoman pada RKPD provinsi yang telah ditetapkan.

TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD PROVINSI (Lampiran I Permendagri 27/2014) Rancangan Awal RKPD Musrenbang RKPD provinsi PENYUSUNAN KUA & PPAS Rancangan Akhir RKPD Penetapan PERGUB ttg RKPD Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Forum Konsultasi Publik Perumusan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuda Pengolahan data dan informasi Analisis Ekonomi & keuda Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Telaahan kebijakan nasional (RKP) SE Penyusunan Renja-SKPD Penyusunan Rancangan Renja SKPD Provinsi Rancangan RKPD VERIFIKASI Bappeda Persiapan Penyusunan RKPD Pokok-pokok pikiran DPRD provinsi Berita Acara Musrenbang kab/kota Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu Dok RKPD provinsi tahun berjalan Perumusan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif Penyelarasan Rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif 1 2 3 4 5 Review RPJMD

Tahapan Penyusunan RKPD Januari Februari Maret April Mei RAKOR BAPPEDA SE-KALTIM Menyusun Isu Strategis Provinsi sebagai basis pembahasan sinkronisas Kab/kota dan Prov RAKOR PROG. PRIORITAS Menyepakati Prog/Keg Prioritas,indikator Kinerja, target dan kebutuhan pendanaan (selaras dgn usulan prioritas dari Musrenbangda kab/kota FORUM KONSULTASI PUBLIK Menjaring aspirasi publik bagi RKPD RATEK SKPD Prov. Dgn SKPD Kab/Kota Menghasilkan Usulan Kab/Kota (Prog/Keg Prioritas,indikator Kinerja, target dan kebutuhan pendanaan APBD Provinsi) MUSRENBANG KAB/KOTA Sinkronisasi Renja SKPD Prov. Dgn Renja SKPD Kab/Kota MUSREN BANGDA Arahan Pusat, Gubernur Dialog Prov-Kab/Kota PENETAPAN RKPD 1 2 3 Rangkaian Musrenbangda FORUM SKPD 5 6 4 7 Menyepakati Prog/Keg Prioritas,indikator Kinerja, target dan kebutuhan pendanaan 8 RANGKAIAN MUSRENBANGNAS RKP

AGENDA KERJA BAPPEDA PROV. KALTIM TAHUN 2016 NO. KEGIATAN WAKTU TEMPAT 1. RAKOR BAPPEDA SE KALTIM Rabu-Kamis, 3-4 Februari 2016 PASER 2. MUSRENBANG REGIONAL KALIMANTAN Kamis - Jumat, 10-11 Maret 2016 JAKARTA 3. KONSULTASI PUBLIK Selasa, 8 Maret 2016 SAMARINDA 4. RAKOR PRIORITAS Kamis - Jumat 17 – 18 Maret 2016 5. FORUM SKPD Rabu – Kamis 23 – 24 Maret 2016 MUSRENBANG PROV. KALTIM PASCA MUSRENBANG PROV. KALTIM Senin, 4 April 2016 5 April 2016 6. PRA MUSRENBANGNAS MUSRENBANGNAS Senin-Rabu, 18-20 April 2016 Kamis, 21 April 2016

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 Mengevaluasi capaian kinerja periode sebelumnya terkait hasil pelaksanaan program prioritas hingga kerangka pendanaan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD 2017 Sebagai arah dan acuan bagi para pemangku kepentingan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan perencanaan pembangunan 2017 untuk mencapai visi dan misi kepala daerah Tujuan Menyinkronkan agenda dan program prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 dengan kebutuhan riil masyarakat Provinsi Kalimantan Timur Sebagai landasan untuk sinkronisasi antara prioritas dan program strategis nasional dengan prioritas dan program pembangunan daerah Sebagai landasan penetapan program dan kegiatan perangkat daerah Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan RAPBD 2017 Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam RKPD sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja (Renja) dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

SASARAN & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2017 3.

VISI DAN MISI KALTIM RPJMD 2013 -2018 PERDA NO. 7 TAHUN 2014 MEWUJUDKAN KALTIM SEJAHTERA YANG MERATA DAN BERKEADILAN BERBASIS AGROINDUSTRI DAN ENERGI RAMAH LINGKUNGAN FOKUS MISI 1. SUMBER DAYA MANUSIA 2. DAYA SAING EKONOMI 3. INFRASTRUKTUR 4. TATA KELOLA PEMERINTAHAN 5. LINGKUNGAN HIDUP

TEMA RKPD 2017 12 PRIORITAS PEMBANGUNAN PEMANTAPAN INDUSTRI HILIR UNTUK MEWUJUDKAN STRUKTUR EKONOMI YANG BERKUALITAS 12 PRIORITAS PEMBANGUNAN 1. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan 3. Percepatan Pengentasan Kemiskinan 4. Peningkatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja 5. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan 6. Percepatan Transformasi Ekonomi 7. Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan 8. Pengembangan Agribisnis 9. Peningkatan Produksi Pangan 10. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar 11. Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan 12. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

SASARAN PEMBANGUNAN KUALITAS SDM Mewujudkan Kualitas SDM Yg Mandiri & Berdaya Saing Tinggi Meningkatnya IPM 77,42 Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah 11,5 th Meningkatnya Angka Melek Huruf 98.80% Meningkatnya Angka Harapan Hidup 72,5 th Meningkatnya Pendapatan Per kapita Rp. 52,65 juta Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Disnakertrans, Disperindangkop, seluruh SKPD Dinas Kesehatan Dinas Tenaga Kerja BPPKB

SASARAN PEMBANGUNAN DAYA SAING EKONOMI Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Yg Berkerakyatan Berbasis SDA & Energi Terbarukan Menurunnya Tingkat Kemiskinan 5,15 % Terciptanya Swasembada Beras 86 % Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Inflasi 5,90 %±1 Parietas daya beli Rp. 779 rb Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Dlm Arti Luas 9 % Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yg Berkualitas 4,2 – 4,8 Bappeda. Disperindagkop. Biro Ekonomi Distan. BKPP. Disnakertrans. Disnak. Dis PU Birsos. Disdik. Diskes. Dissos. Biro Eknomi. BPMPD. Dishut. Disnakertrans. Distan. Disnak. BPPKB. BPBD. Dis PU Distan. Disbun. Disnak. DKP. Disperindagkop. Meningkatnya Pengembangan & Pemanfataan Energi Terbarukan 2,12 % Menurunnya Tingkat Pengangguran 6 % Menurunya Indeks Gini 0.32 % Distamben. Disnak. PLN. Swasta Disperindagkop. Disbun. Disnak. Disbudpar. BPPMD Disnakertrans. Disperindagkop. Dispora. Dissos

SASARAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Mewujudkan Infrastruktur Dasar yg Berkualitas bagi Masyarakat Secara Merata Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Infrastruktur Dasar 6,8 Dinas PU. Dinas Perhubungan. Diskominfo

TATA KELOLA PEMERINTAHAN SASARAN PEMBANGUNAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yg Profesional, Transparan, & berorientasi pd Pelayanan Terwujudnya Pemerintahan yg Bersih & Bebas KKN Indeks persepsi 6,70 WTP Meningkatnya Kapasitas & Akuntabilitas Kinerja 78 B+(sangat baik) Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 83 (sangat baik) Inspektorat, Bappeda, Biro Organisasi, Biro Keuangan Biro Organisasi, Biro Pemerintahan Biro Organisasi

SASARAN PEMBANGUNAN KUALITAS LINGKUNGAN Mewujudkan Kualitas Lingkungan yg Baik & Sehat serta BerPersfektif Perubahan Iklim Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan 81,14 % Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca 1.300 ton CO2 BLH. Dishut. Distamben. Disbun. Dis PU BLH. Dishut. Disbun. Distamben. Bappeda

PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (1) 12 Prioritas Pembangunan rpjmd 2013-2018 38 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJMD 2013-2018 UNTUK rkpd 2017 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan Peningkatan kesempatan belajar anak Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Peningkatan mutu di bidang kesehatan Percepatan pengentasan kemiskinan Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat miskin Penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin Peningkatan dan perluasan kesempatan kerja Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pengembangan kesempatan kerja

PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (2) 12 Prioritas Pembangunan rpjmd 2013-2018 38 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJMD 2013-2018 UNTUK rkpd 2017 Pengembangan UMKM dan Distribusi Jalur Logistik Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Menjaga stabilitas harga dan efisiensi distribusi barang Peningkatan Investasi sektor UMKM Menjaga ekspektasi masyarakat melalui transparansi harga Peningkatan Nilai Tambah Komoditi Unggulan Daerah Peningkatan investasi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global Peningkatan nilai tambah produk pertanin dalam arti luas (Integrasi Proses Hulu Hilir) Peningkatan ekpor produk olahan Pengembangan ekowisata Percepatan Transformasi Ekonomi

PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (3) 12 Prioritas Pembangunan rpjmd 2013-2018 38 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJMD 2013-2018 UNTUK rkpd 2017 Percepatan Agrobisnis Pengembangan Agrobisnis Meningkatkan ekspor produk olahan unggulan daerah Penguatan mata rantai kawasan-kawasan agribisnis Penerapan inovasi teknologi agribisnis Pengembangan industri pengolahan produk unggulan daerah Produksi dan Produktivitas Pertanian Peningkatan Produksi Pangan Peningkatan areal pertanian melalui cetak sawah dan optimalisasi lahan Penerapan mekanisasi dan teknologi pertanian Penyediaan tenaga kerja melalui program transmigrasi Peningkatan infrastruktur Pertanian Peningkatan produktifitas pertanian Perbaikan tataniaga produk pangan

PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (4) 12 Prioritas Pembangunan rpjmd 2013-2018 38 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJMD 2013-2018 UNTUK rkpd 2017 Pemenuhan Kebutuhan Energi Ramah Lingkungan Peningkatan bauran energi baru dan terbarukan Peningkatan rasio elektrifikasi Percepatan Infrastruktur Pada Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastrukur dan transportasi di kawasan Maloy, kawasan industri lainnya dan pusat pertumbuhan Peningkatan konektivitas antar kawasan industri dan pusat pertumbuhan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Standarisasi rencana dan prosedur tiga prioritas fokus Peningkatan kapasitas dan manajeman aparatur Percepatan pencapaian target-target penyelengaraan tata kelola pemerintahan yang baik

PRIORITAS & ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN (5) 12 Prioritas Pembangunan rpjmd 2013-2018 38 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RPJMD 2013-2018 UNTUK rkpd 2017 Percepatan Pembangunan berwawasan Ekonomi Hijau Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Perbaikan tata kelola dan perijinan pemanfaatan hutan dan lahan Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dan luas tutupan lahan Penerapan konsep dan strategi pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan Pemenfaatan lahan-lahan terdegradasi Meningkatkan kualitas udara, perairan, dan lingkungan hidup perkotaan Penegakan hukum lingkungan Penurunan emisi gas rumah kaca Penggarusutamaan perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah

KERANGKA PENDANAAN DAERAH TAHUN 2017 4.

Pendapatan 2015, target 2016 & Proyeksi 2017…….(1) URAIAN REALISASI TAHUN 2015 TARGET TAHUN 2016 PROYEKSI TAHUN 2017 * PENDAPATAN 8.999.519.970.923 10.296.924.170.000 6.583.474.199.021 A. PENDAPATAN ASLI DAERAH 4.484.753.878.953 5.089.508.170.000 4.019.491.220.021   I. Pajak Daerah 3.753.718.935.816 4.012.255.300.000 3.075.089.583.000 a. Pajak Kendaraan Bermotor 746.376.224.473 760.000.000.000 750.000.000.000 b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 736.536.983.318 850.000.000.000 740.000.000.000 c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 2.123.196.545.960 2.245.000.000.000 1.400.000.000.000 d. Pajak Air Permukaan 6.359.874.755 6.500.000.000 e. Pajak Rokok 141.249.307.310 150.755.300.000 178.589.583.000 II. Retribusi Daerah 14.722.788.428 12.996.200.000 12.308.410.000 Retribusi Jasa Umum 6.205.635.425 5.877.500.000 4.996.060.000 Retribusi Jasa Usaha 7.474.085.738 6.049.400.000 6.266.350.000 Retribusi Perizinan Tertentu 1.043.067.265 1.069.300.000 1.046.000.000 III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan 230.816.057.795 289.251.210.000 196.606.502.616 IV. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 485.496.096.914 775.005.460.000 735.386.724.405

Pendapatan 2015, target 2016 & Proyeksi 2017…….(2) URAIAN REALISASI TAHUN 2015 TARGET TAHUN 2016 PROYEKSI TAHUN 2017* PENDAPATAN 8.999.519.970.923 10.296.924.310.000 6.583.474.199.021 B. DANA PERIMBANGAN 4.024.025.055.410 5.186.846.140.000 2.552.080.179.000   I. Bagi Hasil Pajak 639.155.368.700 883.000.000.000 660.000.000.000 a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 349.229.352.700 505.000.000.000 360.000.000.000 b. Bagi Hasil PPh Psl 21. 25. 29 289.926.016.000 378.000.000.000 300.000.000.000 II. Bagi Hasil Bukan Pajak 3.166.218.336.710 3.212.361.151.000 1.811.678.000.000 Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 20.988.189.751 13.615.200.000 20.000.000.000 Ijin Iuran Pengusaha Hutan (IIUPH) 3.907.016.672 2.500.000.000 - c. Landrent 17.989.556.201 18.101.600.000 25.000.000.000 d. Iuran Eksplorasi / Eksploitasi (Royalti) 1.267.109.239.225 1.312.403.151.000 1.200.000.000.000 e. Minyak Bumi 421.456.445.763 400.645.500.000 169.318.000.000 f. Gas Bumi 1.434.767.889.098 1.465.095.700.000 397.360.000.000 III. Dana Perimbangan Lainnya  218.651.350.000 1.091.484.989.000 80.402.179.000 Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus 352.062.210.000 Dana BOSNAS 659.020.600.000 C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 490.741.036.560 20.570.00.000 11.902.800.000,00 I. Pendapatan Hibah 11.404.893.000 15.570.000.000 II. Dana Insentif Daerah / Dana Penyesuaian Otonomi Khusus 479.336.143.560 5.000.000.000

Struktur Belanja Daerah 2015, target 2016 & Proyeksi 2017 URAIAN REALISASI TAHUN 2015 TARGET TAHUN 2016 PROYEKSI TAHUN 2017* 1. Pendapatan 8.999.519.970.923 10.296.924.310.000 6.583.474.199.021 2. Belanja 9.699.058.975.455 11.096.924.310.000 6.476.648.799.021 2.1. Belanja tidak langsung 5.734.352.715.949 5.809.876.200.000 3.930.160.400.000 2.1.1 Belanja Pegawai 942.463.194.422 1.052.777.951.000 1.800.000.000.000   2.1.2 Belanja Subsidi - 2.1.3 Belanja Hibah 966.801.166.000 1.171.123.100.000 37.250.000.000 2.1.4 Belanja Sosial 4.419.500.000 5.954.000.000 2.1.5 Bagi Hasil Kepada Prov/ Kabupaten/Kota 2..440.676.447.219 2.098.380.349.000 1.666.000.000.000 2.1.6 Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota 1.376.558.162.630 1.461.640.800.000 426..910.400.000 2.1.7 Belanja Tak Terduga 3.434.245.678 20.000.000.000 2.2. Belanja Langsung 3.964.706.259.506 5.287.048.110.000 2.653.313.799.021 2.2.1 Belanja Pegawai 281.455.610.473 408.007.327.190 2.2.2 Belanja barang dan Jasa 1.688.776.168.500 2.188.235.574.760 1.069.713.799.021 2.2.3 Belanja Modal 1.994.474.480.532 2.690.805.208.050 BL. MYC 978.000.000.000 BL. BLUD 596.600.000.000 Surplus/Defisit (699.539.004.532) (800.000.000.000) ----

KAPASITAS RIIL KEUANGAN TAHUN 217 Dari perhitungan maka diperoleh Kapasitas Riil hanya sebesar Rp.1.069.713.799.021,- Alokasi dana tersebut digunakan Belanja Langsung SKPD tersebut dibagi 53 SKPD maka rata rata Belanja Langsung SKPD sebesar Rp. 20.183.279.227,-

TERIMA KASIH Bersama Membangun Sinergitas Menuju Kaltim Maju 2018