RENCANA INOVASI DIT. PENSIUN PNS DAN PEJABAT NEGARA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BKN
Advertisements

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG)
Oleh: Supranawa Yusuf, S.H. MPA (Kepala Biro Kepegawaian)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
PEDOMAN PENILAIAN DUPAK PRAKOM
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
Formasi Jabatan Fungsional Tertentu” Jakarta, Maret 2014
PERPINDAHAN ANTAR INSTANSI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
IMPLEMENTASI MERIT SYSTEM DAN MANAJEMEN ASN
BAHAN PENGARAHAN & PENYAMPAIAN INFORMASI
Tambahan Penghasilan Pegawai Sosialisasi di Bidang Kepegawaian
KANTOR REGIONAL II BKN SURABAYA
ADMINISTRASI PERSIAPAN PENSIUN Pegawai Negeri Sipil
KANTOR REGIONAL VIII BKN BANJARMASIN
APLIKASI SENTRAL OPERASIONAL KANTOR MAYA
Jabatan Fungsional Tertentu sebagai Alternatif Karier
PEDOMAN PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DASAR HUKUM Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Perka BKN no.19 Tahun 2015 Tentang PUPNS Surat edaran Kepala Badan Kepegawaian.
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
PROGRAM E-KINERJA DIREKTORAT KINERJA ASN
PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
UJI PETIK JABATAN FUNGSIONAL
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON PENGAWAS SEKOLAH
RAPAT TEKNIS KEPEGAWAIAN
TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING JF -1
BIDANG KESRA DAN PENSIUN jakgov.jakarta.go.id/pensiun
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
(elektronik-Partisipasi Regulasi)
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
E-VALIDASI ANGKA KREDIT (e-VAK)
RENCANA INOVASI KANREG I BKN Pengembangan Layanan Satu Pintu
Bimbingan Teknis E-Formasi 3.0
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
KANTOR REGIONAL V BKN JAKARTA
Aula BKD Kab.Cilacap, Desember 2010
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS) DAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS (PPDGS) DI KABUPATEN.
LAPORAN KEGIATAN TAHUN 2016
Maksud & Tujuan Menetapkan aturan untuk pelayanan terpadu satu pintu Kanreg IV BKN Makassar Memantau pergerakan arus berkas dari tamu ke masing masing.
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
PENETAPAN PENSIUN OTOMATIS (PPO)
Administrasi Persiapan Pensiun
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
PENYESUAIAN / INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN (PTP) KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017.
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (BIDAN) Erni Kurniati
ANALISIS PERENCANAAN KEBUTUHAN TENAGA ADMINSTRASI SEKOLAH
SUB BIDANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI
BATAS USIA PENSIUN JABATAN FUNGSIONAL
RISWAN, S.SOS. MM JAB. KEPALA BIDANG MUTASI DAN STATUS KEPEGAWAIAN
PEMBERHENTIAN PNS BERDASARKAN PP NO 11 TAHUN 2017
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Penerapan Perka No. 25 dan 26 Tahun 2013
SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL DOKTER PENDIDIK KLINIS DAN
S I M P E G SELAMAT DATANG PESERTA RAPAT KOORDINASI
MASA KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PELAKSANA HARIAN (Plh.)
PERATURAN BKN NOMOR 2 TAHUN 2018
Peraturan Badan Kepegawaian Negara No 2 Tahun 2018 tentang :
Penyimpanan Dokumen Kepegawain
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
TATA KELOLA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN Berdasarkan PP 11/2017 & PP 53/2010
Penyusunan Kebutuhan dan Formasi Dosen
TATA CARA PENGUSULAN PERTEK PENSIUN KANTOR REGIONAL XII.
FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) BIDANG KEPEGAWAIAN TINGKAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2019 MATERI : TENAGA HONORER/KONTRAK/NON PNS CUTI.
PENGINPUTAN PPK PNS PADA SAPK
IMPLEMENTASI APLIKASI “SEMAR” DALAM PROSES KENAIKAN PANGKAT PADA WILAYAH KERJA KANTOR REGIONAL I BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA YOGYAKARTA Bidang Mutasi dan.
MUTASI PEGAWAI Sesuai dengan PP No
LAPORAN KINERJA BERBASIS SISTEM INFORMASI ( E- LAPKIN )
Transcript presentasi:

RENCANA INOVASI DIT. PENSIUN PNS DAN PEJABAT NEGARA TAHUN 2017

(Pelayanan Terpadu BKN) ONE DAY SERVICE Wujud nyata komitmen terhadap kepuasan pelanggan yang datang langsung ke BKN (Pelayanan Terpadu BKN) .

MANFAAT SK Pensiun dapat diterima pada hari yang sama Kepuasan penerima pensiun Citra positif kinerja BKN

PENSIUN YANG DAPAT DITETAPKAN Usul pensiun memenuhi persyaratan administrasi (lengkap). Diusulkan secara elektronik (di SAPK). Kecuali usul pensiun karena tewas masih memerlukan rekomendasi Kepala BKN (Dit. SKK) dan SK penetapan dari PPK. Berkas masuk melalui Pelayanan Terpadu sebelum pkl. 12.00 WIB.

KENDALA Usul pensiun diajukan bukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Belum diusulkan secara elektronik (SAPK) Kelengkapan berkas tidak memenuhi persyaratan admnistrasi pensiun

PROSES PENETAPAN SK PENSIUN BKN Subdit Adminitrasi Pensiun PNS dan Pejabat Negara Instansi/ perorangan Subdit Teknis Pelayanan Kepegawaian Terpadu

TERIMA KASIH