Paradigma Baru dalam Proses Pengembangan Usaha Farmasi Nasional untuk Mewujudkan Kemandirian Usaha Farmasi sesuai Nawa Cita Seminar Penta Helix – dalam.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Advertisements

PERAN MIGAS DALAM MENDUKUNG KETAHANAN ENERGI NASIONAL
Bandung, 1 Desember Ilustrasi sederhana tentang “mutu” Perusahaan A: membuat rangka meja Perusahaan B: membuat laci meja Perusahaan C (toko mebel):
Disampaikan oleh : Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Jakarta Convention Centre, 29 Januari 2010
Oleh: Prof. Ir. Urip Santoso, S.IKom., M.Sc., Ph.D
Outlook Manajemen RS.
Direktorat JENDERAL Bina Kefarmasian DAN ALAT KESEHATAN
Oleh: Jonathan Parapak
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
DISAMPAIKAN : DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN
Bab 2 Model, Strategi, dan Roadmap e-Government
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
PERMENDAG 35/M-DAG/PER/11/2011 KETENTUAN EKSPOR ROTAN DAN PRODUK ROTAN
EKONOMI KREATIF DI BIDANG PARIWISATA TERHADAP MEA
PERAN RNI GROUP DALAM KEMANDIRIAN BAHAN BAKU FARMASI
PROGRAM UNDIKSHA (BIDANG AKADEMIK) 2018
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL TAHUN
BAB IX DASAR-DASAR PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
Kebijakan Pendidikan Tinggi Prof. Munawar Ketua LP3M-UB
DUKUNGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INDUSTRI
KEBIJAKAN DAN REGULASI KEMANDIRIAN BAHAN BAKU OBAT
Menuju Penguatan Daya Saing Industri Alat Kesehatan: Peran Universitas Sebagai Mesin Inovasi Ika Dewi Ana, PhD. Direktorat Kemitraan, Alumni, dan Urusan.
Pembangunan Infrastruktur dan Sinergi Pusat-Daerah
LINGKUNGAN & BUDAYA ORGANISASI
Direktorat Bina Intala Ditjen Binalattas
PELIBATAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERTANIAN
Direktorat Bina Pelayanan Kefarmasian
GLOBALISASI DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
KEBIJAKAN DAN LANGKAH STRATEGIS PEMBANGUNAN SDM INDONESIA UNGGUL
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
POLICY FOCUS AREAS.
Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015
Arah Kebijakan Persusuan
KERANGKA REGULASI RKP 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN NAWACITA
PENJELASAN SEKRETARIS KKIP TENTANG AGENDA DAN MEKANISME SIDANG
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI PRESIDEN JOKOWI
KOMITE KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN
PROGRAM PRIORITAS DAN INOVATIF DITJEN KEFARMASIAN DAN ALKES
Implementasi Pemahaman Globalisasi Ekonomi dalam Pembangunan Wilayah: STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING DI ERA MASYARAT EKONOMI ASEAN (MEA) Oleh : Dr. Kurniyati.
Arah Kebijakan Persusuan
Arah Kebijakan Persusuan
PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Pertemuan 21 SOURCING DAN PRODUKSI.
Program Pengembangan Industri Telematika
KAJIAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA UKM ( Studi Kasus, “ Jurnal Koperasi dan UKM”, ) mustikalukmanarief.
PENGEMBANGAN INDUSTRI & STRATEGI INDUSTRIALISASI
KERANGKA ROADMAP Pendahuluan 2. Tantangan Perekonomian Indonesia
Kementerian Ketenagakerjaan RI
Arah Kebijakan Persusuan
Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen asuransi Kesehatan
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
SOSIALISASI DEWAN RISET DAERAH BENGKULU
KEBIJAKAN OBAT  .
Mempercepat Transformasi Industri Manufaktur Untuk Mewujudkan Industrialisasi Indonesia Yang Berdaya Saing Global Presented by :
ARSITEKTUR PERBANKAN INDONESIA
KEDAULATAN BAHAN BAKU FARMASI INDONESIA
PROGRAM KEGIATAN DIREKTORAT INDUSTRI TEKSTIL KULIT ALAS KAKI DAN ANEKA TAHUN 2018 Jakarta, 10 Januari 2018.
Pengembangan Agribisnis dalam Pembangunan Pertanian
Kementerian Ketenagakerjaan RI
Tantangan Pertumbuhan Industri Pelayanan Kesehatan di Indonesia
Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia Fairmont Hotel 25 April 2018
LINGKUNGAN & BUDAYA ORGANISASI
LEADERSHIP AND ENTREPRENEURSHIP
Laksono Trisnantoro Universitas Gadjah Mada
Judul : Perkembangan industri di Era globalisasi Terhadap pendapatan nasional indonesia Nama : Agustinus Jono Npm :
Menjawab Masalah & Tantangan Industri Pariwisata:
Transcript presentasi:

Paradigma Baru dalam Proses Pengembangan Usaha Farmasi Nasional untuk Mewujudkan Kemandirian Usaha Farmasi sesuai Nawa Cita Seminar Penta Helix – dalam rangka Dies Natalis ke-59 Universitas Padjadjaran 15 September 2016

Lao Tze (ancient Chinese philosopher and writer)

Peraturan / Perundang-undangan - - - -> mendukung ? Obat & Vaksin (Biopharmaceuticals ) Biopharmaceuticals OFF PATENT PATENT UU Paten Privilege Biaya R & D sangat tinggi ( > USD 350 juta ) Research based comp BOLAR PROVISION ≤ 2 tahun dapat mengajukan Registrasi Off Patent/ Originator Branded Generik Follower/me too Marketing cost Corporate image Brand/product value Intangible asset Same playing field Pilihan dokter Pilihan pasien INN OGB Commodity Social marketing Peraturan penggunaan OGB di sarana R.S. Pemerintah 18.000 – 20.000 items 926 items 392 mol DOEN 498 – 503 items Obat Program Pemerintah 920 – 930 JKN * PP No. 51/2009 Vaksin : Basic Antigen – 8 Vaksin program Vaksin terapeutik *95 -96 % BBO diimport Peraturan / Perundang-undangan - - - -> mendukung ? UU JPH

(Undang-Undang no. 36/2009 ttg Kesehatan) Definisi OBAT (Undang-Undang no. 36/2009 ttg Kesehatan) Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia

Technology & Knowledge Intensive INDUSTRI FARMASI KARAKTERISTIK Capital Intensive Need 100 Bio IDR+ for new cGMP manufacturing facilities Technology & Knowledge Intensive Research & Development Manufacturing Technology Packaging Technology 3 aspek: sosial, techno, economy Roadmap farmasi slide 8 Highly Regulated CPOB, BA/BE, NIE, PIC/s Quality HR Researcher, Lab tech, Medical Representative, etc Fragmented Market Maksimum penguasaan pasar 4-6 % per perusahaan

MEA JKN inovasi Issue Strategis yang Dihadapi GP Farmasi Indonesia Masyarakat Ekonomi ASEAN Jaminan Kesehatan Nasional Daya Saing jangka panjang Dominasi pasar domestik Kemampuan penetrasi pasar regional Faskes Obat / Alkes Yankes B B O S D M

Roadmap Industri Farmasi Indonesia 2015 - 2025 Industri Farmasi Indonesia sebagai Industri Strategis Nasional Visi Menjadi Pasar Farmasi 15 Terbesar Dunia tahun 2025, dengan nilai Rp 700 triliun Misi Memenuhi kebutuhan obat dan pengobatan nasional, termasuk JKN & KIS Berkontribusi pada Devisa negara melalui ekspor dan substitusi impor Menguasai teknologi farmasi terkini, termasuk R&D dan talent pool  Kemandirian JKN & KIS: Ketersediaan, Keterjangkauan, Kemudahan Akses Kontribusi Devisa: Ekspor dan Substitusi Impor Bio-Pharma Vaccine Natural Chem-API R&D yang kolaboratif Alignment forum ABGC Manufacturing yang berkualitas dan efisien Infrastruktur yang menunjang industri Regulasi yang pro pertumbuhan industri Sumber Daya Manusia yang kompeten

Transformasi Industri Farmasi Indonesia Dari Industri Formulasi ke Industri Farmasi yang Integral Impor (API & Eksipien) Formulasi Manuf. Dist. Saat Ini Formulasi Manuf. Dist. & Export Masa Depan R&D Clinical Trial Inter-mediate API

Industry: to invest for capacity & technology Bersama sama meningkatkan kesejehteraan dan kesehatan masyarakat Indonesia. Government Support Regulation Incentive Human Resource 2025 Vision Genetic Engineering Molecular Science Indonesia Strategic Industry (1.3-1.5% GDP) Top 15 pharma globally: Local: IDR 450T Export: IDR 250T Total: IDR 700T R&D Clinical Trial Inter-medi-ate API Formu-lation Manuf. Dist. & Export End to End “Health is Wealth” Technology ? Vaccines Bio-Pharma Natural Chemical API R&D Human Resource Industry: to invest for capacity & technology

Ringkasan Skenario Riset dan Produksi Bahan Baku Obat Indonesia Kegiatan mulai -- Uji klinis -- masuk pasar API PERIODE 2015-2018 2019-2022 2023-2025 BIOPHARMA-CEUTICALS 8 molekul dan derivatnya 6 2 VACCINE vaksin 7 NATURAL 16 isolat bahan baku 3 CHEMICAL 12

Bangun industri farmasi nasional & BUMN berdaya saing Nawa Cita 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Nawa Cita 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional Nawa Cita 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik Inpres No. 6 tahun 2016 Sukseskan JKN Bangun industri farmasi nasional & BUMN berdaya saing Percepat kemandirian dan pengembangan produksi obat

INPRES 6 TAHUN 2016 Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan Presiden menginstruksikan kepada 12 Kementerian / Lembaga setara kementerian untuk mempercepat langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mendukung percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan, dengan : Menjamin ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional Mendorong penguasaan tekonologi dan inovasi dalam bidang farmasi dan alat kesehatan Mempercepat kemandirian dan pengembangan produksi bahan baku obat, obat, dan alat kesehatan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan ekspor serta memulihkan dan meningkatan kegiatan industri / utilisasi kapasitas industri

Membangun HULU Industri Farmasi Indonesia: RISET Infrastruktur Riset Bagaimana komitmen industri dan meyakinkan pemerintah untuk melakukan investasi riset ? Sinergi ABGC Insentif Riset (Double Tax Deduction) Bagaimana mensinergikan keunggulan ABGC untuk riset ? Bagaimana meyakinkan Pemerintah agar memberikan insentif riset ? Bersama Pemerintah Membangun Fondasi Riset Farmasi SDM Riset Farmasi Payung Peraturan & Guideline Riset Bagaimana komitmen ABGC mengembangkan SDM riset ? Bagaimana meyakinkan pemerintah menciptakan lingkungan riset yang kondusif ?

G B A C M Nawa Cita 5,6,7 INPRES No. 6/2016 Penta Helix : Kerja Sama Holistik dalam Realisasi INPRES Nomor 6/2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi & Alkes G B A Nawa Cita 5,6,7 INPRES No. 6/2016 C M

Rekomendasi Utama Kebijakan memprioritaskan penggunaan obat dan bahan baku obat produksi dalam negeri (TKDN) untuk pengadaan program Pemerintah melalui e-catalogue ; Menata kebijakan yang berpotensi menghambat produksi obat di dalam negeri, misalnya UU Jaminan Produk Halal, PP terkait pemanfaatan darah; Mempermudah, mempercepat perijinan, registrasi, dan sertifikasi di Lembaga Pemerintahan ; Meningkatkan promosi produk farmasi dan bahan baku obat produksi dalam negeri, baik di dalam dan luar negeri; - Berkoordinasi dgn instansi terkait untuk menghilangkan hambatan ekspor khususnya yg terkait dengan hambatan non-tarif; Memberikan fasilitas fiskal (tax holiday, tax allowance) bagi investasi, pengembangan industri, peneliti dan penelitian, serta ekspor produk farmasi;

Rekomendasi Utama (lanjutan) Menyiapkan infrastruktur yang diperlukan untuk riset dan produksi bahan baku obat, termasuk pengadaan bahan awal & SDM yang sesuai kebutuhan, sehingga biaya produksi kompetitif di tingkat global ; Mempermudah, menyederhanakan, mempercepat proses masuknya bahan awal sbg pendukung kelancaran produksi BBO ; Mengaktifkan kerja sama terpadu ABCGM  Penta Helix; Realisasi insentif pajak utk R&D di Industri Farmasi;

Reff. : WHO, Kemkes, IMS, GPFI. Terima Kasih