RENCANA PROGRAM/KEGIATAN BADAN KESBANGPOL DIY TAHUN ANGGARAN 2017

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD)
Advertisements

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
KEPALA BIRO BINA MENTAL SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL (POLSTRANAS)
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA DIY
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
KANTOR PERWAKILAN DAERAH DIY 2017
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Sosial Budaya DIY Tahun 2017
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Penguatan Lembaga Keagamaan
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
PERENCANAAN PROGRAM/PROYEK UPAYA KESEHATAN
SELAMAT DATANG MAHASISWA BARU UNJ 2016
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
TUGAS DAN FUNGSI SERTA PENGUATAN SUBSTANSI PENELITIAN HUKUM DI WILAYAH Oleh: Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Disampaikan pada: Rapat.
PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2017
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
PAPARAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
Forum SKPD Sekretariat Parampara Praja
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
Aspek Strategis Perencanaan Pembangunan Nasional
SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
Sasaran Strategis dan Strategi RENSTRA
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Dasar Hukum DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
MENUJU SEKOLAH ADIWIYATA TIM PEMBINA ADIWIYATA PROPINSI JAWA TIMUR
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja
Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan dan Kedokteran Sosial
Desk Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2012
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
TUGAS POKOK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BENGKULU *MEMBANTU MELAKSANAKAN URUSAN.
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDUNG. JUMLAH PENDUDUK 237 JUTA JIWA (BPS 2010) DAN SEKARANG JUTA JIWA 700 BAHASA DAERAH 1128 SUKU BANGSA.
RAPAT KOORDINASI KEPEGAWAIAN
MAKALAH MENINGKATKAN PERANAN STAF SEKRETARIAT DEWAN
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD diy terhadap rkpd diy tahun 2020 H
PIM III ANGKATAN XVII. KEMENTRIAN KOMINFO DAERAH PENGEMBANGAN KOMUNIKASII, INFORMASI DAN MEDIA MASSA DISKOMINFO SISTIM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Timur
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI SOSBUD DAN ORMAS
BERDASARKAN : Perda Provinsi Kaltim Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Pergub Kaltim.
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PROFIL BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL
Transcript presentasi:

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN BADAN KESBANGPOL DIY TAHUN ANGGARAN 2017 DISAMPAIKAN PADA FORUM SKPD 21 Maret 2016

Visi-Misi dan Tema Pembangunan 5 Tahunan NAWACITA : GATRA 2 Misi Pembangunan DIY 5 (Lima) Tahun 2012-2017 : Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan; Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif; Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik; Memantapkan prasarana dan sarana daerah. VISI KDH : “Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru” 2013 Meletakkan dasar (SDM unggul, kemiskinan turun, infrastruktur tumbuh) 2014 Membangun & memantapkan dasar (SDM unggul, kemiskinan turun, pengangguran turun, ekonomi tumbuh & merata, infrastruktur merata) 2015 Mendayagunakan & menguatkan (SDM unggul, kemiskinan turun, pengangguran turun, ekonomi tumbuh & merata, infrastruktur mantap) 2016 Mendayagunakan & memantapkan pembangunan daerah (SDM unggul, kesehatan terjamin, kemiskinan turun, pengangguran turun, ekonomi tumbuh & merata, infrastruktur mantap) dengan semangat nilai-nilai dasar budaya menuju cita-cita renaissance Yogyakarta 2017 Mendayagunakan & mengoptimalkan (SDM unggul, kesehatan terjamin, kemiskinan turun, pengangguran turun, investasi tumbuh, ekonomi tumbuh & merata, infrastruktur mantap, masyarakat lebih berbudaya & DIY lebih karakter) ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2017 Reformasi Birokrasi Pemerintahan Layanan publik prima (cepat, mudah, ringkas , transparan, dan Birokrasi yang responsif) Program Pembangunan dan belanja pemerintah didasarkan azas manfaat, bermutu, efisien dan efektif Penerapan disiplin, reward & punishment dan sistem merit dalam birokrasi

NO. Evaluasi Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Perda Nomor 7 Tahun 2008) Tahun 2013, 2014 dan 2015 NO. SASARAN STRATEGIS TAHUN 2013 TAHUN 2014 TAHUN 2015 TARGET REALISASI 1. Terciptanya situasi dan kondisi sosial politik yang kondusif 33% 33,1% 33,30% 100% 2 Meningkatnya kebebasan hak-hak sipil dan politik masyarakat 5 kasus 1 kasus 3 Meningkatnya perlindungan masyarakat 83,90% 85,80% 84,10% 86,72% 84,90% 89,43%

Dukungan Terhadap Capaian Kinerja 2013-2015 Program dan Kegiatan Tahun 2013-2015 Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat (4 Kegiatan) 2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan ( 3 Kegiatan) 3. Program Pendidikan Politik Masyarakat (9 kegiatan ) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (5 kegiatan)

Dasar Kelembagaan Baru Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2015 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta

Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol DIY melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Daerah urusan bidang ideologi dan kewaspadaan, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, ketahanan seni, budaya, agama dan ekonomi.

Fungsi a. penyusunan program Badan; b. perumusan kebijakan teknis dan pembinaan urusan bidang ideologi dan kewaspadaan, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, ketahanan seni, budaya, agama dan ekonomi; c. pengembangan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan penanganan konflik; d. fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan urusan ideologi dan kewaspadaan, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, ketahanan seni, budaya agama dan ekonomi; e.fasilitasi dan pembinaan lembaga adat bidang kesatuan bangsa; f.monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan ideologi dan kewaspadaan, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, ketahanan seni, budaya, agama ,dan ekonomi; g.penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan; h. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kondisi Terkini Masyarakat DIY ramah dan terbuka serta tidak memiliki latar belakang konflik. DIY merupakan city of tolerance. DIY sebagai kota budaya, kota pendidikan dan daerah tujuan wisata.

PERMASALAHAN Meningkatnya potensi konflik (Fanatisme Primordial, Intoleransi dalam masyarakat, Rendahnya kepercayaan warga thd Parpol, Aksi premanisme dalam masyarakat, potensi konflik dalam bidang ekonomi) Heterogenitas masyarakat DIY Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi berpotensi memunculkan konflik informasi.

ISU STRATEGIS Degradasi terhadap Pancasila, UUD, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan RI

KONSEP DAN STRATEGI PERENCANAAN Sasaran Indikator Sasaran Target (Satuan) IKU SKPD Target (%) Program Indikator Target (satuan) 1. Meningkatnya kebebasan hak-hak sipil Indeks Aspek Kebebasan Sipil Dalam IDI (indeks Demokrasi Indonesia 91 Peningkatan Penyelesaian Potensi Konflik dan atau Konflik 80 Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat Skor Aspek Identitas Dalam perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DIY (Sumber Data Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DIY) 0,15                                                                                                                                                

KONSEP DAN STRATEGI PERENCANAAN Sasaran Indikator Sasaran Target (Satuan) IKU SKPD Target (%) Program Indikator Target (satuan) 2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Penurunan aktifitas radikalisme dan separatisme 6 3. Program Peningkatan Ketahanan Budaya Masyarakat Aspek Ketahanan Budaya Masyarakat DIY Dalam Mensikapi Perubahan Sosial Dan Potensi Konflik (Sumber Data Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DIY) 1,25                                                                                                                                                

Lanjutan ...... Program Sasaran Indikator Sasaran Target (Satuan) IKU SKPD Target (%) Program Indikator Target (satuan) 2. Mening katnya hak-hak politik Skor Aspek Hak-Hak Politik Dalam IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) 55,52 Indeks Aspek Hak-Hak Politik Dalam IDI (Indeks Demokrasi Indonesia) 60 Program Pendidikan Politik Masyarakat Indeks Aspek Politik Dalam Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DIY. (Sumber Data Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DIY)                                                                                                                                                

PROGRAM KEGIATAN 2017 NO PROGRAM KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET KINERJA 1. PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN Menurunnya aktifitas radikalisme dan separatisme 6 kasus 1.1 Koordinasi dan Penyelenggaraan Kerjasama dengan Organisasi Kemahasiswaan, Ormas, OKP dan Lembaga Nirlaba lainnya. Satuan Organisasi Kemahasiswaan, Ormas, OKP dan Lembaga Nirlaba lainnya yang terlibat dalam peningkatan wawasan kebangsaan 5 lembaga 1.2 Koordinasi Forum Kemitraan Rekomendasi FPK 6 dokumen Rekomendasi FKUB Rekomendasi FKDM 1.3 Bina Ideologi dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Lomba yang mendukung peningkatan wawasan kebangsaan 4 jenis lomba Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan 5 kab/kota  

Lanjutan ...... NO PROGRAM /KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET KINERJA 2. PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT Indeks Aspek Politik Dalam Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DIY. (Sumber Data Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DIY) 60 2.1 Pemberdayaan Partai Politik Distribusi bantuan keuangan kepada 9 parpol berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil pemilu 2014 7 parpol 2.2 Pendidikan Politik Peningkatan Pemahaman Politik Bagi Perempuan 100 orang Bagi Generasi Muda Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan 250 orang Bagi Kaum Penyandang Disabilitas Bagi Kelompok Marginal 2.3 Desk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kondusivitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulonprogo 2 kab/kota

Lanjutan ...... NO PROGRAM /KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET KINERJA 3. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN DINI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT Indeks Aspek Identitas Dalam Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DIY. (Sumber Data Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DIY) 0,15 3.1 Koordinasi dan Penyelenggaraan Pelayanan Rekomendasi Riset/Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Penerbitan Rekomendasi penelitian dan pengabdian 100 persen 3.2 Pengawasan dan Koordinasi Keberadaan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing Laporan Pemantauan Orang Asing di DIY 12 laporan 3.3 Pendataan, Indentifikasi, Verifikasi dan Inventarisasi Orsospol dan Ormas di DIY Validasi Data, Indentifikasi, Verifikasi dan Inventarisasi Orsospol, Ormas dan LSM di DIY 1 kajian

Lanjutan ...... NO PROGRAM /KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET KINERJA 3.4 Koordinasi Penyelenggaraan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tersusunnya rencana Aksi Daerah P4GN DIY 2018 -2022 1 RAD Tersusunnya laporan implementasi Rencana Aksi Daerah P4GN DIY 2016 -2017 1 dokumen 3.5 Penyelenggaraan Cipta Kondusif Daerah Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial 12 laporan 3.6 Koordinasi Ketahanan Ekonomi dan Sosial Rekomendasi ketahanan ekonomi dan sosial 1 rekomendasi 3.7 Penyelenggaraan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan IKPM yang terlibat dalam Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan 33 IKPM

Lanjutan ...... NO PROGRAM KEGIATAN TOLOK UKUR TARGET KINERJA 4. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN BUDAYA MASYARAKAT Aspek Ketahanan Budaya Masyarakat DIY Dalam Mensikapi Perubahan Sosial dan Potensi Konflik (Sumber Data: Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DIY) 1,25 4.1 Pengembangan Jaga Warga Pembinaan Jaga Warga 30 JW 4.2 Penanganan Perubahan Sosial dan Potensi Konflik Hasil Penelitian, Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di 5 Kab/Kota. 1 dokumen Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di 5 Kab/Kota Rencana Aksi Perubahan Sosial dan Potensi Konflik Laporan Monev perubahan Sosial dan Potensi Konflik 1 dokumen

Terimakasih