SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
D. Pertanggungjawaban APBN dan APBD
Advertisements

STRUKTUR BELANJA DAERAH
Pertemuan Ke empat… APBD.
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
Hubungan Antar Pemerintahan
SUMBER-SUMBER KEUANGAN DAERAH
Klasifikasi dan jenis Penerimaan Belanja dan Pembiayaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Department of Business Adminstration Brawijaya University
PETA FISKAL DAERAH SECARA NASIONAL TAHUN DAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM RAPBN 2008 DISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA DENGAN PAH IV DEWAN.
SUB DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN PADA DIREKTORAT STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PARIWISATA.
Dana Alokasi Umum (DAU) didiksusetyo didiksusetyo.
PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA CABDIN DAN UPT-SP
ARAH DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018
KELEMBAGAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN PROVINSI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PENGANGGARAN SANITASI
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4208
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Disampaikan dalam rangka BENCHMARKING DIKLATPIM III
TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DESA
Universitas Negeri Semarang
KEBIJAKAN PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN
DITJEN BINA KEUANGAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERSIAPAN MUSRENBANG DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2018
PERKIRAAN EKONOMI MAKRO
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
RENCANA PEMBIAYAAN.
APBN DAN APBD Oleh : ALAN NUR’ALIM XI IPS 4 Editor:
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
Nama : Wiwik Wiji Astuti Nim : A FKIP.Akuntansi
APBN APBD &.
PENATAAN KELEMBAGAAN PEMDA DIY
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
Hubungan Keuangan Pemerintah & Daerah
APBN DAN APBD.
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DINAR GIRINDIAWATI SMA N 1 UNGARAN.
Oleh: Tim FITRA JAWA TENGAH
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
Pertemuan 13 Otonomi Desa.
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
Pengantar Pendapatan Daerah
Forum Gabungan SKPD Tahun 2016
RASIO KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 DARI SISI PELAPORAN.
APBN DAN APBD Untuk SMA KELAS XI Semester 1 Ricky Cahyo Pamungkas
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1.
Perkenalkan Kami: Danang (8) Aisyah (2) Ariella (5) Hanna (16) Ismi
Otonomi Daerah studi kasus provinsi riau
STANDARDISASI JABATAN PELAKSANA
Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia
Deskripsi Penerimaan Kabupaten Pacitan
TAHAPAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENSTRA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 86 TAHUN 2017 PPKK FISIPOL UGM.
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
STRUKTUR APBN (D) MENGGAMBARKAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SELAMA SATU PERIODE A.PENDAPATAN RP. XXXX B.BELANJA RP.
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi 2016
Oleh: Ir. Edison Siagian, ME
ANALISIS DAN PREDIKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2020
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Transcript presentasi:

SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

ISU STRATEGIS KOTA SURAKARTA TA. 2016 Sumber Data : Bappeda Kota Surakarta

PROYEKSI KAPASITAS APBD KOTA SURAKARTA TA. 2016 Sumber Data : DPPKA Kota Surakarta

Kebijakan Pendapatan/ Penerimaan Tahun 2016 Asumsi dasar atas pertumbuhan ekonomi nasional, daerah dan entitas Pemerintah Kota Surakarta, melalui instrumen APBD sebagai salah satu stimulus pertumbuhan ekonomi daerah; PAD tahun 2016 diproyeksikan masih tumbuh, namun tidak sebesar tahun 2015 disebabkan beberapa pendapatan retribusi berpotensi mengalami penurunan, seperti retribusi pelayanan pasar dan retribusi parkir di tepi jalan umum; 3. Peningkatan PAD melalui kebijakan : Perda Nomor 13 tahun 2010 tentang BPHTB, Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dan Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang PBB ke pemerintah daerah serta revisi atas Perda Nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah; Dipungutnya jenis objek retribusi baru melalui Retribusi Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing; 4. Penerimaan pembiayaan daerah masih bertumpu terhadap sisa dana tahun lalu (SILPA), serta tidak melakukan kebijakan pinjaman daerah.

KebijakanBelanja/Pengeluaran Tahun 2016 Belanja Langsung diupayakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, Provinsi Jawa Tengah dan prioritas pembangunan daerah melalui RKPD Kota Surakarta Tahun 2016; Belanja Tidak Langsung & Belanja Langsung, diharapkan juga menampung beberapa issue tahun 2016 seperti: Penyelenggaraan Pemilukada menyesuaikan keputusan pemerintah; Penyesuaian kebijakan BPJS atas jaminaan kesehatan dan kecelakaaan kerja kepada PNS dan Pegawai Pemerintah Bukan PNS (PPBPNS); Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru kawasan menyesuaikan dengan perkembangan tata ruang nasional, provinsi dan kawasan; Beberapa kegiatan yang bersifat lanjutan dari tahun sebelumnya seperti Pembangunan kembali Pasar Klewer dan gedung kelurahan yang belum terbangun; 3. Pengeluaran pembiayaan diutamakan untuk penyertaan modal.

Dibandingkan APBD tahun 2015, proyeksi pendapatan tahun 2016 lebih tinggi 1,22%. Namun demikian secara total, kemampuan pendanaan tahun 2016 diproyeksikan menurun dibanding tahun 2015. Hal tersebut terjadi karena : Dana transfer khususnya DAK diasumsikan sama dengan tahun 2015, dengan pertimbangan secara indikator pembangunan Kota Surakarta sudah di atas rata-rata nasional, seperti : (Indeks Pembangunan Nasional (IPM) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM); Kenaikan DAU diproyeksikan sedikit meningkat seiring dengan kebijakan kenaikan gaji pokok pegawai sebesar 6% (imbangan terhadap kenaikan inflasi sebesar 5 – 6%). Penerimaan SILPA 2015 diasumsikan hanya sebesar 30 milyar.

Proyeksi Pendapatan Thn 2016 NO URAIAN Realisasi 2014 (unaudited) APBD 2015 Proyeksi 2016 tambah/ kurang % 1 PAD 318.814.097.000 341.533.937.000 351.076.686.000 9.542.749.000 2,79 a. Pajak daerah 195.937.810.000 215.484.243.000 219.684.949.000 4.200.706.000 1,95 b. Retribusi 64.026.442.000 56.512.678.000 51.953.117.000 (4.559.561.000) 8,07 c. Hsl pengel kek drh yg dipshkn 5.554.587.000 7.629.533.000 9.076.164.000 1.446.631.000 18,96 d. Lain-2 PAD yg sah 53.295.258.000 61.907.483.000 70.362.456.000 8.454.973.000 13,66 2 DAN PERIMBGN 815.917.953.479 779.319.613.000 787.619.663.000 8.300.050.000 1,07 3 LAIN-2 PEND YG SAH 404.114.772.000 439.050.708.000 440.184.532.000 1.133.824.000 0,26 JUMLAH 1.538.846.822.479 1.559.904.258.000 1.578.880.881.000 18.976.623.000 1,22 Kontribusi PAD terhadap total Pendapatan sedikit meningkat sebesar 0,34%, dari Tahun 2015 sebesar 21,89% menjadi sebesar 22,24 % dalam proyeksi TA. 2016.

Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Thn 2016 NO URAIAN APBD 2015 Proyeksi 2016 tambah/ kurang % 1 SILPA 59.913.881.000 30.000.000.000 (29.913.881.000) (49,93) 2 PENERIMAAN KEMBALI DANA PINJAMAN/ DANA BERGULIR 4.000.000.000 3 PENERIMAAN PIHAK KETIGA 500.000.000 JUMLAH 64.413.881.000 29.500.000.000 (46,44) Total Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2016 sebesar Rp. 1.613.380.881.000

No Uraian Realisasi 2014 (unaudited) APBD 2015 Proyeksi 2016 tambah/ kurang % 1 Pajak Daerah 206,750,725,212. 215.484.243.000 219.684.949.000 4.200.706.000 1,95 2 Retribusi Daerah 62,964,827,755. 56.512.678.000 51.953.117.000 (4.559.561.000) 8,07 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5,507,540,256. 7.629.533.000 9.076.164.000 1.446.631.000 18,96 4 Lain-Lain PAD yang sah 58,612,514,025. 61.907.483.000 70.362.456.000 8.454.973.000 13,66 TOTAL 333,835,607,248. 341.533.937.000 351.076.686.000 9.542.749.000 2,79

No Uraian Realisasi 2014 (unaudited) APBD 2015 Proyeksi 2016 +/- % 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 42.642.973.689 62.268.657.000 44.312.449.000 (17.956.208.000) (28,84) 2 Dana Alokasi Umum (DAU) 710,803,934,000 713.300.856.000 739.557.114.000 26.256.258.000 3.68 3 Dana Alokasi Khusus (DAK) 43.848.110.000 3.750.100.000 0.00 TOTAL 815,917,953,479 779.319.613.000 787.619.663.000 8.300.050.000 1,07

No Uraian Realisasi 2014 (unaudited) APBD 2015 Proyeksi 2016 +/- % 1 2 Pendapatan Hibah 19.439.000.000 2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 116.062.798.623 127.633.411.000 128.767.235.000 1.133.824.000 3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 232,478,998,000 276.144.829.000 0,89 4 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 24,639,830,000 35.272.468.000 0,00 TOTAL 392,620,626,623 439.050.708.000 440.184.532.000 0,26

Pertumbuhan Penerimaan Pembiayaan 2015 - 2016 No Uraian APBD 2015 Proyeksi 2016 +/- % 1. SILPA 59,913,881,000 30.000.000.000 (29.913.881.000) (49,93) 2. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman/Dana Bergulir 500.000.000 4.000.000.000 3. Penerimaan Pihak Ketiga TOTAL 64.413.881.000 34.500.000.000 (29.913.881.000 (46,44)

NO URAIAN APBD 2015 Proyeksi 2016 +/- % 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 986.368.122.500 ( 61%) 1.016.802.962.000 ( 63%) 30.434.839.500 3,09 2. BELANJA LANGSUNG 631.228.172.500 ( 39%) 585.79.975.000 ( 37%) (45.448.197.500) (7,20) TOTAL 1.617.596.295.000 1.602.582.937.000 (15.013.358.000) (0,93)

Struktur Belanja Tidak Langsung 2015 – Proyeksi 2016 No Uraian APBD 2015 Proyeksi 2016 +/- % 1 Belanja Pegawai 927.088.744.000 953.345.000.000 26.256.256.000 2,83 2 Belanja Bunga 558.512.000 597.896.000 39.384.000 7,05 3 Belanja Hibah 52.388.550.000 59.116.550.000 6.728.000.000 12,84 4 Belanja Bantuan Sosial 2.196.875.000 973.000.00 (1.223.875.000) (55,71) 5 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota/Pemerintah Desa dan Partai Politik 770.516.000 6 Belanja Tidak Terduga 3.364.925.500 2.000.000.000 (1.364.925.500) (40,56) TOTAL 986.368.122.500 1.016.802.962.000 30.434.839.500 3,09

Proyeksi Belanja Langsung 2016 No Uraian Proyeksi 2016 Keterangan Belanja Langsung 585.779.975.000 Kemampuan dana riil Belanja Langsung (BL) tahun 2016, adalah proyeksi Pagu Belanja Langsung yang dikurangi dengan alokasi dana APBN (utamanya DAK) APBD I (alokasi Bangub), DID, DBHCHT dan belanja BLUD a. - DAK 3.750.100.000 b. - Bangub 35.272.468.000 c. - DID (Dana Insentif Daerah ) 25.350.120.000 d. - DBHCHT 6.258.369.000 - Belanja BLUD 46.675.106.000 e. - Lainnya (APBD II) 468.473.812.000 Kemampuan Dana Belanja Langsung Riil

Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2016 NO URAIAN APBD 2015 Proyeksi 2016 +/- % 1 Penyertaan Modal 1.833.000.000 5.909.000.000 4.076.000.000 222,37 2 Pembayaran utang pokok 888.944.000 3 Pemberian Pinjaman Daerah/ Kredit Bergulir 4 Pengembalian Kepada Pihak Ketiga 4.000.000.000 TOTAL 6.721.944.000 10.797.944.000 60,64

TOTAL = Total Belanja + Pengeluaran Pembiayaan GAMBARAN BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAN DAERAH TOTAL = Total Belanja + Pengeluaran Pembiayaan

Proyeksi Pagu Indikatif Belanja Langsung Per Urusan / Bidang No Urusan / Bidang APBD 2015 % Proyeksi 2016 A Urusan Wajib 602.009.512.700 95.37% 558.003.742.263 95.26% 1 Pendidikan 91,938,974,700 14.57% 88,569,137,810 15.12% 2 Kesehatan 81,027,163,500 12.84% 85,767,672,302 14.64% 3 Pekerjaan Umum 65,527,354,000 10.38% 58,169,449,321 9.93% 4 Perumahan 7,751,996,000 1.23% 6,872,144,454 1.17% 5 Penataan Ruang 9,474,740,000 1.50% 8,966,857,010 1.53% 6 Perencanaan Pembangunan 17,031,368,000 2.70% 15,691,912,732 2.68% 7 Perhubungan 31,267,772,000 4.95% 29,031,864,903 4.96%

No Urusan / Bidang APBD 2014 % Proyeksi 2015 8 Lingkungan Hidup 83,857,776,000 13.28% 74,351,268,424 12.69% 9 Pertanahan 808,500,000 0.13% 716,735,250 0.12% 10 Kependudukan dan Catatan Sipil 4,245,868,000 0.67% 3,763,961,982 0.64% 11 Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak 9,812,301,000 1.55% 8,800,754,837 1.50% 12 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1,668,780,000 0.26% 1,479,373,470 0.25% 13 Sosial 3,902,369,000 0.62% 3,538,056,360 0.60% 14 Ketenagakerjaan 3,296,700,000 0.52% 3,448,249,550 0.59% 15 Koperasi dan UKM 4,544,179,000 0.72% 4,028,414,684 0.69% 16 Penanaman Modal 2,012,060,800 0.32% 1,783,691,899 0.30% 17 Kebudayaan 8,574,389,200 1.36% 7,601,196,026 1.30%

No Urusan / Bidang APBD 2014 % Proyeksi 2015 18 Kepemudaan dan Olah Raga 4,879,432,000 0.77% 4,325,616,468 0.74% 19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 25,701,401,000 4.07% 22,795,641,987 3.89% 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm.Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 117,592,399,000 18.63% 104,230,921,105 17.79% 21 Ketahanan Pangan 12,160,186,000 1.93% 10,780,004,889 1.84% 22 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5,314,280,000 0.84% 4,763,109,220 0.81% 23 Statistik 298,000,000 0.05% 264,177,000 24 Kearsipan 722,300,000 0.11% 640,318,950

No Urusan / Bidang APBD 2014 % Proyeksi 2015 25 Komunikasi dan Informatika 6,033,036,500 0.96% 5,348,286,857 0.91% 26 Perpustakaan 2,566,187,000 0.41% 2,274,924,776 0.39% B. Urusan Pilihan 29.218.659.800 4.63% 27.776.232.738 4.74% 1 Pertanian 2,660,288,000 0.42% 2,358,345,312 0.40% 2 Energi dan Sumberdaya Mineral - 0.00% 3 Pariwisata 6,691,409,800 1.06% 5,931,934,788 1.01% 4 Kelautan dan Perikanan 104,980,000 0.02% 93,064,770 5 Perdagangan 17,461,252,000 2.77% 16,615,415,723 2.84% 6 Industri 2,050,730,000 0.32% 2,555,847,145 0.44% 7 Ketransmigrasian 250,000,000 0.04% 221,625,000 JUMLAH 631.228.172.500 100% 585.779.975.000

Terima Kasih atas Perhatiannya Musrenbang untuk Peningkatan Partisipasi Masyarakat Menuju Terwujudnya Kemandirian Pembangunan Daerah PEMERINTAH KOTA SURAKARTA Jl. Jendral Sudirman No. 2 Komplek Balaikota Surakarta Telp. 0271-666911