APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI
Advertisements

D. Pertanggungjawaban APBN dan APBD
Pertemuan Ke empat… APBD.
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Department of Business Adminstration Brawijaya University
ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA
Manajemen Penerimaan Daerah
STRUKTUR APBD KELOMPOK 2: Rahadian Dimas A Fauzi Adi Kurniawan
Penatausahaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
Latihan soal akuntansi 2015
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PENGANGGARAN SANITASI
Kabid. Anggaran DPKAD Kota Semarang
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4208
AKUNTANSI PENDAPATAN Powerpoint Templates.
TARGET PENDAPATAN DAERAH DAN RENCANA AKSI PERCEPATAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2017 SEKTOR KEHUTANAN Oleh: Ir. SRI SUWANTO, MS Plt. Kepala Dinas.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Selayang pandang layanan unggulan SAMSAT di 5 KPPD DIY pengembangan layanan antara lain : SAMSAT DIY DI KABUPATEN/ KOTA
PEMUTAKHIRAN DATA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TEKNIS PENYUSUNAN PERENCANAAN DESA
selayang pandang DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
Penyusunan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) – SKPD
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
KEBIJAKAN PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (SUMBER DANA DARI APBN TA 2016)
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERSIAPAN MUSRENBANG DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2018
PERKIRAAN EKONOMI MAKRO
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
RENCANA PEMBIAYAAN.
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
RENCANA KERJA TAHUN 2018 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
P A P A R A N REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PADA RAKORDAL TRIWULAN II TA Drs. H. NURYAKIN, M.Si Kepala Badan.
Nama : Wiwik Wiji Astuti Nim : A FKIP.Akuntansi
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SUMBER-SUMBER PENGELUARAN DAN PENERIMAAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN DESA.
APBN DAN APBD.
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
Pengantar Pendapatan Daerah
Forum Gabungan SKPD Tahun 2016
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
OLEH: LILI MURDIASTUTI NIM A
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Selvia Nurindah Sari JP081280
APBN DAN APBD.
Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia
Muara badak, jumat, 26 desember 2014
BAGIAN 2 Bagian 2 secara umum membahas mengenai teknik penjurnalan. Adapun teknik penjurnalan yang dapat digunakan di dalam akuntansi keuangan daerah.
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
Deskripsi Penerimaan Kabupaten Pacitan
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Konsepsi Dasar APBD Dr. H. DIDIK SUSTYO, SE. MSi.
PENGELOLAAN DANA BOS.
PAJAK NEGARA PAJAK DAERAH
STRUKTUR APBN (D) MENGGAMBARKAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN SELAMA SATU PERIODE A.PENDAPATAN RP. XXXX B.BELANJA RP.
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
ANALISIS DAN PREDIKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2020
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
N 01 STRUKTUR PENDAPATAN % -1% Daerah 48% PENDAPATAN : RP. 10 M
Transcript presentasi:

APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH REALISASI APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017 TRIWULAN PERTAMA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

APBD MURNI PROVINSI KALTENG TAHUN ANGGARAN 2017 Dasar Penetapan APBD Tahun 2017 : 1. Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 2017 Tanggal 31 Januari 2017 Tentang APBD Tahun Anggaran 2017. 2. Peraturan Gubernur Nomor : 2 Tahun 2017 Tgl. 31 Januari 2017 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017. Dengan Volume sebagai berikut : NO URAIAN APBD MURNI TA. 2017 1. Pendapatan Rp. 4.086.898.379.226,00 2. Belanja Rp. 3.984.273.203.226,00 3. Surplus/(Defisit) Rp. 102.625.176.000,00 4. Pembiayaan Netto (Rp. 102.625.176.000,00)

REALISASI PENDAPATAN DAERAH PER 31 MARET 2017 NO   URAIAN TARGET REALISASI % 1 PENDAPATAN 4.086.898.379.226,00 1.032.580.390.412,96 25,27% 1.01 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.327.494.134.000,00 259.965.267.518,80 19,58% 1.01.01 Pajak Daerah 1.088.380.040.000,00 211.992.983.692,00 19,48% 1.01.02 Retribusi Daerah 9.934.994.000,00 1.810.696.985,00 18,23% 1.01.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 50.204.000.000,00 0,00 0,00% 1.01.04 Lain-Lain PAD yang Sah 178.975.100.000,00 46.161.586.841,80 25,79% 1.02 DANA PERIMBANGAN 2.615.492.050.226,00 722.649.316.326,00 27,63% 1.2.1 Bagi Hasil Pajak 147.925.558.000,00 47.255.027.835,00 31,95% 1.2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA 163.537.809.300,00 82.549.408.491,00 50,48% 1.2.3 Dana Alokasi Umum 1.612.657.546.426,00 498.477.320.000,00 30,91% 1.2.4 Dana Alokasi Khusus 691.371.136.500,00 1.2.5 Dana Penyesuaian 94.367.560.000,00 1.03 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 143.912.195.000,00 49.965.806.568,16 34,72% 1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 139.457.395.000,00 46.675.483.000,00 33,47% 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 3.430.000.000,00 1.3.6 Pendapatan Lainnya 1.024.800.000,00 2.201.923.568,16 214,86%

REALISASI BELANJA DAERAH PER 31 MARET 2017 NO   URAIAN TARGET REALISASI % A BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.422.412.546.747,00 324.286.738.883,41 13,39% 1 Belanja Pegawai 1.284.287.554.021,00 179.516.135.152,00 13,98% 2 Belanja Bunga 0,00 0,00% 3 Belanja Subsidi 1.163.300.000,00 4 Belanja Hibah 437.578.149.100,00 73.041.840.000,00 16,69% 5 Belanja Bantuan Sosial 43.165.641.626,00 6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa 597.917.902.000,00 71.728.763.731,41 12,00% 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa 38.300.000.000,00 8 Belanja Tidak Terduga 20.000.000.000,00   B BELANJA LANGSUNG 1.561.860.656.479,00 73.294.445.669,46 4,69% 162.636.102.768,00 27.364.029.680,58 16,83% Belanja Barang dan Jasa 814.120.354.586,00 44.548.423.188,88 5,47% Belanja Modal 585.104.199.125,00 1.381.992.800,00 0,24% JUMLAH 3.984.273.203.226,00 397.581.184.552,87 9,98%

PEMBIAYAAN DAERAH PER PER 31 MARET 2017 NO   URAIAN TARGET REALISASI % A PENERIMAAN 62.364.824.000,00 0,00 0,00% 1 SILPA B PENGELUARAN 164.990.000.000,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah PEMBIAYAAN NETTO (102.625.176.000,00)

RENCANA AKSI PERCEPATAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2017 BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEGIATAN TARGET PENERIMAAN (Rp.) UNIT PENANGGUNG JAWAB WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN (BULAN) KET. MENINGKATNYA PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH 1. OPTIMALNYA PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH 4.086.898.379.226,- PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH INTENSIFIKASI DAN KOORDINASI PAJAK DAERAH   920.180.040.000 BIDANG PAJAK DAERAH Jan s.d. Des 2017 2. OPTIMALNYA PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.327.494.134.000,- 1. Melakukan Pelayanan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor melalui UPTPPD - SAMSAT, Pelayanan SAMSAT KELILING, Pameran, Razia Bersama dan Tim Terpadu Jumlah Penerimaan Pajak kendaraan Bermotor 552.670 Wajib Pajak / tahun 287.400.000.000 2. Melakukan Pelayanan Penagihan BBNKB melalui UPTPPD - SAMSAT Jumlah Penerimaan Pajak BBNKB 35.000 Wajib Pajak / tahun 290.780.040.000 3. Melakukan Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah yang bersumber dari PBBKB Jumlah penerimaan PBBKB 15 Wajib Pungut PBBKB 342.000.000.000

TARGET PENERIMAAN (Rp.) WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN (BULAN) SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEGIATAN TARGET PENERIMAAN (Rp.) UNIT PENANGGUNG JAWAB WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN (BULAN) KET.   1. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Retribusi Daerah melalui penerimaan dari Retribusi Jasa Umum (Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Cetak Peta) Jumlah Penerimaan dari Objek Pungut pada Masing - Masing SOPD 7 SOPD 2.052.650.000 BIDANG RETRIBUSI DAERAH Jan s.d. Des 2017 2. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Retribusi Daerah melalui penerimaan dari Retribusi Jasa Usaha (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan, Retribusi Rekreasi dan Olah Raga dan Retribusi Penjualan Usaha Daerah) 29 SOPD 7.708.844.000 3. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Retribusi Daerah melalui penerimaan dari Retribusi Perizinan Tertentu (Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Perikanan dan Retribusi IMTA). 3 SOPD 173.500.000 PENINGKATAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1. Melakukan intensifikasi dan koordinasi dengan SOPD terkait untuk mendorong dan melibatkan pihak ketiga/investor/pelaku usaha agar berpartisipasi membangun daerah berbentuk sumbangan. 2. Mengarahkan pendapatan sumbangan pihak ketiga melalui satu pintu yaitu pada kode rekening Kasda pada bank daerah. Jumlah Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Objek Penyumbang dari sektor 3P (Pertambangan, Perkebunan dan Perhutanan), Dealer kendaraan bermotor serta penyumbang lainnya 1.024.800.000

KESIMPULAN REALISASI APBD TAHUN ANGGARAN 2017 PER 31 MARET REALISASI PENDAPATAN 25,25 % REALISASI BELANJA 9,98% REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG 13,39% REALISASI BELANJA LANGSUNG 4,69 % REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0,00%

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

LAMPIRAN

REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG MENURUT SKPD PER PER 31 MARET 2017 BERDASARKAN SP2D

REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG MENURUT SKPD PER PER 31 MARET 2017 BERDASARKAN SP2D

REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG MENURUT SKPD PER PER 31 MARET 2017 BERDASARKAN SP2D

REALISASI BELANJA LANGSUNG MENURUT SKPD PER PER 31 MARET 2017 BERDASARKAN SP2D

REALISASI BELANJA LANGSUNG MENURUT SKPD PER PER 31 MARET 2017 BERDASARKAN SP2D

REALISASI BELANJA LANGSUNG MENURUT SKPD PER PER 31 MARET 2017 BERDASARKAN SP2D

PENERIMAAN PER SKPD PER PER 31 MARET 2017

PENERIMAAN PER SKPD TRIWULAN I PER PER 31 MARET 2017

PENERIMAAN PER SKPD TRIWULAN I PER PER 31 MARET 2017

PENERIMAAN PER SKPD TRIWULAN I PER PER 31 MARET 2017

PENERIMAAN RETRIBUSI SKPD TRIWULAN I PER PER 31 MARET 2017

PENERIMAAN PER SKPD TRIWULAN I PER PER 31 MARET 2017

PENERIMAAN PER SKPD TRIWULAN I PER PER 31 MARET 2017

PENERIMAAN PAJAK DAERAH SKPD TRIWULAN I PER PER 31 MARET 2017

PENERIMAAN PER SKPD TRIWULAN I PER PER 31 MARET 2017

REALISASI PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 3 TAHUN TERAKHIR (TAHUN ANGGARAN 2014 S.D. 2016)

REALISASI BELANJA DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 3 TAHUN TERAKHIR (TAHUN ANGGARAN 2014 S.D. 2016)