Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Penguatan Lembaga Keagamaan

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
LAPORAN EVALUASI TAHUN KETIGA RPJMD KABUPATEN TEGAL
Advertisements

SELAMAT DATANG DI KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN.
KEPALA BIRO BINA MENTAL SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN CIAMIS Drs. H. KUSDIANA, MM Bappeda Ciamis
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN SUPIORI Kelompok 3 Akib Pandurbyanto Ragil Mahdi
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
5 VISI, MISI DAN PROGRAM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2010
SAKIP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
RKPD KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN BADAN KESBANGPOL DIY TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU BAPPEDA PROVINSI BENGKULU
Indikator Kinerja Utama
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. KULON PROGO TAHUN 2017
RAPAT KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMKAB. PACITAN
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) RSUD “NGUDI WALUYO” WLINGI dr. A. LOEQKIJANA AGRAWATI, MARS Direktur RSUD “Ngudi.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017
TERWUJUDNYA PENDIDIKAN YANG UNGGUL, KREATIF DAN RELIGIUS
IMPLEMENTASI SAKIP DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TAHUN 2017.
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
PEMBANGUNAN KESEHATAN
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2013
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
PEREKONOMIAN INDONESIA
Oleh SUJOKO,S.Sos.,M.Si. Kepala BPMPKB Kabupaten Gunungkidul
DINAS KOPERASI DAN UM KABUPATEN BLITAR
Pembekalan KKN STTNAS, September 2017
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Latihan Penyusunan RPJMD
PENGERTIAN 1. A process whereby something, typically information or knowledge, is successively passed on (Sebuah proses di mana sesuatu, biasanya berupa.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN WONOGIRI
AKUNTABILITAS KINERJA
Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (SDGs)
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
FORUM KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN RKPD DIY 2019
Capaian Kinerja Pembangunan
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
SINKRONISASI KEBIJAKAN DAERAH VS DANA BOK
USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SAMARINDA PADA APBD PROVINSI KALTIM
Desk Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2012
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
PEMANFAATAN SEPAKAT di Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan
PESERTA MUSRENBANG RKPD 2019
FORUM KONSULTASI PUBLIK
Negara Maju dan Berkembang
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 18 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang.
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
Oleh : KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
PERUBAHAN RPJMD KOTA SURABAYA TAHUN
Oleh : KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
Transcript presentasi:

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Penguatan Lembaga Keagamaan Di Kabupaten Kebumen Disampaikan pada : Sosialisasi Belanja Hibah Kepada Lembaga Keagamaan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017

VISI MISI RPJMD 2016-2021 1. MEMBANGUN SDM 2. PENINGKATAN PERLIND SOSIAL DAN KEAGAMAAN 3. MENGEMBANGKAN KEMANDIRIAN PEREKONOMIAN DAERAH 4. MENGURANGI KEMISKINAN 5. MENYEDIAKAN SARPRAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 6. MEMPERKUAT GOOD AND CLEAN GOVERNMENT RPJMD 2016-2021 “BERSAMA MENUJU MASYARAKAT KEBUMEN YANG SEJAHTERA, UNGGUL, BERDAYA, AGAMIS DAN BERKELANJUTAN”

Agamis bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek/dimensi jasad/fisiknya saja, melainkan juga dari segi pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya, yang dicirikan dengan sifat-sifat keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuan, kemahiran, ketertiban, kegigihan dalam kebaikan dan kebenaran, persaudaraan, persepakatan dalam hidup dan perpaduan dalam umat

26 INDIKATOR KINERJA DAERAH 103 INDIKATOR KINERJA SKPD 2016-2021 RPJMD

26 TARGET KINERJA DAERAH TAHUN 2018 1. Angka Harapan Lama Sekolah 12,71 Tahun 2. Rata-Rata Lama Sekolah 7,07 Tahun 3. Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan 58,04% 4. Capaian prestasi pemuda dan olahraga 53,53% 5. Angka Harapan Hidup 72,89 Tahun 6. Angka Kematian Ibu 90 7. Angka Kematian Bayi 10,90 8. Angka Melek Huruf Al Quran Siswa Lulus Sekolah 100%

700 Kasus 5,91% 21,08 Juta 0,22 4 Kawasan 6,0% 17,46% 57,00% 9. Cakupan Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Norma-Norma Keagamaan 30,09% 10. Penurunan kasus pelanggaran hukum 700 Kasus 11. PERTUMBUHAN EKONOMI 5,91% 12. Pendapatan perkapita penduduk 21,08 Juta 13. Rasio/Indkes Gini 0,22 14. Terbangunnya kawasan pembangunan ekonomi 4 Kawasan 15. Persentase peningkatan investasi PMA/PMDN 6,0% 16. Persentase peningkatan kunjungan wisata 17,46% 17. Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah 57,00%

18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 69,00% 19. Angka Kemiskinan 17,74% 20. Angka Pengangguran 2,03% 21. Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik 80,03% 22. Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan 98,00% 23. Nilai Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah B 24. Nilai akuntabilitas kinerja B 25. Opini BPK atas LKPD WTP 26. Persentase PNS dan Pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui Kelembagaan BAZ 60%

PRIORITAS PEMBANGUNAN AGENDA PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS POTENSI WILAYAH PENINGKATAN PEREKONOMIAN BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PENINGKATAN KEHIDUPAN SOSIAL DAN KEAGAMAAN PENINGKATAN PENERAPAN GOOD AND CLEAR GOVERNMENT

Potensi Bidang Keagamaan Jumlah Masjid 1.392 unit Jumlah Mushola 3.861 unit Jumlah Pesantren 178 unit Jumlah Asatids 1.010 orang Jumlah Santri 7.326 orang

Permasalahan Bidang Keagamaan 1 Masih Rendahnya Pemahaman terhadap Agama 2 Terbatasnya Waktu Pelajaran Agama di Sekolah 3 Fasilitas Tempat Ibadah yang kurang memadahi 4 Adanya Degradasi moral masyarakat 5 Nilai-nilai agama belum diterapkan dalam kehidupan keseharian 6 Masjid/Mushola krisis jamaah dan mubaligh

PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN KEAGAMAAN 1 Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan 2 Hibah Rehab Tempat Ibadah 3 Hibah Kepada Ormas Keagamaan 4 Bantuan Operasional TPQ 5 Hibah Kepada Lembaga Pendidikan (MI / MTs)

Harapan Dukungan Pemerintah Desa Dukungan dari Pelaksana Kegiatan Dukungan Dari Masyarakat