Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI
Advertisements

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
UNIVERSITAS PADJADJARAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2013
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN APBD PROVINSI DKI JAKARTA
MANAJEMEN MATERIIL Disampaikan oleh : Parsiyo, S.IP. MM.
BAGAN AKUN STANDAR 2012 HARMONISASI antara:
Struktur HOBO Persamaan Akuntansi Proses Akuntansi
Pengelolaan Keuangan Daerah
PAPARAN DIREKTUR JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) LKPD TAHUN 2015
MANAJEMEN KEUANGAN DESA
PERTANGGUNGJAWABAN DI BIDANG
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4208
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA BARAT
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM
PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN DESA
TIM BOS PROVNSI DKI JAKARTA
KEBIJAKAN PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (SUMBER DANA DARI APBN TA 2016)
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT DAN PERMERINTAH DAERAH
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri
REALISASI DANA DESA DI PROV KALTENG TAHUN 2017
PENGAWALAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ATAS PELAKSANAAN KEUANGAN
SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
DRAFT STANDAR PELAPORAN KEUANGAN DESA
PELAPORAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN KEUANGAN DESA.
SOSIALISASI BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
Tentang Keuangan Negara
KEUANGAN NEGARA Nama Kelompok: Ruth Patricia ( )
BAGAN AKUN STANDAR 2012 HARMONISASI antara:
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
URGENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pemerintah Desa
Selvia Nurindah Sari JP081280
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
Muara badak, jumat, 26 desember 2014
Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD )
Pengelolaan Keuangan Daerah
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH
SEJARAH AKUNTANSI PEMERINTAH DI INDONESIA
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Manajemen & Kodefikasi Aset Desa
PERTANGGUNGJAWABAN APBD & SISITEM AKUNTANSI PEMERINTAH
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KEBIJAKAN PEMDES DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN AKSES UNIVERSAL AIR MINUM DAN SANITASI DESA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA.
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Yogyakarta, 18 September 2017 PENGAWALAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA “Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Desa yang Transparan dan Akuntabel”
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
STRATEGI MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)
Tata Kelola Keuangan Sekolah
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Padang, 26 – 29 Agustus 2019 PENGANTAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.
REGULASI KEUANGAN NEGARA
Transcript presentasi:

Pengawalan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

“Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Desa yang Transparan dan Akuntabel” AGENDA “Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Desa yang Transparan dan Akuntabel” Pengelolaan Keuangan Desa Aplikasi Siskeudes Pengelolaan Aset Desa Pengelolaan Keuangan BUMDesa Aplikasi SIA BUMDesa

SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA RPJM Desa dan RKP Desa Perencanaan APB Desa Penganggaran PB/J, Pajak Pelaksanaan BKU, SPJ dll Penatausahaan Lap Sem &Tahunan Pelaporan LKPJ ke BPD Pertanggung jawaban 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DESA DESA Sejahtera PENGAWALAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DESA LINGK. STRATEGIS UU 6/2014 UU 23/2014 PP 43/2014 jo PP 47/2015 PP 60/2014 jo PP 22/2015 jo PP 8/2016 PP 60/2008 PMK 93/2015 jo 247/2015 jo 49/2016 Perka LKPP 13/2013 jo 22/2015 Permendagri 113/2014 114/2014 52/2015 Per.DesaPDTT 1/2015 3/2015 5/2015 jo 21/2015 jo 22/2016 PENGELOLAAN KEUANGAN DESA Pemerintah Pusat Provinsi Kab/Kota Masy/ Pihak III Kemenkeu Kemendagri Kemendes PDTT Dana Desa (melalui APBD Kab/Kot) Ban.Keu ADD Dana Bagi Hasil Pajak/Ret Dae PADes/ Hibah RPJMN/ RKP DESA Laporan ke Bup/Wali: LRA Semesteran dan Tahunan LPJ Realisasi APB Des (Tahunan) LPPDesa tahunan (LRA, LPJ, Lap.KMD) dan LPPDesa akhir Masa Jabatan Lap. Dana Desa per Semester Laporan ke BPD Lap. Keterangan Penyelenggaran Pem. Desa terdiri dari LRA Desa & Lap. Kekayaan Milik Desa (Tahunan) Kepala Desa Lembaga Kemasy. Desa Perangkat Desa BPD RPJMD/ RKPD RPJM Desa/ RKP Desa APB DESA Prioritas Penggunaan Dana Desa (Kem.DesaPDTT) Pendapatan Desa: PADes, Transfer, Lainnya Lingkungan Strategis: UU 6/2014: Desa UU 23/2014 : Pemerintahan Daerah PP 43/2014: Peraturan Pelaksanaan UU Desa PP 60 /2014 : Dana Desa yang Bersumber dari APBN PP 60/2008 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Perka LKPP 13/2013: Pengadaan B/J di Desa Permendagri 113/2014: Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri 114/2014: Perencanaan Pembangunan Desa Perkemendes 3/2015: Pendampingan Desa PBJ Pajak Belanja Desa Bel. Pegawai TITIK KRITIS Koordinasi Kementerian, Alokasi, SDM, Kebijakan, Sarana/Prasarana, SPIP 70% Pemb. & pemberdayaan Masy. Desa (4 Bid) Bel. Brg&Jasa Penghasilan Tetap / Operasional (4 item) Bel. Modal 30% Pembiayaan Desa Pembinaan & Pengawasan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota (trmsuk Kec & Insp)

ALUR PELAPORAN KEUANGAN DESA KAB/KOTA PROVINSI PUSAT Lap.Real APB Desa SEMESTERAN Lap.Real APB Desa SEMESTERAN LPP Desa Tahunan LPP Desa Tahunan LPJ Real APBDesa TAHUNAN LPJ Real APBDesa TAHUNAN Lap. KMD (Tahunan) Lampiran LKPD (Permendagri 52/2015) Lap. KMD (Tahunan) LPP Desa= Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa LPJ = Laporan Pertanggungjawaban Lap Real Penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa Tujuan: Kemenkeu cq DJPK Tembusan: Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa PDTT PP 43/2014 Permendagri 113/2014 Tembusan Lap Real Penggunaan Dana Desa Kompilasi Lap Real Penggunaan Dana Desa Dikoord: Camat Lap Real Penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan Dana Desa TAHAP I (M4 Juli) dan TAHUN Sebelumnya (M4 Feb) Tahap I (M2 Juli) & TA sebelumnya (M2 Feb) PP 60/2014 jo PP 22/2015 jo PP 8/2016 => PMK 49/2016

APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) d/h SIMDA DESA: Telah diLaunching tanggal 13 Juli 2015, yg dihadiri oleh stakeholders terkait seperti KPK-RI, Komisi XI-DPR-RI, Kemenkeu, Kemendagri, Kemendes PDTT, Gubernur, Bupati, LKPP

APLIKASI SISKEUDES Output Aplikasi: Aplikasi GRATIS !! RPJM DESA & RKP DESA APB Desa Buku/Dokumen Penata- usahaan Keu Desa (BKU, Bank, Pajak,SPP dll) Laporan Realisasi APB Desa; Laporan Kekayaan Milik Desa; Laporan Realisasi per Sumber Dana; Laporan Kompilasi di Tingkat Pemda Transparansi Akuntabilitas Keuangan Desa Sesuai dengan Regulasi yang Berlaku Memudahkan Tatakelola Keuangan Desa Kemudahan Penggunaan Aplikasi (User Friendly) Built-in internal control Kesinambungan Maintenance Didukung dengan Petunjuk Pelaksanaan Implementasi dan Manual Aplikasi Menatausahakan seluruh sumber dana yg dikelola oleh desa Ganti dgn slide DPR Aplikasi GRATIS !!

APLIKASI SISKEUDES Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Kabupaten/Kota, sehingga Pembinaan dan Pengawasan Keuangan Desa dapat diterapkan dengan mudah/baik; Pembinaan/Pengendalian Kabupaten/Kota kepada Desa melalui Aplikasi Siskeudes meliputi Standarisasi Kode Kegiatan dan Kode Rekening (Menu Parameter => Admin Kab/kota) Data Transaksi yang telah diinput oleh Desa diserahkan kepada Kabupaten/Kota melalui Ekspor/Import (offline) Dengan Aplikasi Siskeudes, Kabupaten/Kota dapat melakukan KOMPILASI/ KONSOLIDASI Laporan-Laporan Tingkat Desa dengan mudah termasuk Ikhtisar Lap. Realisasi APB Desa dan Lap. Konsolidasi Penggunaan Dana Desa.

7 BEST PRACTICES SISKEUDES Bentuk Satgas/Admin Tingkat Kab/Kota dan/atau Tingkat Kecamatan Harmonisasi Perkada Keuangan Desa dengan System Requirement SISKEUDES Bimtek Pelatihan Siskeudes yang Efektif Forum Komunikasi dan Diskusi SISKEUDES via MEDSOS Pembentukan KLINIK DESA => HelpDesk & Sekretariat Monitoring Berkala ke Desa Koordinasi dan Komunikasi dgn Perwakilan BPKP

Pengelolaan ASET Desa

PENGERTIAN Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah Permendagri 1 /2016, pasal 1 angka 5

LINGKUP PENGELOLAAN ASET DESA Perencanaan; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan; Pemeliharaan; Penghapusan; Pemindahtanganan; Penatausahaan; Pelaporan; Penilaian; Pembinaan; Pengawasan; dan Pengendalian. Permendagri 1 2016

AMANAH Paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi Aset Desa. Pasal 116 UU 6/2014

AMANAH Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik Desa.

Pengelolaan Keuangan BUMDesa

Pengelolaan Keuangan BUMDesa Siklus Akuntansi Pencatatan Peng ikhtisaran Laporan Keuangan Pengumpulan data Pengelolaan Keuangan BUM Desa

Sistem Akuntansi Keuangan SAK BUM Desa Karakteristik Berbasis Akrual Sistem Pembukuan Berpasangan Prinsip Pengendalian Intern Sesuai Praktek Bisnis yg Sehat

Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi BUM Desa

Subsistem Aplikasi SIA BUMDesa Transaksi Pengeluaran Transaksi Non Tunai SIA BUM Desa Transaksi Penerimaan Transaksi Jurnal Umum Pelaporan

Aplikasi SIA BUMDesa

Laporan Keuangan Pokok Neraca Laporan Hasil Usaha Laporan Arus Kas Kas dan Bank Penghasilan Aktivitas Operasi Piutang Beban Aktivitas Investasi Persediaan Aktivitas Pendanaan Properti Investasi Aset Tetap Laporan Perubahan Ekuitas Aset Tidak Berwujud Utang Aset & Kwjbn Pajak Catatan atas Laporan Keuangan Ekuitas