PENDEKATAN DAN DIMENSI / LEVEL DALAM PELAYANAN PUBLIK

Kelompok II Resita Lendy R (115030101111070) Intan Nanda S (115030101111084) Silvilia Agies VP (115030107111085) Ferina Safitri (115030107111103)

1 Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatkan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan berbelit-belit, lambat,mahal, dan melelahkan. kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisika sebagai pihak yang "melayani" bukan yang dilayani.

2 reformasi pelayanan publik dengan mengembalikan dan mendudukan "pelayan: dan yang "dilayani" ke pengertian sesungguhnya. pelayanan yang seharusnya ditujukan pada masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap negara, meskipun negara berdiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat yang mendirikannya. artinya sesungguhnya haruslah memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat.

Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyrakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatk kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarkat. 3

PENDEKATAN MANAJERIAL DALAM PELAYANAN PUBLIK PENDEKATAN POLITIK DALAM PELAYANAN PUBLIK PENDEKATAN DAN DIMENSI / LEVEL DALAM PELAYANAN PUBLIK PENDEKATAN LEGAL DALAM PELAYANAN PUBLIK LEVEL KEBIJAKAN, MANAJERIAL, PELAYANAN PUBLIK

Pendekatan politik dalam pelayanan publik Sejak tahun 1880-an, teori administrasi publik di Amerika Serikat telah menyatakan perbedaan antara politik dan administrasi. Merupakan suatu pandangan dari organisasi publik sebagai sebuah pertanyaan politik dari 3 pemikiran utama, yaitu : Pertama, mengasumsikan bahwa pemerintah berbeda dengan swasta. Saat ini prospek teori organisasi umum terbatas sehingga perbedaan harus dibuat antara organisasi publik dan organisasi swasta. 4

5 Kedua, sedangkan teori ortodoks dikaitkan dengan otoritas hirarkis dalam arti administrasi, pendekatan politik menekankan pengembangan, pemeliharaan, dan lokasi kekuasaan politik yaitu, kewenangan untuk membuat keputusan politik yang menyangkut kebijakan, pengertian pelaksanaan, dan pelaksanaan umum lembaga administrasi publik. Ketiga, pendekatan politik adalah representasi kekuatan utama di balik organisasi lembaga-lembaga publik. Long menulis bahwa "birokrasi diakui oleh semua kelompok yang berkepentingan sebagai saluran utama representasi. Akibatnya, dalam prakteknya, banyak upaya yang dilakukan oleh kelompok, pejabat politik dan orang lain yang ingin melihat rangkaian nilai yang diwakili dalam misis dan program lembaga publik.

6 Pendekatan politik memiliki keterkaitan dalam representasi yang mengarah dalam mempertimbangkan tenaga kerja sektor publik dengan cara yang sangat berbeda daripada pendekatan manajerial. Dalam menekankan tiga faktor, pendekatan politik dalam organisasi publik menyatakan bahwa "Penetapan doktrin organisasi (ortodoksi), dengan penekanan pada mekanika struktural, kurangnya pemahaman dalam sistem konstitusi, perilaku institusional, dan taktis dan strategi menggunakan struktur organisasi sebagai instrumen politik, posisi dan kekuasaan.

Pendekatan Manajerial dalam Pelayanan Publik Dalam Struktur Organisasi menunjukkan adanya upaya memaksimumkan pencapaian nilai, pendekatan manajerial mengajukan struktur organisasi yang secara universal diidentifikasi sebagai birokrasi (yang sering disinonimkan dengan inefisien). Prinsip administrasi yang terkenal dari Gulick dan Urwick ialah singkatan POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting). Pendekatan manajerial terhadap Administrasi Publik mengedepankan suatu pandangan individu-individu. Pendekatan manajerial menekankan suatu metode saintifik dalam pembangunan/pengembangan pengetahuan. Dalam prakteknya, pembahasan Administrasi Publik sebagai suatu ilmu pengetahuan telah memajukan suatu upaya pengembangan generalisasi tentang perilaku administrasi. 7

Komitmen pendekatan manajerial terhadap nilai-nilai efisiensi, ekonomi, efektivitas, dan ilmu pengetahuan membawanya pada sistem anggaran yang rasional yang lebih diinginkan. Sebagai sistem yang menekankan pada kebutuhan untuk membangun pertimbangan efektivitas biaya dalam formulasi anggaran 8

9 Pendekatan manajerial juga menyukai pengambilan keputusan rasional. Secara esensial bahwa dalam pembuatan keputusan Administrasi Publik harus mempertimbangkan semua alternatif yang masuk akal secara komprehensif dan memilih satu yang paling efektif dari sisi biaya. Berdasarkan pada keahlian atau kepakaran ilmu pengetahuan, termasuk para ahli ilmu sosial, pendekatan ini tidak menyukai partisipasi publik yang luas.

Pendeketan Legal dalam Pelayanan Publik 10 Pendekatan ini menimbulkan akibat-akibat serius bagi kurang berkembangnya kajian sumber daya manusia di bidang administrasi negara beberapa konsekuensi praktis yang dialami oleh para praktisi kepegawaian, akademisi, bahkan para pegawai itu sendiri baik yang secara langsung mereka sadari maupun tidak

11 tiga konsekuensi logis berkaitan dengan materi atau fungsi yang ada dalam pengelolaan personalia, mulai dari perencanaan, rekrutmen, seleksi dan penempatan, penggajian, penilai-an prestasi kerja, pendidikan dan pelatihan, sanksi dan disiplin, sampai pada pemisahan. Pendekatan legalistik telah memberikan teknik tertentu pada fungsi-fungsi tertentu dijalani dan diaplikasikan pada suatu organisasi sehingga sebagai konse-kuensi logisnya adalah menyebabkan para pengelola personalia secara implisit meng-abaikan dimensi nilai dalam keputusan dan penerapan kebijakan kepegawaian. Pendekatan hukum menekankan pada prosedur yang sesuai dengan proses, hak-hak substantif (yang sesungguhnya), dan keadilan yang memperhatikan individu sebagai seseorang yang unik dalam berbagai keadaan yang spesifik

Level Kebijakan, Manajerial, Operasional Pelayanan Publik policy diartikan sebagai sebuah rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan, yang diajukan atau diadopsi oleh suatu pemerintahan, partai politik, dan lain-lain. kebijakan adalah mengenai suatu rencana, pernyataan tujuan, kontrak penjaminan dan pernyataan tertulis baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, partai politik, dan lain-lain. 12

James E. Anderson memberikan pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Pengertian ini, menurutnya, berimplikasi : Kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah, bahwa kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, bahwa kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu, bahwa kebijakan, dalam arti positif, didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif) 13

14 Beberapa model yang dimaksud dapat dideskripsikan sebagai berikut : Model deskriptif, bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan sebab dan konsekuensi dari pilihan kebijakan Model normative, model ini tidak hanya mennjelaskan dan mendiskirpsikan tapi juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk emngoptimalkan pencapaian beberapa utilitas atau nilai Model verbal, model ini merupakan ekspresi dalam tiga bentuk utama, yaitu verbal, simbol, dan prosedural Model simbolis, model ini menggunakan simbol statistik, matematika, dan logika Model prosedural, model ini menampilkan hubungan yang dinamis diantara variabel yang diyakini menjadi ciri suatu masalah kebijakan 14

Terdapat lembaga tinggi negara atau badan legislatif yang berwenang mengeluarkan peraturan (kebijakan) dalam skala terluas, misalnya dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah. Penerapan dalam level kebijakan dapat dilihat dalam kebijakan UU Nomor 9 Tahun 1995. 15

Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi, pemerintah melakukan pembinaan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut Memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi ; Meningkatkan dan memantapkan kemampuan koperasi agar menjadi koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri ; Mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara koperasi dengan badan usaha lainnya ; Membudayakan Koperasi dalam masyarakat. Sedangkan dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, pemerintah berperan dalam : Membimbing usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya ; Mendorong, mengembangkan dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penelitian perkoperasian; Memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan koperasi ; 16

Organizational Level ( Terdapat Institutional Arrangement ) Organizational level terdapat produk kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan usaha kecil dan koperasi ini. Diantaranya adalah Inpres No. 4 tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahan (GNMMK) a. Kebijaksanaan Dasar Meningkatkan prakarsa, kemampuan, dan peran serta pengusaha kecil melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mengembangkan dan memantapkan kelembagaan dan usaha untuk menjadilan peran utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. b. Kebijaksanaan Operasional Untuk menjabarkan lebih lanjut kebijaksanaan dasar tersebut ditetapkan kebijaksanaan operasional yang juga merupakan 5 langkah strategi. yakni : Meningkatkan akses pasar dan memperbesar pangsa pasar Kemampuan akses terhadap modal dan memperkuat struktur permodalan. Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen pengusaha kecil. Meningkatkan kemampuan akses dan penguasaan teknologi. Pengembangan Mitra. 17

Operating Level ( Terdapat Pattern of Interaction.Outcomes Assement ) kebijakan pada operational level dapat disebutkan misalnya pedoman yang dikeluarkan Bank Indonesia mengenai “Kebijakan dan Upaya Perbankan Dalam Membantu Pengembangan Usaha Kecil dan Koperasi” (1997). Tidak ketinggalan juga adalah program perbankan untuk membantu pengembangan kelembagaan usaha kecil dan koperasi, serta pemberian bantuan teknis. 18

Thanks for your Attention