UU 23 / 14 ??.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DIY NO 14 TAHUN DINAS DIKPORA PROV. DIY.
Advertisements

BKKBN PROVINSI JAWA TIMUR NoKOMPONEN KEGIATANSASARAN DAN KEGIATAN DUKUNGAN PIHAK TERKAIT WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PROVINSIKAB/KOTA 1TNI (KODAM.
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS
PEMANTAPAN PENGAMANAN UJIAN NASIONAL
PERKEMBANGAN AREAL TEMBAKAU di KAB. BOJONEGORO TAHUN
4.1.1 Identifikasi Kondisi dan Kecenderungan Kadar Besi (Fe) Dalam Air Minum dan Air Bersih Konsentrasi zat besi (Fe) dalam air di daerah kota dan kabupaten.
Pusat kurikulum dan perbukuan Balitbang kemdikbud
ARAHAN KARORENA POLDA JATIM
Analisa (sederhana) data (statistik perikanan)
PENGALIHAN URUSAN BIDANG PENDIDIKAN SESUAI SE MENDAGRI NO. 120/5935/Sj
Kantor Regional XII Pekanbaru
E-katalog BUKU KURIKULUM 2013 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BAHASA ARAB
Pikada Serentak Jawa Timur 2018 & Pemilu Legislatif & Presiden 2019
PENELUSURAN & PENGELOLAAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PROGRAM PEMBERIAN OBAT CACING KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016
Profil Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2017
KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI JAWA TIMUR TAHUN 2017
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
EVALUASI DAN PENCAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2013
Roadmap Pelaksanaan UU 23/2014 “Pengalihan Pendidikan Menengah”
TRANSFER DAERAH DALAM RAPBN TAHUN 2016
Musrenbang Provinsi Jawa Timur
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
TATA KELOLA SEKOLAH LABORATORIUM UPI
DATA POKOK PENDIDIK (DAPODIK) PAUDNI
LPMP Provinsi Jawa Timur Di Hotel Utami – Sidoarjo
Hotel "SUN CITY" Sidoarjo, 28 Januari 2009
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
SEBAGAI DAMPAK DARI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
SEKRETARIS BAPPEDA PROVINSI JAWA TIMUR
BIDANG KETENAGAAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Oleh : Ketty Tri Setyorini
BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL
Direktorat Pembinaan SMP Direktorat Jenderal Dikdasmen
VERIFIKASI SEKOLAH MODEL PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017
“Akreditasi Bermutu untuk Pendidikan Bermutu”
SBI Satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar.
PROGRAM PPSP 2016 Ir. Prasetyo, M.Eng Kasubdit Perencanaan Teknis
INDUSTRI & PERDAGANGAN
Sosialisasi BOS lembaga swasta tahun 2017
HASIL DISKUSI KELOMPOK Komisi 3: Penguatan Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan Sub Komisi A: Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan UU.
KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR UU KIP Ketty Tri Setyorini.
Kinerja Kebijakan Ekonomi & Perekonomian
Sosialisasi bos lembaga swasta tahun 2016
DENGAN GURU PENDAMPING DAN KETUA MGMP
PROGRAM DAN KEGIATAN SEKSI KURIKULUM DIKDAS TAHUN 2014
SOSIALISASI kegiatan bidang kURIKULUM
LINGKUNGAN KEMENAG PROVINSI JAWA TIMUR
Jumlah Mahasiswa TA/Maba di masing-masing CC (1)
KONTRIBUSI AKOMODASI TERHADAP JUMLAH KUNJUNGAN WISATA DI TIMUR
PEMETAAN MUTU RAPAT KOORDINASI
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DINAS PENDIDIKAN DUKUNGAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN VISI DAN MISI GUBERNUR (RPJMD 2017 – 2022) Disampaikan oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN.
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
OPTIMALISASI PERAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI MELALUI CABANG DINAS DALAM PENYELENGGARAAN MANAJEMEN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH Dr. H. SANTOSA HS,
Sosialisasi BOS lembaga swasta tahun 2018
KESIAPAN JATIM DALAM UJIAN NASIONAL SMP/MTs/Paket B/SMPLB/Wustho, SMA/SMK/MA/MAK/Paket C/Paket C Kejuruan/SMALB Tahun Pelajaran 2013/2014.
UU KIP Ketty Tri Setyorini. UU KIP Eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang mendapat APBD / APBN atau sumbangan masyarakat PEMOHON / PUBLIK.
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PAPARAN HASIL MONITORING SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
bps#Sampang2018#statistics
KONTRIBUSI AKOMODASI TERHADAP JUMLAH KUNJUNGAN WISATA DI TIMUR
AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH PROVINSI JAWA TIMUR 2019
AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH PROVINSI JAWA TIMUR 2019
TANGGAL PENYERAHAN LAPORAN
SEKSI BAGASI BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
PENINGKATAN AKSES, MUTU & LAYANAN MADRASAH Tahun Anggaran 2019
Transcript presentasi:

UU 23 / 14 ??

KONDISI PENDIDIKAN Lembaga SMA, SMK dan SLB SMA SMK SLB JML N S 416 931 280 1.334 19 182 3.162 Jumlah 1.347 1.614 201 Jumlah Pendidik Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 SMA NEGERI SMA SWASTA SMK NEGERI SMK SWASTA SLB JUMLAH GURU TOTAL PNS NON PNS N S Jumlah 16.018 4.025 946 18.014 16.712 6.862 1.921 27.014 896 1.177 93.585 Jumlah Staf PNS (Tenaga Kependidikan) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 SMA SMK SLB JUMLAH NEGERI SWASTA Jumlah 1.970 14 1.124 19 12 9 3.148

Jumlah Pengawas Pendidikan SMA/SMK/SLB di Kabupaten/Kota Tahun 2014 KONDISI PENDIDIKAN Jumlah Staf Non PNS (Tenaga Kependidikan) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 SMA SMK SLB JUMLAH NEGERI SWASTA Jumlah 3.780 2.368 3.566 4.035 35 53 13.837 Jumlah Pengawas Pendidikan SMA/SMK/SLB di Kabupaten/Kota Tahun 2014 SMA SMK SLB NULL JUMLAH Jumlah 236 163 399

Pengalihan Kewenangan Sesuai Undang-undang 23 tahun 2014 Pendidikan Menengah Sesuai Undang-undang 23 tahun 2014

PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH (1. MANAJEMEN PENDIDIKAN) Lampiran I PP 38 Tahun 2007 Lampiran I UU 23 Tahun 2014 Pusat: Pengelolaan Dikti Pusat: Pengelolaan Dikti Provinsi: Koordinasi Pengelolaan Dikdas dan Dikmen Pengelolaan Pendidikan Khusus Provinsi: Koordinasi Pengelolaan Dikdas Pengelolaan Pendidikan Khusus Pengelolaan Dikmen Kab./Kota: Pengelolaan PAUDN Pengelolaan Dikdas Pengelolaan Dikmen Kab./Kota: Pengelolaan PAUDN Pengelolaan Dikdas

PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH (2. KURIKULUM) Lampiran I PP 38 Tahun 2007 Lampiran I UU 23 Tahun 2014 Pusat: Penetapan Kurikulum nasional Pusat: Penetapan Kurikulum nasional Provinsi: Koordinasi dan supervisi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Jenjang Pendidikan Menengah Provinsi: Penetapan Kurikulum mulok Pendidikan Khusus Penetapan Kurikulum mulok dikmen Kab./Kota: Koordinasi dan supervisi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Jenjang Pendidikan Dasar Kab./Kota: Penetapan Kurikulum mulok PAUDN Penetapan Kurikulum mulok Dikdas

PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH (3. AKREDITASI) Lampiran I PP 38 Tahun 2007 Lampiran I UU 23 Tahun 2014 Pusat: Akreditasi PT Akreditasi Dikmen Akreditasi Dikdas Akreditasi PAUD Akreditasi Nonformal Pusat: Akreditasi PT Akreditasi Dikmen Akreditasi Dikdas Akreditasi PAUD Akreditasi Nonformal Provinsi: Membantu Akreditasi Dikmen Kab./Kota: Membantu Akreditasi Dikdas

PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH (4 PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH (4. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN) Lampiran I PP 38 Tahun 2007 Lampiran I UU 23 Tahun 2014 Pusat: Pengembangan PTK Pemindahan PTK lintas provinsi Pusat: Pengendalian Formasi Pendidik Pengembangan karier PTK Pemindahan PTK lintas provinsi Provinsi: Pemindahan PTK lintas Kab./Kota dalam Provinsi Provinsi: Pemindahan PTK lintas Kab./Kota dalam Provinsi Kab./Kota: Pemindahan PTK dalam Kab./Kota Pengembangan Karier PTK Dikdas, Dikmen, dan PAUDNI Kab./Kota: Pemindahan PTK dalam Kab./Kota

PERUBAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH (5. PERIZINAN PENDIDIKAN) Lampiran I PP 38 Tahun 2007 Lampiran I UU 23 Tahun 2014 Pusat: Penerbitan izin PT Penerbitan izin Sekolah Asing Pusat: Penerbitan izin PT Penerbitan izin Sekolah Asing Provinsi: - Provinsi: Penerbitan izin SM Penerbitan izin SLB Kab./Kota: Penerbitan izin SD Penerbitan izin SMP Penerbitan izin SM Penerbitan izin Pendidikan nonformal Kab./Kota: Penerbitan izin SD Penerbitan izin SMP Penerbitan izin Pendidikan nonformal

ROADMAP KEGIATAN PENGALIHAN URUSAN PENDIDIKAN MENENGAH 10

Alur Surat Edaran Mendagri Nomor 120/253/sj, Tanggal 16 Februari 2015 SERAH TERIMA PERSONEL, PENDANAAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA DOKUMEN (P3d) DILAKUKAN PALING LAMA 2 TAHUN SE MENDAGRI 120/253/Sj Tgl 16 Feb 2015 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YG BERSIFAT PELAYANAN KPD MASY LUAS DAN MASIF TETAP DILAKS O/ TINGKATAN/SUSUNAN PEMERINTAHAN YG SAAT INI MENYELENGGAMENYELENGGARAKAN URUSAN PEM TSB PENYELENGGARAAN PERIZINAN (PEMBERIAN/PENCABUTAN IZIN) DILAKS O/ SUSUNAN/TINGKATAN PEMERINTAH SESUAI DGN UU 23 TH 2014 PENYELESAIAN INVENTARISASI P3D PALING LAMBAT 31 MARET 2016 DAN SERAH TERIMA PERSONEL, SARANA DAN PRASARANA SERTA DOKUMEN PALING LAMBAT TGL 2 OKT 2016

ROADMAP KEGIATAN AKHIR NOVE 2014 Sosialisasi UU No. 23 Thn 2014 dgn 38 Kab/Kota Januari 2015 Menyusun Tim Pokja Implementasi UU No.23 Th. 2014 April - Mei 2015 Sosialisasi SE 120 Thn 2015 dgn 38 Kab/Kota Rakor dengan BPKAD, BKD dan MKKS Pebruari-Maret 2015 Kajian akademik implementasi UU 23 Th. 2014 Agustus – September 2015 Pengolahan P3D Juni – Juli 2015 Melakukan pendataan Inventarisasi Aset Sarana Prasarana, Personalia dan Pembiayaan (P3D) Oktober 2015 FALIDASI P3D KE KAB/LOTA

TANTANGAN Dalam rangka Implementasi Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat kondisi yang harus diantisipasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam alih kelola SMA/SMK/PK Negeri dari Kabupaten / Kota ke Provinsi, adapun kondisi tersebut yaitu: Jumlah sekolah SMA/SMK /PK Negeri yang cukup banyak Rentang kendali dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ke sekolah yang tersebar di 38 Kabupaten/Kota Pengelolaan yang terkait dengan Aset, Personil, Pengelolaan dana BOS, DAK serta DAU yang harus dapat dimonitor/dikendalikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

HAMBATAN Persepsi yang tidak sama Ada daerah yang memahami UU 23 secara utuh Ada daerah yang memahami UU 23 setengah-setengah   2. Sulitnya memperoleh data Format data berbeda di masing-masing Kab/Kota Limit waktu yang terbatas Tenaga yang mengelola barang berganti-ganti 3. Belum terbentuk Pokja di tingkat Kab, Provinsi (gabungan dari SKPD Terkait, BPKAD, BKD , BPK) 4. Belum ada penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan pelimpahannya.

REKAPITULASI DATA P3D UU 23 TH. 2014 KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TIMUR PER 13 OKTOBER 2015 NO. KABUPATEN/ KOTA JUMLAH SEKOLAH YANG SUDAH KIRIM KURANG SMA SMK TOTAL SARPRAS PEMBIAYAAN PERSONALIA 1 Kota Surabaya 22 12 34 33 2 Kota Malang 13 25 23 14 3 Kota Madiun 6 5 11 4 Kota Kediri 8 9 7 Kota Mojokerto Kota Blitar Kota Pasuruan Kota Probolinggo Kota Batu 10 Kab. Gresik 16

REKAPITULASI DATA P3D UU 23 TH. 2014 KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TIMUR PER 13 OKTOBER 2015 NO. KABUPATEN/ KOTA JUMLAH SEKOLAH YANG SUDAH KIRIM KURANG SMA SMK TOTAL SARPRAS PEMBIAYAAN PERSONALIA 11 Kab. Sidoarjo 12 5 17 2 15 Kab. Mojokerto 8 19 13 Kab. Jombang 20 18 14 Kab. Bojonegoro 37 Kab. Tuban 10 30 16 Kab. Lamongan 6 3 Kab. Madiun 9 1 Kab. Ngawi 21 Kab. Magetan Kab. Ponorogo 7 24 1

REKAPITULASI DATA P3D UU 23 TH. 2014 KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TIMUR PER 13 OKTOBER 2015 NO. KABUPATEN/ KOTA JUMLAH SEKOLAH YANG SUDAH KIRIM KURANG SMA SMK TOTAL SARPRAS PEMBIAYAAN PERSONALIA 21 Kab. Pacitan 9 14 23 11 13 2 10 22 Kab. Kediri 15 6 7 Kab. Nganjuk 8 24 Kab. Blitar 25 Kab Tulungagung 26 Kab. Trenggalek 12 5 17 27 Kab. Malang 20 3 28 Kab. Pasuruan 1 29 Kab Probolinggo 30 Kab. Lumajang 18 4

REKAPITULASI DATA P3D UU 23 TH. 2014 KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TIMUR PER 13 OKTOBER 2015 NO. KABUPATEN/ KOTA JUMLAH SEKOLAH YANG SUDAH KIRIM KURANG SMA SMK TOTAL SARPRAS PEMBIAYAAN PERSONALIA 31 Kab. Bondowoso 10 19 29 28 1 32 Kab. Situbondo 8 6 14 33 Kab. Jember 18 26 9 17 34 Kab. Banyuwangi 25 22 4 35 Kab. Pamekasan 7 16 36 Kab. Sampang 11 5 37 Kab. Sumenep 12 2 13 38 Kab. Bangkalan 20   JUMLAH 422 298 720 600 347 367 120 353 Prosentase (Persen) 83,333 48,194 50,972 16,667 49,028

REKAPITULASI DATA P3D UU 23 TH. 2014 KABUPATEN/KOTA SE-JAWA TIMUR PER 13 OKTOBER 2015 JUMLAH SEKOLAH 720 KIRIM ASET 600 120 KIRIM PEMBIAYAAN 347 373 KIRIM PERSONALIA 367 353

Sekian & Terima Kasih