PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KOLABORASI PEMERINTAH DAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH UNTUK BANDUNG JUARA.
Advertisements

RENCANA PROGRAM & KEGIATAN PENGEMBANGAN KAWASAN Tahun
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
IPTEKS BAGI WILAYAH (IbW)
Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA
BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA & ANEKA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
INDII WATSAN GRANT PROGRAM
PERILAKU KERJA UNTUK MAJU
Direktur Pengembangan PLP
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KE PU-AN PADA BIDANG CIPTA KARYA
Hotel Royal Kuningan - Jakarta, 28 Agustus 2014
PROGRAM KOTA TAMPA KUMUH
CONTOH RINGKASAN JAKSTRADA SPAM
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktur Permukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas
KETERPADUAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
Z “PERCEPATAN PENANGANAN KUMUH (KOTAKU)” BERBASIS OUTPUT & OUTCOME SERTA KOLABORASI Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman
PENCAPAIAN TARGET PROGRAM KOTAKU
Undang-Undang bidang puPR
Direktorat Bina Penataan Bangunan Tahun Anggaran
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SAMPAH
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
PERUBAHAN-PERUBAHAN PARADIGMA DALAM PROGRAM KOTAKU
Z Arah Kebijakan Percepatan Penanganan Kumuh dan Gambaran Umum Program KOTAKU Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan.
STRATA BANGUNAN BERTINGKAT
Keynote Speech Direktur Jenderal Cipta Karya
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
Kawasan Permukiman Kumuh
KEBIJAKAN INVESTASI INFRASTRUKTUR
KONSEP PENANGANAN KUMUH
PENANGANAN KUMUH BERBASIS KOMUNITAS
PERMUKIMAN.
PERAN KORKOT.
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Permenpera No. 22 Tahun.
Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
PENINGKATAN KAPASITAS KORKOT DAN PEMANDU NASIONAL
KEMITRAAN DALAM PEMBANGUNAN SANITASI
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DRAINASE LINGKUNGAN
KESIMPULAN Sosialisasi Peraturan Menteri Nomor 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Batam, Mei 2016.
RENCANA DAN STRATEGI PERCEPATAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
SELAMATKAN PESISIR KITA SELAMATKAN TELUK LAMPUNG
Undang-Undang bidang puPR
A TARGET KPI NSUP WIL-2 TAHUN NO. INDIKATOR
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2018 Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan.
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
METROPOLITAN CIREBON Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka Di susun oleh : aditiYA RAMDANI – BALEBAT.
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SATKER PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran
Z Arah Kebijakan Percepatan Penanganan Kumuh dan Gambaran Umum Program KOTAKU Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan.
Proses Penyusunan Perencanaan Sistem Pengelolaan Persampahan Dasar-dasar Pengelolaan Persampahan nawasis.com.
LATAR BELAKANG DIPERLUKANNYA PENYUSUNAN RP2KPKP
PERMUKIMAN KUMUH MEKANISME IDENTIFIKASI LOKASI
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
ISU PENTING PENYUSUNAN DOKUMEN STRATEGI SANITASI KABUPATEN/KOTA (SSK) & EVALUASI PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI TAHUN 2018 DIREKTORAT.
MATERI PEMBUKA NAMA : YAKUB ABAS PEKERJAAN
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Transcript presentasi:

PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH Kota Palembang KEPALA SATUAN KERJA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN KOTA PALEMBANG ALBERT MIDIANTO A. ST, M.Si

GAMBARAN UMUM KotA Palembang Palembang Musi River . Kuala Lumpur Singapore Palembang Palembang Adalah ibukota Provinsi Sumatera Selatan. Palembang merupakan kota terbesar kelima di Indonesia. Kota Palembang dilalui oleh Sungai Musi yang merupakan sungai terbesar di Pulau Sumatera. Palembang Musi River Jakarta .

South Sumatra Province KEC. ALANG-ALANG LEBAR KEC. SUKARAMI KEC. ILIR TIMUR I KEC. SAKO KEC. SEMATANG BORANG KEC. KALIDONI KEC. ILIR TIMUR II KEC. BUKIT KECIL KEC. PLAJU KEC. SEB. ULU II KEC. ILIR BARAT II KEC. SEB. ULU I KEC. GANDUS KEC. ILIR BARAT I KEC. KEMUNING KEC. KERTAPATI Kab. Banyu Asin Kab. M. Enim Kab. OI South Sumatra Province Luas : 400,61 km² Wilayah Administrasi : 16 kecamatan, 107 Kelurahan Penduduk : ±1.5 Juta jiwa Pertumbuhan Penduduk : 1,86 % Pertumbuhan Ekonomi : 6.6 % Income per capita : Rp. 29.520.621,- Struktur Perekonomian : Didominasi Sektor Industri , Perdagangan, & Jasa. IPM (HDI) : 76, 25 %

VISI MISI Palembang EMAS 2018 Elok Elok, Madani, Aman, dan Sejahtera MISI Elok 1 Menciptakan tata kelola pemerintahan yang amanah dan berwibawa serta peningkatan pelayanan masyarakat. 2 Menciptakan Kota Palembang lebih aman untuk berinvestasi dan mandiri dalam pembangunan. Madani 3 Meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat kelurahan. Aman 4 Mendorong keimanan dan ketaqwaan masyarakat sehingga terciptanya masyarakat yang religius. 5 Meningkatkan pembangunan yang adil dan berwawasan lingkungan di setiap sector. Sejahtera 6 Melanjutkan pembangunan Kota Palembang yang elok sebagai kota metropolitan bertaraf internasional, beradat dan Sejahtera.

Konsep Penanganan Permukiman Kumuh PENCEGAHAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang - undangan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi POLA PENANGANAN KUMUH PENINGKATAN KUALITAS PEMUGARAN Perbaikan, pembangunan kembali menjadi pemukiman layak huni PEREMAJAAN Mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat PEMUKIMAN KEMBALI Pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali / tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan / atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun manusia (contoh : penyediaan Rusunawa)

DASAR HUKUM Dokumen Slum Improvement Action Plan . Perda No. 9 Tahun 1999 tentang Fasum Fasos Perumahan Perda No. 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan PT. SP2J Perda No. 17 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perumahan Perda No. 32 Tahun 2010 tentang pelayanan terpadu Perda No. 7 Tahun 2010 tentang Rumah Susun Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan B erkelanjutan Agenda pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan : RTRW Kota Palembang RPJP Daerah, RPJM, RKPD serta Renstra SKPD Dukungan penganggaran, Kebijakan insentif dan disentif , Regulasi–regulasi yang berpihak untuk pembangunan perumahan permukiman Keputusan Walikota Palembang No. 488 tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Palembang . Keputusan Walikota Palembang No. 546/DIS PU CK & PERUMAHAN/2015 tentang Perubahan Keputusan Walikota Palembang No 90/DIS PU CK & PERUMAHAN/2015 Penetapan Lokasi Program NUSP-2 Dokumen Slum Improvement Action Plan

Konsep & Inovasi pembangunan & Penataan kawasan kumuh Sektor informal Penataan Kawasan Kumuh Pinggiran Sungai Musi dengan membangun Perumahan MBR Bermimpi Punya Rumah Layak Huni dan Lingkungan Sehat Ganti Rugi Lahan setiap tahun di kawasan Kumuh Untuk Membangun Perumahan MBR Bedah Rumah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan PU-PERA SOLUSI Bedah Rumah 1000unit / tahun dalam 5 tahun Walikota Palembang berfikir mencari SOLUSI Pelaksanaan Gotong Royong setiap Minggu oleh Pemerintah Kota Palembang Bank Pembangunan Rusunawa SP2J (BUMD) Program KOTAKU Tukang Becak, Tukang Kelontongan, Sopir, Buruh Harian Program NUSP-2 penanganan kawasan kumuh KEMENTERIAN PU-PERA

Inovasi Pembangunan Penataan kawasan kumuh Sektor Formal Program DAK bidang Perumahan dan Permukiman dengan pembangunan Fasum dan Fassos Program dana PSU untuk perumahan – perumahan formal kerja sama dengan pengembang Bermimpi Punya Rumah dengan fasilitas lengkap dan memadai SOLUSI Walikota Palembang berfikir mencari SOLUSI Program APBD Kota Palembang dengan membangun jalan lingkungan perumahan-perumahan kerja sama pengembang PNS, Satpol PP, Guru, Pegawai Swasta Pembangunan IPAL skala Perumahan dan Perkotaan

STRATEGI PENANGANAN KAWASAN KUMUH di KOTA PALEMBANG DATA BASE KUMUH Program APBD, APBN, KEMENTERIAN PU-PERA, CSR, dan lain lain KONSEP & INOVASI Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh ( Keputusan walikota No.488 Thn 2014) Penetapan Lokasi kawasan Kumuh Kota palembang yang diprioritaskan penanganannya (KADIN PU Cipta Karya dan Perumahan Kota Palembang ) Updating Data Base Kondisi Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Palembang 2013

Komponen Program NUSP-2 PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN Pelatihan dan Workshop Manajemen Proyek Jasa Konsultan PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH Penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (SIAP) Peningkatan Kualitas Skala Lingkungan (kontrak masyarakat) Peningkatan Kualitas Skala Kawasan PEMBANGUNAN PERUMAHAN BARU (NSD) Penyediaan lahan oleh Pemda Investasi infrastruktur oleh Pemerintah Biaya konstruksi rumah oleh masyarakat via kredit mikro difasilitasi Pemda

Organisasi Pelaksana

Lokasi Program NUSP-2 Kota Palembang Keputusan Walikota Palembang No.546/DIS PU CK & PERUMAHAN/2015 No. Kecamatan Kelurahan 1 Gandus Pulokerto 2 3 Ilir Timur II Kuto Batu 4 Kertapati Kemang Agung 5 Karya Jaya 6 Kemas Rido 7 Plaju Plaju Ilir 8 Plaju Darat 9 Seberang Ulu I 1 Ulu 10 15 Ulu 11 2 Ulu 12 9,10 Ulu 13 Silaberanti 14 Tuan Kentang 15 Seberang Ulu II 11 Ulu 16 13 Ulu 17 14 Ulu 18 16 Ulu 19 12 Ulu 20 Suka Rame Kebun Bunga Keputusan Walikota Palembang No 90/DIS PU CK & PERUMAHAN/2015 No. Kecamatan Kelurahan 1 Kertapati Kemang Agung 2 Karya Jaya 3 Seberang Ulu I 1 Ulu 4 15 Ulu

Dokumen Perencanaan Kawasan ALokasi Program NUSP-2 Kota Palembang Loan ADB-3122-INO 60 % 40 % BPM Kontraktual Infrastruktur Skala Lingkungan Infrastruktur Skala Kawasan DOKUMEN PERENCANAAN SKALA KOTA “SIAP” Slum Improvement Action Plan Dokumen Perencanaan Kawasan Dokumen NUAP RKM DED Kawasan

KESIMPULAN 10/9/2017 Dengan database Permukiman Kumuh dapat diketahui dengan pasti luasan Kawasan kumuh yang ada di kota Palembang, sehingga penanganan dapat lebih terarah dan terintegrasi Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Palembang dilaksanakan pada Kawasan Terbangun (Kawasan Kumuh) dengan Sistem Peremajaan, Upgrading Kawasan dan Penataan Perumahan Tepian Sungai Musi yang dilaksanakan secara Program Terpadu baik fisik, Ekonomi dan Sosial. Pembangunan pada kawasan terbangun ini untuk memindahkan masyarakat kumuh. Baik secara land consolidation dan land equation. Sinergisitas dan Kerjasama yang baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Daerah dan Swasta dengan seluruh stakeholder Perumahan Permukiman Kumuh akan mempercepat penanganan Kawasan Kumuh di daerah tersebut . Pola Kemitraan organisasi masyarakat dalam Penataan Kawasan kumuh dapat mempercepat informasi keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerah kumuh tersebut Pemerintah Palembang sangat mengharapkan bantuan dana dari pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian PU-PERA sehingga penanganan Kawasan kumuh di kota Palembang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang cepat sebelum tumbuhnya Kumuh yang baru Pemerintah Kota Palembang akan menata kawasan kumuh di tepian sungai musi dengan multi fungsi, yaitu penataan kawasan kumuh untuk menunjang wisata sungai (Water Front City) dengan menjadikan daerah tersebut menjadi centra ekonomi baru yang berbasis masyarakat sehingga diharapkan target MDGs untuk Zero SLUMP tahun 2019 dapat tercapai.

10/9/2017 TERIMA KASIH