Konsultas Nasional, 21 Feb 2013

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI
Advertisements

UNDANG–UNDANG NO. 20 TH.2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
ANALISIS PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BERBASIS GENDER
PANDUAN.
LAPORAN KELOMPOK TEMATIK
Gender Working Group 14 – 15 Mei Latar Belakang GWG terbentuk berdasarkan SK Gubernur No. 470/009/2005 dalam menindak lanjuti situasi perempuan.
KEBIJAKAN NASIONAL PNPM MANDIRI
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DINAS DAERAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
RAPAT KERJA program KEPENDUDUKAN DAN KB TINGKAT NASIONAL
PAPARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN SOSIAL RI PADA KUNJUNGAN KERJA KOMISI “D” DPRD KABUPATEN PONOROGO “PELAYANAN MASYARAKAT MISKIN” TANGGAL ,
Rapat Koordinasi Deputi Bidang Perlindungan Anak
Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) dan posyandu remaja
Tabel Sandingan Agenda Pembangunan Nasional - Arah Kebijakan Strategis
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan
Housing Resource Center Hizrah Muchtar, Diskusi mengenai Perumahan-Permukiman, Jakarta, 12 Januari 2011 (HRC)
Gender dalam kerja APEC dan Proyek Penelitian
SEMARANG, 25 MARET 2010 PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL PATTIRO SEMARANG Local Media Roadshow Harian Seputar Indonesia.
KEBIJAKAN DAN PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI
Konsep Pengembangan Wilayah
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) JAWA TIMUR
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
HIBAH PENELITIAN TENTANG MUHAMMADIYAH
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK:
Good Governance Etika Bisnis.
Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal
KONSEP PENANGANAN KUMUH
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
SISTEM INFORMASI KESEHATAN NASIONAL (SIKNAS)
SHIP PARTNER.
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2016
PELAKSANAAN PINJAMAN PROGRAM
Arahan Deputi Pelatihan dan Pengembangan pada kegiatan
LATAR BELAKANG Pada saat ini >100 juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap layanan air minum dan sanitasi dasar yang layak Sarana AMPL yang.
KOMUNITAS PEMBERDAYAAN EKONOMI UNTUK PEREMPUAN (KomPEP - FE Unpas) FE - Universitas Pasundan (The Community of Economic Empowerment for Women)
INSTRUKSI PRESIDEN RI NO 3 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN Pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan yang termuat.
KONSEP KESEHATAN REPRODUKSI
PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI
KERANGKA ROADMAP Pendahuluan 2. Tantangan Perekonomian Indonesia
MENUJU SEKOLAH ADIWIYATA TIM PEMBINA ADIWIYATA PROPINSI JAWA TIMUR
UNDANG–UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 Tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
PENGARUS UTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN AMPL
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI PROVINSI JAWA TENGAH Oleh : Kepala BP2MK Wilayah III Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
HASIL RAPAT FORUM PERPUSTAKAAN DIGITAL INDONESIA (fpdi)
PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI
Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (SDGs)
KONSEP DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA
Paradigma Pembangunan Gender.
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
SUB BIDANG SUB-SUB BIDANG PEMERINTAH PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan dan Kedokteran Sosial
LPKS-Maimun Abdul Hanan
DUKUNGAN KEBIJAKAN UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.
9 Agenda Dasar Hasil Konsensus Desa Membangun Indonesia
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD diy terhadap rkpd diy tahun 2020 H
PUSKESMAS RAMAH ANAK SEBAGAI UPAYA UNTUK PERCEPATAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK.
STRATEGI MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK
Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar
SISTEM INFORMASI KESEHATAN
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Oleh : Drs.DIAN BUDIYANA,M.Si KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN CIAMIS.
MENGEMBANGKAN DEMOKRATISASI DESA
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
KONSEP KESEHATAN REPRODUKSI Oleh Susianti Asry, S.ST.,M.Keb.
OLEH : Plt. KEPALA DINAS PENDIDKAN ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd.
Transcript presentasi:

Konsultas Nasional, 21 Feb 2013 POST- 2015 Rekomendasi Anak Muda Konsultas Nasional, 21 Feb 2013

Peserta Aliansi Remaja Independen (ARI) CLUB SPEAK G20 Youth Netwok Indonesia Idenesia Indonesian Future Leaders (IFL) Indonesia Mengajar Sinergi Muda Youth Working Group for Post2015 Pamflet CLUB SPEAK FH Universitas Padjajaran Young Leaders for Indonesia Alumni Comm. Garuda Youth Community Forum Anak Kalbar CMM PKBI KOPHI Women Research Institute

Evaluasi Terhadap MDGs Tujuan Indikator Nilai Implemen-tasi Evaluasi Terhadap MDGs

Evaluasi Terhadap MDGs Banyak poin yang kurang spesifik Indikator keberhasilan terlalu kuantitatif dan kurang melihat aspek kualitas Indikator keberhasilan dapat lebih memperhitungkan anak muda dan kesetaraan perempuan-laki-laki Harus ada keterpihakan terhadap marginalized youth (anak muda rentan): berkebutuhan khusus, masyarakat adal, minoritas seksual, HIV dan AIDS, pengungsi, dll. Dibutuhkan pemerintah yang mampu menyesuaikan dengan nilai atau kearifan lokal, serta sosialisasi yang lebih imparsial dan komprehensif Penggunaan teknologi informasi yang lebih maksimal

THE FUTURE YOUTH WANTS Pendidikan Komprehensif untuk Semua (Pendidikan adalah HAM) Pekerjaan yang Layak Peningkatan Aksesibilitas dan Efisiensi Energi Akses Kesehatan Seksual dan Reproduksi yang Layak, Berkualitas, dan Terjangkau

Tata Pemerintahan yang Baik: Transparansi dan Akuntabilitas NILAI DAN PRINSIP Tata Pemerintahan yang Baik: Transparansi dan Akuntabilitas Keberpihakan terhadap Marginalized Youth (pengungsi, orang dengan HIV-AIDS,

1. Isu Utama a) Transparansi dan Akuntabilitas ( sesuai prinsip HAM) Pengawasan dan tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip HAM; Aksesibilitas dan keterbukaan informasi; Ekonomi berkeadilan (Fairness) Pemerintahan yang lebih partisipatif b) Pendidikan Komprehensif untuk Semua (Pendidikan adalah HAM) Capacity vs Job creation. Pendidikan yang disediakan formal, informal dan vocational; Kualitas tenaga pendidik, akses informasi, dan media sebagai pendukung pendidikan, pendidikan seksualitas yang komprehensif, pendidikan lingkungan; Kesetaraan akses dan meminimalisir kesenjangan pendidikan; Pemerataan pendidikan (infrasturktur, akses) di semua daerah di Indonesia; Inklusivitas dalam pendidikan; Peningkatan kualitas pendidik; Pendidikan guna merespon masalah sosial (pend. Lingkungan, dll); Kurikulum (sesuai dengan minat dan bakat); Pembenahan infrastruktur dan sarana prasarana; Sistem dan Fasilitas pendidikan yang tidak diskriminatif, contoh: sensitif thd kebutuhan difable; Diversifikasi pendidikan, contoh: second chance education, pend. luar sekolah, dll; Pemerataan akses wajib belajar 12 tahun

c) Pekerjaan yang layak Pelatihan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal Job creation based on speciality and local resources Mendorong sektor privat untuk membuka kesempatan kerja (magang, dll) Support layanan akses dan pembinaan kapasitas untuk wirausaha muda d) Kesehatan Layanan kesehatan seksual dan reproduksi (termasuk HIV dan AIDS) yang ramah, berkualitas, terintegrasi, komprehensif, terjangkau, dan menjaga confidentiality bagi anak muda, tanpa stigma dan diskriminasI Upaya pencabaran angka pernikahan dini dengan cara peninjauan usia kawin yang legal untuk melindungi anak muda perempuan dan penyediaan proteksi sosial. Akses pelayanan kesehatan terhadap anak muda berkebutuhan khusus (difabel, LGBTIQ, anak muda perempuan,pedesaan, miskin, adat, hidup dengan HIV dan AIDS, buruh migran, dll). Menciptakan gaya hidup sehat pada anak muda (On smoking, ex/pembatasan ruang dan akses terhadap rokok). Pendidikan kesehatan kepada anak muda terutama pendidikan seksualitas komprehensif Akses nutrisi khususnya untuk anak muda perempuan.

e) Efisiensi Energi dan Kelestarian lingkungan Hidup Energi sebagai motor produktivitas dan ekonomi akan semakin langka Peningkatan efisiensi energi dan kelestarian lingkungan hidup akan menjadi kunci bagi pembangunan secara umum f) Migrasi, Konflik dan Bencana Pemberdayaan dan perlindungan anak muda pengungsi dalam kondisi konflik dan bencana.

2. Mekanisme Kemitraan Asas: Kesetaraan dan HAM Pemerintah Privat (Masyarakat) Anak Muda Akademisi Asas: Kesetaraan dan HAM

2. Mekanisme Kemitraan Tidak sentralistis di kota besar, dan ada sharing of power and knowledge dalam konteks lokal. Pelibatan anak muda sebagai mitra strategis, bukan sebagai objek melainkan sebagai subjek. Transparansi dalam pembukaan tender publik, serta pelibatan anak muda di dalamnya Keterlibatan anak muda di Parlemen berdasar definisi UU. Kepemudaan Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi

Mekanisme Kemitraan Pemuda dilibatkan dalam proses perencanaan, pengembangan, implementasi, pengawasan, dan evaluasi kebijakan dan program (lokal dan nasional) dengan pendekatan berbasis komunitas. Partnership with Private Sector & Government (penyediaan training kerja, intern, kejelasan fund challenging). Pendanaan: transparansi dan distribusi yang lebih baik dari pusat ke daerah Pertemuan rutin antara stakeholders (pemerintah, privat, serta pemuda dan CSOs) terkait membicarakan keberlangsungan kemitraan dan Post-2015. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah di setiap negara.

3. Sarana Pencapaian Pemaksimalan fungsi media, teknologi informasi. Fasilitasi jejaring anak muda dengan akses terhadap sumberdaya dan kesempatan yang merata Pemberdayaan kewirausahaan dalam skala mikro, menengah dan makro Pembuatan sentra anak muda yang komprehensif untuk isu pendidikan, kesehatan, dan informasi. Integrasi kebijakan untuk anak muda (akses dana, keterlibatan) Pendirian Dewan Pemuda Nasional Penyediaan fasilitas publik yang baik ( seperti tata kota) yang ramah remaja Pembentukan penasihat remaja dalam kementrian untuk anak muda berusia dibawah 25 tahun. Desentralisasi dan dukungan bagi forum bagi anak muda dalam menjaring partisipasi anak muda di daerah.

#SATUANAKMUDA Pusat riset dan informasi Anak Muda #SATUANAKMUDA sebagai pusat database dan koordinasi gerakan anak muda Indonesia—di berbagai sektor dan region. Ini akan menjadi focal point untuk koordinasi dengan pemerintah di berbagai isu—termasuk perwakilan konferensi atau pertemuan koordinasi di berbagai level. Forum reguler yang mengumpulkan kelompok anak muda dari tingkat lokal dan memunculkan koordinasi nasional yang baik dengan difasilitasi oleh Kemenpora. (#SATUPEMUDA)