SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4323

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SISTEM POLITIK DAN KETATANEGARAAN RI
Advertisements

BAB II Proses Pembentukan Undang-Undang
SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd.
LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945 UUD 1945 KY DPR DPD MPR BPK
Bahan Perkuliahan Hukum Anggaran Negara
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
Materi Ke-11: PROGRAM LEGISLASI DPR-DPD
Wewenang, Kewajiban, dan Hak
BADAN LEGISLATIF MAHASISWA
Hukum Tata Negara “PEMILIHAN UMUM dan KPU”
Susunan, Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Hak dan Kewajiban DPD menurut UUD 1945, serta hubungannnya dengan lembaga negara lainnya.
TUGAS HTN Nama kelompok : Wulandari ( )
MPR, DPR dan DPRD Fitra Arsil.
Uud dasar negara republik indonesia
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Argumentasi Mengapa Perlu ‘Kamar Kedua’ (menurut CF Strong dalam Modern Political Constitution) Keberadaan kamar kedua dapat mencegah pengesahan undang-undang.
DPR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 1 BAB VII Fungsi, Wewenang, dan Hak
Sisitim ketatanegaraan Republik Indonesia
Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD
Lembaga Legislatif Indonesia
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA YANG MENCIPTAKAN HUKUM
DINAMIKA PENGELOLAAN KEKUASAAN NEGARA
Presiden dan DPR.
Isi ( Batang Tubuh ) UUU 1945 Apakah Batang Tubuh UUD 1945 itu ?
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
KELOMPOK BAB 3 Menganalisis Kewenangan Lembaga-Lembaga
Ketanegaraan Indonesia
Materi: Sistem Pembagian Kekuasaan
LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT
LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT
Materi Ke-11: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / III
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4323
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA
UUD 1945 DPR DPD MPR PRESIDEN/WAPRES MK MA BPK MENEG KEJAKSAAN KY DUTA
HAURA ATTHAHARA, S.IP, M.IP
Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraa Republik Indonesia
Berkelas.
Sistem Pemerintahan Indonesia
BAB 2 Menyemai Kesadaran Berkonstitusional dalam Kehidupan Bernegara
SISTEM POLITIK DI INDONESIA
SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4323
Kelompok 1 Cahaya Mentari Herdina Budiono Ghanef Rayyan Hanisfy
Tugas Dan Wewenang DPR-RI
MODUL SISTEM POLITIK Lembaga Legislatif.
Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (I)
Hukum Administrasi Negara
Ketatanegaraan Indonesia Sebelum & Sesudah Amandemen UUD 1945
( DEWAN PERWAKILAN RAKYAT )
DPR DPD Presiden 28 BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
Oleh: Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 4
SISTEM PEMBAGIAN NEGARA KEKUASAAN PEMERINTAH
PRESENTASI HUKUM TATA NEGARA.
Pemilu di Indonesia Tahun 2004
KELEMBAGAAN POLITIK (MENURUT UUD 1945)
"LEMBAGA NEGARA" Ericson Chandra.
LEMBAGA – LEMBAGA NEGARA SESUAI AMANDEMEN UUD 45
PEMILIHAN UMUM kpu 23 Parpol/ Gabungan Parpol Partai Politik
Kedudukan Legislatif Di Indonesia
LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945
Materi Ke-11: SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) / III
LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD 1945
NEGARA DAN KOSTITUSI “ AMANDEMEN” Sayoto Makarim
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH
MEKANISME PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DISUSUN OLEH : KELOMPOK : 1 1. SARA STEFANY TAMUBOLON ARIFAH ZUHRO ANDIK GUNAWAN 4. ADLI 5. ALFRINDO SINAGA.
LEMBAGA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT & DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
LENI ANGGRAENI, S.Pd., M.Pd. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT.
Transcript presentasi:

SELAMAT DATANG PADA TUTORIAL TATAP MUKA MATAKULIAH IPEM4323 LEGHISLATIF INDONESIA

PERTEMUAN KE-5

DEWAN PERWAKILAN DAERAH Siti Aisyah

Tujuan Instruksional Umum Setelah menyelesaikan matakuliah IPEM4323 Legislatif Indonesia, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan eksistensi badan legislatif dan fungsi badan legislatif di Indonesia

Tujuan Instruksional Khusus setelah mempelajari materi ke-5 diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan Dewan Perwakilan Daerah

Relevansi dan Manfaat Relevansi: Pembahasan ini dapat dipergunakan untuk memahami materi tentang bagaimana eksistensi Dewan Perwakilan Daerah dalam perwakilan politik di Indonesia Manfaat: Pembahasan ini bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengetahui eksistensi Dewan Perwakilan Daerah dalam perwakilan politik di Indonesia

POKOK BAHASAN Sejarah Terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah Kinerja DPD

Dewan Perwakilan Daerah Sejarah Terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah Utusan daerah dalam sejarah MPR Perlunya ada unsur daerah dalam lembaga parlemen diungkapkan oleh Mohammad Yamin sebagai berikut: Kekuasaan yang dipegang oleh permusyawaratan oleh seluruh rakyat Indonesia diduduki, tidak saja oleh wakil daerah-daerah Indonesia, tetapi semata-mata pula oleh wakil golongan atau rakyat Indonesia seluruhnya, yang dipilih dengan bebas dan merdeka oleh rakyat dengan suara terbanyak. Majelis Permusyawaratan juga meliputi segala anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kepada Majelis Presiden bertanggung jawab. Jadi ada dua syaratnya, yaitu wakil daerah dan wakil golongan langsung daripada rakyat Indonesia. Hasil pembahasan tersebut tercermin dalam UUD 1945 yang menyebutkan bahwa MPR terdiri dari DPR, Utusan Golongan, dan Utusan daerah.

Proses Kelahiran DPD Beberapa alasan pentingnya DPD: agar adanya ikatan serta keterkaitan antara penduduk di seluruh wilayah Indonesia dengan berbagai proses-proses politik, termasuk di dalamnya proses keterwakilan di dalam pembuatan kebijakan dalam rangka mewujudkan mekanisme checks and balances guna menghindari adanya kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan antarlembaga menghindari adanya monopoli proses pembuatan undang-undang dari sebuah lembaga legislatif

Perbedaan DPD dan DPR DPD RI DPR RI Merupakan lembaga perwakilan daerah Merupakan lembagai perwakilan partai politik Anggota DPD RI dipilih melalui pemilu yang pesertanya perseorangan Anggota DPR RI dipilih melalui pemilu yang pesertanya adalah partai-partai politik Terdiri dari 4 orang per provinsi yang sekaligus sebagai daerah pemilihan Terdiri dari 312 orang per daerah pemilihan yang tersebar di 69 daerah pemilihan Sampai Pemilu 2004, jumlah anggota yang dipilih adalah 128 orang dari 32 provinsi. Provinsi Sulawesi Barat sebagai provinsi paling baru yang belum terwakili Jumlah anggota DPR RI yang dipilih dalam pemilu 2004 adalah sebanyak 550 orang.

Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Tugas dan Wewenang Bidang Terkait PERUNDANG-UNDANGAN (LEGISLASI) Dapat mengajukan RUU kepada DPR 2. Ikut membahas RUU 1. Otonomi daerah 2. Hubungan pusat dan daerah Pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah Pengelolaan Sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya Perimbangan keuangan pusat dan daerah PERTIMBANGAN (KONSULTASI) Memberikan pertimbangan kepada DPR ihwal RUU tertentu pemilihan BPK RUU APBN RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama Pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan PENGAWASAN (KONTROL) Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. b. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK Hubungan pusat dan daerah Otonomi daerah Pembentukan, pemekaran serta penggabungan darah Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya Pelaksanaan APBN Pajak Pendidikan Agama ANGGARAN Sebagai fungsi khusus merangkum ketiga fungsi di atas terkait masalah keuangan dan anggaran Dapat mengajukan RUU tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah (legislasi) Memberikan pertimbangan terhadap RUU APBN Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBN

Kinerja Dewan Perwakilan Daerah! Untuk mempertajam pemahaman Anda, silahkan mahasiswa mendiskusikan mengenai Kinerja Dewan Perwakilan Daerah! Selamat Berdiskusi!

Sampai Bertemu Kembali Pada Pertemuan yang ke-6 Terima kasih Sampai Bertemu Kembali Pada Pertemuan yang ke-6