Aktor-aktor Yang Terlibat dalam Perumusan Kebijakan https://www.google.com/search?q=public+policy+analysis&source=actors+in+public+policy+process+&tbm

Aktor penting dalam proses perumusan kebijakan publik Anderson (1979), Lindblom (1980), maupun Lester dan Joseph Stewart, Jr (2000). Aktor‑aktor atau pemeran serta dalam proses pembuatan kebijakan dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yakni para pemeran serta resmi dan para pemeran serta tidak resmi. Aktor resmi: Badan-badan administrasi Eksekutif Legislatif Yudikatif Aktor tidak resmi: Kelompok Kepentingan Partai politik Individu sebagai warganegara

Badan-badan administrasi (govermental agencies) Badan‑badan administrasi telah menjadi aktor yang penting dalam proses pembuatan kebijakan dan keberadaannya perlu mendapat perhatian oleh para ilmuwan politik yang tertarik untuk mengkaji kebijakan‑kebijakan publik. Hal ini bisa ditunjukkan misalnya melalui cara bagaimana suatu departemen tertentu menggalang kekuatan untuk mendukung suatu kebijakan, seperti departemen pertanian yang mendukung kenaikan harga‑harga produk pertanian atau kebijakan menyangkut ekspor hasil pertanian.

Eksekutif (presiden) PRESIDEN Presiden sebagai kepala eksekutif memiliki peran yang amat penting dalam perumusan kebijakan konstitusi memberi wewenang yang besar kepada eksekutif untuk menjalankan pemerintahan. Secara individu maupun dalam rapat kabinet, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Eksekutif (presiden)

Legislatif (DPR) EKSEKUTIF Eksekutif (presiden dan para menterinya) memegang peran yang cukup krusial dalam perumusan kebijakan. Setiap kebijakan (misal: undang-undang) harus mendapat persetujuan/pengesahan dari lembaga legislatif. Legislatif (DPR)

Lembaga Yudikatif (badan peradilan) Lembaga ini juga memainkan peran yang cukup besar dalam pembentukan kebijakan. Melalui penggunaan otoritas untuk melakukan judicial review badan peradilan seringkali sangat mempengaruhi substansi kebijakan. Judicial review, pada dasarnya merupakan kekuasaan badan peradilan untuk menentukan apakah tindakan-tindakan yang diambil oleh cabang-cabang eksekutif maupun legislatif sesuai dengan konstitusi ataukah tidak.

Interest groups KELOMPOK KEPENTINGAN 1 Kuat lemahnya peran yang dimainkan oleh kelompok ini sangat bergantung kepada sistem politik yang dianut negara: demokratis atau otoriter. Terutama berfungsi menyatakan tuntutan-tuntutan dan memberikan alternatif-alternatif tindakan kebijakan  artikulasi kepentingan Juga memberikan informasi kepada pejabat publik mengenai sifat serta konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul dari usul-usul kebijakan yang diajukan  rasionalitas pembuatan kebijakan. Interest groups

Interest groups KELOMPOK KEPENTINGAN 2 Kuat lemahnya pengaruh kelompok kepentingan terhadap kebijakan tergantung pada faktor-faktor: jumlah dan kapasitas anggota; dukungan keuangan; kapasitas pemimpin; ada tidaknya persaingan organisasi; perilaku pejabat pemerintah; tempat pembuatan keputusan dalam sistem politik; pandangan yang ditujukan kepada kelompok Interest groups

Political parties PARTAI POLITIK Parpol memegang peran penting dalam sistem demokratis. Dalam masyarakat modern parpol seringkali melakukan “agregasi kepentingan”  mengubah tuntutan-tuntutan menjadi alternatif kebijakan. Meski memiliki jangkauan yang lebih luas ketimbang kelompok-kelompok kepentingan, namun parpol cenderung bertindak sebagai perantara ketimbang sebagai pendukung kepentingan-kepentingan tertentu dalam pembuatan kebijakan. Political parties

Individual as citizen WARGANEGARA INDIVIDU Peran individu sebagai warga negara seringkali diabaikan dalam proses pembuatan kebijakan, meski dalam sistem demokratis. Seringkali fakta menunjukkan bahwa banyak orang yang tidak memberikan suaranya dalam pemilu (golput), non-partisan, dan tidak terlibat dalam kelompok-kelompok kepentingan/penekan. Nemun demikian, tidak berarti bahwa peran individu sebagai warga negara lantas diabaikan dalam proses pembuatan kebijakan. Individual as citizen

SELESAI