Hukum Administrasi Negara (Pengantar)

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
ISTILAH DAN DESKRIPSI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Advertisements

KEDUDUKAN & HUBUNGAN HUKUM PAJAK DENGAN ILMU HUKUM LAIN
ILMU PERUNDANG-UNDANGAN
WIDYAWATI BOEDININGSIH / WATIEK S
POWER POINT MARET 2014 – KELAS A HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2012 MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2012.
FUNGSI DAN TUJUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM NEGARA HUKUM
BAB IV INSTRUMENT PEMERINTAH DEFINISI HAN DEHANN Yuridis Non Yuridis.
HANDOUT HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PROF.DR.H.SUWARMA AM, SH, M.Pd
HUKUM TATANEGARA.
PENDAHULUAN Setiap bangsa di dunia mempunyai hukumnya sendiri-sendiri yang bisa berbeda dengan hukum bangsa lain. Hukum Indonesia diterapkan oleh masyarakat.
Hukum perdata meliputi pengaturan tentang orang, benda,perikatan dll.
Hukum Administrasi Negara (Pengantar)
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Disusun Oleh : Geovanni S Irfianto D Putri Y
Hukum Tata Negara Bahan ajar Pengantar Hukum Indonesia
PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM HUKUM TATA NEGARA
Materi Part 1 HUKUM TATA NEGARA Dosen RAMDHAN KASIM, SH
PERTEMUAN 3 PENGERTIAN HUKUM PAJAK
KEWENANGAN PEMERINTAH
HUBUNGAN HUKUM TATA NEGARA DENGAN ILMU PENGETAHUAN LAINNYA MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2012 MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS.
PENGERTIAN HAN.
BAB 3 Tata Urutan Perundang-Undangan
Materi Ke-14: MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM HUKUM TATA NEGARA
PEMAHAMAN WARGA NEGARA TENTANG KONSTITUSI DAN HAK ASASI WARGA NEGARA
Administrasi Pemerintahan di Daerah Hukum tentang Organisasi Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara Semester 4
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
Hukum Administrasi Negara (Pengantar)
PENGERTIAN ADMINISTRASI NEGARA DAN SUMBER HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
DASAR WEWENANG PEMERINTAHAN
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Pertemuan I “ Ruang Lingkup HAN”
Hukum Administrasi Negara
Sumber-Sumber Kewenangan HUKUM Administrasi negara
ADMINISTRASI NEGARA dalam LINGKUP SISTEM
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
Munafrizal Manan, S.H., S.Sos., M.Si., M.IP.
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
KEKUASAAN KEHAKIMAN Pengantar ilmu hukum.
hukum administrasi (negara)
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Dr. Triyanto, SH. M.Hum. Univ. Sebelas Maret - Surakarta
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
ADMINISTRASI NEGARA dalam LINGKUP SISTEM
PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM HUKUM TATA NEGARA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Bahan Hingga KD II)
Perundang-undangan di Indonesia
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
NEGARA DAN KONSTITUSI Negara & Konstitusi Kata Pengantar Daftar Isi
Hukum Administrasi Negara 24 Oktober 2011 FISIP UI
Bila Anda Mencintai Hutan
OTONOMI DAERAH by Dr. Ardiyan Saptawan
ASAS-ASAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HAN Materi 1.
ILMU PERUNDANG-UNDANGAN
PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM HUKUM TATA NEGARA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Bahan Hingga KD II)
PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA asas & karakter
ISTILAH, PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
ADMINISTRASI NEGARA dalam LINGKUP SISTEM
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARATUR PEMERINTAH DAERAH DARI JERATAN PIDANA MELALUI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 48 TAHUN 2016 Drs. TRI YUWONO, M.Si.
SISTEM KONSTITUSI. PENGERTIAN KONSTITUSI  Berasal dari bahasa Prancis (constituer) = Membentuk  Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan.
Transcript presentasi:

Hukum Administrasi Negara (Pengantar) pengantar HAN Hukum Administrasi Negara (Pengantar) Semester 4 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Hukum Administrasi Negara (Pengantar) HAN adalah hukum mengenai pemerintahan dalam kedudukan, tugas, dan fungsinya sebagai administrator negara Tugas-tugas pemerintah adalah tugas-tugas negara yang dilimpahkan atau dibebankan kepada pemerintah HAN berasal dari istilah asing yang pertama kali dikembangkan di Prancis yaitu Droit Administratif http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Hukum Administrasi Negara (Pengantar) Gaudmet memberikan tiga pengertian terhadap istilah droit administratif Hukum adimnistrasi negara sebagai kajian atau cabang ilmu hukum bukan ilmu sosial Hukum administrasi negara merupakan ketentuan hukum positif Hukum administrasi negara sebagai organisasi administrasi negara yang disamakan dengan pengadilan administrasi di Prancis http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Hukum Administrasi Negara (Pengantar) Perkembangan istilah hukum administrasi negara di Indonesia pada dasarnya mengikuti istilah yang ada di Belanda. Di Belanda, terdapat dua istilah hukum administrasi negara, yaitu administartief recht (van Vollenhoven-berasal dari teori catur praja) dan bestuurrecht (Donner-berasal dari teori dwipraja) http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Hukum Administrasi Negara (Pengantar) Menurut van Vollenhoven bestuurrecht hanya bagian dari adminstratief recht. Sedangkan menurut Donner, bestuurrecht lebih luas dari dari administratief recht karena bestuurrecht mengatur pelaksanaan fungsi maupun organisasi negara, sedangkan administratief recht hanya pelaksanaan fungsi saja. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Hukum Administrasi Negara (Pengantar) Istilah HAN di Indonesia mengadopsi istilah administratief recht dan besturr recht yang terjemahannya berbeda-beda. pertama kali istilahnya diterjemahkan menjadi Hukum Tata Usaha yang terdapat pada Pasal 108 UUDS 1950 Istilah ini dikomentari oleh Prof. Wirjono Projodikoro. Seharusnya adalah Hukum Tata Usaha Pemerintah, maksudnya untuk menghindari pengertian tata usaha yang profit. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Hukum Administrasi Negara (Pengantar) Prof. Kusumadi Pudjosewojo mengomentari pendapat Prof. Wirjono dengan mengatakan bahwa Pasal 108 UUDS 1950 tersebut terletak dalam Bab III tentang Alat-alat Perlengkapan Negara. Sehingga seharusnya menggunakan istilah Hukum Tata Usaha Kenegaraan. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Hukum Administrasi Negara (Pengantar) Istilah lain yang digunakan yaitu Hukum Administrasi (oleh Prof. Utrecht, Prof. Rochmat Soemitro, dan Prof. Philipus Hadjon); Hukum Tata Pemerintahan (oleh Prof. Koentjoro Poerbopranoto); dan Hukum Karya Tantra (oleh Prof. Poernadi Poerbatjaraka dan Prof. Soerjono Soekanto). Istilah terakhir yaitu Hukum Administrasi Negara yang diperkenalkan oleh Prof. Prajudi Atmosudirdjo. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Hukum Administrasi Negara (Pengantar) Prof. Prajudi mendefinisikan HAN sebagai berikut: “Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur tentang seluk beluk administrasi negara dan hukum yang merupakan hasil ciptaan administrasi negara itu sendiri” http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Hukum Administrasi Negara (Pengantar) Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi negara mengatur empat hal, yaitu: Organisasi/institusi Mengisi jabatan dalam organisasi Berlangsungnya kegiatan/pelaksanaan tugas jabatan tersebut Pemberian pelayanan dari aparatur pemerintahan kepada masyarakat. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Hukum Administrasi Negara (Pengantar) Menurut Prof. Prajudi administrasi negara dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu: Dimensi institusional. Administrasi negara terdiri dari berbagai organ yang berada di bawah Presiden. Dimensi fungsional. Administrasi negara berfungsi menerapkan undang-undang. Dimensi proses. Administrasi negara merupakan suatu proses tata kerja penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Hukum Administrasi Negara (Pengantar) Menurut James Hart, Hukum Administrasi Negara adalah: “Hukum yang dibuat oleh administrasi negara itu sendiri dan hukum yang mengontrol pejabat administrasi negara.” http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Hukum Administrasi Negara (Pengantar) Dari definisi tersebut maka hukum administrasi negara mengatur empat hal, yaitu: Kewenangan setiap pejabat administrasi negara Batas-batas kewenangan setiap pejabat administrasi negara Sanksi kepada masyarakat yang melanggar hukum administrasi negara Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh warga masyarakat untuk membela hak dan kepentingannya http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Hukum Administrasi Negara (Pengantar) Kekuasaan eksekutif dan kekuasaan administratif di Indonesia menurut ketentuan UUD 1945 berada di satu tangan yaitu Presiden. Hukum administrasi negara sebagai buatan administrasi merupakan pedoman dalam menyelenggarakan undang-undang. Menurut Prof. Prajudi, hukum yang mengatur administrasi negara dapat bersumber dari UUD, TAP MPR, UU, PP, Keppres, Kepmen, dan Kep dirjen. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Hukum Administrasi Negara (Pengantar) Jadi hukum yang mengatur administrasi negara dapat bersumber dari: Lembaga yang berada di luar lembaga administrasi negara yang disebut HAN Heteronom. HAN Heteronom adalah hukum yang mengatur seluk beluk organisasi dan fungsi administrasi negara yang bersumber pada UUD, TAP MPR, dan UU http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Hukum Administrasi Negara (Pengantar) Lembaga yang berada di dalam admnistasi negara itu sendiri, yang disebut HAN Otonom. HAN Otonom adalah hukum operasional yang diciptakan oleh pemerintah dan administrasi negara sendiri, sehingga setiap waktu diperlukan dapat diubah. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Hukum Administrasi Negara (Pengantar) … Hubungan HAN otonom dan HAN Heteronom: HAN Otonom merupakan pelaksanaan dari HAN Heteronom, karena HAN Heteronom memberi wewenang kepada HAN Otonom HAN Otonom harus bersandar dan tidak boleh bertentangan dengan HAN Heteronom HAN Otonom lebih rendah dari HAN Heteronom HAN Otonom hanya disebutkan dalam UUD 1945 sedangkan HAN Heteronom diatur dalam UUD 1945. http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Hukum Administrasi Negara (Pengantar) Sebagai hukum HAN mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum yang diatur adalah antara sesama pejabat administrasi negara, antara administrasi negara dengan lembaga di luar administrasi negara, dan antara pejabat administrasi negara dengan warga masyarakat (James Hart). Dengan kata lain dibedakan antara HAN internal dengan HAN eksternal http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id