Rimbawan II Gedung Manggala Wanabakti

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Aspek-aspek Desa Adat dan Lembaga Adat yang Harus diatur dan didanai Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kab/Kota, dan Pemdes Oleh Nata Irawan, SH, MSi.
Advertisements

Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
KELEMBAGAAN KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDIKATOR OUTCOME IMPLEMENTASI RZWP3K
RANCANGAN RPJMN BIDANG KEHUTANAN
Strategi yang diterapkan Negara Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan dengan bingkai Bhinneka.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Pendahuluan Limbah telah lama mengitari kehidupan manusia terutama setelah dikenal adanya peradapan menetap di suatu tempat dan membentuk koloni. Secara.
Wakil Presiden RI Drs. H . Muhammad Jusuf Kalla
USULAN STRUKTUR KELEMBAGAAN
PEMAPARAN PEMBERDAYAAN GENDER DAN ENERGI
RENCANA KERJA KEGIATAN
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
MENUJU KAB BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING
PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP
Deputi Bidang Pengembangan Regional
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RANCANGAN AWAL RKP 2016 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
PENCAPAIAN TARGET PROGRAM KOTAKU
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SAMPAH
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
VISI dan MISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015 – 2019
STRATA BANGUNAN BERTINGKAT
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL PADA RAPAT KERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA Jakarta, 2 Desember 2015 BIRO PERENCANAAN.
Program Penilaian Peringkat Kinerja dalam Pengelolaan Lingkungan
PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)
Aktualisasi Revolusi Mental dalam Inovasi Pelayanan Publik
KEBIJAKAN PENYELAMATAN DAN PENGOLAHAN ARSIP
Kriteria Penilaian PROPER Pengelolaan Limbah B3
Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
31 Januari 2012 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN LHK SEBAGAI
Sasaran Strategis dan Strategi RENSTRA
KEBIJAKAN SUMBER DAYA AIR DALAM RPJMN
LINGKUNGAN DALAM KAJIAN ETIKA & MORAL
Lingkungan Hidup.
OTONOMI BIDANG PERTANAHAN
ASAS PENGELOLAAN KONSERVASI
Perlindungan dan Pengelolaan LH UU RI No. 32 Tahun 2009
ASPEK AMDAL DALAM STUDI KELAYAKAN BISNIS
STRATEGI PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN
Dikutip dari berbagai sumber
AKUNTABILITAS KINERJA
Dr. H. Virgana, ma, unindra pgri jakarta
Pemanfaatan SDA dengan Pembangunan Berkelanjutan
SILABUS HUKUM LINGKUNGAN
Konservasi Air Untuk Keserjahteraan Hidup
RPJMN Bidang Tata Ruang
KOALISI MERAH PUTIH VS KOALISI INDONESIA HEBAT.
Draft Guidelines Masterplan Pengelolaan Hutan dan Area Terbuka Hijau
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
DINAS KEHUTANAN PROV. SULAWESI SELATAN. “MEWUJUDKAN HUTAN LESTARI, PERKEBUNAN PRODUKTIF MASYARAKAT SEJAHTERA MANDIRI ”
Direktorat Kelautan dan Perikanan
STRATEGI PENCAPAIAN TARGET IKLH DI KOTA SEMARANG
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalimantan Timur
AMDAL - SKB.
INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia.
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Transcript presentasi:

Rimbawan II Gedung Manggala Wanabakti PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA disampaikan pada : Rapat Kerja Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua Rimbawan II Gedung Manggala Wanabakti Jakarta, 2 Desember 2015

TANTANGAN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN B3 Tantangan pengelolaan sampah, limbah, dan B3 akan semakin besar di tahun-tahun mendatang mengingat : proyeksi MPE3I, bangsa Indonesia akan menjadi 7 (tujuh) besar raksasa ekonomi dunia di tahun 2050 dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,3% sampai 8,0% akibatnya, semakin banyak industri yang tumbuh, semakin banyak sampah yang dihasilkan, semakin banyak limbah industri yang dihasilkan, dan semakin banyak limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) yang dihasilkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti dengan rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 0,3% sampai 1,5% di tahun 2050 Terhadap pengurangan timbulan sampah dilakukan upaya penyadaran publik untuk mencegah dan membatasi timbulan sampah, dan menerapkan prinsip 3R (reduce, reuse dan recycle) Terhadap limbah B3 dan limbah non B3, harus didorong untuk dapat diolah dan atau dimanfaatkan kembali sebagai salah satu sumber daya baru dan sumber daya yang harus dikonservasi

DASAR PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PSLB3 UU 10 / 2013 PENGESAHAN KONVENSI ROTTERDAM UU 32 / 2009 PERLINDUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UU 19 / 2009 PENGESAHAN KONVENSI STOCKHOM UU 18 / 2008 PENGELOLAAN SAMPAH. PERPRES 47 / 2005 AMANDEMEN KONVENSI BASEL PP 101 / 2014 PENGELOLAAN LIMBAH B3 PP 81 / 2012 PENGELOLAAN SAMPAH RT DAN SEJENIS RT PP 74 / 2001 PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PERMENLH 30 / 2009 TATA LAKSANA PERIZINAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN LB3 SERTA PENGAWASAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LB3 OLEH PEMDA PERMENLH 33/2009 TATA CARA PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI LB3 KEPMENLH 128 / 2003 TATA CARA DAN PERSYARATAN TEKNIS PENGOLAHAN LIMBAH MINYAK BUMI DAN TANAH TERKONYAMINASI OLEH MINYAK BUMI SECARA BIOLOGI

VISI DAN MISI RENSTRA K/L Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber-daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara maritim. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS RENSTRA K/L Memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional TUJUAN SASARAN STRATEGIS MENJAGA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP Untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5 – 68,5 MEMANFAATKAN POTENSI SUMBERDAYA HUTAN DAN LINGKUNGAN HUTAN secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan Peningkatan kontribusi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup terhadap penerimaan devisa dan PNBP sebagai masukan terhada PDB nasional MELESTARIKAN KESEIMBANGAN EKOSISTEM dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan Derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun

PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA 2015 - 2019 Meningkatnya Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan dengan berkurangnya resiko akibat Paparan Bahan Beracun Berbahaya (B3), Limbah B3 dan Sampah. Sasaran Strategis Jumlah sampah yang dikelola sebesar 3 juta ton dalam 5 tahun Jumlah B3 yang dikelola sebesar 3 juta ton dalam 5 tahun Jumlah limbah B3 yang dikelola sebesar 755.595.000 ton dalam 5 tahun Indikator

DICAPAI MELALUI KEGIATAN SASARAN INDIKATOR DICAPAI MELALUI KEGIATAN Jumlah Sampah yang Dikelola sebesar 124,6 Juta Ton di 380 Kota Pengelolaan Sampah Meningkatnya Kesehatan Masyarakat dan Kualitas Lingkungan dengan berkurangnya Resiko akibat Paparan B3, Limbah B3 dan Sampah Jumlah B3 yang dikelola sebesar 3 Juta Ton dalam 5 Tahun Pengelolaan B3 Verifikasi PLB3 dan Non LB3 Penilaian kinerja PLB dan Non LB3 Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Jumlah Limbah B3 yang dikelola sebesar 755.595.000 ton dalam 5 Tahun

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA Direktorat Jenderal Direktorat Pengelolaan Sampah Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Sekretariat Ditjen Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3

Pembangunan Recycle Center Pembangunan Bank Sampah Penerapan EPR Penerapan 3 R Pembangunan Recycle Center Pembangunan Bank Sampah Tertanganinya jumlah sampah sebesar 75% dari 124,6 jt ton atau sebesar 97,8 jt ton dalam 5 tahun di 380 kota Jumlah Sampah yang Dikelola sebesar 124,6 Juta Ton di 380 Kota dalam 5 tahun Kota sedang dan kecil Berkurangnya jumlah timbulan sampah pada sumbernya sebesar 20% dari 124,6 juta ton atau sebesar 24,5 juta ton dalam 5 tahun di 380 kota ADIPURA Komposting Terpadu Waste to Energy Urban Farming

Jumlah B3 yang dikelola sebesar 3 Juta Ton dalam 5 Tahun Inventarisasi peredaran dan penggunaan B3 (penerbitan surat registrasi, notifikasi, rekomendasi dan perizinan Pembangunan Sistem Informasi Tata Kelola B3 Nasional Meningkatnya jumlah B3 yang terdata dalam sistem informasi nasional mengenai B3 sebesar 100% Jumlah B3 yang dikelola sebesar 3 Juta Ton dalam 5 Tahun Implementasi konvensi dan peningkatan KLN Harmonisasi Peraturan/Kebijakan Pemantauan, Inventarisasi dan Verifikasi Jumlah dan Jenis B3 yang beredar dan digunakan, B3 Teregistrasi Prioritas, dan B3 terlarang Meningkatnya jumlah dan jenis B3 yang terkelola sesuai dengan peraturan menjadi 100%

Meningkatnya volume lahan terkontaminasi yang terpulihkan Meningkatnya penetapan limbah B3 dan limbah non B3 melalui kegiatan pelayanan pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 menjadi 100% Verifikasi perizinan Bintek Meningkatnya pemanfaatan limbah B3 dan limbah non B3 yang dikelola sebagai sumber daya sebesar 30% melalui fasilitasi Pemantauan pemanfaatan Bintek Jumlah Limbah B3 yang dikelola sebesar 755.595.000 ton dalam 5 Tahun Pemantauan pengelolaan Bintek Meningkatnya jumlah limbah B3 dan Limbah Non B3 yang dipantau pengelolaannya Meningkatnya volume lahan terkontaminasi yang terpulihkan Inventarisasi Pelaksanaan Pemulihan

Catatan : Pelaksanaan kegiatan Program PSLB3 dilakukan sesuai target dan lokus yang ditetapkan dalam renstra 2015-2019 Pelaksanaan kegiatan di wilayah kerja Ekoregion Papua antara lain terkait dengan pemantauan pengelolaan dan pemanfaatan limbah B3, dan pengelolaan sampah (adipura)

TERIMAKASIH