Disampaikan Dalam Rangka

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
Advertisements

REVITALISASI MUSRENBANGDA “LESSON LEARN” PROVINSI SUMATERA SELATAN
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
PERUBAHAN UU NO. 24 TAHUN 1992 DAN PENYUSUNAN RTRW PULAU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN Oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Dinas komunikasi dan informatika DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA DIY
BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL DIY
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
KANTOR PERWAKILAN DAERAH DIY 2017
PENERAPAN SAKIP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIY
RANCANGAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA TENTANG TATA RUANG TANAH KASULTANAN DAN TANAH KADIPATEN Yogyakarta, 22 Maret 2017.
SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA DIY
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KERANGKA UMUM PERUBAHAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN UTARA
IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR
Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DIY
PEMBUKAAN FORUM KABUPATEN/KOTA (KEWILAYAHAN)
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
October 17 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI KALIMANTAN.
ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KAB. KULON PROGO TAHUN 2017
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( SAKIP)
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO HUKUM TAHUN 2017
SAKIP 2017 SISTEM AKUNTABLITAS INSTANSI PEMERINTAH
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017
FORUM SKPD SARANA PRASARANA
IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR
Forum SKPD Sekretariat Parampara Praja
FORUM SKPD Yogyakarta, 21 Maret 2016
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
SINKRONISASI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH.
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
OTONOMI BIDANG PERTANAHAN
SAKIP ( SISTEM AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH )
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEBIJAKAN PERENCANAAN KEISTIMEWAAN DIY
PEREKONOMIAN INDONESIA. Dosen :. MUHAMMAD YUSUF INDRA PURNAMA, S. E, M
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
FORUM KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN RKPD DIY 2019
MUSRENBANG RPJMD PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
Samarinda, Rabu 14 Oktober 2018
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
PENYELARASAN KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH PADA ACARA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018 IKHA PURNAMASARI, ST Direktorat Perencanaan Evaluasi.
Tematik Pembangunan TEMA RKP 2019:
Disampaikan oleh: Tavip Agus Rayanto Kepala Bappeda DIY
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD diy terhadap rkpd diy tahun 2020 H
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
PENYUSUNAN Rencana Detail Tata Ruang PUSAT IBUKOTA KARANG BARU DAN KOTA KUALA SIMPANG Tahun 2018 – 2038.
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Bappeda DIY disampaikan dalam Seminar Nasional LP3M UMY
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
Transcript presentasi:

Disampaikan Dalam Rangka RANCANGAN RKPD DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017 Disampaikan Dalam Rangka MUSRENBANG FORUM SKPD 2017 Yogyakarta, 23 Maret 2016

KONTRIBUSI FORUM TEMATIK Tema RKP Nasional 2017 Tema RKPD 2017 Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah Tema RKP Nasional 2017 Mewujudkan Kualitas Pembangunan yang Berkeadilan Melalui Pengembangan Sumberdaya Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Perbaikan Layanan Publik Aras Pembangunan Sarana Prasarana Mengurangi Disparitas Wilayah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Menyediakan Layanan Dasar Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Strategi Perencanaan Pembangunan Meningkatkan kesesuaian Tata Ruang Konektifitas Wilayah Angkutan Umum Perkotaan dan Sanitasi Ruang Publik Perencanaan Pemanfaatan Kawasan Industri Penataan Kawasan RTH Pengendalian Dukungan Sarana dan Prasarana Tema RKPD 2017 Penyelenggaraan penataan tanah SG, PAG, TKD Penanganan permasalahan pertanahan, ijin pemanfaatan tanah desa, penetapan lokasi

Indikator Kinerja Sasaran Tolak Ukur Pembangunan SKPD Berdasarkan RPJMD 2012-2017 tahun ke 5 Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Capaian 2015 Target Kinerja 2017 Meningkatnya penyelenggaraan pengelolaan pertanahan Meningkatnya tertib administrasi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan Terwujudnya Pengelolaan Bidang SG, PAG, dan TKD yang sesuai 54,33% 60% Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang Meningkatnya kinerja penataan ruang Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 69,83% 75% Terselenggaranya penataan ruang pada kawasan keistimewaan Persentase penataan ruang pada kawasan keistimewaan 26,92% 37% Meningkatkan pemerataan akses masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana publik Terwujudnya penataan ruang kawasan strategis keistimewaan Persentase kawasan strategis keistimewaan yang ditata Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan program dan kegiatan SKPD Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program SKPD - 100%

ISU DAN KONSEP STRATEGIS PERTANAHAN ISU STRATEGIS KONSEP STRATEGIS Data hasil inventarisasi tanah Kasultanan, tanah kadipaten dan Tanah Desa yang selama ini dilakukan belum valid Inventarisasi lanjutan dan identifikasi terkait luas bidang, lokasi/koordinat, batas bidang, pengelolaan, pemanfaatan dan potensi lahan yang ditindaklanjuti dengan pengembangan database pertanahan berbasis WEB GIS Permasalahan pertanahan masih banyak yang belum ditindaklanjuti secara administrasi/legalitas 1. Penanganan permasalahan pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2. Pensertipikatan tanah dengan tujuan adanya kepastian hukum hak atas tanah Salah satu permasalahan tukar menukar tanah desa (adanya pembangunan kepentingan umum).

ISU DAN KONSEP STRATEGIS PENATAAN RUANG Hasil audit pemanfaatan ruang di DIY menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang 69,83% ditinjau dari pola dan struktur ruang ISU STRATEGIS KONSEP STRATEGIS Keterwujudan Sistem Prasarana Utama Pembangunan akses ke JJLS, Pembangunan JJLS, pembangunan jaringan KA poros utara – selatan dan KA perkotaan, pembangunan jaringan jalan jalur timur – barat, pembangunan jaringan jalan jalur utara – selatan, pembangunan JORR, pembangunan pelabuhan maupun pembangunan bandara Keterwujudan sistem prasarana utama baru mencapai 62,16%. Kesesuaian Kawasan Lindung Baru mencapai 62,28%, ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di kawasan lindung terutama di kawasan lindung setempat, suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya serta kawasan lindung geologi Penetapan Rencana Rinci maupun penyediaan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang Kesesuaian Kawasan Budidaya Baru mencapai 66,44%, ketidaksesuaian pemanfaatan ruang di kawasan budidaya terutama kawasan hutan produksi, peruntukan pertambangan, industri, perikanan, bandara dan PPI Koordinasi lintas sektor dalam penetapan Rencana Rinci maupun penyediaan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang. Kesenjangan Wilayah Eksternal wilayah pengembangan strategis perbatasan provinsi (Yogya – Solo – Semarang dan Yogya – Prigi – Blitar) Internal antara Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul Pembangunan koridor Tempel-Parangtritis, koridor Temon-Prambanan dan pengembangan Kawasan Pantai Selatan. Pembangunan infrastruktur penghubung Desa – Kota.

Jumlah Sertipikat s/d Tahun 2015 Target Pensertipikatan Tahun 2016 INVENTARISASI URUSAN PERTANAHAN SAMPAI DENGAN SAAT INI 1. Tanah Desa No. Kabupaten Bidang Luas (m²) 1. Bantul 8.630 32,619,338 m² 2. Kulon Progo 3.406 27,667,389 m² 3. Gunungkidul 2.737 21,837,555 m² 4. Sleman 17,031 127,340,180 m² Jumlah 31.804 209,464,462 m² 2. Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten No. Kabupaten/ Kota Bidang Luas (m²) Jumlah Sertipikat s/d Tahun 2015 Target Pensertipikatan Tahun 2016 1. Yogyakarta 339 613,345 m² 286 Sertipikat 50 Sertipikat 2. Bantul 3.074 7,031,574 m² 1.447 sertipikat 300 sertipikat 3. Kulon Progo 1.281 16,452,534 m² 312 sertipikat 240 sertipikat 4. Gunungkidul 4.046 26,656,191 m² 516 sertipikat 5. Sleman 4.486 7,465,502 m² 306 sertipikat Jumlah 13.226 58,219,146 m² 2.867 sertipikat 1.190 sertipikat

PETA AUDIT TATA RUANG

Rencana Strategis Provinsi Kawasan Strategis Keistimewaan DIY Kawasan Strategis Keistimewaan DIY Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi Kawasan Perkotaan Yogyakarta Kawasan Strategis Kepentingan Fungsi Daya Dukung Lingkungan Hidup Kawasan Koridor Temon-Prambanan Kawasan Strategis Kepentingan Pendayagunaan SDA dan Teknologi Kawasan Gumuk Pasir Kawasan Bentang Alam Karst Kawasan Koridor Tempel-Parangtritis Kawasan Pantai Selatan Kawasan Pantai Selatan

Road Map Kawasan Keistimewaan DIY (2014 -2016) KAWASAN STRATEGIS KEISTIMEWAAN (1) No Kawasan Road Map Kawasan Keistimewaan DIY (2014 -2016) RTRW RDTR RTBL Master Plan DED Konstruksi 1 Kraton √ - 2 Malioboro 3 Pakualaman 4 Kotagede 5 Kotabaru  - 6 Imogiri Prosentase 100 % 66,67 %

Road Map Kawasan Keistimewaan DIY (2014 -2016) KAWASAN STRATEGIS KEISTIMEWAAN (2) No Kawasan Road Map Kawasan Keistimewaan DIY (2014 -2016) RTRW RDTR RTBL Master Plan DED Konstruksi 1 Plered √ - 2 Parangtritis 3 Merapi 4 Prambanan 5 Nglanggeran 6 Sokoliman 7 Pusat Kota Wates 8 Goa Kiskendo - Sermo - Wates 9 Ambarbinangun 10 Goa Selarong 11 Lava Bantal (Geo Heritage) 12 Selokan Mataram 13 Gunung Gambar 14 Siung - Wediombo 15 Playen 16 Bejiharjo 17 Suroloyo - Sendangsono Prosentase 100 % 58,8 % 52,94 % 41,17 % 58,8 % 35,29 %

ROADMAP RENCANA RINCI TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS PROVINSI 100 % 81,82 % 0 % Perkiraan capaian sampai dengan tahun 2016 :

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINA PERTANAHAN DAN TATA RUANG DIY TAHUN 2017 NO BIDANG/BAGIAN JUMLAH PROGRAM JUMLAH KEGIATAN JUMLAH ANGGARAN 1 PERTANAHAN 3 12 Rp 5.195.000.000,- 2 TATA RUANG 21 Rp 21.800.000.000,- SEKRETARIAT 27 Rp 4.125.630.000,- JUMLAH ANGGARAN DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG DIY Rp 31.120.630.000,-

KEBUTUHAN LINTAS SEKTOR INSTANSI LAIN Kerja sama dengan BPN; Kerja sama dengan Pemerintah Kab/Kota; Kerja sama dengan DPPKA DIY dalam permasalahan aset Pemda DIY; Dukungan pertimbangan hukum dari Biro Hukum Setda DIY, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM ; Dukungan penelusuran arsip dari BPAD dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI); Kerjasama dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut : Urusan Tata Ruang terdapat 10 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), 3 Program, 82 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp 916.478.300,00 Urusan Pertanahan terdapat 5 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), 2 Program, 5 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp 9.550.000.000,00

TERIMAKASIH