Keynote Speech Direktur Jenderal Cipta Karya “Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh sebagai Jalan Menuju Kota Layak Huni dan Berkelanjutan” Disampaikan Pada Acara Sosialisasi Nasional Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Jakarta, 27 April 2016

Urbanisasi Dunia Indonesia Saat ini 54% populasi dunia tinggal di perkotaan. Pada tahun 2050, bertambah menjadi 66%. (UN) Indonesia Tingkat pertumbuhan penduduk di perkotaan 2,75% pertahun, lebih besar dari pertumbuhan penduduk nasional : 1,17% per tahun. 2015 : 59,35% penduduk sudah hidup di kota 2045 : 82,37% penduduk akan hidup di kota

Isu Kawasan Permukiman Meningkatnya jumlah penduduk yang bertempat tinggal di perkotaan, menuntut penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman yang memadai Disisi lain, keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dan daya dukung lahan menjadi kendala penyedian prasarana dan sarana dasar, yang memicu tumbuhnya kawasan permukiman kumuh Untuk mengurangi dan mencegah tumbuhnya permukiman kumuh, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, melalui bentuk program/kegiatan inovatif dan tepat sasaran

Kegiatan Penanganan Permukiman Kumuh 1 Penyusunan Dokumen Rencana pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KP-KP) 2 Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 3 Kegiatan Prioritas Keterpaduan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan 4 Kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan 5 National Slum Upgrading Program (NSUP)- Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) 6 Neighborhood Upgrading and Shelter Project 2 (NUSP-2)

Program Kotaku Program Kota Tanpa Kumuh merupakan upaya strategis Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam percepatan penanganan kawasan kumuh dan mendukung gerakan 100-0-100 di perkotaan pada tahun 2016-2020. KOTAKU menggunakan sinergi platform kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten/Kota serta Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat untuk mempercepat penanganan kumuh perkotaan dan geraan 100-0-100 dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Peran Pemda Dalam Program Kotaku Sebagai Regulator yang mengakomodasi berbagai aspirasi pelaku pembangunan permukiman Memfasilitasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penanganan permukiman kumuh skala lingkungan Membangun kolaborasi antar pelaku, program dan pendanaan Membangun atau menguatkan peran Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP)

Peran Masyarakat Dalam Program Kotaku Mensinergikan perencanaan penanganan permukiman kumuh skala lingkungan dengan skala kota/kawasan Revitalisasi peran BKM/LKM dari orientasi penangulangan kemiskinan menuju orientasi penanganan permukiman kumuh