INDEKS PERSEPSI KORUPSI 2015

LATAR BELAKANG Posisi CPI Indonesia tahun 2015 pada angka 36/100 dengan rangking 88/168 UU Tipikor dan PP No 55/2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025 dan Stranas PPK Jangka Menengah tahun 2012-2014 Dalam dokumen Stranas PPK disebutkan bahwa indikator utama keberhasilan stranas PPK baik di tingkat nasional maupun di daerah diukur menggunakan Corruption Perception Index (CPI) dan National Integrity System (NIS).

APA ITU INDEKS PERSEPSI KORUPSI? Untuk mengukur tingkat korupsi di suatu negara, Transparency International telah memiliki indikator yang dikenal dengan nama Indeks Persepsi Korupsi (IPK), yaitu indeks yang mengukur persepsi pelaku usaha terhadap praktik suap di suatu daerah. Pada tahun 2015, untuk kesekian kalinya, Transparency International Indonesia melakukan survei Indeks Persepsi Korupsi di 11 kota dengan total responden 1100.

TUJUAN SURVEY PERSEPSI KORUPSI Mengukur Indeks Persepsi Korupsi yang akan menggambarkan tingkat korupsi pada level kota berdasarkan persepsi pelaku usaha. Mengukur kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh institusi publik kepada para pelaku usaha melalui Indeks Pelayanan/Service Performance Index (SPI). Mengukur intensitas korupsi di institusi publik dalam hubungannya dengan pelaku usaha, dalam kegiatan pelayanan publik dan memperoleh kontrak bisnis dengan lembaga pemerintah.

GAMBARAN SURVEY IPK 2015 Penilaian Pengusaha terhadap Daya Saing dan Hambatan Berusaha Penilaian Pengusaha terhadap Korupsi (Demand Side of Corruption) dan Pengalaman Suap (Supply Side of Corruption). Penilaian Pengusaha terhadap Integritas Layanan Publik dan Sistem Integritas Lokal (Local Integrity System). Penilaian Pengusaha terhadap Dampak Korupsi (Consequense of Corruption). Selain keempat hal tersebut di atas, penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi keberadaan perangkat pelayanan publik sesuai standard yang dimandatkan dalam UU Pelayanan Publik.

METODOLOGI Metodologi Survei Survei Persepsi Korupsi 2015 merupakan survey dengan basis responden pengusaha dan pelayan publik (Pemerintah) yang dilaksanakan di 11 (sebelas) kota. Jumlah total sampel yang terlibat dalam survey ini sebanyak 1100 pengusaha dan pelaku bisnis. Metode pengambilan sampel menggunakan quota sampling. Metodologi Perhitungan Indeks Indeks Persepsi Korupsi 2015 adalah indikator komposit yang datanya diperoleh dari Survei Persepsi Korupsi 2015. Indeks Persepsi Korupsi 2015 mencakup definisi-definisi korupsi yang digunakan 9 (sembilan) survei dasar penyusun Corruption Perception Index (CPI). Kesembilan survey tersebut adalah International Country Risk Guide, World Economic Forum, World Economic Yearbook, Transparency International, Global Insight, Bertelsmann Foundation Transformation Index, Political and Economic Risk Consultancy, Economist Intelligent Unit, dan World Justice Project.

DIMENSI IPK Indeks Persepsi Korupsi (IPK) merupakan nilai rerata sederhana dari kelima dimensi pengukuran korupsi di atas. Secara matematis formula perhitungan indeks persepsi korupsi tersebut sebagai berikut:

PENGALAMAN 2004 2006 2008 2010 2012

MENGAPA IPK INDONESIA PENTING? Transparency International mengeluarkan Corruption Perception Index (CPI) yang mencakup banyak negara di dunia, kita bisa melihat posisi Indonesia diantara banyak negara. Ingin menera korupsi di negeri ini apakah korupsi dianggap sebagai endemic, systemic and widespread. Kalau Indonesia masuk dalam kategori negara terkorup pertanyaan yang muncul adalah: apakah benar? Bagaimana persepsi orang-orang di Indonesia khususnya pengusaha yang berinteraksi dengan pemerintah? TI-Indonesia mengajukan pertanyaan tentang persepsi korupsi dari dalam negeri, dan berfikir bahwa akan sangat baik jika kita mengetahui keadaan korupsi di berbagai provinsi dan kota terutama dalam era desentralisasi ini Dalam kaitan inilah TI-Indonesia melakukan survey membuat Index Persepsi Korupsi Indonesia. Kita perlu mengetahui persepsi dalam negeri dan mengkaitkannya dengan persepsi luar negeri: apakah ada korelasinya? Ternyata persepsi dalam negeri dan luar negeri mengenai korupsi di Indonesia sangat banyak persamaannya.