Regulasi KTR: Antara Kebutuhan dan Implementasinya di DIY

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
HASIL PENDATAAN KELUARGA TH.2012
Advertisements

Seminar Laporan Penelitian
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
Seminar Laporan Penelitian Kampus Wates Identifikasi Masalah Masih kurangnya intensitas sosialisasi dari pemerintah tentang pembelajaran tematik.
DAN DEWAN PENASEHAT FKUB DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN DI DAERAH
MENTERI KESEHATAN KESIAPAN PEMERINTAH UNTUK IMPLEMENTASI PP NO. 109 TAHUN 2012 (KEMENKES) Assalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh Selamat pagi.
Lembaga Survei Indonesia - IFES Indonesia Survei Nasional Pasca Pemilihan Umum Presiden 2014 Oktober 2014.
Profil potensi daerah istimewa Yogyakarta
HUBUNGAN ANTAR VARIABEL
ANALISA PASAR DALAM PEMSOS
Masyarakat Terlibat, Data Akurat, Desa Berdaulat
Rafi dan Luthfi. Daerah Istimewa Jogjakarta merupakan propinsi kecil kedua, setelah propinsi DKI Jakarta dan terletak di tengah Pulau Jawa, dikelilingi.
BY RANSI SR ( senior) Kraton yogyakarta.
ABDIAH FITRIANA, Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Partisipasi wanita dalam Pemeriksaan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim di Puskesmas Kesesi.
PROFIL POTENSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Profil potensi diy1 By:Safiya aJani Hando Class:4 D.
Profil Potensi Daerah Istimewa Yogyakarta (Produk dan Kerajinan)
NOVI SULISTIANI, Identifikasi Kebutuhan Belajar Gelandangan Remaja di Kawasan Pasar Johar Semarang.
By:dimas rizky khautal hilmy
V. Struktur Tim JKN PPTM Nomor : Tanggal, bulan, tahun Sifat : Penting Lampiran : Perihal : Pelaksanaan Kawasan Tanpa.
PADA ACARA : KUNJUNGAN KERJA DI PROVINSI DI. YOGYAKARTA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Yogyakarta, 11 JUNI 2012 PENGARAHAN SEKRETARIS JENDERAL.
OTONOMI KHUSUS (Otonomi khusus NAD, Papua, DKI Jakarta dan Yogyakarta)
DAMPAK TAPS TERHADAP ANAK-ANAK SAMPAI DENGAN USIA10 TAHUN.
PERLINDUNGAN TERHADAP PEROKOK PASIF DISAMPAIKAN OLEH : QUIT TOBACCO INDONESIA FAKULTAS KEDOKTERAN UGM.
Provinsi D.I. Yogyakarta
TEMPEST EXRESS 30 Sekilas Skenario April 2017.
PeNGUKURAN KINERJA PEMERINTAHAN dan aspirasi publik Menjelang
Pengukuran kinerja pemerintah dan aspirasi publik Menjelang
PELATIHAN(PENYEGARAN) CALON DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN
Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta
PENERAPAN KAWASAN DILARANG MEROKOK & INISIASI KAWASAN DILARANG MEROKOK
BAHAYA ROKOK Oleh : Muchsin Maulana, S.KM., M.PH
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul
PERAN KELUARGA DALAM MENDUKUNG KOTA RAMAH LANSIA
HUBUNGAN PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK DAN FAKTOR LAINNYA TERHADAP PERILAKU MEROKOK PADA REMAJA DI SMP MUHAMMADIYAH 17 CIPUTAT Fajri Azhari Univesitas.
UNIVERSITAS AIRLANGGA
LOGICAL FRAMEWORK APPROACH IN EVALUATION SMOKE FREE AREA IMPLEMENTATION UNIVERSITAS INDONESIA ON 2015 Zahrina Center forHealth Economics and Policy Studies.
MonEv KTR Dianita Sugiyo, MHID Awang Darumurti, M.Si Tanto Lailam, LLM
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Correspondence author:
TEMPEST EXRESS 30 Sekilas Skenario April 2017.
Monitoring Kepatuhan Kebijakan KTR “Testimoni Smoke Free Monitoring di
Disampaikan pada Rapat Koordinasi FPK2PA Kabupaten Gunungkidul
STUDI KOHOR FAKTOR RISIKO PTM 2011
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Jakarta, 2010
HIDUP SEHAT TANPA ROKOK kondisi di Belanda dan Indonesia
Di Daerah Istimewa Yogyakarta
Nunik Kusumawardani; Rofingatul M, Prisca Arfines
PERUBAHAN PERILAKU SASARAN
KLB HEPATITIS A.
IMPLEMENTASI Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2009 tentang KTR-KTM
HASIL MONITORING DAN EVALUASI KTR DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016
PHBS DI TEMPAT-TEMPAT UMUM(TTU)
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK Deputi Bidang Perindungan Anak Kementerian Pemberdayaan.
Vice Presiden DPP FSPMI
dalam kerangka kemiskinan perkotaan: perspektif sosiologis
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGEMBANGAN KAB/KOTA LAYAK ANAK Deputi Bidang Perindungan Anak Kementerian Negara Pemberdayaan.
TINGKAT PEMAHAMAN SISWA KELAS ATAS TERHADAP BAHAYA MEROKOK DALAM PEMBELAJARAN PENJAS DI SEKOLAH DASAR NEGERI BANTARSARI 08 KABUPATEN CILACAP Oleh: Asep.
Profil Potensi Daerah Istimewa Yogyakarta
EXPOSE PENGADAAN BARANG/JASA
EVALUASI KOORDINASI KEBIJAKAN PROGRAM
Framework Convention on Tobacco Control (FCTC
SEMINAR PROPOSAL & INSTRUMEN PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2009 STRATEGI PENCAPAIAN KETAHANAN PANGAN PADA RUMAH TANGGA MISKIN DI PROVINSI.
Disusun Oleh: Yogi Afroza ( )
Tematik Pembangunan TEMA RKP 2019:
Kebijakan Inovasi dan Inovasi Jasa Konstruksi DIY
PUSKESMAS RAMAH ANAK SEBAGAI UPAYA UNTUK PERCEPATAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK.
Dr. RM. Okie Hapsoro BP, M.Kes, MMR
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Sekolah Oleh Ida Fitri.
Menuju Pemenuhan Perlindungan Maternitas Bagi Perempuan Pekerja
Transcript presentasi:

Regulasi KTR: Antara Kebutuhan dan Implementasinya di DIY Supriyati, Wahab A., Friday LC., Kusumaningrum F Center of Health Behavior and Promotion Faculty of Medicine, Universitas Gadjah Mada

Background Belum ada Perda DIY tentang KTR Perda no 5/2007 tentang PPU Pergub DIY no 42/2009 Perda/Perbup/perwal Belum ada Perda DIY tentang KTR

Setiap individu harus mendapatkan informasi yang cukup mengenai bahaya rokok dan bahaya paparan asap rokok Harus ada komitmen politik yang jelas mengenai perlindungan perokok pasif FCTC (pasal 4)

Tujuan Mengidentifikasi pengetahuan masyarakat DIY tentang KTR Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat DIY terhadap KTR Menggambarkan penerapan KTR pada 7 domain di DIY

7 Domain KTR Tempat pelayanan kesehatan Tempat belajar mengajar Tempat bermain anak Tempat ibadah Angkutan umum Tempat kerja Tempat-tempat umum

Metode Design Responden Survei dengan menggunakan kuesioner yang diwawancarakan dan observasi TTU Design Masyarakat Yogyakarta (minimal 6 bulan tinggal di Yogyakarta), usia lebih dari 17 tahun 303 responden di TTU, 70 tempat observasi dan 350 responden di masyarakat Responden

Karakteristik responden 1 Umur Mayoritas adalah usia 25-44 untuk TTU dan 45-64 tahun untuk masyarakat 2. Jenis kelamin 56% responden adalah laki laki 3. Status merokok 27,3% responden adalah perokok

Sumber informasi tentang KTR

Pengetahuan masyarakat tentang KTR Pengetahuan masyarakat tentang bahaya merokok tinggi Pengetahuan masyarakat tentang KTR masih terbatas, KTR  tempat yang tidak dibolehkan untuk merokok

Pengetahuan masyarakat tentang KTR Tempat yang semestinya merupakan KTR adalah sekolah, tempat layanan kesehatan, tempat bermain anak, dan tempat ibadah Pada KTR semestinya disertai dengan media peringatan dan tempat khusus untuk merokok (kecuali tempat ibadah dan tempat bermain anak), serta contoh dari pimpinan

Kebutuhan Masyarakat terhadap KTR 98% responden memerlukan KTR di tempat layanan kesehatan, sekolah, tempat bermain anak, dan tempat ibadah 90% responden menyatakan perlu adanya KTR di kampus, bandara, kereta api, dan tempat kerja 70% responden menyatakan perlunya KTR di rumah makan dan 60% untuk café

Sikap dan keyakinan untuk implementasi KTR No. Domain Sikap terhadap KTR Keyakinan untuk implementasi KTR 1 Tempat ibadah 99 % setuju 90% yakin 2 Tempat layanan kesehatan 100% setuju 85% yakin 3 Tempat bermain anak 99% yakin 4 Tempat kerja 86-92% setuju 55-68% yakin 5 Transportasi umum 94% setuju 58% yakin 6 Tempat belajar mengajar 95-99% setuju 65-92% yakin 7 Tempat umum 66-89% setuju 15-70% yakin

Keberadaan regulasi KTR di kabupaten/kota DIY No Kabupaten / Kota Regulasi terkait KTR 1. Kabupaten Gunung Kidul Peraturan Bupati no. 22 tahun 2009 tentang KDM dan Perda KTR no 7 tahun 2015 2. Kabupaten Sleman Peraturan Bupati Sleman no. 42 tahun 2012 tentang KTR 3. Kabupaten Kulon progo Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo no. 5 Tahun 2014 tentang KTR 4. Kota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta no. 12 tahun 2015 tentang KTR 5. Kabupaten Bantul Saat penelitian belum ada regulasi (Perbup no 18 tahun 2016 tentang Kawasan Sehat Bebas Asap Rokok)

Implementasi KTR pada kab/kota Wilayah Tingkat Pelaksanaan KTR Total Baik Kurang n % Kabupaten Bantul 1 7.14 13 92.86 100 Kabupaten Sleman 2 14.29. 12 85.71 Kabupaten Kulon Progo 3 21.43 11 78.57 Kabupaten Gunungkidul 4 28.57 10 71.43 Kota Yogyakarta 7 50.00

Kesimpulan Implementasi KTR sejalan dengan keberadaan regulasi KTR Pemahaman masyarakat terhadap KTR masih terbatas sebagai tempat yang dilarang untuk merokok Sosialisasi tentang KTR masih terbatas dengan one way communication Masyarakat DIY memerlukan regulasi untuk melindungi masyarakat dari AROL

Saran Perlunya perda KTR untuk perlindungan perokok pasif di DIY Perlu sosialisasi KTR dengan cara interaktif Perlu contoh dan komitmen pimpinan dalam pelaksanaan KTR

Terima kasih Matur Nuwun Terima kasih Matur Nuwun