ASPEK HUKUM DAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN HKI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
SOP PPID DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
Advertisements

Pembubaran Koperasi Rita Tri Yusnita Sumber:
Disampaikan Siti Roswati Handayani, SH., MPA. Yogyakarta, 17 Juni 2013.
Prof.Ir. Sukandarrumidi, M.Sc.,Ph.D. Pusat Pelayanan HaKI UGM
HUKUM MEREK Noegroho Amien S. SH. MSi..
Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur ADMINISTRASI PPID DAN ATASAN PPID.
TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN DAN TATA CARA PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK MENURUT PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010.
Universitas Gadjah Mada
Desain Industri di Indonesia
Pusat Pelayanan Haki UGM
PENGADILAN PAJAK.
Proses Hukum di KPPU Laporan Pemeriksaan pendahuluan
Peran & fungsi Merek Bagi :
PEDOMAN TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI
Legalitas Bentuk dan Kegiatan Usaha
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ( H K I )
Surat Keterangan Keimigrasian
Pertemuan #7 BANDING DAN BADAN PERADILAN PAJAK (BPP)
PENDAFTARAN TANAH Pendaftaran tanah Pasal 19 UUPA
 Hak paten diperlukan agar tidak dilakukan pelanggaran hak cipta. Belakangan ini banyak sekali dijumpai peniruan baik dalam tulisan maupun produk yang.
PENAYANGAN DAFTAR HITAM PADA DAFTAR HITAM NASIONAL
PENAYANGAN DAFTAR HITAM PADA DAFTAR HITAM NASIONAL
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
Gugatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002
SOSIALISASI SITU.
Miko Kamal FAKULTAS HUKUM UNIV. BUNG HATTA, 2016
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Undang-Undang No
Legal Aspek Produk TIK Febrianti Dwianjani
PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG MEREK
legal aspek produk teknik informatika & komunikasi -PROSUDER PATEN-
Hak Desain Industri Miko Kamal
PERTEMUAN 8 HUKUM MEREK.
ASPEK HUKUM BISNIS.
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Miko Kamal FAKULTAS HUKUM UNIV. BUNG HATTA, 2016
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
A. Merek Dagang dan Jasa Pengaturan Merek
UU REPUBLIK INDONESIA NO
Pengadilan Pajak UU 14 Tahun 2002.
HAK PATEN - STUDI KELAYAKAN BISNIS-ZAINUL MUCHLAS
Sistem pendaftaran paten (dahulu)
Banding dan Gugatan.
SENGKETA PAJAK.
SIMULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
Oleh: Dr. Danang Wahyu Muhammad, S.H., M.Hum.
Pendahuluan Dalam menjalankan perusahaannya, seorang pengusaha dapat bekerja sendirian atau dibantu oleh orang lain. Adapaun pembantu perusahaan ini ada.
BENTUK AKTA NOTARIS pasal 38 UU 2/2014
MEREK UU NO 15 TAHUN 2001.
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
PUTUSAN PENGADILAN PAJAK DAN PENINJAUAN KEMBALI
PERJANJIAN KERJA BERSAMA DAN PERATURAN PERUSAHAAN
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
DESAIN INDUSTRI, RAHASIA DAGANG dan DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
Rinaldo Anugrah Wahyuda
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK
Peraturan Menteri Keuangan-9/PMK.03/2012
Presented by : Kelompok 12
I. PENDAHULUAN II. PERANGKAT HUKUM III. UU HAK MEREK
Universitas Gadjah Mada
Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI BARAT KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI BARAT.
MEREK UU NO 15 TAHUN /9/2018 MATERI HUKUM DAGANG.
Permohonan Pendaftaran Desain Industri
Seluk beluk pendaftaran merek internasional melalui Madrid Protokol
Pengangkatan, perpindahan, perpanjangan, pemberhentian Notaris
Sertifikasi, Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi Paten Dra
MEREK CARA KREATIF MEMBUAT MEREK DAN KEMASAN
Transcript presentasi:

ASPEK HUKUM DAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN HKI MATERI KULIAH UNTUK PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN DAN ILMU HUKUM UNDIP LEO TUKAN 15/10/2017

ADA DUA BIDANG KAJIAN ASPEK HUKUM PENDAFTARAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN MATERI KULIAH UNTUK PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN DAN ILMU HUKUM UNDIP 15/10/2017

I. ASPEK HUKUM STATUS PEMOHON STATUS PENDAFTARAN HKI; SISTEM PENDAFTARAN HKI; LIFETIME PERLINDUNGAN HUKUM PENDAFTARAN HKI; MANFAAT PENDAFTARAN HKI; MATERI KULIAH UNTUK PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN DAN ILMU HUKUM UNDIP 15/10/2017

II. ASPEK ADMINISTRASI PENDAFTARAN PERSYARATAN PERMOHONAN TATA CARA PERMOHONAN MATERI KULIAH UNTUK PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN DAN ILMU HUKUM UNDIP 15/10/2017

MATERI PERTAMA PENDAFTARN MEREK 15/10/2017

I. ASPEK YANGTERKAIT DENGAN MEREK PEMOHON SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN; PERUBAHAN DAN PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN; PEMERIKSAAN PERMOHONAN; PENGUMUMAN PERMOHONAN; PENOLAKAN SEMENTARA, KEBERATAN DAN SANGGAHAN; MASA PERLINDUNGAN DAN PERPANJANGAN; PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK MATERI KULIAH UNTUK PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN DAN ILMU HUKUM UNDIP 15/10/2017

A. PEMOHON (PS.1 AYAT 6 YO PS 7 AYAT 3 ) PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK DAPAT DILAKUKAN OLEH PERORANGAN ATAU KOLEKTIF (PS. 50-55) PERMOHONAN JUGA DAPAT DIAJUKAN OLEH SEBUAH BADAN HUKUM MATERI KULIAH UNTUK PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN DAN ILMU HUKUM UNDIP 15/10/2017

B. SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN (PS. 7 AYAT 1) PERMOHONAN DIAJUKAN DALAM RANGKAP EMPAT BERISI INFORMASI SBB: - TEMPAT, TANGGAL, BULAN DAN TAHUN PENDFTARAN; - NAMA LENGKAP DAN ALAMAT PEMOHON; - NAMA NEGARA DAN TANGGAL PENDAFTARAN PERTAMA BILA PERMOHONAN DILAKUKAN DENGAN CARA PRIORITAS (PS.11) - CONTOH ETIKET MEREK; - WARNA ETIKET MEREK; - ARTI BAHASA/HURUF/ANGKA ASING; - KELAS BARANG/JASA (BISA LEBIH DARI SATU DLM SATU PERMOHAAN. PS. 8); - JENIS BARANG/JASA. MATERI KULIAH UNTUK PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN DAN ILMU HUKUM UNDIP 15/10/2017

SYARAT----LANJUTAN PEMOHON DARI LUAR NEGERI HARUS MENGAJUKAN MELALUI KUASA HUKUM DI INDONESIA (PS. 10 YO PS. 7 AYAT 8) SURAT PERMOHONAN HARUS DILAMPIRI: - ETIKET MEREK; - COPY IDENTITAS PEMOHON; - COPY AKTA BADAN HUKUM; - BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PERMOHONAN MATERI KULIAH UNTUK PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN DAN ILMU HUKUM UNDIP 15/10/2017

C. PERUBAHAN DAN PENARIKAN KEMBALI (PS. 16 DAN PS. 17 AYAT 1-3 YO PS PERUBAHAN PERMOHONAN HANYA BERKAITAN DENGAN NAMA DAN ALAMAT PEMOHON PENARIKAN KEMBALI DAPAT DILAKUKAN SEBELUM DIPUTUSKAN OLEH DJHKI MATERI KULIAH UNTUK PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN DAN ILMU HUKUM UNDIP 15/10/2017

D. PEMERIKSAAN PERMOHONAN MEREK ( PS.13 -14, PS.18-20 ) PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF (PS. 7, 8, 9, 10, 11, DAN 12) PEMERIKSAAN SUBSTANTIF (BERKAITAN DENGAN MEREK YANG TIDAK BOLEH DIDAFTAR DAN MEREK YANG HARUS DITOLAK PENDAFTARANNYA. PS. 4, 5, 6) MATERI KULIAH UNTUK PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN DAN ILMU HUKUM UNDIP 15/10/2017

E. PENGUMUMAN PERMOHONAN ( PS. 21-23 ) DIMUAT DALAM BERITA RESMI MEREK SELAMA 3 BULAN DITEMPATKAN PADA TEMPAT YANG MUDAH DIBACA OLEH UMUM ISI PENGUMAMAN: NAMA DAN ALAMAT PEMOHON, KELAS DAN JENIS BARANG/JASA, TANGGAL PENERIMAAN PERMOHONAN DAN CONTOH ETIKET MEREK MATERI KULIAH UNTUK PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN DAN ILMU HUKUM UNDIP 15/10/2017

F. PENOLAKAN, KEBERATAN DAN SANGGAHAN ( PS. 20, PS 24-27, DAN PS PEMBERITAHUAN AKAN DITOLAK DAN SANGGAHAN/KEBERATAN SANGGAHAN JUGA KARENA ADANYA KEBERATAN DARI PIHAK LAIN; PENOLAKAN TETAP DAN PENGAJUAN KEBERATAN KE KOMISI BANDING MEREK MATERI KULIAH UNTUK PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN DAN ILMU HUKUM UNDIP 15/10/2017

G. MASA PERLINDUNGAN MEREK ( PS. 28 YO PS. 35-38) MASA PERLINDUNGAN ADALAH 10; DAPAT DIPERPANJANG SEPANJANG ADA KETERANGAN BAHWA MEREK TERSEBUT MASIH DIPERGUNAKAN DALAM USAHANYA MATERI KULIAH UNTUK PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN DAN ILMU HUKUM UNDIP 15/10/2017

H. PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK (PS.61-72) TIGA TAHUN BERTURUT-TURUT TIDAK DIPERGUNAKAN; MEREK DIGUNAKAN UNTUK JENIS BARANG ATAU JASA YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERMOHONAN PEMBATALAN KARENA ADA GUGATAN MATERI KULIAH UNTUK PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN DAN ILMU HUKUM UNDIP 15/10/2017

PENDAFTARAN HAK CIPTA MATERI KEDUA MATERI KULIAH UNTUK PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN DAN ILMU HUKUM UNDIP 15/10/2017

II. ASPEK YANG TERKAIT DENGAN CIPTAAN PEMOHON SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN; PEMERIKSAAN PERMOHONAN; PENGUMUMAN PERMOHONAN; MASA PERLINDUNGAN; PENGHAPUSAN PENDAFTARAN CIPTAAN MATERI KULIAH UNTUK PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN DAN ILMU HUKUM UNDIP 15/10/2017

PEMOHON PERORANGAN ATAU BADAN HUKUM SECARA INDIVIDU ATAU BERSAMA 15/10/2017

SYARAT PERMOHONAN MENGISI FORMULIR FORMULIR HARUS RANGKAP 2 DAN LEMBAR PERTAMA HARUS BERMETERAI DIAJUKAN OLEH PENCIPTA ATAU PEMEGANG HAK CIPTA MUATAN DARI FORMULIR ADALAH SBB: 15/10/2017

MUATAN FORMULIR SBB: NAMA, KEWARGANEGARAAN, ALAMAT PENCIPTA NAMA, KEWARGANEGARAAN DAN ALAMAT PEMEGANG HAK CIPTA INFORMASI TENTANG JENIS DAN JUDUL CIPTAAN YANG DIMINTAKAN PENDAFTARAN 15/10/2017

MUATAN FORMULIR---LANJUTAN TANGGAL DAN TEMPAT UNTUK PERTAMA KALI DIUMUMKAN DI INDONESIA URAIAN CIPTAAN TEMPAT DAN TANGGAL PENGAJUAN PERMOHONAN PENDAFTARAN 15/10/2017

PENDAFTARAN CIPTAAN PASAL 36: PENDAFTARAN SEBUAH CIPTAAN BUKANLAH PENGESAHAN ATAS ISI, ARTI ATAU BENTUK DARI CIPTAAN YANG DIDAFTARKAN. PENDAFTARAN CIPTAAN BUKAN SUATU KEHARUSAN 15/10/2017

PENGUMUMAN PENDAFTARAN CIPTAAN DIANGGAP TELAH DILAKUKAN SETELAH DITERIMANYA PERMOHNAN LENGKAP MENURUT PASAL 37 DAN 38; KEPUTUSAN DALAM WAKTU 9 BULAN (39); PENGUMUMAN DILAKUKAN DENGAN PEMUATAN DALAM DAFTAR UMUM CIPTAAN MENURUT PASAL 40 (2) 15/10/2017

MASA PERLINDUNGAN PS. 33: TANPA JANGKA WAKTU MENURUT PASAL 24 AYAT (1); PS. 34: - 50 TAHUN (PROGRAM KOMPUTER, SINEMATOGRAFI, FOTOGRAFI) - SELAMA MASA HIDUP PENCIPTA DAN 50 TAHUN SETELAH MENINGGAL - 15/10/2017

PENGHAPUSAN CIPTAAN KARENA DIMINTA OLEH PENCPTANYA KARENA ADANYA PUTUSAN PENGADILAN KARENA HABIS MASA BERLAKU/PERLINDUNGANNYA 15/10/2017