DISTRIBUSI PENDAPATAN dan PEMERATAAN

· Arus lalu lintas modal antar wilayah. Pertumbuhan Ekonomi Regional Penekanan pertumbuhan ekonomi regional lebih dipusatkan pada pengaruh perbedaan karateristik space terhadap pertumbuhan ekonomi. Faktor yang menjadi perhatian utama dalam teori pertumbuhan ekonomi regional: · Keuntungan Lokasi · Aglomerasi Migrasi · Arus lalu lintas modal antar wilayah.

Cumulative Causation Models Teori Pertumbuhan Ekonomi Regional dibagi atas 4 kelompok Export Base - Models Cumulative Causation Models Core Periphery Models Neo Klassik Models

Pengertian Polarisasi & TRICKLING-DOWN Hirschman : secara teoritis pertumbuhan ekonomi terjadi tidak seimbang secara geografis Ada titik yang Maju Ada titik yang Tertinggal Fungsi-fungsi ekonomi berbeda tingkat intensitasnya pada tempat-tempat yang berbeda

Teori Lokasi adalah suatu ilmu yang mengkhususkan analisanya pada penggunaan konsep space dalam analisa sosial-ekonomi. Teori lokasi seringkali dikatakan sebagai pondasi dan bagian yang tidak terpisahkan dalam analisa ekonomi regional.

Kondisi Lokasi Idial Tenaga Kerja Bahan baku Pasar Lingkungan lokasi

Permasalahan Regional Kesenjangan Antara KAwasan TIMur INdonesia (KATIMIN) dengan KAwasan BARat INdonesia (KABARIN) Kesenjangan Antara Luar Pulau Jawa dengan Pulau Jawa Kesenjangan Antara Pusat Industri dengan Bukan Pusat Industri (khususnya di Pulau Jawa)

SHARE PDB BERDASARAKAN KAWASN INDONESIA 91.54% 9.89%

Kluster Industri Indonesia  63% terkonsentrasi di Jawa; 12,6% di Sumatra 12,60% 4,83% NAD 8,14% 0,78% 0,91% Sumut Kep. Riau Kaltim Sulut Maluku Utara Sumbar Riau Kalbar Gorontalo Jambi Babel Kalteng Sulteng Bengkulu Sumsel Kalsel Maluku Irian Jaya Barat Sulsel Sultra Lampung 26,36% Papua DKI Jakarta 11,02% Banten Jateng Jatim Jabar 62,79% Bali DI Yogya NTB 12,80% 4,41% NTT 18,14% 9 9

Distribusi Pertumbuhan Ekonomi 2009 Sebesar 57,80% pertumbuhan ekonomi Indonesia masih disumbang oleh Jawa, 23,30% oleh Sumatera, sisanya Kalimantan, Sulawesi, Bali & NT serta Maluku & Papua.

Industri Indonesia terkonsentrasi secara geografis ke Kabarin 1 Industri Indonesia terkonsentrasi secara geografis ke Kabarin (Kawasan Barat Indonesia), yaitu Jawa, Bali dan Sumatra. Ini terlihat dari aktivitas industri manufaktur, pajak-pajak pusat, dana & kredit perbankan Penyerapan Tenaga Kerja Industri Manufaktur Menurut Pulau: 1976-2004 (%) 11 Sumber: Diolah dari BPS

Kontribusi PDB Masing-masing Daerah

SEBARAN INDUSTRI DALAM KORIDOR MP3EI POPULASI INDUSTRI JAWA DAN LUAR JAWA MASIH Koridor Sumatera Koridor Sulawesi Koridor Kalimantan Koridor Papua Koridor Jawa Koridor Bali Nusa Tenggara "Pendorong Industri dan Jasa Nasional"

Do local fundamental indicators matter? Distribusi Geografis Penyerapan Tenaga kerja industri (%)

JUMLAH INDUSTRI PENGOLAHAN BESAR DAN SEDANG, JAWA DAN LUAR JAWA Lokasi 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Jawa   16,901 16,995 24,348 23,067 21,207 20,397 19,529 Luar Jawa 3,784 3,734 5,120 4,931 4,487 4,071 3,816 Jumlah 20,685 20,729 29,468 27 998 25,694 24,468 23,345

KLUSTER INDUSTRI BESAR & SEDANG (IBS) DI JAWA: POLA DUA KUTUB (BIPOLAR PATTERN) Di Jatim, kawasan tengah (Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Malang, Kediri) merupakan growth pole

Penyebab…. Jargon Politik Kekhawatiran yang berlebihan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Jargon Sistem Ekonomi latah terhadap sitem “tricle down effect” yang sudah pernah berhasil di negara yang sudah maju Jargon Strategi Ekonomi Strategi penentuan lokasi-lokasi pertumbuhan disebut National Urban Development Strategic (NUDS)

Masalah Utama Cost Doing Business di Indonesia Inefisiensi borikrasi tetap menjadi masalah utama iklim investaso di Indonesia, disusul infrastruktur, instabilitas kebijakan. Berikutnya, korupsi dan akses pembiayaan.

Tabel: Indikator Kemudahan Melakukan Bisnis di Beberapa Negara Jumlah Prosedur Jumlah Hari Biaya (% income/kapita) Banglades 8 35 91,0 Kamboja 11 94 480,1 China 12 41 14,5 Hongkong 5 3,4 India 89 49,5 Indonesia 151 130,7 Korea Selatan 22 17,7 Laos 9 198 18,5 Malaysia 30 25,1 Filipina 50 19,5 Singapura 7 1,2 Sri Langka Taiwan 48 6,3 Thailand 33 6,7 Vietnam 56 28,6

Komposisi PMA dan PMDN Sumber: BKPM, diolah Porsi portofolio PMA semakin besar; ada ancaman penguasaan sumberdaya ekonomi oleh pihak asing. Hingga 2008 PMA mencapai 82,64% dan PMDN 17,36%.

PERINGKAT DAYA SAING INFRASTRUKTUR INDONESIA TERHADAP NEGARA ASIA LAINNYA Infrastruktur merupakan Tantangan yang harus segera diatasi...   Indonesia China Vietnam Thailand Filipina Malaysia Singapore 2009 2010 2011 INFRASTRUKTUR 84 82 69 123 47 113 23 2 Jalan 94 83 54 37 100 18 Kereta Api 60 56 52 21 71 63 101 7 Pelabuhan 95 96 103 111 15 1 Bandara 68 80 72 32 115 20 Angk. Udara 34 16 28 17 Ketenagalistrikan 97 98 49 109 50 104 38 4 Telephone 79 55 70 40 Tel. Seluler - 5 92 Sumber: World Economic Forum Secara umum, Indonesia hanya lebih baik dari Filipina dan Vietnam untuk daerah Asia Tenggara. Dari kondisi infrastruktur yang ada, sektor jalan, pelabuhan, dan listrik masih memiliki daya saing yang rendah.

Ketimpangan Investasi Proporsi investasi tidak merata pada setiap sektor: primer, sekunder dan tersier. Proyek investasi masih terpusat di Pulau Jawa. Ketimpangan terjadi akibat belum tesedianya infrastruktur publik yang memadai di setiap sektor/wilayah. Infrastruktur publik yang didanai Pemerintah menjadi insentif investasi paling penting.

Ketimpangan Investasi : Penyebaran Nilai PMA per Provinsi Hampir 37% dana PMA terserap di DKI; 19,28% di Banten, Jabar 18,48%; Riau 6,82% dan Kalimantan Selatan 3,04%.

Penyebaran Nilai PMDN Per Provinsi

Otda sudah dimulai sejak 1903… Sumber: Jaya & Dick (2001)

Upaya Desentralisasi dan Sentralisasi 1990-2000 (lanjutan . . . )

UU NO.32 TH 2004 UU NO.33 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PERIMBANGAN KEUANGAN ANTAR PUSAT DAN DAERAH DAERAH HARUS MAMPU MENJALANKAN RODA PEMERINTAHAN SENDIRI GUNA MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT SERTA DITUNTUT KEMAMPUAN MENGGALI DAN MENGEMBANGKAN POTENSI EKONOMINYA.

OTONOMI DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PUSAT DESA KOTA KABUPATEN AUTONOMOUS REGION PROVINSI PERUBAHAN MENDASAR Dati I & II menjadi Propinsi dan Kabupaten/Kota Pemerintah daerah menjadi Badan Eksekutif Daerah (Kepala daerah+Perangkat Daerah Otonom). Implikasinya, keterpisahan eksekutif & legislatif. Memperpendek jangkauan asas dekonsentrasi (hanya sampai dengan Propinsi). Implikasinya: Gubernur tetap wakil pusat Kabupaten & Kota bebas dari intervensi pusat

KERANGKA HUBUNGAN PUSAT-DAERAH

PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH   PERSENTASE (%) PAD BAGI HASIL DAU/DAK Propinsi (Total): Tahun 2001 33,9 26,1 22,8 Tahun 2002 39,4 21,4 19,3 Kabupaten/Kota (Total): 6,5 17,6 68,1 7,4 16,5 62,2 Ketergantungan terhadap transfer dana dari pusat terus berlanjut

JUMLAH PUNGUTAN & PERATURAN DAERAH

REINVENTING PERAN PEMDA & DPRD ENTREPRENEUR JELI, INOVATIF, PRO-AKTIF KOORDINATOR DALAM KEBIJAKAN & STRATEGI FASILITATOR PERBAIKAN LINGKUNGAN PERILAKU STIMULATOR PRO-BISNIS

MASALAH Pembagian Urusan Pembagian Pendapatan Pelayanan Masyarakat? Standar Minimum Fanatisme Daerah Putra Daerah (PAD) Aset Daerah Lemahnya Koordinasi antarsektor & daerah Disintegrasi? Eksternalitas antar daerah

Debirokratisasi Perijinan Upaya – upaya Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menarik dan menumbuhkan investasi swasta Kantor Perijinan Pelayanan satu atap satu pintu PROTAP jelas Besarnya biaya jelas Debirokratisasi Perijinan Pengadaan tanah, tanggung jawab Pemkab dan diper-hitungkan sebagai penyertaan modal Memfasilitasi proses perijinan ke Pusat Membangun kepercayaan & kepastian berinvestasi Jaminan Kepastian Hukum & Keamanan Setiap rencana investasi Pemkab selalu melibatkan Lembaga Legislatif dan Muspida Membantu dalam kegiatan sosialisasi Pemkab membantu investor dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat

BAGAIMANA MENGELOLA EKONOMI & BISNIS LOKAL