PERAN BPKP DALAM PENGAWASAN PROYEK DIBIAYAI PHLN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
TEMUAN AUDIT DAN PERANCANGAN REKOMENDASI
Advertisements

STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
Pendahuluan Audit Sektor Publik
SISTEM AUDIT INTERNAL APBN
Perwakilan BPKP DKI Jakarta II
PROSEDUR FASILITAS KEPABEANAN PEMBEBASAN BEA MASUK
Audit LAPORAN KEUANGAN Proyek Pemerintah dengan Dana Loan /Hibah
TINJAUAN UMUM AUDIT KEUANGAN NEGARA
HASIL EVALUASI BPKP EGM FMS, 25 Februari 2015.
1 HASIL AUDIT PROGRAM BERMUTU Cisarua, 20 April 2011 Perwakilan BPKP DKI Jakarta II.
AUDITING DAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK
PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA DASAR HUKUM :  UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014.
PENGELOLAAN PNBP ~ PENYUSUNAN TARGET DAN PAGU INDIKATIF TA 2018 ~
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
H. Mohamad Fahri Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian
MEKANISME PENGELOLAAN DANA PINJAMAN LUAR NEGERI DAN MONEV
PENGAWASAN INTERNAL INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT WILAYAH VI
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR APRIL 2017
LAPORAN KEMAJUAN PIU – IDB UNTIRTA
KPPN MALANG Perdirjen No.PER-39/PB/2016 Tentang Perubahan
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah
Hendro Witjaksono, Ak, Macc.
Kontrak Kontrak adalah :
ISLAMIC DEVELOPMENT BANK 4in1 PROJECT IMPLEMENTATION UNIT
INSTITUSI PENGAWASAN INTERN Satuan Pengawasan yang dibentuk untuk terlaksananya pengawasan terhadap satuan tugas unit kerja SPI Badan Pengawas Keuangan.
DITWAS FISKAL DAN INVESTASI
Eksistensi Kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah Pasca UU Nomor 23/2014 ttg Pemerintah Daerah dalam Perspektif Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Hotman.
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M. Hum
Oleh :Tim Dosen MK Pengantar Audit SI
PENGENDALIAN INTERN (INTERNAL CONTROL).
Oleh : Lutfi Harris, M.Ak., Ak. Satuan Pengawasan Internal
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH
PENGAUDITAN MANAJEMEN
PELAKSANAAN PINJAMAN PROGRAM
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA 2009
TEMUAN KEKURANGAN (DEFICIENCY FINDINGS) DAN PELAPORAN HASIL AUDIT MANAJEMEN Defisiensi atau kekurangan dalam hal ini adalah kekurangan yang dimiliki oleh.
Jasa Akuntan Publik Jasa Asurans Jasa Non Asurans
MEKANISME PENDAMPINGAN DAN HASIL PENDAMPINGAN TAHUN 2015
PEMERIKSAAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
PARADIGMA BARU PENGAWASAN INTERNAL
Keuangan Sekolah/Madrasah
DILINGKUNGAN KEMENDAGRI
INSPEKTORAT III KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Bali, 15 Desember 2017
PERMENKEU No. 106/PMK.02/2016 TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN
Internal Audit Risk Based Auditing (RBA)
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL AUDIT
Pemahaman dan Pengujian Pengendalian Internal Oleh: Dela Audina Dewi Sartika Elvirha Dwi Martika Pengendalian Internal 1.
Pemahaman Struktur pengendalian intern
PELAKSANAAN PENGAWASAN BPKP DAN ITJEN KEMENRISTEKDIKTI TAHUN 2018
LATT-82/D203/2/2017 Tgl 20 JULI 2017 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Audit atas Pengelolaan Dana BOPTN dan BPPTN BH Tahun 2016 DISAJIKAN OLEH BPKP Senin,
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
SATUAN AUDIT INTERNAL Universitas Pendidikan Indonesia
PENGAWASAN BERSAMA BPKP DAN ITJEN KEMENRISTEKDIKTI
Pengertian Pemeriksa Akuntansi atau Auditing
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
By Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM, CA Inspektur III
REVIU DAN EVALUASI BERBASIS APLIKASI
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
GAMBARAN UMUM PMK NO. 17/PMK
Pelaku Pengelolaan Barang Milik Daerah (PMDN 19/2016)
Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
Peraturan Menteri Keuangan
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Transcript presentasi:

PERAN BPKP DALAM PENGAWASAN PROYEK DIBIAYAI PHLN

BPKP (PERPRES 192/2014) Audit Evaluasi Reviu Pendampingan BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Pengawasan terhadap pembiayaan, pinjaman, dan hibah luar negeri. (Direktorat Pengawasan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri) Permintaan dari Lender untuk diaudit oleh BPKP (Sesuai mandatory loan agreement dan/atau permintaan Executing Agency) PU, Kemenristekdikti, Kemenkes dll. Audit atas laporan keuangan proyek yang dibiayai dari pinjaman dan hibah luar negeri Lender Multilateral & Bilateral, Audit Kinerja (operasional - 3 E), Audit Tujuan Tertentu (Agreed Upon Procedures) atas SPI, PBJ dll. Evaluasi atas HPS/OE Reviu atas WA (replenishment), Reviu atas Proses Pengadaan Barang/Jasa, Reviu atas Perhitungan Denda Keterlambatan Pendampingan atas Proses misal PBJ Audit Evaluasi Reviu Pendampingan A S S U R A N C E CONSULTANCY 2

LINGKUP AUDIT BPKP Financial Kewajaran penyajian lap keu Penyusunan IFR Kecukupan bukti pengeluaran Internal Control Lingkungan Pengendalian Penilaian Risiko Sistem Informasi Aktivitas Pengendalian Monitoring Compliance Loan / Grant Agreement Prinsip & Mekanisme Program (juknis / pedoman) Lap Keu telah disajikan sesuai prinsip akuntansi IC > 5 Unsur SPIP yang juga menjadi domain BPKP sesuai Perpres Penilaian Kepatuhan atas Loan Agreementuntuk meyakinkan bahwa tidak terdapat penyimpangan yang signifikan terhadap ketentuan dalam Loan Agreement yang meliputi : Kesesuaian penggunaan dana dengan kriteria/persyaratan dalam Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri atau Loan Agreement/Guidelines. Kebenaran/kesesuaian dalam proporsi pembiayaan dengan yang ditentukan dalam loan agreement. Keabsahan (eligibilitas) pengeluaran-pengeluaran keuangan proyek. Eligibilitas pengeluaran karena biasanya ada negative list dari lender.

Ketaatan terhadap Agreement Akuntabilitas Penggunaan Dana Tujuan Audit Audit Keuangan Ketaatan terhadap Agreement Penggunaan Dana Prosedur Efektivitas Output Pemanfaatan Hasil Tata Kelola Internal Control Akuntabilitas Penggunaan Dana Untuk memberikan keyakinan pada stakeholder’s ( sesuai tujuan audit) seluruhnya telah tercapai dan memeberikan saran/rekomendasi apabila terdapat kelemahan2 atau penyimpangan yang terjadi. IDB sdh mengatur Procurement of Goods, Works, Services seperti yang disajikan pada Presentasi IDB .... Harus diikuti..... ULP sdh memahami. Pasal 2 ayat 3: Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang dananya baik dan benar sebagian atau seluruhnya berasal dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden Pasal 2 ayat 4: Apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Presiden ini dengan ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi pemberi pinjaman/hibah luar negeri, para pihak dapat menyepakati tata cara pengadaan yang akan dipergunakan Sdh ada Loan Agrmt, berarti sdh disepakai Procurement Guidelines nya

Pengeluaran tidak sesuai ketentuan PENGALAMAN DARI AUDIT / REVIU ATAS PENGADAAN/PEKERJAAN CIVIL WORK DAN PERALATAN TERHADAP PROYEK DIBIAYAI PHLN Pengeluaran tidak sesuai ketentuan Penetapan HPS/OE terlalu tinggi (harga sebelum diskon, Harga termasuk Pajak, keuntungan pemborong). Kekurangan volume pekerjaan Spesifikasi barang/jasa tidak sesuai kontrak Keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan denda. Administrasi proyek tidak lengkap Pekerjaan Konsultan tidak sesuai TOR/KAK

PARADIGMA BARU PENGAWASAN BPKP URAIAN PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU Peran Watchdog Consultant Pendekatan Detektif (mende-teksi masalah) Direktif, preventif , detektif, korektif, dan perbaikan sistem Sikap Tidak Equal Sebagai Mitra Ketaatan Terhadap semua kebijakan Policy yang relevan Fokus Kelemahan / penyimpangan Tata kelola, manajemen risiko, kinerja Hubungan dengan manajemen Terbatas Intens (support for management and decision making process) Tools Financial / compliance audit Financial, compliance, operasional, assessment, monitoring, evaluasi, reviu, pendampingan, bimtek Orientasi Past Past, On going & future 6 6 6

The Learning University Untuk mewujudkan harapan UM sebagai pusat inovasi pembelajaran maka dibuat proposal yang berjudul “ Pengembangan Universitas Negeri Malang sebagai Center of Excellence in Learning Innovation” untuk Islamic Development Bank. Proposal ini telah disetujui dengan total anggaran sebesar USD 48,209,453,00 dengan rincian USD 38,399,720.00 dari Loan (IDB) dan USD 9,338,449.00 dari Pemerintah Indonesia (GOI) Data berdasarkan browsing dari website UM

Anggaran PIU UM Tahun 2017

Menunggu NOL atau keterlambatan PIU / PMU ..??

STAFF DEVELOPMENT Targeted Output Progress Achievement Degree Program: Sending Ph.D candidates: 82 staffs   Non Degree-Program: Implemented Domestic Non Degree Training/DNDT: 3 Unej 20 UM 15 Unmul 50 Untirta Implemented Overseas Non Degree Training/ONDT: 27 Unej 12 UM 9 Unmul 20 Untirta Degree program 7 PhD students are already taking the program in overseas: 1 Unej, 6 Untirta On going Process for obtaining NOL-IDB: 43 PhD candidates: 8 Unej, 14 UM, 12 Unmul, 9 Untirta Non-degree Training 125 selected candidates 63 DNDT: 3 Unej, 60 Untirta    62 ONDT: 27 Unej, 35 Untirta UM and Unmul are still selecting candidates according to Need Analysis Criteria. UM and Unmul are still selecting candidates according to Need Analysis Criteria

RESEARCH & TEACHING GRANT Targeted Output Progress Achievement Selected for Research & Teaching development Research Grant: 10 Unej, 20 UM, 21 Unmul, 15 Untirta   Teaching Grant: 9 in Unej Research/teaching grant are being implemented, focussing on University Research Priority. 26 UM, 23 Unmul, 20 Untirta being processed Gak ada masalah di UM

RESEARCH CONSORTIA Targeted Output Progress Achievement Proposal development for joint research Implementation of joint research Inbound mobility: 1 for each research consortia Road map of the Research Consortia has been formulated Joint Research Activity is being implemented according to ‘road map’ International Seminars focussing on each of their Center of Excellent, will be held in October-November 2017 Unej & Untirta are ready to share experties of the overseas invited scientists to 4 in 1 member universities. UM is still preparing; Unmul- in 2018 UM is still preparing ???

TERIMA KASIH . 13 13