Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Inovasi Polantas Dalam Pelayanan Pembuatan SIM Oleh: Reinaldy Gianezar
Advertisements

RANCANG BANGUN DAN REKAYASA KENDARAAN BERMOTOR
TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
NORMA STANDAR PEDOMAN MANUAL
Hukum Pengangkutan Oleh : Widita Ari Pranata Noor I. Agustya
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BIRO HUKUM DAN ORGANISASI 2012 LC.
Standard Operating Procedure-Security
PROSEDUR PENERBITAN SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE (SRUT)
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
APPRAISAL CONTRACT (PENILAIAN JAMINAN)
PELATIHAN PATROLI KEAMANAN SEKOLAH SMP SE-KEC
PENYIDIKAN PAJAK Kep-272/PJ/2002.
PERTEMUAN #6 NORMA PEMERIKSAAN DAN WEWENANG PEMERIKSA PAJAK
Melayani Proses Pemeriksaan Pertemuan 7
Pencatatan Barang Milik Sekolah/Madrasah
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEBIJAKAN SISTEM TRANSPORTASI BUS
Dasar Hukum Keselamatan & Kesehatan Kerja
DIKLAT PENGAWAS KEPENGUSAHAAN ANGKUTAN UMUM
PENYIDIKAN PAJAK XIV DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TATA LAKSANA PEMASUKAN BARANG ASAL TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DAN PENGELUARAN BARANG ASAL TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN.
PENGAWASAN MUATAN LEBIH MELALUI UNIT PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR
BIODATA I. NAMA : H. MOCH. HATTA, SE, MM II. RIWAYAT PENDIDIKAN
Undang Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
PERTEMUAN #7 MELAYANI PROSES PEMERIKSAAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
E-LEARNING MATA KULIAH. : PERPAJAKAN 1 DOSEN. : MOMO KELAS
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN MATERI DASAR HUKUM PENYIDIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DIKLAT TEKNIS PENGAWASAN.
TUJUAN PENGATURAN PENYELENGGARAAN PONDOKAN
Direktorat Pelayanan Komunikasi Masyarakat 2016
PERENCANAAN GEOMETRIK DAN
Dasar Hukum: UU 38/2004 tentang Jalan
Materi 10.
ajustment/opinion/deal
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN Dan PENYIDIKAN PAJAK
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
03. SISTEM PRASARANA TRANSPORTASI DARAT
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
PENYIDIKAN.
PEDOMAN PEMBINAAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
MATERI KULIAH PRINSIP DASAR PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN
Kewenangan DJBC Kewenangan Administratif: Kewenangan Yudikatif:
“Barang Tidak Dikuasai disimpan di Tempat Penimbunan Pabean”
BAGIAN TATALAKSANA KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN BIRO KEUANGAN DAN BMN
Pemberian Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
Oleh : Ir. Dewanto Purnacandra, MT
I G Ngurah Arya Dwipayana
Kelompok 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Latihan Kerja.
Wewenang Pemeriksaan :
PEMERIKSAAN BAYU ADI, SE.,MSA.,Ak.
Pertemuan 4 pemeriksaan lapangan
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Mahkamah Konstitusi. Rifqi Ridlo Phahlevy.
KETENTUAN IMPOR BARANG PINDAHAN (PMK NOMOR: 28/PMK.04/2008)
PROFIL DINAS PERHUBUNGAN KOTA TEBING TINGGI
Pengangkutan Dengan Kereta Api (Aspek Hukum)
Oleh : Novia Nur Yuniarti B. Kompetensi Dasar KD 3.6 Mendeskripsikan lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia KD 4.6 Menyajikan.
Perawatan peralatan laboratorium Anggota Kelompok: 1. Violita Yusi / Elisa Kustiyaningsih/ Erra Ericha/ M.
TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PENGADILAN NEGERI SERANG
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN Jl. Syech Asnawi Al-Bantani – KP3B Curug -Serang- Banten.
TUGAS POKOK DAN FUNGSI UP PKB KEDAUNG ANGKE
POLA PENDAMPINGAN PELATIHAN DASAR CPNS
POLA PENDAMPINGAN PELATIHAN DASAR CPNS Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Latsar CPNS 2019 Pusdiklat Kementerian Sekretariat.
K O N S T R U K S I J A L A N D A N J E M B A T A N JENIS BAHAN PEKERASAN JALAN KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN KLASIFIKASI JALAN Pendidikan Teknik Sipil.
KELOMPOK 3  FAJAR SATRIA  HABIB NUR ALFI  IFTHITANIA APRICILIA  ILHAM ANGGIE P  LEONARDUS YOGA  MONTRY.
Transcript presentasi:

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK/493/AJ.108/DRJD/2013 tentang SOP Pengoperasian UPPKB UNTUK Menjamin kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan penimbangan Kendaraan Bermotor

KETENTUAN UMUM UPPKB : Unit yang melaksanakan penimbangan kendaraan bermotor dengan menggunakan alat yang dapat dipasang secara tetap maupun yang dapat dipindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya. Penimbangan : Proses pengawasan yang dilaksanakan oleh UPPKB terhadap Kendaraan Bermotor mobil barang dengan menggunakan alat penimbangan baik yang terpasang tetap maupun yang dapat dipindahkan. Pengawasan : Kegiatan yang dilakukan oleh UPPKB terhadap mobil barang Kendaraan Bermotor dijalan yang meliputi tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan. Pemeriksaan : Kegiatan yang dilakukan oleh UPPKB terhadap mobil barang dijalan yang meliputi tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji, fisik jendaraan bermotor daya angkut dan/ atau cara pengangkutan barang, dan /atau izin penyelenggaraan angkutan. Penindakan : Serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Pelanggaran Negara RI atau PPNS di Bidang LLAJ terhadap pelanggaran LLAJ.

MAKSUD DAN TUJUAN SOP pengoperasian UPPKB dimaksudkan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kerja operasional UPPKB berdasarkan indikator teknis administratif dan prosedur yang sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja. SOP pengoperasian UPPKB bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang bersih dan berwibawa.

TUGAS PENYELENGGARA UPPKB Pengoperasian unit penimbangan. Penimbangan dan pendataan mobil barang. Pemeriksaan dan penyidikan pelanggaran muatan berlebihan Pemeriksaan dan penyidikan pelanggaran dimensi kendaraan termasuk muatan, tata cara pemuatan dan dokumen angkutan barang. Pemeriksaan dan penyidikan pelanggaran MST terhadap kelas jalan. Pemeriksaan dan penyidikan pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan. Menjaga dan memelihara seluruh peralatan dan fasilitas unit penimbangan. Membuat laporan dan melaporkan data penimbangan kendaraan bermotor, kondisi peralatan dan fasilitas unit penimbangan kepada Dirjen Perhubungan Darat. Membuat laporan dan melaporkan pendataan asal tujuan barang/kendaraan, jenis komoditas barang serta berat muatan kendaraan ditimbangkan di unit penimbangan kepada Dirjen Perhubungan Darat.

PETUGAS OPERASIONAL UPPKB Setiap UPPKB paling sedikit terdiri atas : Kepala UPPKB PPNS Bidang LLAJ Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor Petugas Pemeriksa Kendaaan Bermotor Petugas Administrasi/IT Staff Pengatur Lalu Lintas Teknisi Petugas Kebersihan Petugas Keamanan

2. Petugas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pengaturan jam kerja paling banyak 40 jam dalam 1 minggu dengan pergantian shift 3 kali dalam 1 hari. 3. Pergantian shift sebagaimana dimaksud harus dilengkapi dengan surat perintah tugas. 4. Petugas operasional memiliki tugas, kualifikasi, dan pengaturan jam kerja.

Tata CaraTetap Pengawasan Muatan Barang di UPPKB Pemeriksaan dokumen kendaraan Penimbangan kendaraan beserta muatannya Pemeriksaan dimensi dan tata cara muat kendaraan Penindakan terhadap pelanggaran

Pemeriksaan Dokumen Kendaraan Dilakukan Dengan Tata Cara Sebagai Berikut : Pemeriksaan keberadaan keabsahan dan keaslian dari bukti lulus uji yang dapat dilakukaan dengan menggunakan alat pendeteksi keaslian bukti lulus uji. Pemeriksaan kesesuaian dokumen perjalanan atau muatan dengan muatan yang diangkut oleh kendaraan. Mencocokan kesesuaian kelas jalan yang tertera dalam bukti lulus uji kendaraan bermotor terhadap kelas jalan yang dilalui oleh kendaraan yang diperiksa.

Penimbangan Kendaraan Beserta Muatannya Dilakukan Dengan Tata Cara : Penimbangan kendaraan berserta muatannya (Grossweight) Berat muatan dihitung berdasarkan selisih berat hasil penimbangan dengan berat kendaraan ditambah berat orang sesuai dengan buku uji. Berat muatan = Bht - Bkks - Borg Daya Angkut K = JBI - BKKs - Borg Bht = berat hasil penimbangan BKKS = berat kendaraan kosong (Buku Uji) Borg = berat orang (Buku Uji)

Kelebihan Muatan Dianggap Sebagai Pelanggaran Apabila Berat Muatan Melebihi 5% Dari Daya Angkut Dalam Buku Uji KM = BM - DAK

TATA KERJA OPERASIONAL UPPKB Tidak Melanggar Pemeriksaan buku uji; Pemeriksaan dokumen pengangkutan/surat muatan; Pendataan muatan; Penimbangan Kendaraan; Pemeriksaan dimensi kendaraan; Pemeriksaan tata cara muat; dan Pemeriksaan kelas jalan. K E L U A R Pelanggaran Kelebihan Muatan >5% Penurunan Penimbangan Kembali Tilang Kembali ke Tempat asal Kendaraan Masuk/ pendataan antrian Pelanggaran Dimensi Kendaraan Pelanggaran Tata cara Muat Tilang Pelanggaran Kelas jalan

Pemeriksaan Terhadap Kesesuaian Dimensi Mobil Barang Dilakukan Dengan Tata Cara : Pelaksanaan pemeriksaan kesesuaian dimensi utama kendaraan bermotor ; Kendaraan bermotor dengan ukuran paling panjang untuk kendaraan bermotor tunggal 12.000 mm dan kendaraan ukuran paling panjang untuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau kereta tempelan18.000 mm. Kendaraan bermotor dengan lebar maksimal 2.500 mm. Kendaraan bermotor dengan tinggi maksimal 4.200 mm atau tidak melebihi 1,7 x lebar kendaraan (pengangkut peti) Jarak sumbu kendaraan bermotor (wheel base). Kendaraan dengan julur belakang (rear over hang/ adalah 62,5% x jarak sumbu) Kendaraan bermotor dengan julur depan (front over hang /adalah 47,5% x jarak sumbu Kendaran bermotor dengan sudut bagian belakang bawah kendaraan minimal 8 derajat dari permukaan jalan. B. Pelaksanaan pemeriksaan kesesuaian pada dimensi kendaraan dengan mencocokan hasil pengukuran dengan bukti lulus uji.