kolonialisme bangsa eropa Oleh Ulya fuhaidah

Periode kolonialisme VOC (1610-1799) Pemerintah Perancis Belanda (1800-1811) Pemerintahan Inggris (1811-1816) Pemerintahan Belanda II (1816-1949): Peritode Tanam Paksa Periode Economi Liberal Periode Politik Etis

Zaman pelayaran liar (wildevaart) Perusahaan ekspedisi Belanda saling berlomba dan bersaing memperoleh rempah- rempah Pada 1598 berlayar 22 kapal milk Perusahaan yang berbeda.14 di antaranya akhirnya kembali Jacob van Neck yang berhasil mencapai Maluku pada Maret 1599. Pada 1599-1600 kapal mereka berhasil memperoleh keuntungan 400% Maka pada 1601 diberangkatkan 14 ekspedisi yang barbeda ke Maluku dengan target laba yang besar.

a. Lahirnya voc (vereenigde oost indische compagnies) Persaingan Para pedagang rempah menyebabkan kenaikan harga dan merosotnya keuntungan Pada 1598 parlemen Belanda (Staten General) mengajukan usulan supaya perseroan yang bersaing itu membentuk sebuah wadah Perserikatan Maskapai Hindia Timur Pada Maret 1602 perseroan itu kemudian membentuk VOC

Kepengurusan voc Kepentingan dalam VOC mewakili 6 wilayah di negeri Belanda Setiap wilayah mempunyai sejumlah director yang telah disetujui berjumlah 17 yang disebut Heeren XVII Amsterdam memiliki peran besar dengan memiliki wakil yakni 8 director. Markas besar VOC juga di Amsterdam

Hak istimewa VOC Hak monopoli Mendaftar personal atas sumpah setia Melakukan peperangan Membangun benteng Mengadakan perjanjian di seluruh Asia Mencetak dan mengedarkan mata uang sendiri

Gubernur genderal VOC Pada awalnya segala urusan VOC dipegang oleh Heeren XVII, namun jarak yang jauh dg Amsterdam mempersulit komunikasi Sejak 1610 kegiatan VOC di Asia ditentukan oleh Gubernur Jenderal yang berkantor di nusantara

Gouverneurs-generaal VOC 1610-1614    Pieter Both  1614-1615    Gerard Reynst 1616-1619     Laurens Reaal 1619-1623    Jan Pieterszoon Coen 1623-1627    Pieter Carpentier 1627-1629    Jan Pieterszoon Coen 1629-1632    Jacques Specx 1632-1636    Hendrik Brouwer 1636-1645    Antonio van Diemen 1645-1650    Cornelis van der Lijn 1650-1653    Carel Reyniersz 1653-1678    Joan Maetsuycker 1678-1681    Rijcklof van Goens 1681-1684    Cornelis Speelman 1684-1691    Johannes Camphuys 1691-1704    Willem van Outhoorn 1704-1709   Joan van Hoorn 1709-1713    Abraham van Riebeeck 1713-1718     Christoffel van Swoll 1718-1725    Hendrick Zwaardecroon 1725-1729    Mattheus de Haan 1729-1731    Diederik Durven 1732-1735    Dirk van Cloon 1735-1737    Abraham Patras 1737-1741    Adriaan Valckenier 1741-1743    Johannes Thedens (waarnemend) 1743-1750    Gustaaf Willem Baron van Imhoff 1750-1761    Jacob Mossel 1761-1775    Petrus Albertus van der Parra 1775-1777    Jeremias van Riemsdijk 1777-1780    Reinier de Klerk 1780-1796    Willem Arnold Alting

Kemunduran voc Persaingan dagang dari bangsa Perancis dan Inggris Perdagangan gelap yang merugikan perdagangan VOC Pegawai VOC banyak melakukan kecurangan dan korupsi Anggaran belanja yang sangat besar untuk membayar gaji tentara 1799 akhirnya VOC dibubarkan dengan saldo kerugian 134,7 juta gulden

b. Masa kekuasaan perancis belanda 1796-1801    Pieter Gerardus van Overstraten 1801-1805    Johannes Siberg (in 1801 waarnemend) 1805-1808    Albertus Henricus Wiese 1808-1811    Herman Willem Daendels 1811              Jan Willem Janssens

Sistem pemerintahan herman willems daendles Membuat jalan raya Anyer-Panarukan (kerja paksa) Mendirikan benteng pertahanan Membangun angkatan laut di Merak dan Ujung Kulon Mendirikan pabrik senjata di Semarang dan Surabaya Mengeluarkan mata uang kertas Menjual tanah-tanah kepada swasta

KEBIJAKAN DAENDLES DI BIDANG PEMERINTAHAN Membentuk secretariat negara Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintahan dan digaji Memindahkan pusat pemerintahan dari Sunda Kelapa ke Welteredden Membagi Pulau Jawa menjadi 9 wilayah Membangun kantor-kantor pengadilan Membatasi kekuasaan raja -raja

c. Masa kekuasaan inggris (1811-1816) 1811              Lord Minto (gouverneur-generaal van Brits-Indië) 1811-1816     Thomas Stamford Raffles (luitenant-gouverneur) 1816              John Fendall (luitenant-gouverneur)

Sistem pemerintahan Thomas Stamford rafless Rafles memperkenalkan system pajak tanah atau system sewa tanah dengan prinsip berikut: Segala bentuk penyerahan wajib dan tanam paksa dihapuskan Peranan bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan dijadikan sebagai bagian birokrasi Inggris Para petani yang menggarap sawah dianggap sebagai penyewa yang wajib membayar sewa tanah

Bidang ilmu pengetahuan Menulis buku History of Java Merintis Kebun Raya Bogor

d. Periode Nederlandsch Indie Benoemd door de Nederlandse overheid: 1816-1826    G.A.G.Ph. Baron van der Capellen 1826-1830    L.P.J. Burggraaf du Bus de Gisignies (comm.-generaal)   1830-1833    J. Graaf van den Bosch (comm.generaal 1833-1834) 1833-1836    J.C. Baud (aanvankelijk waarnemend) 1836-1840    D.J. de Eerens 1840-1841    C.S.W. Graaf van Hogendorp (waarnemend) 1841-1844    P. Merkus (waarnemend tot 1843) 1844-1845   J.C. Reynst (waarnemend) 1845-1851    J.J. Rochussen 1851-1856    A.J. Duymaer van Twist 1856-1861    C.F. Pahud 1861              A. Prins (waarnemend) 1861-1866    L.A.J.W. Baron Sloet van de Beele 1866             A. Prins (waarnemend) 1866-1872    P.Mijer 1872-1875    J. Loudon 1875-1881    J.W. van Lansberge 11881-1884    F. ‘s Jacob 1884-1888    O. van Rees 1888-1893    C. Pijnacker Hordijk 1893-1899    C.H.A. van der Wijck 1899-1904    W. Rooseboom 1904-1909   J.B. van Heutsz 1909-1916    A.F.W. Idenburg 1916-1921     J.P. Graaf van Limburg Stirum 1921-1926    D. Fock 1926-1931    jhr. A.C.D. de Graeff 1931-1936    jhr. B.C. de Jonge 1936-1945    jhr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer                            (1942-1945 Japans gevangene – tawanan Jepang) 1942 en 1944-1948 H.J. van Mook (luitenant-gouverneur-generaal) 1948-1949    L.J.M. Beel (Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon) 1949             A.H.J. Lovink (Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon) *waarnemend = pengganti – sementara

Kebijakan tanam paksa (Culture steelsel) Latar Belakang Culture Steelsel Perang masa Napoleon Perang kemerdekaan Belgia Perang Diponegoro Kas Negara kosong sedangkan Hutang banyak

Aturan tanam paksa Persetujuan agar penduduk menanami sebagian tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor ke Europa Luas Tanah yang disediakan tidak lebih dari seperlima Masa tanam tidak melebihi masa tanam padi Tanah yg disediakan bebas dari pajak Hasil panen diserahkan kepada pemerintah Hindia.jika harganya melebihi pajak akan dikembalikan kepada rakyat.

Dampak tanam paksa Kemiskinan Pajak yang memberatkan rakyat Kegagalan panen padi Kelaparan dan kematian

System economic liberal (1870-1900) Latar Belakang : 1. Tanam paksa hanya menguntungkan pemerintah Belanda 2. Berkembangnya Paham liberalism 3. Kemenangan partai liberal dalam Parlemen Belanda 4. Adanya traktat Sumatra yang mengizinkan Perusahaan swasta berinvestasi di indonesia

Pelaksanaan economic liberal Indische comptabiliteit wet Sucker wet Agrarische wet Agrarian besluit

Politik etis C.th. Van deventer menulis sebuah artikel “een eereschuld” di dalam majalah de gips yang menganggap bahwa bangsa Belanda berutang atas pengerukan kekayaan. Utang ini harus dibayar dengan memberikan prioritas utama kepentingan rakyat jajahan Ratu Wilhelmina mengumumkan suatu penyelidikan tentang kesejahteraan masyarakat Jawa Alexander WF Idenburg kemudian menjadi menteri urusan Negara jajahan sekaligus gubernur jenderal

Isi politic etis Pengairan Pendidikan Perpindahan penduduk

Kebijakan pendidikan Snouck Hurgronje dan JH Abendanon mendukung pendekatan yg bersifat elitis yakni pendidikan bergaya Europa dg Bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar yang dapat mengambil alih banyan pekerjaan yang ditangani para pegawai pemerintah kebangsaan Belanda. Idenberg dan gubernur general van Heutsz mendukung pendidikan mendasar dan praktis dengan Bahasa Daerah sebagai Bahasa pengantar bagi golongan bawah

Jenjang pendidikan HIS MULO (Meer uitgebreid lager oderwijs ) 1914 AMS (Algemeene midlebar Schoen) 1919 HBS (hoogere burgerschool) OSVIA STOVIA Technische Hoogeschool (1920) Sekolah Rakyat

DAMPAK POSITIF KOLONIALISME TERHADAP BANGSA INDONESIA Pembangunan benteng dan pelabuhan Berdirinya pusat industry Dibangun sarana jalan raya Dibangun sekolah-sekolah

DAMPAK negatif Mayoritas rakyat mengalami ketertindasan secara social, ekonomi, dan politik.