PENATAAN RUANG VISI: Tercapainya pengaturan pemanfa-tan ruang yg berkualitas untuk mewujudkan keterpaduan penggunaan sumberdaya dlm kerangka Pemb Nasional.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Advertisements

SATKER SANITASI KOTA TASIKMALAYA
Disampaikan Oleh : Dirjen Penataan Ruang
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
KEBIJAKAN PENYEDIAAN PRASARANA OLAH RAGA DI DAERAH PERMUKIMAN
Pengembangan Jaringan Kereta Api
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA
Oleh : Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I
PERUBAHAN UU NO. 24 TAHUN 1992 DAN PENYUSUNAN RTRW PULAU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN Oleh Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen.
PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH
oleh : Ir. Ruchyat Deni Dj., M.Eng Direktur Penataan Ruang Nasional
SISTEM TATARUANG NASIONAL
Klasifikasi tata guna lahan
Perencanaan Tata Guna Lahan
KEBIJAKAN STRATEGI PERKOTAAN NASIONAL
MIGRASI.
PLPBK Desa Karamat Mulya
Dampak Pariwisata dan Lingkungan Binaan
PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KAWASAN PESISIR KABUPATEN PASURUAN
1. Isu Strategis Bidang Cipta Karya Berdasarkan UU 26/2007 Tentang Penataan Ruang, KSN merupakan wilayah yang memiliki pengaruh sangat penting secara.
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
Deputi Bidang Pengembangan Regional
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
UPDATE INISIATIF MENDORONG PENGELOLAAN DAS PEUSANGAN
LEGAL STANDING PENETAPAN PULAU/KEPULAUAN DAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
PERENCANAAN PEMANFATAN LAHAN; ZONASI LAHAN & PERWILAYAHAN KOMODITAS
KAWASAN BATAM, BINTAN DAN KARIMUN
PERATURAN PRESIDEN NO. 87 TAHUN 2011 RENCANA TATA RUANG KAWASAN BBK
Peraturan / Perundangan Perumahan dan Permukiman Pertemuan 6
KONSEP PENGELOLAAN SUMBER DAYA LINGKUNGAN
ADAPTASI.
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
Landasan Yuridis Penanganan Permukiman Kumuh Program KOTAKU
PENINGKATAN KAPASITAS KORKOT DAN PEMANDU NASIONAL
31 Januari 2012 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
SINKRONISASI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH.
TKW 435 PENGANTAR GEOLOGI PERTEMUAN 14
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DRAINASE LINGKUNGAN
KEBIJAKAN PENYEDIAAN PRASARANA OLAH RAGA DI DAERAH PERMUKIMAN
KEGUNAAN, JENIS, TAHAPAN AMDAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
Bahan tayang 3-4 Mei.
Posisi Pedoman Umum Pembangunan Kota Baru dengan Rencana Tata Ruang
Dikutip dari berbagai sumber
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
AKUNTABILITAS KINERJA
RTRW PROVinsi SUMatera Utara
AMDAL.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
STIEPAR YAPARI AKTRIPA BANDUNG
Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan
KULIAH HUTAN LINDUNG (4) PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG
2 RENCANA DETAIL KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI SAUMLAKI-LARAT KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT – PROVINSI MALUKU TAHAP PEKERJAAN LAPORANPENDAHULUAN LAPORAN.
Tematik Pembangunan TEMA RKP 2019:
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
PENYUSUNAN Rencana Detail Tata Ruang PUSAT IBUKOTA KARANG BARU DAN KOTA KUALA SIMPANG Tahun 2018 – 2038.
Agenda 21 Perumahan dan Permukiman Pertemuan 12
INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia.
MUSRENBANG Perubahan RPJMD Tahun
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
RDTR Tata ruang untuk investasi. Analisis pengembangan kawasan  Analisis ekternal yang mempengaruhi pengembangan kawasan 1.Arahan pengembangan kawasan.
Transcript presentasi:

PENATAAN RUANG VISI: Tercapainya pengaturan pemanfa-tan ruang yg berkualitas untuk mewujudkan keterpaduan penggunaan sumberdaya dlm kerangka Pemb Nasional berkelanjutan yg didukung oleh peran Pemda & masy menuju kehidupan bangsa yg cerdas,berbudi luhur, & sejahtera. MISI : Memfasilitasi perwujudan struktur ruang yg didukung oleh peng jaringan prasarana wil & pemb perkotaan & perdesaan Meningkatkan kemampuan drh & peranserta pelaku lainnya Mendorong pemb ekonomi wil & kws Mendorong kemitraan dlm penyelenggaraan Meningkatkan transparansi Memantapkan RTRWN

POLA PEMANFAATAN & STRUKTUR RUANG WIL NASIONAL STRATEGI & ARAHAN: 1. Kebjksan peng kws lindung 2. Kebjksan peng kws budidaya 3. kebjksan peng kws tertentu (1) KAWASAN LINDUNG, berupa: 1. Kws hutan lindung (klas lereng >40%, jenis tn peka erosi, tinggi > 2.000 m 2. Kws bergambut (tebal > 3 m) 3. Kws Resapan air (ch tinggi, tn mudah meresapkan air) 4. Kws lindung untuk sempadan sungai ( > 5m) 5. Kws sempadan pantai (> 100 m dari titik pasut tertinggi) 6. Kws sekitar danau/waduk (50-100 m titik pasut tertinggi) 7. Kws sekitar mata air (jari-jari 200 m) 8. Kws terbuka hijau kota (luas minimal 0,25 ha) 9. Kws cagar alam (ciri khas/keragaman hayati) 10. Kws suaka margasatwa(jenis khas/keanekaragaman tinggi) 11. Kws taman nasional dll. ada 17 kawasan

POLA PEMANFAATAN RUANG WIL NASIONAL (2) STRATEGI & ARAHAN KAWASAN BUDIDAYA ; meliputi langkah2 peng kws budidaya scr terpadu (usaha, permukiman, jaringan transportasi, telekomunikasi, air & kelistrikan (3) STRATEGI & ARAHAN KWS TERTENTU; meliputi peng kws tertentu scr terpadu dgn tujuan meningkatkan kesejahteraan masy, pertb ekonomi, pertb kws sangat tertinggal, menjamin keamanan, integrasi nasional, fungsi lingkungan dll POLA PEMANFAATAN RUANG WIL NASIONAL Pola pemanfaatan ruang wil nasional menggmbkan sebaran kws lindung & budidaya. Kws Lindung (memberi perlindungan kws bawahannya) Kws Budidaya (hutan produksi, pertanian, pertambang-an, industri, pariwisata, & permukiman)

STRUKTUR RUANG WILAYAH NASIONAL Disusun berdasarkan arahan pengembangan: Sistem permukiman nasional Jaringan transportasi nasional Energi & jaringan kelistrikan nasional Jaringan Telekomunikasi Nasional Infrastruktur air baku nasional RTRW Nasional digambarkan dlm Peta Wilayah Negara Indonesia dgn skala minimal 1:1.000.000, digunakan sbg pedoman bagi: perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wil nasional scr adil & merata mewujudkan keterpaduan, keterkaitan & keseimbangan perkb antar wil serta keserasian antar sektor penataan ruang wil propinsi & wil kab/kota

KAWASAN SISTEM INFORMASI PERKOTAAN (SIP): proses pengambilan, pengl, & pembaharuan data dpt dilakukan scr cepat & efesien untuk memudahkan proses perencanaan wil. Perlu ditentukan kws strategis sbg kws prioritas peng : Pertumbuhan, Daerah Perbatasan, & Stagnant (Tetap) Kws Strategis sbg Kws Tertentu: Bogor-Puncak- Cianjur (Bopunjur) Gresik-Bangkalan-Kertosono-Surabaya-Sidoharjo-Lamongan (Gerbang-Kartosusilo) Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang) Kws Peng Ekonomi Terpadu (Kapet):Kapet Sabang (DI Aceh); Kapet Pare- Pare (Sulsel); Kapet Bima (NTB) dll Kws Kerjasama Ekonomi Sub Regional (Kesr): Indonesia-Malaysia-Singapura Growth Triangle (IMT-GT)dll Kws Cepat Tumbuh; Subosuka,Jabotabek dll Kws Tertinggal: Kep. Sangihe Talaut, Pulau Nias, Pedlm Jayawijaya

PERKOTAAN & PERDESAAN Pendekatan penanganan program 2002 dipertimbangkan 4 aspek penting: Dukungan thd peng wil Penanganan thd isu Strategis Nas Dukungan unt mendorong percp desentralisasi Dukungan unt mewujudkan pemr yg baik (good governance on management) & capasity building

FOKUS PENANGANAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN & PERDESAAN Isu Strategis Nasional yg ditangani: 1. Air bersih, diutamakan bg masy yg belum memiliki akses thd air bersih pd drh rawan air 2. Drainase, dlm mengatasi banjir/genangan air yg berlebihan 3. Pengelolaan sampah, terbatasnya TPA 4. Pengelolaan air limbah 5. Jalan, mengatasi kemacetan 6. Revitalisasi, peran & fungsi kota