Pertukaran Data Elektronik (PDE) Internet

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
GUDANG BERIKAT PMK NOMOR 143/PMK
Advertisements

TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
PEMBEBASAN BEA MASUK INDUSTRI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Aplikasi BonZA (Bonded Zone Administration)
Sosialisasi & Penjelasan Peraturan / Kebijakan Baru Kepabeanan
KEPABEANAN I PUTU AGUS ARJAYA OLEH :
Fungsi DJBC Revenue Collector Community Protector Trade Facilitator
Prosedur dan Kebijakan Umum Impor
SISTEM OTOMASI FASILITAS KEPABEANAN
Aplikasi BC 2.5 Disket/Flashdrive
Aplikasi BC 2.5 Disket/Flashdrive
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai September 2013
Dasar Hukum PASAL 25 AYAT (1) HURUF F UNDANG- UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 JO. UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 143/KMK.011/1997.
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN dan BANDING DI BIDANG KEPABEANAN
PENGANGKUTAN BARANG IMPOR DAN EKSPOR
AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR
Berdasarkan peraturan direktur jenderal bea dan cukai
TATA LAKSANA PEMASUKAN BARANG ASAL TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DAN PENGELUARAN BARANG ASAL TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN.
SOSIALISASI DALAM RANGKA IMPLEMENTASI
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK KABUPATEN BANYUWANGI
Implementasi Modul Penerimaan Negara G-2 Untuk Kawasan Berikat
REGISTRASI KEPABEANAN
Kementerian Keuangan RI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (LPJ) BENDAHARA PENGELUARAN
Acara Sosialisasi kepada Pengguna Jasa Kepabeanan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
Electronic Filing Identification Number
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Kementerian Keuangan RI
KEBIJAKAN DJBC DALAM RANGKA MENDUKUNG PROSES LOGISTIK
DASAR HUKUM UU KEPABEANAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT PERENCANAAN PENERIMAAN-SUBDIT PENYULUHAN
PROSEDUR By Christiandi Wianto.
TANGGUNG JAWAB BEA MASUK, PEMBAYARAN, JAMINAN dan PENAGIHAN
Sistem Informasi Administrasi Pencatatan Pabean Kawasan Berikat
TUTORIAL TATAP MUKA ADBI4235
TATA CARA PENGISIAN FORMULIR REGISTRASI KEPABEANAN
REGISTRASI KEPABEANAN (untuk PENGGUNA JASA)
NPWP DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
CURRICULUM VITAE Yudi Amirullah, SE Contact :
POKOK-POKOK PIKIRAN PERATURAN KEPALA BKPM tentang S P I P I S E
Kewenangan DJBC Kewenangan Administratif: Kewenangan Yudikatif:
“Barang Tidak Dikuasai disimpan di Tempat Penimbunan Pabean”
Pembuatan Sistem Rekomendasi Impor Limbah Non B3
Mitra Utama yang selanjutnya disebut MITA adalah:
FASILITAS PENGELUARAN BARANG
Wewenang Pemeriksaan :
NOMOR IDENTITAS KEPABEANAn (N.I.K)
Alur Pengusulan Paket dan Penugasan Pokja Komposisi Pokja
LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
KETENTUAN IMPOR BARANG PINDAHAN (PMK NOMOR: 28/PMK.04/2008)
KPU BC Tipe C Soekarno-Hatta Kamis, 16 Agustus 2018
USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME PMK Nomor 31/PMK.010/2017
SISTEM APLIKASI EKSPOR (CEISA EKSPOR)
Sistem PDE / EDI
Sistem Komputer Pelayanan Ekspor
Pertukaran Data Elektronik (PDE) Internet Integrasi dengan NSW
Aplikasi-Aplikasi pada DJBC
Teknis Kepabeanan Kelompok 2 Bestya Nora Savira (04)
Tata cara pengeluaran barang impor dari kawasan pabean untuk diangkut ke tps Pengusaha TPS di KPPT (kawasan pelayanan pabean terpadu) menyampaikan BC.
SISTEM APLIKASI MANIFES (CEISA MANIFES)
Sistem Aplikasi Pelayanan Kepabenan dan Cukai Pertemuan 5 : Pengenalan dan Environment CEISA.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI
Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan
PER-38/BC/2017 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN,PENATAUSAHAAN, PERBAIKAN, DAN PEMBATALAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN DAN MANIFES.
Transcript presentasi:

Pertukaran Data Elektronik (PDE) Internet Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang 2016

Latar Belakang Tuntutan pelayanan agar lebih efektif dan efisien Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur TIK DJBC Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Paket kebijakan ekonomi jilid XII

Dasar hukum Perdirjen No. 32/BC/2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor Perdirjen No. 42/BC/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang untuk Dipakai Kep Dirjen BC No. Kep-145/BC/2014 tanggal 6 November 2014, tentang Pelaksanaan Uji Coba Penyampaian Pemberitahuan Pabean, Dokumen Cukai dan Dokumen Pelengkap Pabean dalam Bentuk Data Elektronik Melalui Sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE) pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Kondisi Pengajuan Dokumen Saat Ini Pengajuan dokumen dengan media penyimpan data Harus datang ke KPPBC setiap pengajuan dokumen Banyak memakan waktu, tenaga dan biaya (bagi yang lokasinya jauh dari KPPBC) Pegawai harus standby saat loading data Cetak respon di KPPBC

Kondisi Yang Diharapkan Pengajuan dokumen secara PDE Tidak harus datang ke KPPBC, kecuali jika ada pemeriksaan fisik dan penyerahan hardcopy Menghemat waktu, tenaga dan biaya Tidak perlu pegawai untuk loading dokumen Cetak respon oleh pengguna jasa

Faktor Pendukung Pelayanan kepabeanan menggunakan media penyimpan data sudah berjalan Tidak ada perubahan prosedur, tata cara pengisian dan operasional program aplikasi baik dari modul perusahaan maupun inhouse aplikasi pelayanan kepabeanan Kemajuan teknologi informasi (internet)

Kebutuhan Infrastruktur Pengguna Jasa PC / laptop Printer Koneksi internet  akses alamat pengiriman data Aplikasi enabler client Private Key

Potensi Risiko dan Solusinya Pada saat ujicoba, disarankan terhadap dokumen yang tidak peka waktu, sehingga risiko dari ujicoba dapat diminimalkan Tim teknis akan selalu memantau perkembangan pengiriman data sampai data benar-benar sampai ke tujuan pengiriman, dengan aman dan valid Apabila terjadi masalah pada saat ujicoba sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan, metode mengajuan dokumen dengan cara lama dapat dilakukan Dokumen dan data ujicoba sistem ini akan diprioritaskan untuk dilayani

Lingkup Layanan PDE Internet Impor/PIB Ekspor/PEB Manifes

Pengajuan Dokumen sebelum PDE Bank  BC 2.0 + Dok Lain Instansi Penerbit Perijinan Dok BC 2.0 +SSPCP  Bank / Pos (PNBP) Importir/PPJK Dok. Ijin   SSPCP + NTPN  BC 2.0 + Dok. ijin Respon  KPPBC Pengawas BC 2.0  KP.DJBC  respon  SPPB Realisasi   BC 2.0 Gate In / Periksa Brg BC – BI / BPS - OGA : Alur Elektronik : Alur Manual

Instansi Penerbit Perijinan Pengajuan Dokumen setelah PDE Bank  BC 2.0 + Dok Lain Instansi Penerbit Perijinan Dok BC 2.0 +SSPCP  Bank / Pos (PNBP) Importir/PPJK Dok. Ijin   SSPCP + NTPN  Dok. ijin BC 2.0   Respon KPPBC Pengawas  BC 2.0 + respon KP.DJBC  SPPB Realisasi   BC 2.0 Gate In / Periksa Brg BC – BI / BPS - OGA : Alur Elektronik : Alur Manual

Gambaran Umum PDE Internet DJBC

Tahapan Penggunaan PDE Internet Setting Modul PIB/PEB

Tahapan Penggunaan PDE Internet Setting Modul Manifes

Tahapan Penggunaan PDE Internet Komunikasi

Cek Respon Melalui Portal pengguna jasa http://customer.beacukai.go.id

Tahapan Penerapan PDE Internet Penunjukan Peserta Uji Coba Penandatanganan MoU Penerbitan Identitas PDE Internet (Internet Number) Pendaftaran Internet Number pada CEISA Penerbitan Kode Aktivasi Baru Pada Modul Pembuatan CSR (Certificate Signing Request) Upload CSR ke Certificate Authority (CA) Approval CSR Download Sertifikat Penyerahan Sertifikat Kepada Pengguna Jasa Setting Modul Pengguna Jasa

TERIMAKASIH